Mantan Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa (net)
Isu menarik hari ini, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup terhadap Irjen Teddy Minahasa, Selasa (9/5). Mantan Kapolda Sumatera Barat itu terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam peredaran sabu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Teddy dihukum mati dalam kasus ini. Terhadap vonis tersebut, Teddy tersenyum dan ajukan banding.
Isu lainnya, Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan, pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO merupakan musuh negara, mereka tak bisa mendapat penyelesaian damai atau restorative justice. Mahfud menegaskan, untuk tindak pidana seperti pencucian uang, perdagangan orang, korupsi, penyuapan dan kejahatan berat tidak bisa melalui penyelesaian damai meskipun. Meskipun korbannya memaafkan, negara tidak boleh memaafkan.
Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai, regenerasi kepemimpinan partai politik di Indonesia belum terbuka dan tidak menerapkan prinsip demokrasi. Menurut dia, partai politik yang ada saat ini berjalan seperti sebuah perusahaan. Refly mengkritik partai politik yang ketua umumnya tidak berganti hingga hampir 30 tahun, ia menyebut partai tersebut gagal lakukan regenerasi.
Pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketum parpol koalisi di Istana Negara, Selasa (2/5) lalu masih jadi isu hangat pagi ini. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai Presiden Jokowi telah mengumandangkan perang dengan rakyat sendiri karena mengumpulkan para ketua umum parpol koalisi di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa hari lalu. Kata dia, jika presiden tidak netral dalam pilpres dan pileg, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang semesta melawan rakyatnya sendiri. Berikut isu selengkapnya.
1. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat jatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup terhadap Irjen Teddy Minahasa, Selasa (9/5). Mantan Kapolda Sumatera Barat itu terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam peredaran sabu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Teddy divonis mati dalam kasus ini. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana penjara seumur hidup,” ujar ketua majelis hakim Jon Saragih saat membacakan amar putusan. Hakim Jon Sarman Saragih mengatakan, ada sejumlah alasan yang meringankan hukuman Teddy Minahasa sehingga ia tidak divonis hukuman mati. “Terdakwa telah mengabdi kepada negara di institusi Polri selama kurang lebih 30 tahun,” ujar Hakim Jon.
Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa tersenyum lebar usai lolos dari tuntutan hukuman mati dalam kasus peredaran sabu yang menjeratnya. Ini terjadi setelah majelis hakim menutup sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa (9/5/2023). Adapun Teddy divonis pidana penjara seumur hidup atas keterlibatannya dalam pusaran peredaran narkoba. Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang menjeratnya. Ia lalu menghampiri tim kuasa hukumnya. Dia menyalami Hotman Paris Hutapea selaku penasihat hukum terlebih dahulu. Satu persatu penasihat hukumnya ikut disalami oleh Teddy.
Mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa bakal mengajukan banding atas vonis penjara seumur hidup dalam kasus penjualan narkoba. “Barusan diminta banding, ya, banding,” kata kuasa hukum Teddy, Hotman Paris usai persidangan di PN Jakarta Barat, Selasa (9/5). Menurutnya, vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Teddy hanya berdasarkan salinan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). “Karena putusan hakim meng-copy paste surat dakwaan jaksa,” ujarnya. Hotman pun bersyukur kliennya tak divonis mati dalam kasus penjualan barang bukti sabu tersebut. “Yang pertama syukur bukan hukuman mati, syukur bukan hukuman mati,” katanya.
Jaksa penuntut umum (JPU) mengaku masih pikir-pikir mengajukan banding atas vonis seumur hidup penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat terhadap Irjen Teddy Minahasa dalam kasus peredaran gelap narkoba. “Enggak, belum (banding), kita masih mikir-mikir ya,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat di PN Jakarta Barat, Selasa (9/5). Kendati demikian, Iwan mengaku siap menghadapi segala upaya hukum yang dilakukan Teddy Minahasa.
