Puan Maharani, Megawati, dan Gibran Rakabuming Raka (net)
Isu menarik pagi ini, soal putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka kini jadi rebutan. Usai petinggi Partai Gerindra menyebut Gibran punya peluang besar jadi cawapres Prabowo, Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun terang-terangan menyatakan, partainya akan mempertimbangkan Wali Kota Solo itu menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Namun syaratnya, jika MK mengabulkan gugatan usia wakil presiden menjadi minimal 35 tahun.
Isu hangat lainnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti mengusulkan soal amendemen UUD 1945 dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8) pagi. Menurut Bamsoet, ada sejumlah aturan yang perlu direvisi melalui amendemen konstitusi. Salah satunya mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ketua DPD RI, Lanyalla Mahmud Mattalitti juga mengusulkan MPR menjadi lembaga tertinggi negara lagi dan berhak memilih serta melantik presiden. Menurut dia, pemilihan presiden secara langsung terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa difabrikasi. Berikut isu selengkapmnya.
1. Putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka kini jadi rebutan. Usai petinggi Partai Gerindra menyebut Gibran punya peluang besar jadi cawapres Prabowo, Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun terang-terangan menyatakan, partainya akan mempertimbangkan Wali Kota Solo itu menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Namun syaratnya, kata Puan Maharani, jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan usia wakil presiden menjadi minimal 35 tahun. “Kami mencermati hal tersebut. Kalau memang kemudian di MK-nya disetujui ada cawapres di bawah 40 tahun, ya bisa saja Mas Gibran yang maju,” kata Puan di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/8).
Komentar singkat Puan ini seolah merespon pernyataan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade yang menyebut Gibran punya peluang besar jadi cawapresnya Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Andre menilai, sebagai tokoh muda, Gibran telah menunjukkan kinerja yang baik selama mengemban amanah sebagai Wali Kota Solo. “Menurut saya ya, Mas Gibran ya punya potensi, wali kota muda, kinerjanya baik,” kata Andre. Sementara hasil survei LSI Denny JA juga menyebut, Gibran sebagai yang terpopuler dan paling disukai. Gibran satu-satunya wakil dari generasi milenial dalam daftar cawapres yang beredar.
Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman menyebut proses gugatan usia wapres menjadi minimal 35 tahun masih dalam proses pembahasan. Pengajuan gugatan ini diduga agar Gibran Rakabuming Raka dapat maju dalam Pilpres 2024. “Masih proses, masih pembuktian di sidang berikutnya,” kata Anwar di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/8) lalu. Anwar tak bisa memastikan kapan gugatan tersebut bakal diputuskan. Ia menyebut hal itu bergantung pada perkembangan persidangan. Ia juga memastikan tak ada pihak yang mendesaknya agar putusan gugatan dikeluarkan sebelum masa pendaftaran capres-cawapres di KPU. “Wah, gak ada, siapa yang bisa mendesak,” kata Anwar.
Di sisi lain, Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno enggan menjawab pertanyaan soal bagaimana jika dirinya tidak terpilih sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Ia justru berpikir sebaliknya, yakni bagaimana jika nanti terpilih sebagai bakal cawapres Ganjar. “Saya justru lagi berpikir keras gimana kalau terpilih, tugasnya sangat berat,” ujar Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/8). Saat disinggung apakah partainya akan tetap bekerjasama dengan PDI-P jika dirinya tak terpilih sebagai bakal cawapres Ganjar, Sandiaga enggan menjawab secara tegas. Ia hanya menekankan, dirinya tetap akan fokus melakukan tugas sebagai Ketua Bappilu PPP. Yakni, untuk memenangkan Pileg dan Pilkada. “Saya istiqomah, saya hanya satu plan saja yakni selaku Ketua Bappilu Nasional PPP untuk memenangkan pilpres, pileg dan pilkada,” kata Sandiaga.
