Ketua Koordinator Relawan Pemenangan Prabowo Subianto, Ahmad Riza Patria (net)
Isu menarik pagi ini, nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Menko Polhukam Mahfud MD, Manparekraf Sandiana Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan masuk daftar cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi telah membahas sosok cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Istana Merdeka, Jakarta sebelum Gubernur Jateng itu diumumkan sebagai Capres oleh PDIP. Kata Hasto, Megawati sudah menyiapkan 10 nama untuk cawapres Ganjar. Sedangkan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto membantah pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku telah memberikan usulan nama cawapres untuk Anies Baswedan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Isu lainnya, Permintaan mantan Wapres Jusuf Kalla dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh agar Presiden tidak ikut campur dalam urusan politik panen kritikan. Presiden Jokowi telah menandatangani surat presiden (surpres) soal RUU Perampasan Aset dan menyerahkannya kepada Pimpinan DPR, sayangnya DPR masih reses. Koordinator Komrad Pancasila Antony Yudha melaporkan anak Menkumham Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly ke KPK terkait informasi soal Yamitema diduga memonopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan (lapas). Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Koordinator Relawan Pemenangan Prabowo Subianto, Ahmad Riza Patria membeberkan nama-nama cawapres yang akan mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Di antaranya 3 ketum parpol, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Riza mengatakan, yang terpenting, cawapres Prabowo haruslah orang yang jujur dan berwawasan. “Sederhana saja, yang penting orang itu jujur, berkompetensi, berwawasan, dan berjuang untuk kepentingan bangsa, kemajuan bangsa dan negara,” ujar Riza saat menjawab pertanyaan media soal kriteria cawapres yang dicari Prabowo di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/5).
Mantan Wagub DKI Jakarta ini enggan menjelaskan apakah cawapres Prabowo sudah mengerucut ke satu nama atau belum. Menurutnya, hal itu adalah kewenangan dari Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar selaku mitra di Koalisi Gerindra-PKB. Riza Cuma mengatakan, nama-nama cawapres Prabowo sebenarnya sudah beredar di publik. “Kalau ketum kan ada Cak Imin. Ada lagi nanti kalau bergabung dengan partai lainnya, katakanlah Golkar ada Airlangga Hartarto. Mungkin ada partai lain bergabung. Umpamanya dari PAN, ada Pak Zulkifli Hasan. Itu kan nama-nama ketum yang tentu memiliki kompetensi, rekam jejak, yang luar biasa,” tutur Riza. Ia tidak menampik ada juga nama-nama cawapres non ketum parpol, di antaranya Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, Mahfud MD, dan Sandiaga Uno.
2. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi telah membahas sosok cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Istana Merdeka, Jakarta sebelum mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 pada 21 April lalu. “Ketika Ibu Megawati Soekarnoputri bersama Bapak Presiden Jokowi bertemu di Istana Merdeka selama tiga jam di situ juga sudah dibahas figur-figur siapa dari cawapres,” kata Hasto di kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (8/5). Menurut Hasto, Megawati sempat menyebut, saat ini terdapat 10 figur yang masuk bursa cawapres Ganjar.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menerima kunjungan dan mengumumkan kerja sama politik PDIP dengan PPP beberapa hari lalu. Menurut Hasto, partainya memegang prinsip gotong royong terhadap cawapres pendamping Ganjar. PDIP ingin sosok tersebut nantinya menjadi dwitunggal. “Tentu saja akan dicari pendamping terbaik sebagai pasangan dwitunggal dengan Bapak Ganjar Pranowo,” katanya.
3. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto membantah pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku telah memberikan usulan nama cawapres untuk Anies Baswedan pada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurutnya, dalam pertemuan antara Luhut dan Surya Paloh di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta, Jumat (5/5) lalu, sama sekali tak ada yang mengusulkan nama seseorang untuk menjadi cawapres pendamping Anies. “Enggak ada itu ngasih nama. Confirm enggak ada. Saya ada dalam pertemuan itu, saya dengar dialeknya,” ujar Sugeng, Senin (8/5).