2. Menko Polhukam, Mahfud MD, menekankan, pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO merupakan musuh negara. Menurut Mahfud, para pelaku perdagangan orang juga tak bisa mendapat penyelesaian damai atau restorative justice. “Tidak boleh ada restorative justice atau penyelesaian damai di luar pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang,” kata Mahfud saat meninjau media center ASEAN Summit di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Selasa (9/5). Restorative justice, lanjut dia, hanya bisa ditempuh untuk tindak pidana ringan, seperti fitnah, pencemaran nama baik, hingga berita bohong (hoax).
Mahfud menegaskan, untuk tindak pidana seperti pencucian uang, perdagangan orang, korupsi, penyuapan dan kejahatan berat tidak bisa melalui penyelesaian damai. “Meskipun korbannya memaafkan, negara tidak boleh memaafkan. Penjahat itu lawannya negara bukan korban yang harus dia lawan, sehingga tidak tergantung pada pemaafan korban. Kecuali dalam tindak pidana ringan, itu boleh,” lanjut Mahfud. Pada kesempatan itu, Mahfud juga berbagi pengalaman ketika dia pernah melakukan sidak terkait sindikat TPPO.Dia mengungkapkan, dalam satu kali pengiriman, korban TPPO lintas negara bisa mencapai sekitar 100-200 orang.
Para korban TPPO, kata Mahfud, berangkat dengan paspor dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai alias ilegal, sehingga sulit untuk dikontrol.Setelah dipekerjakan, para korban tak mendapat gaji dan mengalami penyiksaan. “Gajinya enggak dibayar orangnya disiksa. Kalau mau pulang dimintain uang dulu dan sebagainya. Alasannya apa? Alasannya sudah bayar kepada agen yang ngirim. Kamu masih punya utang. Nah ini yang banyak terjadi,” ujar Mahfud.
Disebutkan, isu perdagangan orang merupakan salah satu bahasan dalam Rapat Dewan Politik dan Keamanan ASEAN (APSC), pada Selasa (9/5). Dalam pertemuan itu, Mahfud menerangkan, negara-negara ASEAN bakal membuat komitmen bersama untuk bekerjasama memberantas TPPO. Langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus ini dari hulu hingga hilir. Terpisah, Menlu Retno Marsudi, mengatakan, perdagangan orang kian marak di Asia Tenggara. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, membeberkan, kasus online scam di Indonesia meningkat sejak 2021.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut kekuasaan junta militer tidak sampai 50 persen di Myanmar. Ia mengatakan, kekuasaan junta militer hanya berkisar 40-45 persen. Sisanya dikuasai oleh suku-suku dan kelompok primordial yang memberontak kepada junta militer. “Kekuasaan junta militer sekarang di sana kan cuma 40-45 persen. Sisanya terbagi ke suku-suku, kelompok-kelompok primordial, sehingga tidak mudah,” kata Mahfud di media center KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (9/5) malam. Karena dikuasai oleh pemberontak, ia menyarankan Myanmar bekerja sama dengan negara-negara ASEAN agar mampu menyelesaikan konflik. Sebab bagaimana pun, menurut Mahfud, konflik yang terjadi menimbulkan ancaman bagi warga sipil. “Justru karena tidak mudah itu, mari bekerja sama dengan negara-negara ASEAN. Kita bantu bersama agar demokrasi bisa tumbuh, masyarakat juga bisa terlindungi hak-haknya,” ujar Mahfud.
Polri lakukan koordinasi dengan pihak Interpol di Bangkok terkait penanganan 20 WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar, yang kini telah diamankan dan berada di Thailand. Kadiv Hubinter Polri, Irjen Pol Krishna Murti mengatakan, koordinasi itu digelar Selasa (9/5) pukul 13.00 waktu Bangkok. “Tim Polri akan bertemu dengan pihak National Central Bureau (NCB) Bangkok di Markas Royal Thay Police guna membahas dukungan Interpol Bangkok dalam penanganan kasus 20 WNI tersebut,” kata Krishna, kemarin. Krishna mengungkapkan, pertemuan akan membahas agar pihak Interpol Bangkok dapat mengkomunikasikan kasus dugaan TPPO terhadap 20 WNI kepada otoritas Thailand.
2. Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) mendukung komitmen Presiden Jokowi berantas TPPO yang disampaikan jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. “LPSK mendukung upaya serius Presiden dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia, terutama penipuan daring yang marak terjadi,” ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo Suryo dalam keterangan tertulis, Selasa (9/5). Hasto mengatakan, kerja sama anggota ASEAN juga mempertegas upaya pencegahan dan penanganan serius, khususnya pada perlindungan pemenuhan hak asasi korban.
Ia mengungkapkan, modus penyalahgunaan teknologi dalam kejahatan TPPO semakin marak dan perlu kerja sama antar negara untuk menanggulangi hal tersebut. Baca juga: Mahfud Cerita Saat Sidak Sindikat TPPO, Sekali Kirim Bisa Ratusan Orang “Karena berdasarkan sejumlah permohonan perlindungan LPSK, seperti dalam kasus eksploitasi pekerja migran Indonesia secara non prosedural, sejumlah korban mendapat penawaran pekerjaan lewat Facebook untuk bekerja ke Kamboja,” kata Hasto.
3. Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai, regenerasi kepemimpinan partai politik di Indonesia masih belum terbuka dan menerapkan prinsip demokrasi. Bahkan menurut dia, partai politik yang ada saat ini seolah berjalan seperti sebuah perusahaan. “Rekrutmen kepemimpinan tuh harus terbuka. Di Indonesia belum ada political party, yang ada perusahaan politik akhirnya,” kata Refly dalam acara diskusi Paramadina Public Policy Institute bertema ‘Fenomena Begal Partai & Risiko Runtuhnya Demokrasi di Indonesia’ yang digelar di Ruang Granada, Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (9/5). Refly bahkan menyinggung sebuah partai politik yang ketua umumnya tidak berganti hingga hampir 30 tahun. “Kalau (ketua umum) 29 tahun enggak ganti, berarti gagal regenerasi,” ujar Refly.
Di sisi lain, Refly berharap supaya pasangan calon bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang maju di Pilpres 2024 jumlahnya lebih banyak. Menurut Refly, praktik demokrasi akan semakin baik jika banyak calon maju dalam Pilpres. “Kita harap ada genuine election, kalau yang bertanding cuma Ganjar, Prabowo, enggak menarik. Kalau ada Anies, menarik, meski babak belur. Apalagi kalau Airlangga-Zulhas berani, bisa jadi 4 calon. Jangan sampai pemilihan etok-etok atau pura-pura. Kalau pura-pura ngapain kita ubah sistem pemilihan dari MPR? Pemilihan langsung agar kita punya kebebasan dan lebih banyak calon,” kata Refly Harun. “Kalau pura-pura, ngapain kita ubah sistem pemilihan dari MPR? Pemilihan langsung agar kita punya kebebasan dan lebih banyak calon,” ujarnya menambahkan. Terkait hal tersebut, Refly berharap Presiden Jokowi secara tegas memastikan Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil. Terlebih, Jokowi kini tengah disorot dan dianggap tidak netral menjelang Pemilu.
4. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan mayoritas publik percaya Ganjar Pranowo menjadi sosok capres yang paling memungkinkan melanjutkan program pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara, Anies Baswedan menjadi capres yang diyakini akan mengubah kebijakan Jokowi. “Di antara tiga tokoh bakal calon presiden, Ganjar Pranowo paling banyak dipercaya akan melanjutkan program pemerintahan Jokowi. Sementara Anies Baswedan lebih banyak dianggap akan mengubah kebijakan pemerintahan Jokowi,” ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam jumpa pers virtual, Selasa (9/5). Deni menjelaskan, persepsi publik terhadap Prabowo Subianto, justru terbelah. “Sementara penilaian publik pada Prabowo terbelah, sebanyak 36 persen menyatakan dia akan melanjutkan, dan 39 persen menilai dia akan mengubah program pemerintahan Jokowi. Sisanya, 25 persen, belum menjawab,” imbuh Deni.
5. Pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketum parpol koalisi minus Surya Paloh di Istana Negara, Selasa (2/5) lalu masih jadi isu hangat pagi ini. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai Presiden Jokowi telah mengumandangkan perang dengan rakyat sendiri karena mengumpulkan para ketua umum parpol koalisi di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa hari lalu. Menurutnya, sikap Presiden bisa diartikan sebagai ketidaknetralan dalam Pilpres 2024. “Jika benar presiden tidak netral dalam pilpres dan pileg apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri,” kata Benny lewat akun Twitter-nya @BennyHarmanID, Senin (8/5).
Benny mewanti-wanti Jokowi agar berhati-hati. Ia mengingatkan bahwa jabatan Presiden yang diemban Jokowi bukan hanya untuk kelompok atau golongan tertentu. “Hati-hati Pak Jokowi, di dada bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI bukan lambang Presiden dari kelompok atau Presiden dari golongan tertentu,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui akun Twitter Demokrat juga menyoroti pertemuan Jokowi dengan enam ketua umum parpol di Istana Merdeka pada Selasa (2/5) malam lalu. Ia mengatakan Istana seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. “Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan pribadi, ataupun kelompok golongan tertentu,” ujar Herzaky.
6. Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkap potensi bahaya jika seorang presiden berpihak kepada salah satu calon presiden kontestan Pilpres 2024. Menurutnya, jika presiden bersikap demikian maka bisa berdampak pada netralitas ASN hingga penyalahgunaan fasilitas publik untuk pemenangan calon tertentu. “Maka nanti itu akan ditiru oleh struktur bawahnya. Sudah pasti nanti ada pengerahan ASN untuk memenangkan calon tertentu, penggunaan fasilitas-fasilitas publik, penggunaan state apparatus baik sipil maupun militer,” kata Refly ketika ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (9/5).
Refly menilai hal itu akan membuat pemilu menjadi tidak lagi memenuhi azas jujur dan adil. Demi menghindarinya, dia menyatakan seorang presiden tidak boleh berpihak. Seorang presiden pun sebaiknya tidak cawe-cawe atau ikut campur dalam proses penentuan capres-cawapres yang merupakan ranah partai politik. “Caranya adalah dia bertindak netral. Tidak endorse salah satu calon tapi melakukan sebuah langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemilu ini jujur dan adil,” tegasnya.
7. Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan politisi Partai Demokrat Benny K Harman seperti orang mabuk karena menuding Presiden Jokowi mengumandangkan perang. Menurut Deddy, urusan pencalonan presiden sepenuhnya kewenangan partai politik. Ia menyebut tak ada partai politik yang menyerahkan kedaulatannya kepada Jokowi. “Jadi omongan Benny itu seperti orang mabok atau panik, bukan omongan orang beradab dan bernalar,” kata Deddy, Selasa (9/5).
Deddy menyebut Istana merupakan kediaman yang melekat dengan presiden. Menurutnya, presiden bebas bicara apa saja di situ sepanjang tidak melawan hukum dan kepantasan. “Sepanjang tidak bicara atau melakukan hal-hal yang melawan hukum dan kepantasan, kenapa harus nyinyir?” ujarnya. Deddy meminta Benny fokus mengurus partai dan capresnya alih-alih mencari popularitas dengan mengkritik Jokowi. Menurutnya pernyataan Benny tidak akan mendapat simpati karena rakyat cerdas. “Pernyataan seperti itu hanya akan merugikan dirinya sendiri, partainyabdan capresnya,” kata anggota Komisi VI DPR itu.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin juga membela Presiden Jokowi soal pertemuan dengan para ketum parpol di Istana. Ngabalin mengatakan Jokowi menjalankan tugasnya sebagai pembina politik nasional lewat pertemuan itu. Ia justru menyindir Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY yang rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik saat menjabat presiden. “Tidak netralnya di mana? Dia paham enggak Jokowi itu bukan presiden yang langsung ketum partai? Bukan presiden yang langsung memimpin parpol? Jokowi itu bukan SBY yang langsung jadi Ketua Umum Partai Demokrat,” kata Ngabalin, Selasa (9/5).
