Luhut Binsar Pandjaitan (Net)
Salah satu isu menarik pagi ini adalah kejadian yang menarik dalam raker Banggar DPR dengan Menko Marves Luhut Binsar di gedung DPR, Kamis (9/6). Anggota Banggar DPR dari Fraksi Golkar Agung Widiyantoro mengaku, nyalinya jadi ciut ketika berhadapan dengan Luhut. Hal itu lantaran Luhut pasang muka serius dan tak pernah senyum. Sementara Luhut mengingatkan politisi DPR agar tidak mencari popularitas dengan menyerang dirinya.
Isu kedua, politisi Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terlalu lebay dalam merespon kritik dari masyarakat dan DPR terkait kenaikan harga tiket Candi Burobudur. Menurut Kamhar, kritik anggota dewan masih wajar, karenanya ia menyayangkan pernyataan Luhut yang menuding kritik tersebut untuk cari popularitas.
Isu ketiga, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz (Eril) akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian Swiss pada Kamis (9/6). Eril ditemukan pada hari ke-14 sesudah dinyatakan hilang pada Kamis (26/5) lalu. Dubes RI untuk Swiss Muliaman Hadad mengatakan, Eril ditemukan pada Rabu (8/6) pagi waktu setempat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terbang ke Swiss untuk mengurus pemulangan jenazah putranya.
Isu keempat, Lembaga Survei Poltracking Indonesia memaparkan hasil simulasi 3 pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. Yakni pasangan Ganjar Pranowo-Erick Thohir, Prabowo Subianto-Puan Maharani, dan Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hasilnya, pasangan Ganjar-Erick menjadi yang terkuat dengan angka elektabilitas 27,6 persen. Sementara hasil survei SMRC menempatkan Gubernur Jateng berada di posisi teratas sebagai calon presiden bila pilpres dilakukan hari ini.
Isu kelima, mantan pegawai KPK, Rasamala Aritonang mengusulkan sebaiknya KPK dibubarkan dan agar fungsi pencegahan korukpsi lebih bagus, maka fungsi pencegahan (korupsi) KPK, digabungkan ke Ombudsman RI. Usul pembubaran KPK ini terkait hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menyebut KPK sebagai lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah. “Saya usul, KPK dibubarkan saja,” ujar Rasamala melalui akun Twitternya, Kamis (9/6). Berikut isu selengkapnya.
1. Ada satu peristiwa menarik dalam raker Banggar DPR dengan Menko Marves Luhut Binsar di gedung DPR, Kamis (9/6). Anggota Banggar DPR dari Fraksi Golkar Agung Widiyantoro mengaku, nyalinya jadi ciut ketika berhadapan dengan Luhut. Hal itu lantaran Luhut pasang muka serius dan tak pernah senyum.
Agung menduga Luhut terlalu serius karena beban tugas dan cakupan koordinasi yang cukup luas. “Saya kalau boleh mengatakan pesan sedikit, Pak, jangan karena beban tugas dan rentang kendali yang cukup luas ini, sehingga Bapak kurang senyum gitu,” katanya. Agung mengaku nyalinya ciut gara-gara Luhut yang kurang senyum. Ia pun mengaku agak ragu untuk melontarkan pertanyaan lantaran wajah Luhut sangat serius.
“Dari awal saya sudah, nyali saya ciut, Pak. Saya akan tanya, tapi Bapak nggak senyum, dari awal Bapak sudah injek gas kenceng banget. Gimana caranya saya masuk ruang-ruang itu,” kata politikus Golkar ini.
Merespons statemen politisi Golkar tersebut, Luhut pun AKHIRNYA melunak. Ia menyampaikan permohonan maaf bila ekspresinya membuat nyali anggota DPR jadi ciut. Menurut Luhut, ekspresi itu memang dari sononya sudah begitu. Sudah terbentuk sejak dulu, mungkin akibat terlalu lama di Kopassus.