Sugeng kemudian menceritakan memang keduanya sempat membahas soal figur cawapres. Justru Luhut yang bertanya kepada Surya Paloh tentang siapa pendamping yang disiapkan menemani Anies dalam Pilpres 2024. “(Luhut) menanyakan siapa calon wapresnya? Kemudian, dijawab dengan pertanyaan balik oleh Surya,’menurut Bung siapa?” katanya. Menurut Sugeng, Luhut hanya diam saja ketika mendapatkan pertanyaan balik dari Surya Paloh. Kemudian, Surya Paloh hanya menjawab bahwa Anies dan Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) telah mempunyai lima kandidat cawapres. “Jadi tidak benar kalau seolah-olah pertemuan itu menggiring Luhut menitipkan nama calon wapres. Itu saya membantah,” ujarnya lagi.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku membicarakan soal calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan saat makan siang bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Keduanya berjumpa di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta, Jumat (5/5/2033) siang tadi. Menurut Luhut, Surya Paloh sempat meminta pendapatnya terkait figur pendamping yang cocok untuk Anies. “Pak Surya tanya, ya saya jawab. Ya kan saya ditanya ya saya jawab. Saya enggak perlu cerita (figur cawapresnya) siapa,” tutur Luhut pada awak media.
4. Permintaan mantan Wapres Jusuf Kalla dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh agar Presiden tidak ikut campur dalam urusan politik panen kritikan. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto berpendapat, Presiden Jokowi tetap bersikap netral dan tidak ikut campur urusan politik praktis. Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi mengumpulkan enam ketum parpol koalisi pemerintah minus Ketum Partai Nasdem Surya Paloh tidak bertentangan dengan prinsip demokratis. “Yang disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan dengan enam ketua umum partai politik adalah menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan,” kata Hasto di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (8/5) menanggapi kritik mantan Wapres Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut Jokowi ikut campur urusan politik jelang Pilpres 2024.
Terkait hal itu, Hasto membela Jokowi dan menerangkan bahwa pertemuan ketum parpol itu sama sekali tidak bicara tentang Pilpres 2024. “Kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh, kita tidak berbicara tentang politik praktis. Kita berbicara tentang kesinambungan kebijakan di mana itu hal yang wajar seorang pemimpin berbicara tentang bagaimana kepemimpinan masa depan agar terjadi suatu kesinambungan,” ujar Hasto. Ia berpandangan, antarpimpinan parpol koalisi perlu kesepahaman soal sosok pemimpin pasca Jokowi.
Ketua Koordinator Relawan Pemenangan Prabowo Subianto, Ahmad Riza Patria mengatakan Presiden Jokowi tidak melakukan intervensi terhadap parpol manapun terkait Pilpres 2024. Hal itu merespons kritik mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) yang meminta Jokowi tidak ikut campur dalam urusan politik, seperti halnya yang dilakukan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan Presiden SBY menjelang berakhirnya masa jabatan dulu. “Saya memahami beliau mengerti tugas sebagai presiden maupun sebagai politisi. Beliau tidak mengintervensi partai politik manapun,” ujar Riza di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/5).
Riza mengingatkan Jokowi bukan hanya sekadar kepala negara, melainkan juga seorang politisi. Dia menekankan yang Jokowi sampaikan dalam pertemuan dengan para ketum parpol itu demi kepentingan bangsa dan negara. “Tentu, cita-cita beliau sama seperti kita sekarang ingin bangsa ini terus berjalan, maju, adil, dan makmur,” tuturnya. Meski begitu, Riza mengaku dirinya menghormati pendapat siapapun, termasuk JK yang terkesan menyentil Presiden Jokowi.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, sinyal dukungan yang beberapa kali dimunculkan Presiden Jokowi untuk kandidat bakal capres 2024 masih dalam batas wajar. Menurut Ujang, selama tak menggunakan alat atau infrastruktur negara, tak masalah Presiden melempar sinyal dukungan ke kandidat capres tertentu. “Saya sih melihatnya masih dalam batas biasa saja karena standarnya begini, standarnya ada aturan yang dilanggar nggak? Ada aturan konstitusi atau undang-undang yang dilanggar nggak?” kata Ujang, Senin (8/5). Apalagi sejauh ini, Jokowi bicara soal politik 2024 hanya melalui lisan.
Disebutkan, mantan Wali Kota Solo itu pernah menyiratkan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurut Ujang, tak nampak indikasi Jokowi mengerahkan alat negara untuk memberikan dukungannya ke Ganjar ataupun Prabowo. “Kalau undang-undang dan konstitusi tidak dilanggar dan infrastruktur negara tidak digunakan, itu masih biasa. Tapi kalau sudah menggunakan infrastruktur negara, menggunakan fasilitas negara, itu baru tidak boleh, baru itu tidak etis, baru itu abuse of power. Tapi saya melihat masih dalam posisi yang masih dianggap biasa saja,” ujarnya.
Organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi yang tergabung dalam panitia Musyawarah Rakyat (Musra) menilai tak ada yang salah jika Jokowi ikut terlibat dalam dinamika politik jelang Pilpres 2024. Penanggung Jawab Musra Budi Arie Setiadi memandang, sikap Jokowi yang ikut campur itu wajar demi memastikan keberlanjutan pembangunan yang sudah dikerjakan selama masa pemerintahannya. “Menurut hemat kami, salah juga kalau Pak Jokowi enggak ikut campur dalam Pilpres 2024. Yang dipertaruhkan Pak Jokowi apa? Legacy. Jangan sampai apa yang sudah dibuat pemerintahan Pak Jokowi mulai lagi dari nol,” kata Budi Arie di Istora Senayan, Jakarta, Senin (8/5). Pandangannya itu merespons kritik mantan Wapres Jusuf Kalla yang mengingatkan Jokowi agar tidak ikut campur dalam kontestasi perebutan kursi presiden tahun depan.
Budi Arie memahami kritik yang disampaikan Jusuf Kalla sebagai seorang negarawan. Tetapi, ia menganggap Jokowi tetap berhak untuk ikut terlibat dalam dinamika politik jelang Pilpres 2024. Sebab, menurut Wakil Mendes Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu, Jokowi bukan hanya seorang presiden, tetapi juga politisi. “Kalau soal mengumpulkan partai politik, memang pemerintahan sebelumnya enggak melakukan pengumpulan partai politik?” ujarnya.
5. Sebaliknya, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyatakan, seorang presiden hendaknya mengayomi semua pihak yang akan berkompetisi pada Pilpres 2024 mendatang. Umam berpandangan, keberpihakan seorang presiden terhadap salah satu calon presiden tertentu dapat dimaknai sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. “Karena itu, Presiden sebaiknya menjadi orang tua yang bisa mengayomi semua anak bangsa yang berkompetisi dalam Pemilu 2024. Tidak ada kontestan capres yang tidak mengharapkan kebaikan untuk masa depan Indonesia,” kata Umam, Senin (8/5).
Ia menuturkan, seorang presiden memang memiliki hak untuk berpolitik, tetapi presiden juga mesti bisa memisahkan antara domain privat dan domain publik. Ia menjelaskan, UU Pemilu pun mengatur larangan penggunaan fasilitas negara dan aturan cuti bagi presiden untuk menjalankan kampanye atau kerja-kerja politik politik praktis. “Presiden boleh berpolitik asal benar-benar bisa memisahkan antara politik pribadi dan politik kebangsaan,” kata Umam.
6. Presiden Jokowi telah menandatangani surat presiden (surpres) soal RUU Perampasan Aset pada Jumat (5/5) lalu. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin saat dikonfirmasi, Senin (8/5). “Benar (surpres) sudah di tandatangani hari Jumat dan langsung diserahkan ke DPR. Sudah diterima DPR pada Jumat. Diterima sekretariat DPR Jumat,” ujar Bey. Sebelumnya diberitakan, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, surpres tentang RUU Perampasan Aset telah dikirimkan ke DPR. Indra menyebut surpres tersebut diterima DPR pada 4 Mei 2023 lalu. “Iya betul DPR sudah menerima surpres tersebut tanggal 4 Mei,” ujar Indra, Senin (8/5). Indra menyampaikan, sekarang ini DPR masih reses dan baru bersidang pada 16 Mei 2023 mendatang. Menurut dia, surpres akan dibahas melalui mekanisme rapat pimpinan (rapim) DPR.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan, selain dirinya, pejabat pemerintah yang ditugasi membahas RUU Perampasan Aset adalah Menkumham Yasonna Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Surat penugasan itu dikeluarkan Jokowi bebarengan dengan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset. “Per 4 Mei 2023, presiden sudah mengeluarkan dua surat. Satu surat presiden kepada DPR yang dilampiri dengan Rancangan UU Perampasan Aset,” ujar Mahfud di kantornya, pekan lalu. Mahfud berharap RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR agar segera membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi.