Ngabalin menyampaikan pertemuan Jokowi dengan para ketum partai di istana untuk menjaga stabilitas politik. Jokowi berupaya mencegah gonjang-ganjing menjelang tahun politik. Menurut Ngabalin, Jokowi tidak akan campur tangan dalam urusan politik praktis. Dia menjamin Jokowi netral selama Pilpres 2024. “Mereka (ketua-ketua umum parpol) berkoalisi, kemudian datang kepada Presiden meminta pandangan, berdiskusi, apakah dia (Jokowi) yang ambil keputusan? Oh tidak jawabannya. Kenapa dangkal sekali pandangannya itu?” ujarnya. Ngabalin menyayangkan tudingan Benny soal Jokowi mengumandangkan perang melawan rakyat. Dia mempertanyakan mengapa anggota dewan sembarangan berbicara. “Suruh belajar lah dulu, sekolah ulang deh. Sekolahlah dulu, ulang, enggak usah pakai ancam-ancam, diksi-diksi mengumandangkan perang,” ucap Ngabalin.
Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Presiden Jokowi bukan seorang ketum parpol yang bisa menentukan pencalonan presiden dan wakil presiden. “Kan Jokowi bukan ketum parpol seperti SBY kan, Jokowi bukan Ketum parpol seperti Megawati (saat) jadi presiden kan Jokowi bukan ketum parpol lho. Jokowi tak punya kewenangan untuk menentukan siapa jadi calon presiden (capres) dari parpol,” ujar Ngabalin.
Ia menuturkan, apabila ada parpol yang meminta pandangan dan mengkomunikasikan mengenai politik dengan Jokowi menurutnya tidak salah. Selain itu, jika para ketum parpol bertemu di Istana menurutnya bukan merupakan kesalahan. Ngabalin menilai, istana merupakan tempat untuk membicarakan beragam persoalan bangsa, termasuk persolan politik. “Istana itu kan tempat untuk membicarakan seluruh persoalan kepentingan bangsa dan negara. Orang berantem di lapangan aja bicaranya di istana,” ungkap Ngabalin.
Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menilai Presiden Jokowi kerap jadi korban dari pihak yang merasa kelompok atau kandidatnya dijegal untuk maju di Pilpres 2024. Ia menyebut, Jokowi tidak pernah melarang sosok manapun yang akan maju bertarung di Pilpres 2024 nanti. “Seringkali Pak Jokowi menjadi korban dari playing victim, yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan, pembegalan terhadap figur dan partai politik tertentu,” kata Viva dalam keterangannya, Selasa (9/5).
Viva beranggapan, tidak ada yang salah jika Jokowi condong terhadap figur tertentu yang dipercaya mampu melanjutkan pembangunannya. “Kan hal itu dijamin oleh UU selama presiden tidak melakukan abuse of power, atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara dan kekuasaan,” ujarnya. Oleh karenanya, Viva menilai sikap Jokowi di Pilpres 2024 masih sesuai dengan koridor. Viva mengklaim, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Jokowi soal itu.
8. Menparekraf Sandiaga Uno melempar sinyal ingin bergabung dengan PKS. Sandi menyatakan dirinya ingin kembali berjuang bersama dengan PKS. “Rasanya kepengen saya berjuang kembali bersama teman-teman PKS,” ujar Sandi, Selasa (9/5). Sandi mengaku sudah berjuang berkali-kali bersama PKS di dunia politik. Menurutnya, PKS sudah terbukti selalu berjuang dengan hati. Ia menyebut para kader PKS sebagai pejuang yang pantang menyerah dan tidak kenal lelah. Sandi berdoa pintu untuk bekerja bersama PKS bisa terbuka lagi ke depannya. “PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa. Mudah-mudahan jika kita kita berdoa insyaallah dibukakan jalan untuk berjuang bersama,” tuturnya.