Kebiasaan itu, katanya, terbawa hingga saat ini. Luhut mengaku, kebiasaan itu membuat dirinya kerap dikritik sang istri. “Pak, mohon maaf dari dulunya memang begitu Pak. Mungklin karena terlalu lama saya di Kopassus, nggak boleh senyum-senyum. Sekarang senyumnya kadang-kadang saja. Saya dikritik istri saya juga, lo Pak,’’ kata Luhut yang membuat suasana jadi cair.
2. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan anggota DPR agar tak mencari popularitas dengan menyerang dirinya. Hal itu disampaikan Luhut saat menghadiri rapat kerja dengan Banggar DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6). Luhut merasa kesal terhadap sejumlah anggota DPR yang mengkritik soal alasan kenaikan harga tiket masuk Candi Burobudur.
Luhut mengaku dirinya hanya pelaksana tugas presiden yang tidak keluar dari kewenangannya. Ia menegaskan semua tugas yang dia lakukan selalu berbasis data dan lewat studi yang matang. “Jadi, mohon maaf Bapak/Ibu, jangan cari popularitas dengan nyerang saya Pak. Saya ini hanya pelaksana saja Pak,” kata Luhut Pandjaitan.
Luhut lantas mengkritik sistem dan kultur kerja di sebagian lembaga negara yang tidak terintegrasi secara holistik. Luhut nampak kesal sebab banyak orang yang lebih suka omong dan gampang mengkritik.
Dia mencontohkan, masalah rencana kenaikan harga tiket naik ke stupa Candi Borobudur. Menurut Luhut, pihaknya telah melakukan kajian komprehensif sebelum mengambil kebijakan tersebut. “Jadi mengenai itu, mengenai Borobudur, kita bikin studi komprehensif Pak. Unesco itu. Dan angka itulah yang keluar,” katanya. Namun, karena kritik-kritik tersebut, Luhut menunda penerapan harga tiket tersebut.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak tahu alasan dirinya kerap ditunjuk Presiden Jokowi untuk menangani sejumlah persoalan yang kerap di luar kewenangan lembaganya. Ia minta semua pihak menanyakannya langsung ke presiden. “Kenapa presiden mau memberikan itu, ya tanya ke presiden. Penugasan dari presiden kepada Menko Marves itu seperti slide ini, macam-macam, ya beliau suruh, ya saya kerjain. Jadi itu saja,” katanya.
Pensiunan jenderal TNI AD itu mengklaim semua tugas tersebut berhasil ia jalankan. Luhut mengaku akan menolak tugas jika merasa tak bisa melakukannya. “Saya pikir saya bisa jamin kepada bapak ibu sekalian karena kalau saya tidak bisa, saya akan bilang kepada bapak presiden mungkin bapak presiden memberikan kepada yang lain,” katanya.
Luhut mengingatkan semua pihak agar tak menganggap dirinya mengurus semua masalah pemerintah. Ia jelaskan, tugas-tugas yang dia kerjakan berdasar perintah Presiden Jokowi dan diatur lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2019. Luhut menyadari, dirinya sudah tidak muda lagi. Usianya sudah 75 tahun dan ia tahu kapasitas dirinya. “Saya ingin garis bawahi pak, jangan dipikir saya ngurusi semua pak. Saya ngurusi semua di bidang saya dan yang diperintahkan presiden, saya ulangi, diperintahkan presiden,” tegas Luhut.
Luhut Pandjaitan juga menegaskan, tak ada pembahasan mengenai politik termasuk urusan Pilpres 2024 saat dirinya bertemu Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Ia mengaku sudah cukup lelah memikirkan diri sendiri. “Enggak sempat saya ngomong masalah itu (politik), mikirin diri saya saja sudah susah,” ujar Luhut di komplek gedung parlemen, Kamis (9/6).
Saat ditanya soal kehadirannya di Silaturahmi Nasional (Silatnas) Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Luhut juga mengaku tak ada pembicaraan soal Pilpres. “Enggak ada, saya sudah ngantuk di situ,” tegasnya. Luhut enggan berkomentar soal kehadirannya itu apakah hendak mendukung Golkar atau Airlangga sebagai Capres. Luhut mengaku hanya mau mengurusi pekerjaannya sendiri. “Ngurusin kerjaan saja, sudah pusing saya,” pungkas Luhut.