Ketua Dewan Nasional SETARA Institut Hendardi menilai, lembaga survei yang mengusung kandidat tanpa syarat usia berdasarkan UU, memang tidak salah, tapi jelas tidak kondusif bagi upaya pematuhan rule of the game Pilpres yang sudah ditetapkan dalam UU. “Mengusung kelayakan Gibran (35) untuk menjadi cawapres yang tidak benar secara hukum, merupakan bagian dari agitasi yang dapat mempengaruhi MK, yang saat ini terpaksa menentukan apakah Gibran dapat mencalonkan diri,” kata Hendardi , Rabu (16/8) kemarin.
Sekalipun belum tentu ditujukan untuk kepentingan Gibran Rakabuming Raka, namun sulit bagi publik untuk tidak mengaitkan uji materi ini dengan upaya sistematis memuluskan jalan bagi anak presiden, yang belum genap lima tahun belajar memimpin Kota Solo, Jawa Tengah.
2. Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti mengusulkan soal amendemen UUD 1945 dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8) pagi. Menurut Bamsoet, ada sejumlah aturan yang perlu direvisi melalui amendemen konstitusi. Salah satunya mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. “Idealnya memang, MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri, saat Hari Jadi ke-58 Lemhannas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu,” kata Bamsoet. Ia mengatakan, dengan kedudukannya saat ini, MPR tak dapat membuat ketetapan untuk melengkapi kekosongan dalam konstitusi.
Padahal, ada persoalan-persoalan negara yang belum mampu terjawab oleh Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, apabila terjadi bencana alam yang berskala besar, pemberontakan, peperangan, pandemi, atau keadaan darurat lain yang menyebabkan pemilu tak dapat digelar sebagaimana perintah konstitusi. Dalam situasi demikian, menurutnya, tidak ada presiden dan wakil presiden yang terpilih dari produk pemilu. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, siapa yang punya kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut. “Lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum?” tanya Bamsoet.
Ketua DPD RI, Lanyalla Mahmud Mattalitti mengusulkan MPR menjadi lembaga tertinggi negara lagi dan berhak memilih serta melantik presiden. Pasalnya, ia menyebut, pemilu justru melahirkan politik kosmetik yang mahal. “Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal. Karena telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme,” kata Lanyalla. “Pemilihan Presiden secara langsung yang kita adopsi begitu saja, telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa difabrikasi,” ujarnya lagi.
3. Menko Polhukam Mahfud MD menilai tak ada yang salah dari usulan Ketua MPR Bambang Soesatyo terkait amandemen UUD 1945. Mahfud mengatakan, semua orang punya hak untuk mengusulkan amendemen konstitusi, sebagaimana perubahan UUD 1945 yang terjadi pada awal masa Reformasi. “(Usulan) itu boleh saja, karena menurut teorinya, konstitusi itu adalah resultante dari situasi politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan global. Jika situasi berubah, konstitusi juga memang bisa saja diubah,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (17/8). Namun, Mahfud mengingatkan kepada para politisi dan pimpinan negara bahwa Indonesia telah berkali-kali mengalami perubahan konstitusi. Mulai dari UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949, UUD Sementara 1950, Dekrit Presiden tahun 1959 hingga masa reformasi.
