Para Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK (net)
Isu menarik pagi ini, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyoroti pembagian bansos yang dilakukan Presiden Jokowi pada masa kampanye pemilu 2024. Hal ini dia tanyakan kepada 4 menteri Kabinet Indonesia Maju yang dihadirkan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres, Jumat (5/4). Secara khusus, Arief bertanya pendapat Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait hal itu. Arief mengatakan, apa yang dilakukan Jokowi dikaitkan dengan linimasa tahapan kampanye 2024, sehingga menimbulkan prasangka soal keberpihakan kepala negara.
Isu hangat lainnya, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh mempertanyakan peran Mensos Tri Rismaharini yang minim dalam pembagian bansos yang dilakukan pemerintah Jokowi. Daniel menyinggung Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menko PMK Muhadjir Effendy yang kerap terlihat dalam pembagian bansos. Mensos Tri Rismaharini menjelaskan alasan mengapa Kemensos tidak lagi menjadi pihak yang menyalurkan bansos. Berikut isu selengkapnya.
1. Hakim konstitusi Arief Hidayat menyoroti pembagian bansos yang dilakukan Presiden Jokowi pada masa kampanye pemilu 2024. Hal ini dia tanyakan kepada 4 menteri Kabinet Indonesia Maju yang dihadirkan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres, Jumat (5/4). Secara khusus, Arief bertanya pendapat Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait hal itu. Arief mengatakan, apa yang dilakukan Jokowi dikaitkan dengan linimasa tahapan kampanye 2024, sehingga menimbulkan prasangka soal keberpihakan kepala negara.
Dalam persidangan tersebut, Arief Hidayat menyindir Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang berulang kali mendapatkan sanksi peringatan keras, terakhir dari DKPP atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. “Peringatan keras terakhir, ya besok kalau ada pelanggaran lagi ya harus dibuang,” ujar Arief dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di MK, Jumat (5/4). Arief yang guru besar hukum Universitas Diponegoro dan Hasyim pernah menjadi asistennya meminta agar DKPP memberi penjelasan mengenai hal ini. “Jangan terus keras terus, terakhir-terakhir terus, sampai tidak selesai-selesai, kan gitu. Itu agar bisa dijelaskan kepada kami,” sebut Arief.
Arief Hidayat yang guru besar hukum Undip Semarang ini menuturkan, para Menteri Jokowi yang memberikan keterangan pada sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di MK, Jumat (5/4) tidak disumpah. Kata dia, mereka tidak disumpah karena masih terikat sumpah yang diucapkan ketika dilantik menjadi menteri. “Kenapa tidak disumpah, mungkin ada pertanyaan itu, beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi menteri melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini,” kata Arief.
Oleh karena itu, Arief menekankan bahwa kesaksian para menteri itu tetap berada di bawah sumpah pengadilan meski tak ada sumpah khusus yang diucapkan pada sidang, Jumat kemarin. Arief juga menjelaskan alasan MK memanggil empat pembantu presiden dalam sidang kali ini, karena sidang ini mendapat perhatian luar biasa dari kalangan nasional maupun internasional.
Arief Hidayat menilai, Pilpres 2024 paling hiruk pikuk dibanding dua pilpres sebelumnya. Hal itu disampaikan Arief Hidayat kepada empat menteri Jokowi yang hadir untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jumat (5/4). “Saya hakim konstitusi yang mengadili pilpres tiga kali, jadi saya mempunyai pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk, pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang diikuti dengan beberapa hal yang spesifik, yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019,” kata Arief Hidayat.
Ia menyinggung beberapa persolaan terkait Pilpres 2024. Misalnya, pelanggaran etik yang terjadi di MK dan KPU. Seperti diketahui, eks Ketua MK Anwar Usman diberhentikan dari jabatan setelah terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) dalam sidang pembacaan putusan etik, 7 November 2023 lalu. Selain itu, DKPP juga memutuskan, semua komisioner KPU melanggar etik dalam pencalonan putra sulung Presiden Jokowi. “Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu,” kata Arief Hidayat.
2. Hakim Konstitusi Saldi Isra menanyakan kepada empat menteri Jokowi soal pertimbangan yang dipakai dalam menentukan wilayah kunjungan kerja Presiden Jokowi dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024, Jumat (5/4). Secara khusus, Saldi mempertanyakan mengapa Jokowi lebih sering berkunjung ke Jawa Tengah dibandingkan provinsi lain untuk mendistribusikan bansos. “Kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain? Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya,” tanya Saldi.
Ia menuturkan, pertanyaan ini penting karena permohonan yang diterima MK sama-sama mempersoalkan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk membagi-bagikan bansos. “Kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak,” kata dia. Selain itu, Saldi juga menanyakan sumber dana yang digunakan oleh Jokowi ketika berkunjung ke berbagai daerah.
3. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh mempertanyakan peran Mensos Tri Rismaharini yang minim dalam pembagian bansos yang dilakukan pemerintah Jokowi. Daniel menyinggung Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menko PMK Muhadjir Effendy yang kerap terlihat dalam pembagian bansos. “Implementasi (pembagian bansos), keterangan Pak Menko PMK ikut bagi-bagi ya, Pak Menko Perekonomian juga beberapa kali ini. Sedangkan justru ibu Mensos ini perannya sangat minimalis, ada apa ini Ibu Mensos?” tanya Daniel dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4). Daniel mempertanyakan peran Mensos dalam pembagian Bansos. Ia menyinggung rapat kerja Kemensos dengan DPR. “Apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat ibu jadi tidak tampak dalam pembagian bansos dan sebagainya?” ujarnya.
4. Mensos Tri Rismaharini menjelaskan alasan mengapa Kemensos tidak lagi menjadi pihak yang menyalurkan bansos. Penjelasan itu disampaikan Risma menjawab pertanyaan hakim konstitusi Arief Hidayat dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 yang digelar MK, Jumat (5/4). “Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras?” tanya Arief Hidayat. “Ada, Bapak,” jawab Risma. “Waktu itu yang menyalurkan siapa?” tanya Arief lagi. “Dulu Kementerian Sosial, Bapak,” jawab Risma.
Kader PDIP ini membantah dirinya menjadi alasan mengapa Kemensos tidak lagi bertindak sebagai penyalur bansos beras pemerintah. Menurutnya, ada penyebab lain atas hal ini. “Lalu setelah Ibu jadi menteri, (penyaluran bansos) digeser ke kepala Bapanas (Badan Pangan Nasional)?” tanya hakim Arief lagi. “Bukan, bukan, Bapak. Mungkin saya perlu jelaskan,” jawab Risma. “Iya, itu perlu dijelaskan supaya klir,” lanjut Arief. Risma lantas menerangkan, ini ada kaitannya dengan temuan BPK pada tahun 2020 terkait dispute (perselisihan) harga.
Saat itu, politisi PDI Perjuangan tersebut ingin supaya nilai bansos beras disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET). Tetapi, hal itu tidak terealisasi karena bansos beras harus menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP). “Kalau saya menggunakan HET atau harga pasar saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata enggak bisa, harus menggunakan dana CPB,” jelas Risma. “Kami tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan harga CPB, saya sampaikan begitu,” lanjutnya. “Karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang menyatakan keberatan, terus kemudian oleh Bapak Presiden digeser penanganannya ke kepala Bapanas?” tanya hakim Arief.
5. Mensos Tri Rismaharini mengakuim anggaran kementeriannya turun sekitar Rp 8 triliun pada 2024. Hal itu disampaikannya saat memberikan penjelasan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4). Politisi PDI-P itu menjelaskan, hal tersebut disebabkan oleh tidak dianggarkannya lagi bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebagai anggaran perlindungan sosial di Kemensos. “Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp 87.275.374.140.000 turun menjadi Rp 79.214.083.464.000. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024,” kata Risma.
Ia menjelaskan, BLT El Nino sebesar Rp 7,5 triliun dianggarkan setelah Komisi VIII DPR memberikan persetujuan melalui sidang pada November 2023. “Ini (penyaluran BLT El Nino) harus selesai pada Desember karena tahun anggaran 2023. Saat turun adalah di bulan November. Kami memberikan memang tidak boleh terlambat. Kalau orang miskin itu (untuk) dia bisa survive kadang satu bulan mereka tidak bisa makan, makanya kadang kartunya ada yang digadaikan untuk menyambung sisa hidup mereka. Sehingga kami sangat disiplin untuk tidak boleh terlambat dalam menyalurkan,” tegas Risma lagi.
Mensos Tri Rismaharini mengaku dirinya hanya turun langsung ke lapangan saat terjadi perselisihan atau sengketa di tengah-tengah masyarakat. Pengakuan itu menjawab pertanyaan hakim MK Daniel Yusmic P Foekh mengapa Mensos minim terlibat dalam proses pembagian bansos yang dilakukan pemerintah. “Saya turun biasanya kalau itu ada dispute, jadi misalkan ada perselisihan baru saya turun tapi kalau tidak (tidak turun),” kata Risma.
Mensos mengaku hanya akan turun menemui masyarakat jika terjadi perselisihan atau permasalahan di lapangan. Risma menambahkan, dirinya mengajak perwakilan Perguruan Tinggi untuk ikut turun menemui masyarakat yang mengalami permasalahan. “Kalau saya turun mungkin orangnya harus saya tolong misalkan kemarin saya menemukan di Sinjai anak Yatim, enggak ada orang tuanya, rumahnya di jurang, saya masuk harus jalan kaki satu kilo gitu, itu engga ada orang tuanya, saya harus ngerayu dia, ‘maukah kamu ikut di tempat kami’, jadi saya datang untuk itu,” jelasnya.