3. Politisi Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai respons Luhut Pandjaitan atas kritik dari masyarakat dan DPR terkait kenaikan harga tiket Candi Burobudur terlalu lebay. Menurut Kamhar kritik dari anggota dewan merupakan aspirasi dari masyarakat.
Kamhar menilai, rencana menaikkan harga tiket masuk Candi Burobudur di tengah ekonomi yang baru pulih dari pandemic, tidak sensitif terhadap kondisi riil masyarkat yang masih megap-megap. Karenanya, ia menyayangkan pernyataan Luhut yang menganggap kritik tersebut hanya untuk cari popularitas. “Sangat disayangkan juga jika kemudian Pak LBP tak memahami dan menghargai Anggota DPR dalam menjalankan fungsi kedewanannya, malah menuduh Anggota DPR cari popularitas,” katanya, kemarin.
Anggota Komisi II DPR dari fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, tidak ada yang keliru dengan kritik yang disampaikan anggota dewan terhadap pemerintah terkait suatu kebijakan. Pernyataan itu menanggapi statemen Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menganggap kritik soal kenaikan harga tiket Candi Burobudur hanya untuk mencari popularitas. Luhut meminta anggota DPR tak perlu mengerang dirinya untuk mencari popularitas.
“Setuju. Nggak boleh menyerang pribadi. Tapi kebijakannya boleh,” kata Mardani, Kamis (9/6).
Menurut dia, DPR justru perlu menyampaikan kritik kepada pemerintah, termasuk kepada Luhut jika kebijakan yang diambil dinilai keliru salah satunya terkait kenaikan harga minyak goreng. “Justru DPR perlu mengkritik pemerintah, termasuk Pak LBP jika ada kebijakan yang tidak tepat. Naiknya harga minyak goreng salah satunya,” kata Mardani.
4. Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Keppres No. 63/P Tahun 2022 tentang Perpanjangan Masa Tugas Anggota DKPP Periode 2017-2022 Unsur Tokoh Masyarakat. Keputusan itu diambil presiden lantaran DPR belum mengajukan usulan soal calon anggota DKPP periode 2022-2027.
“Oleh karena sampai dengan berakhirnya masa tugas anggota DKPP periode 2017-2022, proses pengusulan anggota DKPP unsur tokoh masyarakat oleh DPR masih belum selesai, maka untuk menjamin kesinambungan organisasi DKPP, perlu memperpanjang masa tugas anggota DKPP periode 2017-2022 unsur tokoh masyarakat,” mengutip Keppres yang diteken Presiden, Rabu (8/6).
5. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo menyebutkan, membangun kekuatan Angkatan Udara gampang-gampang susah. Menurut Fadjar, gampangnya karena saat ini tolok ukurnya sudah banyak. “Sebetulnya membangun Angkatan Udara itu gampang-gampang susah. Gampangnya sedikit, susahnya banyak. Karena gampangnya kita bisa melihat benchmark (tolok ukur) itu ada di mana-mana,” kata Fadjar saat memberikan sambutan dalam KSAU Award 2022 di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (9/6).
Fadjar mengatakan, sulitnya membangun kekuatan Angkatan Udara juga banyak. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kesulitan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kekuatan Angkatan Udara. “Dalam arti, banyak faktor yang mempengaruhi dan itu merupakan tantangan bagi kami-kami insan TNI AU untuk membangun Angkatan Udara,” ujarnya.
Fadjar menyebut, pembelian alutsista matra udara perlu kecermatan guna mengantisipasi dinamika di Laut China Selatan (LCS). Menurut dia, perkembangan yang terjadi di LCS menjadi salah satu dinamika yang mesti diantisipasi. “Lingstra (lingkungan strategis) itu mudahnya mungkin kalau kita lihat yang sedang berkembang di sini adalah tetap hotspot-nya ada di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan,” katanya.
6. Anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz (Eril) akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian Swiss pada Kamis (9/6). Eril ditemukan pada hari ke-14 pencarian setelah ia dinyatakan hilang pada Kamis (26/5) lalu. Dubes RI untuk Swiss Muliaman Hadad mengatakan, Eril ditemukan pada Rabu (8/6) pagi waktu setempat.