“Pada tahun 1999-2002 (masa reformasi) itu kita melakukan amendemen, jadi sudah amendemen berkali-kali tetapi selalu saja dalam implementasinya sering terjadi penyimpangan,” ujar Mahfud. “Kalaupun mau melakukan amendemen harus disadari bahwa sesudah nanti jadi, lalu semua dianggap selesai,” tegasnya menambahkan. Menurut Mahfud, hal terpenting adalah komitmen negara dalam menegakkan konsitusi. “Kalau kita tidak punya komitmen, menegakkan konstitusi, menjaga ideologi, maka amendemen apa pun seperti yang sudah-sudah begitu selesai diamendemen dikritik lagi, selesai diamandemen dikritik lagi,” ujar Mahfud.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tidak bisa langsung menerima usulan MPR dan DPD terkait penghapusan Pilpres langsung oleh rakyat. Menurut Hasto, PDI-P hingga kini terus membangun komunikasi dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet terkait hal itu. “Apa yang disampaikan oleh Pak Bamsoet, ya sebagai gagasan-gagasan, ya kita cermati. Perlu kajian-kajian yang mendalam. Dan kami ini kan intens berkomunikasi dengan Pak Bamsoet sehingga kami akan melakukan dialog,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jaksel, Kamis (17/8). Ditanya lebih jauh soal pernyataan Bamsoet pada Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/7/2023), yang mengaitkan usulannya dengan Ketua Umum PDI-P sekaligus Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, Hasto menjelaskan alasannya. Menurut Hasto, apa yang disampaikan Megawati justru menekankan pentingnya MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan suatu pola pembangunan semesta dan berencana atau suatu haluan negara.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, Pilpres sangat mungkin tak dilakukan secara terbuka jika MPR ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara. Ia menduga, proses pemilihan RI-1 bisa saja tidak dilakukan langsung oleh Masyarakat, tetapi, ditentukan oleh MPR RI. “Hal menarik tadi adalah sambutan Ketua DPD, yang membawa kembali sebuah pemikiran agar kita kembali mengamandemen UUD 1945,” ujar Surya Paloh usai Sidang Tahunan MPR di Senayan, Rabu (16/8). “Menempatkan posisi MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, yang konsekuensinya nanti adalah Pilpres tidak lagi secara langsung,” katanya lagi. Surya lantas memberikan sinyal positif atas wacana itu. Tetapi, baginya, MPR, DPR, dan DPD RI perlu membicarakan wacana amandemen tersebut lebih serius. “Dan mengusulkan usulan ini agar lebih konkrit lagi dan segera sosialisasikan kepada masyarakat. Itu pikiran-pikiran Nasdem menurut saya ya,” ujar Surya.
4. Jubir Partai Gerindra Andre Rosiade menepis tudingan Presiden Jokowi cawe-cawe atau ikut campur untuk memuluskan langkah Prabowo Subianto sebagai bakal capres dan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo. “Enggak lah. Menurut saya, Pak Jokowi enggak ada sih niat mau cawe-cawe dalam arti kata, menentukan ini lho, kita dukung Pak Prabowo, kita dukung Mas Gibran cawapres,” kata Andre, Jumat (18/8). Menurut Andre, Jokowi justru seorang yang demokrat, dalam arti membebaskan siapa pun untuk mendukung tokoh tertentu pada Pilpres 2024. Andre pun menepis Jokowi sudah menjatuhkan dukungan pada Prabowo dan Gibran untuk pilpres mendatang. “Pak Jokowi itu demokrat sejati. Jadi beliau mempersilakan saja, siapa pun ingin mengusung siapa, mendukung siapa,” tegasnya.
Andre Rosiade meyakini Presiden Jokowi berpihak ke Prabowo Subianto dalam konteks Pilpres 2024. Andre, yang anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini berani mengatakan demikian berdasarkan sinyal-sinyal yang ditangkapnya. “Saya pribadi, Andre Rosiade, karena saya kan ‘orang-orang seberang’, melihat bahwa sinyal-sinyal. Yang saya tangkap, Pak Jokowi terlihat berpihak kepada Pak Prabowo,” kata Andre, Rabu (16/8). Andre mengatakan, orang-orang bisa memiliki perspektif berbeda. Tetapi, ia juga memiliki perspektifnya sendiri. “Dan itu saya rasakan langsung waktu bulan lalu pergi ke Solo. Jadi saya ikut ke Solo waktu itu, turun pesawat, pergi makan di restoran soto langganan Pak Jokowi,” ujar Andre. Soal bakal Cawapres Prabowo, Andre menyebut akan diputuskan dalam musyawarah mufakat, bukan voting.