6. Menkp PMK Muhadjir Effendy jelaskan alasan Jokowi membagikan langsung bansos saat kampanye Pilpres 2024. Dia mengatakan pembagian bansos merupakan pola kepemimpinan Jokowi. Jokowi, ucapnya, ingin memastikan program berjalan. Dia yakin kebijakan itu tidak untuk mempengaruhi pilihan masyarakat di Pilpres 2024. “Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode,” kata Muhadjir saat memberikan keterangan pada sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jumat (5/4).
7. Menkeu Sri Mulyani dicecar dua hakim konstitusi mengenai kenaikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dan penyesuaian mata anggaran/automatic adjustment pada awal tahun, sebagaimana didalilkan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam gugatannya di MK. Dua hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih dan Saldi Isra mempersoalkan apakah hal tersebut merupakan hal yang lazim dan diperbolehkan untuk dilakukan, terlebih dalam konteks pemungutan suara Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada bulan Februari. “Apakah saat di awal tahun itu bisa kemudian dilakukan automatic adjustment? Yang tadi didasarkan pada Pasal 28 ayat 1 huruf e (UUD 1945) itu sudah dilakukan, kalau bicara dalil pemohon ada yang mengatakan automatic adjustment, benar nggak sih itu?” tanya Enny kepada Sri Mulyani dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4).
Enny juga mempersilakan Menko PMK Muhadjir Effendy serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk bantu menjawab. “Kami mohon Ibu bisa menyampaikan, atau Pak Menko bisa menjelaskan benar tidak ada automatic adjustment berkaitan dengan hal tersebut,” kata Enny lagi. Sebelum sidang diskors jelang sholat Jumat, Wakil Ketua MK Saldi Isra juga menanyakan hal sejenis. “Seberapa sering sih sebetulnya dalam 5-6 tahun terakhir itu (automatic adjustment) dilakukan di awal tahun? Itu. Dilakukan di awal tahun,” tanya Saldi Isra.
Menkeu Sri Mulyani mengakui, bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupa pembagian beras 10 kilogram untuk enam bulan tidak dianggarkan sebagai dana perlindungan sosial. Sri Mulyani mengatakan, hal itu dianggap sebagai bagian dalam fungsi ekonomi untuk penguatan ketahanan dan stabilitas harga pangan. “Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN, ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi perlinsos (perlindungan sosial),” kata Sri Mulyani.
Bendahara negara ini berujar, pada 2023, Bapanas diberi anggaran Rp 10,2 triliun. Total bantuan pangan yang disampaikan mencapai 21,53 juta keluarga penerima manfaat melalui Perum Bulog pada September-November 2023. “Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Bapanas diperlukan review BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan,” ujar Sri Mulyani. Sementara itu, pada 2024, Sri Mulyani menyatakan, anggaran Bapanas justru merosot 30 persen dibandingkan 2023. Badan tersebut hanya dianggarkan dana Rp 6,71 triliun pada 2024.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran kegiatan kunjungan kerja dan bansos yang dibagikan Presiden Jokowi berasal dari dana operasional presiden. “Bantuan kemasyarakatan dari presiden bukan merupakan bagian dari perlinsos, anggaran untuk kunjungan presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden berasal dari dana operasional presiden yang berasal dari APBN,” kata Sri Mulyani dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jumat (5/4).
Menurut Sri Mulyani, dasar hukum dana operasional presiden diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008 yang diubah lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008. Sementara itu, dana kemasyarakatan presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2008. Menkeu menyebutkan, dana kemasyarakatan persiden itu dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan “Dan kegiatan lain atas perintah presiden atau wakil presiden dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang,” kata Sri Mulyani.
8. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, program bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan pangan El Nino disalurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga beras. “Pada saat terjadi risiko global 2023 dan 2024, pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT El Nino dan bantuan pangan untuk mendapati dampak dari pergantian musim dari kemarau ke musim penghujan dan dikhawatirkan badai El Nino dapat mengganggu produksi beras serta mengurangi daya beli masyarakat,” kata Airlangga saat memberi keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jumat (3/4).
Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan, pelaksaan program bansos yang dilakukan pemerintah sering kali dikait-kaitkan dengan Pemilu 2024. “Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu,” kata dia.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah dugaan adanya pembahasan soal pemilu dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana. Airlangga mengungkap isi pembahasan dalam ratas selalu terfokus pada tugas masing-masing kementerian.