“Menemukan jasad yang diduga ananda Eril pukul 06.50 waktu setempat. Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian langsung melakukan identifikasi dan penelusuran DNA, untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan adalah benar ananda Eril,” katanya dalam konferensi pers, Kamis (9/6) malam “Pada hari Kamis pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa jasad yang ditemukan adalah ananda Eril,” katanya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali mengajukan cuti selama 11 hari untuk terbang ke Swiss untuk mengurus pemulangan jenazah putra sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz (Eril). Kapuspen Kemendagri Benny Irwan menuturkan, surat pengajuan cuti itu sudah diterima pihaknya. “Benar, kembali ajukan cuti 11 hari,” ujar Benny, Kamis (9/6).
Benny mengungkapkan, cuti yang diajukan Ridwan Kamil dalam rangka kepentingan keluarga. Saat ini surat pengajuan cuti tersebut masih diproses Kemendagri. “Untuk kepentingan keluarga, dalam hal ini kedukaan anggota keluarga. Masih dalam proses,” ujarnya.
Keterangan pers Kejaksaan Negeri Bern menyebutkan, jasad Eril ditemukan tergeletak di Bendungan Engehalde, Rabu, pukul 06.50 waktu setempat. Jasad Eril ditemukan oleh anggota tim pencari dari Kepolisian Maritim Bern di bagian cekungan bendungan dan kemudian dievakuasi. Setelah ditemukan, jenazah Eril bakal langsung dibawa ke Indonesia secepatnya. “Untuk waktu kami belum bisa memastikan kapan tiba di Indonesia. Tapi pada dasarnya kami akan melakukan secepat-cepatnya, sejauh yang memungkinkan tergantung situasi dan kondisi sumber daya manusia yang mendukung,” ujar perwakilan keluarga Ridwan Kamil, Elpi Nazzuzaman, dalam jumpa pers virtual, Kamis (9/6). Elpi menjelaskan, jenazah Eril akan dibawa ke Indonesia pekan ini dan diperkirakan tiba di Bandata Soekarno-Hatta pada hari Sabtu atau Minggu.
7. Lembaga survei Poltracking Indonesia memaparkan hasil simulasi 3 pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. Yakni pasangan Ganjar Pranowo-Erick Thohir, Prabowo Subianto-Puan Maharani, dan Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hasilnya, pasangan Ganjar-Erick menjadi yang terkuat dengan angka elektabilitas 27,6 persen.
“Dalam simulasi 3 pasangan calon presiden-wakil presiden, Ganjar Pranowo-Erick Thohir memperoleh angka elektabilitas 27,6 persen, diikuti pasangan Prabowo Subianto-Puan Maharani 20,7 persen, dan Anies Baswedan-AHY 17,9 persen,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (9/6).
Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei kandidat kuat untuk calon presiden (capres) pada 2024. Ada tiga nama yang paling berpotensi diusung menjadi capres secara elektabilitas, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jika diadu secara head to head, berdasarkan hasil survei, Prabowo menang melawan Ganjar maupun Anies.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengungkapkan, Prabowo Subianto bakal menang melawan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. “Dalam simulasi dua nama capres, Prabowo Subianto memperoleh angka elektabilitas 33,4 persen, sedangkan Ganjar Pranowo memperoleh angka elektabilitas 32,5 persen,” ujarnya. Hanta juga menyampaikan, Prabowo juga bakal menang jika diadu melawan Anies. Prabowo memperoleh angka elektabilitas 36 persen, sedangkan Anies 20,8 persen.
8. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki modal lebih kuat dari Jokowi jelang memasuki momen pileg dan pilpres yang lalu. Direktur Riset SMRC, Deni Irvani mengatakan Ganjar memiliki elektabilitas lebih tinggi dari Jokowi, 2-3 tahun sebelum Pilpres 2014.
Angka elektabilitas tersebut terus melonjak mendekati hari H pemungutan suara. “Dalam pertanyaan terbuka (spontan) dan semi terbuka, elektabilitas Ganjar lebih tinggi dari Jokowi, dan terus naik bersamaan dengan mendekatnya hari H pemilihan,” kata Deni dalam paparannya, Kamis (9/6).