5. Kejutan politik terbaru adalah elektabilitas Partai Gerindra melampaui PDIP yang selama ini berada di urutan pertama. Hasil survei Voxpol Center Research and Consulting yang dilakukan 24 Juli hingga 2 Agustus 2023 menyebutkan, elektabilitas Partai Gerindra berada di urutan pertama mengalahkan PDIP yang selama ini berada di posisi puncak. Elektabilitas Partai Gerindra menembus angka sebesar 25,7 persen, sementara PDIP 22,6 persen.
Hasil survei Voxpol Center Research and Consulting juga menyatakan PKS merangkak ke urutan ketiga sebesar 8,5 persen. Diikuti NasDem 7,6 persen, PKB 6,0 persen, Golkar 4,3 persen, Demokrat 4,2 persen, dan PAN 2,5 persen.
Berikut elektabilitas partai politik menurut hasil survei Voxpol Center Research and Consulting terbaru. Gerindra 25,7 persen, PDIP 22,6 persen, PKS 8,5 persen, NasDem 7,6 persen, PKB 6,0 persen, Golkar 4,3 persen, Demokrat 4,2 persen, PAN 2,5 persen, Perindo 2,4 persen, PPP 1,6 persen, Gelora 0,7 persen, Hanura 0,7 persen, PSI 0,3 persen, Ummat 0,3 persen, Partai Buruh 0,2 persen, Garuda 0,2 persen, dan PKN 0,0 persen.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan, survei ini melibatkan 1.200 orang. Margin of error ada di angka 2,83 persen. Sampel tersebar secara merata di 34 provinsi seluruh Indonesia. Setiap responden terpilih diwawancarai secara mendalam dengan metode tatap muka, yang dilakukan periode 24 Juli-2 Agustus 2023.
Selebritas Kirana Larasati mengumumkan pengunduran diri dari keanggotaan PDIP, pada Kamis (17/8). Pengumuman pengunduran diri itu disampaikannya lewat video yang diunggah di akun media sosial instagram miliknya bertepatan dengan momen peringatan detik-detik Proklamasi kemerdekaan ke-78 RI kemarin. “Di hari kemerdekaan negara Indonesia yang saya cintai ini, saya Kirana Larasati ingin menyampaikan bahwa saya telah mengundurkan diri dari partai tempat saya bernaung selama ini, PDI Perjuangan,” ucap Kirana Larasati dalam video tersebut. Adapun alasan pengunduran diri karena ia sibuk pada pekerjannya sehingga tak bisa optimal sebagai kader partai banteng moncong putih. “Adapun alasan saya mengundurkan diri adalah karena kesibukan-kesibukan saya sehingga saya tidak bisa lagi mengakomodir pekerjaan saya sebagai petugas maupun pengurus partai,” kata Kirana.
6. Ada yang menarik dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR yang digelar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8) hari ini. Jokowi yang mengenakan pakaian Adat Tanimbar Maluku itu menyinggung soal sindiran dirinya sebagai Pak Lurah, soal foto dirinya yang dipejeng untuk kampanye politik capres tertentu, soal suasana sudah hangat-hangat kuku, dan sebagainya. “Kita saat ini memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku,” katanya.
Jokowi lalu menyindir ungkapan yang sedang ngetren di kalangan politisi dan partai politik yang setiap ditanya soal Capres dan Cawapres, jawabannya selalu bilang belum ada arahan Pak Lurah. “Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah itu adalah saya. Iya saya jawab saja. Saya bukan Lurah, saya Presiden Indonesia,” ujar Jokowi yang disambut tawa hadirin.
Jokowi baru mengerti, ternyata Pak Lurah itu kode. Jokowi lalu menegaskan, dirinya bukan ketua umum parpol dan juga bukan ketua koalisi parpol. Karena, berdasarkan ketentuan undang-undang yang bisa menentukan capres dan cawapres adalah parpol dan/atau koalisi parpol. “Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah,” tegasnya yang lagi-lagi disambut gemuruh hadirin.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak merasa tersindir oleh pernyataan Presiden Jokowi soal foto Jokowi yang terpampang dalam baliho bakal capres 2024. Jokowi mengatakan, foto dirinya banyak dipakai di berbagai baliho untuk dipasangkan dengan bakal capres tertentu. “Kan apa komentar beliau (Jokowi) terakhir? Ya (mengatakan) enggak apa-apa kan? Boleh-boleh saja,” ujar Prabowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Menurutnya, pidato Jokowi intinya meminta semua pihak untuk terus mengedepankan kebersamaan. “Tadi semua pidato kan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan ya,” kata Prabowo lagi.