7. Koordinator Komrad Pancasila Antony Yudha melaporkan anak Menkumham Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly ke KPK terkait informasi soal Yamitema diduga memonopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan (lapas). “Makanya kita datang ke KPK untuk menelusuri apakah dugaan monopoli itu benar adanya,” kata Antony kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin (8/5). Menurut Antony, informasi itu menyebutkan, beberapa kegiatan perekonomian di lapas seperti pengadaan makanan dan minuman, dilakukan Yayasan Jeera Foundation. Yayasan itu disebut menjadi bagian dari PT Natur Palas Indonesia yang dimiliki Yasonna dan beroperasi di ratusan lapas. “Direksinya adalah Yamitema Laoly yang merupakan anak dari Menkumham,” tutur Antony. “Tiap lapas itu berisi ribuan napi, dari pengadaan itu bisa dibayangkan berapa jumlah keuntungan apabila isu-isu itu benar adanya,” tegas Antony.
8. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mulai mendalami laporan dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan di Kementerian ESDM. “Seminggu ini Dewas klarifikasi laporan dugaan pelanggaran etik terkait kebocoran informasi di kementerian ESDM,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris, Senin (8/5). Terpisah, anggota Dewas KPK, Albertina Ho mengatakan pihaknya menjadwalkan proses klarifikasi terhadap penyidik hingga penyelidik KPK terkait laporan tersebut.
“Sepertinya penyidik atau penyelidik, gitu. Internal KPK,” ujarnya. Albertina mengatakan Dewas KPK akan mengklarifikasi tim internal KPK terlebih dahulu sebelum memeriksa para pimpinan KPK.”Internal dulu, ya,” katanya. Sebelumnya, mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri terkait kebocoran dokumen hasil penyelidikan di Kementerian ESDM kepada Dewas KPK. Dokumen dimaksud diduga memuat kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kementerian ESDM.
9. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut, sangat mungkin KPK menyelidiki Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang kini menjadi sorotan karena infrastruktur jalan rusak di Lampung yang membuat Presiden Jokowi sampai meninjau langsung ke lapangan. Sementara Menkeu Sri Mulyani menyebut, provinsi Lampung memiliki APBD sebesar Rp 886,8 miliar. Provinsi hingga kabupaten/kota juga menerima dana alokasi khusus (DAK) 2023 sebesar Rp 402,44 miliar untuk 231,9 kilometer jalan. “Sangat mungkin untuk dilakukan penyelidikan. Sangat mungkin,” kata Tanak saat ditemui awak media di gedung Juang KPK, Senin (8/5). Tanak mengatakan, KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki kewajiban menindaklanjuti setiap informasi dugaan korupsi, termasuk Provinsi Lampung. Namun demikian, Tanak menyebutkan, dalam kasus buruknya kondisi infrastruktur jalan di Lampung, KPK belum mengetahui peristiwa tindak pidana korupsinya. Tanak mengaku akan membicarakan lebih lanjut persoalan infrastruktur Lampung yang buruk itu dengan pimpinan KPK lainnya.
10. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan keinginannya bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai PDIP mengambil keputusan soal capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Seperti diketahui, Surya Paloh mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, sementara Megawati memutuskan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. “Kita cari yang terbaik. Bila terkesan sulit, kita bikin mudah. Goal besar kita bersama,” kata Surya Paloh lagi.
Ia mengaku belum bertemu Megawati belakangan ini karena persoalan waktu saja. Ia membantah ada kebuntuan komunikasi antara dirinya dan Megawati. Surya memahami pilihan capres yang didukung antara dirinya dan Megawati berbeda. Akan tetapi perbedaan pandangan merupakan hal yang biasa dalam politik. Paloh menyatakan sudah mengenal Megawati sejak lama atau kurang lebih 40 tahun sehingga yakin bisa menjalin komunikasi lagi dengan Megawati.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden Jokowi tetap membuka ruang dialog dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meski tak diundang hadir dalam pertemuan dengan ketum parpol di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5) lalu. “Pertemuan antara Bapak Luhut dengan Bapak Surya Paloh itu menunjukkan kepemimpinan yang membangun dialog tadi,” kata Hasto ditemui di Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (8/5). Hasto menyebut, politik tidak hanya dibangun atas formalitas kerja sama politik. Namun, juga memerhatikan aspek-aspek etika, sinyal kepemimpinan, dan arah kebijakan Presiden. Menurut Hasto, Partai Nasdem semestinya memerhatikan seluruh aspek tersebut. “Hal itulah yang mestinya dibaca, mengapa Bapak Presiden Jokowi di dalam pertemuan tersebut tidak mengundang Ketum Partai Nasdem,” ujar Hasto.
11. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengkritik soal adanya pihak yang merasa mau jadi pahlawan untuk membenahi hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Padahal, ia menganggap hubungan Jokowi dengan Surya Paloh baik-baik saja meskipun saat ini memiliki perbedaan pandangan politik. “Jadi tidak ada yang perlu didramatisir seakan akan terjadi perpecahan. Perbedaan pendapat dalam hal politik biasa saja menurut saya,” ujar Ali, Senin (8/5). “Kalau dilihat sebagai suatu permasalahan, akan ada yang merasa pahlawan dalam hal ini. Enggak perlu (dimediasi) lah. Jadi sudahlah, hubungan Pak Surya dan Pak Jokowi akan membaik sendiri pada waktunya,” katanya lagi.
Ahmad Ali mengatakan, sampai saat ini Jokowi tak pernah meminta Nasdem untuk angkat kaki dari Kabinet Indonesia Maju. Menurut Ali, sikap itu menunjukan, Jokowi masih menghargai Surya Paloh dan Nasdem yang telah berjuang bersamanya dalam dua kali pemilihan presiden, 2014 dan 2019. “Pak Jokowi orang yang menghargai hubungan persahabatan. Nasdem itu berada di kabinet itu bukan ujug-ujug (tiba-tiba). Nasdem di kabinet itu berjuang,” ujarnya seraya mengatakan, Jokowi dan Surya bisa berkomunikasi kapan pun jika merasa perlu. Keduanya tak punya hambatan untuk saling bertemu. “Kalau toh Pak Jokowi merasa perlu ketemu pasti dia menelepon Pak Surya. Kalau toh Pak Surya (butuh) juga minta waktu ketemu beliau,” katanya lagi.
12. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku, partainya bangga atas elektabilitas Ganjar Pranowo semakin membubung tinggi setelah diumumkan sebagai bacapres oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Dari survei-survei yang dilakukan, elektoral Pak Ganjar langsung naik, terjadi sky rocketing, langsung melonjak tinggi,” kata Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (8/5). “Ini tentu saja disyukuri. Artinya yang diputuskan oleh Ibu Mega ini senafas dengan apa yang menjadi kehendak rakyat. Bahkan, surveinya makin tinggi,” ujarnya lagi. Meski demikian, PDI-P tak lantas jumawa atas tingginya elektoral Ganjar. Menurut Hasto, seluruh jajaran partai banteng moncong putih justru terus bergerak memenangkan Ganjar. Di sisi lain, kata dia, Ganjar mulai melakukan safari politik menyapa rakyat di seluruh Indonesia setiap Sabtu dan Minggu. “Ini yang dilakukan, sehingga kami meyakini ke depan akan terus terjadi kenaikan,” kata Hasto.
13. Polri akan memberangkatkan tim pemeriksa dan repatriasi ke Filipina terkait kasus sindikat scamming atau penipuan internasional, yang melibatkan berbagai warga negara termasuk dari Indonesia. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan tim itu terdiri dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam), dan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter). “Tim pemeriksa dan repatriasi WNI bermasalah di Pampangga, Filipina akan diberangkatkan pada Selasa 9 Mei 2023,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/5).
Sandi menjelaskan tim yang diberangkatkan akan dijemput dan didampingi oleh Atase Kepolisian (Atpol) Manila. Baca juga: Polda Metro Buru Tentara Gadungan dari AS, Pelaku Penipuan Love Scamming Senilai Rp 2,4 Miliar Menurutnya, di sana tim akan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Filipina atau Philipine National Police (PNP), terkait rencana pemeriksaan dan membawa tersangka yang merupakan WNI. Sebab, dalam kasus penipuan itu, Kepolisian Filipina telah menangkap sekitar 1.000 orang pelaku scamming, yang di antaranya 154 WNI.
14. KPK tahan 5 anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 buntut kasus suap dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jambi Tahun Anggaran 2017-2018. Kelima tersangka yang ditahan itu berinisial NU, MI, ASHD, DL dan HI. Penahanan lima tersangka tersebut dilakukan selama 20 hari, mulai hari ini hingga 27 Mei 2023. “Terkait kebutuhan penyidikan, tim penyidik kembali menahan lima orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung KPK, Senin (8/5).
Tanak mengatakan lima tersangka ini akan ditahan di tiga tempat yang berbeda yakni Rutan KPK gedung ACLC, Rutan KPK Gedung Merah Putih, dan Rutan Pomdam Jaya Guntur. Dalam perkara tersebut, kata dia, masing-masing tersangka mendapatkan uang dengan nominal ratusan juta rupiah. “Besaran uang yang diterima NU, ASHD, DL, MI, dan HI masing-masing sebesar Rp200 juta,” ujarnya. (HPS)