Seperti diketahui, Sandiaga sempat melakukan manuver mendekati PPP dengan harapan bisa menjadi pendamping Ganjar Pranowo sebagai bacawapres. Isu Sandiaga menyeberang ke PPP mencuat tepat setelah partai berlambang kabah itu menyatakan dukungannya terhadap bakal calon presiden (bacapres) Ganjar yang diusung PDI-P. Akan tetapi, “proposal” bacawapres Sandiaga yang diajukan PPP belakangan disebut ditolak PDI-P. Sehingga, Sandiaga berpaling dari Ganjar dan mulai mendekati bacapres Anies Baswedan melalui PKS yang sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyatakan PKS membuka pintu bagi Menparekraf Sandiaga Uno untuk bergabung dengan mereka. Syaikhu merespons pernyataan Sandi yang blak-blakan ingin kembali berjuang bersama PKS. “Tentu ini sangat mungkin juga. Saya menerima beliau. Teman-teman di dapil juga menerima kehadiran beliau,” ujar Syaikhu, Selasa (9/5). Syaikhu menjelaskan, jika ada yang perlu didalami terkait dengan bergabungnya Sandi, PKS akan menindaklanjutinya. Dia mengindikasikan bergabungnya Sandiaga ke PKS untuk berjuang bersama kemungkinan bisa dilakukan kembali. “Ya itu bagian dari salah satu kalau memang nanti ada upaya-upaya lebih lanjut yang perlu didalami, saya kira menjadi satu hal yang mungkin-mungkin saja untuk bisa terus kita lakukan,” imbuhnya.
Jubir PKS M Kholid mengatakan, pada prinsipnya, PKS selalu terbuka dengan siapa pun tokoh nasional yang ingin bergabung dengan PKS. Ia lantas mengungkit kenangan PKS yang pernah berjuang bersama Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. “Apalagi Bang Sandi punya sejarah dengan PKS. Karena kami pernah usung di DKI Jakarta dan Pilpres 2019,” katanya.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam memandang, sinya Sandiaga Uno ingin bergabung dengan PKS menunjukkan indikasi gagalnya pengajuan proposal PPP kepada PDI-P yang menawarkan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Namun, karena diduga ditolak, maka Sandiaga Uno justru mendekatkan diri ke partai lain, yaitu PKS. “Manuver dari Pak Sandi sebenarnya ini mengindikasikan bahwa proposal cawapres yang diajukan oleh PPP kepada PDI-P, sudah ditolak,” kata Umam di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (9/5).
9. Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah menyatakan, diplomat Indonesia dalam keadaan aman dan baik-baik saja di Myanmar. Hal ini menanggapi adanya baku tembak terhadap rombongan diplomat yang membawa bantuan kemanusiaan dari negara anggota ASEAN melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) di Myanmar. “Saya hanya bisa sampaikan diplomat Indonesia (dalam keadaan) aman, baik-baik saja,” kata Faiza di media center untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Senin (8/5) malam.
Faiza menyampaikan, ia belum yakin diplomat itu diserang saat membawa bantuan kemanusiaan. Menurut dia, perlu menunggu laporan lengkap atas peristiwa yang terjadi. Namun, ia memastikan bahwa diplomat Indonesia di Myanmar dalam keadaan aman. “Saya hanya bisa mengonfirmasi bahwa diplomat Indonesia dalam keadaan aman. Kami berhubungan dengannya, dia baik-baik saja dan dia kembali ke Yangon,” ucapnya.
10. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menganggap Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) banyak diganggu karena Anies Baswedan yang menjadi capresnya punya nilai jual. Menurut dia, tak mungkin koalisi yang dibentuk Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) digoda agar pecah jika tak memiliki kekuatan yang dinilai mumpuni. “Jawaban yang paling sederhana dan common sense karena dia berharga. Coba kalau enggak ada harga untuk apa diganggu?” ujar Surya, kemarin. “Karena dikhawatirkan, karena ada sesuatu yang diperlukan. Coba kita tidak punya values, tidak punya harga, siapa mau datang?” kata Surya lagi. Namun, Surya tak khawatir Demokrat akan berpindah haluan. Ia optimistis partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan tetap berada di KPP untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. “Saya menaruh selalu positif thinking dan keyakinan itu (Demokrat tetap di KPP). Karena cuma itu modal saya sekarang ini,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyinggung keberadaan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini berada di koalisi pemerintah. Hal itu disampaikan jika pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dianggap berseberangan dengan Istana. “Siapa yang berseberangan? Kalau berseberangan kenapa ada yang namanya Gerindra berada di posisi pemerintahan, katakanlah yang namanya Golkar ada dalam posisi pemerintahan, PAN dalam posisi pemerintahan kalau diambil dari pada starting awal koalisi pemerintahan itu,” ujar Surya, kemarin. Menurutnya, ketiga parpol tersebut tidak mendukung Presiden Jokowi ketika maju pertama kali pada Pilpres 2014 dan 2019.
Namun, kemudian bisa menjadi bagian dari koalisi pemerintah saat ini. Sementara Nasdem menjadi parpol yang sejak awal mengusung Jokowi bersama PDI-P, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PKPI. “Pada pemilu yang lalu siapa Gerindra? Dia kompetisi (koalisi) pemerintahan, siapa PAN? Dia di luar pemerintahan. Siapa juga yang katanya Golkar? Di luar pemerintahan,” kata Surya Paloh. Surya berharap, keputusan Nasdem mengusung Anies tak perlu dipersoalkan lagi dan dianggap membelot dari keinginan Jokowi. Bagi dia, yang terpenting adalah visi untuk memajukan Indonesia.
11. Sekretaris tim relawan pemenangan Ganjar Pranowo, Deddy Yevri Sitorus angkat suara soal syarat bakal calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU di Pilpres 2024. Seperti diberitakan, PDIP dikabarkan tengah mendekati NU untuk mencari figur cawapres pendamping Ganjar. Merespons hal itu, Deddy mengakui partainya rutin menjalin komunikasi dengan NU. Dia tak mempermasalahkan soal usulan agar kader NU menjadi pendamping Ganjar. Deddy menilai usulan tersebut baik dalam dinamika demokrasi.
“Usulan banyak orang agar Bacawpres PDIP dari unsur NU saya kira hal yang baik dan bagian dari dinamika demokrasi,” kata Deddy, Selasa (9/5). Legislator PDIP ini berpandangan, NU merupakan aset bangsa. Organisasi itu terbukti kokoh menjaga NKRI, Pancasila, dan banyak melahirkan pemimpin. Sebagai organisasi Islam, Deddy memahami NU memang harus menaungi semua pihak. NU kata dia memiliki pengalaman panjang menjaga integritas.
12. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengklaim, para kiai dan ulama berharap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin segera mengumumkan pasangan capres dan cawapres bulan ini. “Bulan Mei ini bulan yang tepat para ulama, kiai tokoh, para kiyai mengharapkan dengan sungguh-sungguh, agar pak Prabowo dan Gus Muhaimin segera mengumumkan pasangan capres dan cawapres,” kata Jazilul dalam video yang diterima, Selasa (9/5).
Jazilul mengatakan semua pengurus, kader, dan simpatisan PKB menunggu keputusan Prabowo dan Cak Imin mengumumkan pasangan capres dan cawapres. Ia menekankan hasil Ijtima Ulama Nusantara yang digagas Dewan Syuro PKB beberapa waktu lalu mendorong agar capres-cawapres diumumkan sebelum bulan Ramadan lalu. Namun, usaha itu belum berhasil. “Ini sudah saatnya, ini sudah momentumnya,” ujarnya. Jazilul mengatakan koalisi PKB dan Gerindra telah memandatkan bahwa pasangan capres dan cawapres ditentukan oleh Prabowo dan Cak Imin. (HPS)