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menempatkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berada di posisi teratas sebagai calon presiden bila pemilihan umum (pemilu) dilakukan hari ini. Dari 42 nama yang disodorkan kepada responden, nama Ganjar Pranowo berada di atas Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
“Dalam simulasi semi terbuka, Ganjar Pranowo konsisten berada di urutan teratas dengan elektabilitas 22,5 persen unggul signifikan dari calon-calon yang lain,” papar Direktur Riset SMRC Deni Irvani, Kamis (9/6).
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga menyebutkan, jika pemilihan umum (pemilu) dilakukan sekarang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendapat dukungan paling besar.
“Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendapatkan dukungan paling besar yaitu 23,7 persen, disusul Gerindra 9,2 persen, serta Golkar 8,3 persen. Lalu PKB 6,2 persen, Demokrat 5,7 persen, PKS 2,5 persen, dan Nasdem 2 persen,”kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani, Kamis (9/6).
9. Mantan pegawai KPK, Rasamala Aritonang mengusulkan sebaiknya KPK dibubarkan dan agar fungsi pencegahan korupsi lebih bagus, maka fungsi pencegahan (korupsi) KPK, digabungkan ke Ombudsman RI. Usul pembubaran KPK ini terkait hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menyebut KPK sebagai lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah. “Saya usul, KPK dibubarkan saja,” ujar Rasamala melalui akun Twitternya, Kamis (9/6).
Rasamala menyarankan agar pemerintah memperkuat kejaksaan dengan memindahkan anggaran KPK ke kejaksaan. Menurutnya, hal itu bisa membuat kinerja kejaksaan maksimal.
“Perkuat kejaksaan, diawali dengan memindahkan anggaran KPK yang besar itu ke kejaksaan untuk meningkatkan renumerasi jaksa, dengan begitu kita bisa mendorong kinerja kejaksaan lebih maksimal lagi,” katanya.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, upaya pelemahan KPK kian nampak. “ICW tidak kaget mendengar anjloknya kepercayaan publik pada KPK. Sebab sejak perubahan Undang-Undang KPK, dan masuknya komisioner bermasalah, gejala mengarah pada penggembosan lembaga antirasuah itu semakin jelas terlihat,” papar Kurnia, Kamis (9/6) menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut KPK merupakan lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah.
Lebih mengagetkan, katanya, jika hasil survei menunjukan bahwa kondisi KPK baik-baik saja dan berprestasi. Kurnia memandang saat ini KPK dipenuhi banyak kontroversi, tanpa mampu menunjukan kinerja optimal.
KPK menyatakan hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia akan menjadi masukan sekaligus motivasi untuk melakukan perbaikan. Hal ini disampaikan Plt Jubir KPK Ali Fikri menanggapi tingkat kepercayaan publik terhadap KPK paling rendah di antara penegak hukum lainnya. “Pengukuran itu akan menjadi masukan sekaligus motivasi bagi KPK untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi,” ujar Ali, Kamis, (9/6).
10. Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang isinya meminta pemerintah membuka draf terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada publik. Surat tersebut disampaikan melalui Kemensetneg, pada Kamis (9/6).
“Presiden Jokowi pada September 2019 menginstruksikan penundaan pengesahan RKUHP dan menarik draf RKUHP dari DPR untuk dilakukan pendalaman materi oleh pemerintah,” ujar perwakilan aliansi, Bayu Satrio Utomo di halaman Kemensetneg.
Namun, sejak September 2019 hingga pertengahan Mei 2022, kata Bayu, tidak ada naskah terbaru RKUHP yang dibuka ke publik. Sementara pada 25 Mei 2022, pemerintah dan DPR kembali membahas draf RKUHP dengan menginformasikan matriks berisi 14 isu krusial RUU KUHP tanpa membuka draf terbaru RKUHP secara keseluruhan. “Oleh karena itu kami menyerukan kepada pemerintah untuk membuka draf terbaru RKUHP kepada publik,” tegas Bayu. (HPS)