7. KPK berjanji akan mengusut dugaan Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo alias Dito Ariotedjo mengamankan atau meredam penanganan kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022. KPKmempersilakan masyarakat melaporkan dugaan tersebut. KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang masuk terkait skandal korupsi bernilai triliunan rupiah tersebut.
“Jika ada laporan masyarakat memenuhi syarat laporan, dipenuhi peristiwa pidana itu pada korupsi, itu menjadi kewenangan KPK. Itu dulu. Prinsipnya setiap laporan yang masuk dilakukan verifikasi, telaah, apakah memenuhi syarat, kemudian koordinasi dengan pelapor, apakah laporannya memenuhi syarat dengan fakta-fakta. Kalau enggak, ya dilengkapi dulu syaratnya,” ujar Jubir KPK Ali Fikri, Rabu (16/8).
Seperti diketahui, Kejagung yang menangani kasus BTS 4G Kominfo digugat praperadilan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI). Tak hanya Kejagung, KPK juga turut digugat praperadilan lantaran dianggap tak responsif atas penanganan kasus ini. Gugatan praperadilan dilayangkan LP3HI ke PN Jaksel ini lantaran Kejagung diduga menghentikan penyidikan empat pihak yang diduga kuat terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek tersebut.
8. Ada momen unik yang mengundang tawa saat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membetulkan pakaian Menteri BUMN Erick Thohir, di sela-sela upacara peringatan Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Kamis (17/8). Momen tersebut terekam kamera usai pelaksanaan pengibaran Bendera Merah Putih dan viral di media social. Dalam rekaman video terlihat, selepas pengibaran bendera, para menteri dipersilakan duduk, termasuk Menteri Basuki dan Erick yang duduk berdampingan dan masing-masing didampingi isterinya. Kemudian pembawa acara meminta para undangan yang hadir berdiri buat mendengarkan lantunan instrumen mars Andika Bhayangkari. Basuki yang mengenakan pakaian adat Bali berwarna abu-abu dan Erick yang mengenakan blangkon, jas krem, dasi kupu-kupu, dan kain batik juga ikut berdiri. Saat mars Andika Bhayangkari dilantunkan, Basuki tiba-tiba menunduk ke arah perut dan kemudian terlihat merapikan pakaian yang dikenakan Erick. Basuki sempat memasukkan tangannya ke dalam kantung baju yang membuat Erick kaget. Nah, kekagetan Erick itulah yang membuat hadirin tertawa sehingga viral di medsos.
Presiden Jokowi mengenakan baju adat Ageman Songkok Singkepan Ageng saat memimpin Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di Istana Negara, Kamis (17/8). Deputi Bidang Pers, Protokol, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menuturkan, pakaian yang dikenakan Jokowi adalah pakaian yang dikenakan Raja Pakubuwono Surakarta. “Presiden Jokowi mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng. Ageman ini dipakai oleh para raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat dalam acara Enggar Eggar soho Tedhak Loji,” kata Bey, kemarin.
Bey menjelaskan, Enggar Eggar soho Tedhak Loji adalah sebuah acara di mana raja ke luar dari keraton menaiki kereta kuda dan dikawal perangkat keraton untuk terjun langsung melihat kondisi masyarakat. “Dalam pelaksanaannya, di sepanjang jalan Sang Raja membagikan uang dan makanan sebagai rasa cinta kasih kepada kawulonya atau bisa disebut dengan turba (maksudnya, turun ke bawah, red),” kata Bey.
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan, ada filosofi dari pakaian adat pria Tanimbar, Maluku yang dipakai Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR pada Rabu (16/8). “Yakni berkaitan dengan identitas budaya, spiritualitas, dan nilai-nilai masyarakat Tanimbar. Motif-motif pada juga seringkali memiliki makna simbolis yang menggambarkan keseimbangan alam, hubungan antar manusia dan alam, serta nilai-nilai sosial dan spiritual,” ujar Abetnego dalam siaran pers KSP, kemarin. “Ini bukan sekedar pilihan pakaian, tapi juga pesan simbolis tentang persatuan, semangat kebangsaan, dan pentingnya melestarikan warisan budaya Indonesia,” tegasnya.
9. Pendiri Partai Demokrat SBY berbagi soal memorinya selama menjadi Presiden RI selama dua periode. Ada tiga memori yang ia sampaikan, salah satunya yaitu cara yang ia gunakan demi mencapai tujuan dan mengatasi masalah. SBY bercerita, dalam mencapai tujuan dan mengemban misi, ia memilih menggunakan cara yang patut. SBY tak mau menyalahgunakan kekuasaan yang ia miliki.
Menurutnya, hal tersebut tak pernah ia sesali. “Satu hal, kita tidak akan pernah menyesal atas pilihan kita dulu, atas prinsip yang kita anut dulu, karena sungguh kita tidak ingin menyalahgunakan kekuasaan yang kita miliki,” kata SBY saat menyampaikan sambutan dalam peresmian ‘Museum dan Galeri SBY-ANI’ di Pacitan, Kamis (17/8).
SBY menyatakan dirinya tak mau meninggalkan, apalagi melanggar konstitusi dalam mengatasi masalah yang kadang sangat berat. Menurutnya, pilihan ini memang tak mudah dan membuatnya harus banyak-banyak bersabar, namun ia tetap teguh. “Kita teguh pada sikap dan pendirian untuk tidak meninggalkan, apalagi melanggar konstitusi, pranata hukum, kaidah, etika dan moral, dan nilai-nilai keadilan serta demokrasi. Memang dengan pilihan ini, dengan prinsip ini untuk mengatasi masalah dan memajukan bangsa, tantangan yang kita hadapi luar biasa,” ujarnya.
Mantan Presiden SBY beserta AHY, putra sulungnya yang Ketua Umum Partai Demokrat tidak hadir dalam Sidang Tahunan MPR yang digelar di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8). Sebab, keduanya sedang berada di Pacitan, Jawa Timur untuk meresmikan Museum dan Galeri SBY-Ani yang sudah diagendakan jauh hari sebelumnya. “Iya, di Pacitan. Sudah di Pacitan. Karena kan kita untuk mempersiapkan. Beliau kan tuan rumah, mesti mempersiapkan diri untuk menyambut tamu juga,” kata Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra, kemarin.
Dijelaskan, SBY mengundang para sahabatnya untuk peresmian museum tersebut. Wakil Presiden hingga menteri di era pemerintah SBY diundang dalam peresmian museum yang akan digelar Kamis (17/8) besok.”Persiapan pembukaan Museum SBY-Ani di Pacitan (SBY). Sudah sejak seminggu lalu beliau berada di sini karena mempersiapkan di sini, karena kan undangannya juga para sahabat beliau ya, yang mantan Wakil Presiden, mantan Menteri, segala macam,” ujarnya.
10. Mantan Ketua DPR Setya Novanto dan eks Menpora Imam Nahrawi dapat remisi tiga bulan dalam peringatan HUT Ke-78 Republik Indonesia (RI). Seperti diketahui, keduanya merupakan narapidana kasus korupsi yang tengah menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Setya Novanto yang terpidana kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS. Sementara, Imam Nahrawi adalah terpidana kasus suap pengurusan proposal dana hibah KONI. Ia dihukum tujuh tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan. Politisi PKB ini juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 18.154.230.882 atau Rp 18,1 miliar. “Iya mendapatkan remisi masing-masing tiga bulan,” kata Kepala Lapas Sukamiskin, Kunrat Kasmiri, Kamis (17/8). (HPS)