Ketum Partai Golkar ini memastikan dalam pembahasan dengan kementeriannya di sektor ekonomi, Jokowi sama sekali tak membahas soal pemilu. Hal itu disampaikan Airlangga dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat (5/4).
Airlangga Hartarto menyatakan, penjelasan empat menteri anggota Kabinet Indonesia Maju di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 berlangsung lancar. Menurutnya pemerintah sudah berkoordinasi dengan baik sehingga tak ada kendala untuk memberikan penjelasan di MK. “Alhamdulillah lancar-lancar semua. Pemerintah berkoordinasi dengan baik. Tidak ada kendala,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4). Dalam kesempatan itu, Airlangga ditanya apakah sudah melaporkan secara khusus soal pemaparan empat menteri di MK kepada Presiden Jokowi. Menurutnya para menteri sudah melaporkan secara tidak langsung. “Yang penting kita melaporkan sudah hadir (di MK),” tegasnya.
9. DKPP menegaskan tak bisa membatalkan pencalonan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dianggap melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 19 Tahun 2023. Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, DKPP hanya bisa memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisioner KPU terkait kasus pencalonan Prabowo-Gibran. “Yang diperiksa DKPP dalam perkara itu adalah, dugaan pelanggaran etik yang dilakukan KPU, dugaan pelanggaran etik, yang kami periksa bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan,” ujar Heddy dalam sidang sengketa pilpres di MK, Jumat (5/4).
Heddy menjelaskan, DKPP memiliki kapasitas mengadili pelanggaran etik KPU. Putusan DKPP jelas, komisioner KPU melakukan pelanggaran berat karena menerima pendaftaran Prabowo-Gibran tanpa merevisi terlebih dahulu PKPU 19 Tahun 2023 yang berisi syarat usia minimal 40 tahun. “Yang kita nilai ada nggak pelanggaran etik yang dilakukan KPU. Apa yang dilanggar oleh KPU? semuanya sudah kami tuangkan dalam keputusan kami, ada dua poin paling tidak, itu sudah kami tuangkan dalam putusan kami,” kata Heddy.
10. Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan, ahli dan saksi yang dihadirkan para pemohon sengketa Pilpres 2024 tidak berkualitas. Hasyim menyebut dalam sidang, banyak saksi dan ahli yang dihadirkan pemohon tidak mengundang respons dari Majelis Hakim Konstitusi. “Sepemahaman kami, hakim-hakim tidak tertarik memeriksa saksi dan ahli lebih lanjut, jadi bisa dikatakan ahli dan saksi yang diajukan tidak berkualitas,” ujar Hasyim dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4).
Hasyim juga mengomentari banyak fakta persidangan yang diajukan dalam sidang, bukan saat pendaftaran perkara. Berbeda dengan KPU, Hasyim menyebut lembaga yang dia pimpin mempertahankan berkas bukti dan fakta yang sudah disetor sejak awal. “Berkaitan dengan perolehan suara diantaranya adalah alat bukti formulir di hasil di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten,” imbuh dia.
11. Setelah memanggil empat Menteri Jokowi dan DKPP, delapan Hakim Konstitusi akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terkait sidang sengketa Pilpres 2024, Sabtu (6/4). “Sudah (dimulai) besok,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4). Enny mengatakan, hasil dari RPH ini nantinya adalah laporan musyawarah Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa pilpres ini. Nantinya setiap Hakim Konstitusi akan menyampaikan pandangan terkait putusannya.
“Ya seperti biasalah, kalau laporan pemusyawaratan hakim menyampaikan pandangannya masing-masing,” tutur Enny. Ia mengatakan, delapan Hakim Konstitusi yang menangani sengketa ini juga belum mengetahui pasti apa yang akan terjadi ke depan. Terlebih jumlah hakim yang menangani berada pada bilangan genap. Ia mengaku belum mengetahui jika suara setiap hakim imbang antara yang menolak dan menerima permohonan para pemohon. “Kami belum tahu,” tandasnya.
12. Kubu Prabowo-Gibran tak setuju jika MK memanggil Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. “Saya tidak setuju Presiden dihadirkan, karena Presiden memiliki menteri-menteri yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan,” ujar Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar dalam Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (5/4). Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menyerahkan surat terbuka kepada Majelis Hakim MK untuk menghadirkan Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Permintaan tersebut karena Jokowi dianggap telah mempengaruhi proses penyelenggaraan Pilpres 2024 melalui penyaluran bansos secara langsung yang berdampak terhadap elektoral pasangan Prabowo-Gibran.
Namun tudingan tersebut dibantah Fritz. Menurutnya, Jokowi merupakan sosok yang gemar blusukan di tengah masyarakat. Fritz heran kebiasaan Jokowi tersebut belakangan oleh sejumlah pihak justru dihubungkan dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. Menurut Fritz, kegiatan Jokowi dalam menyalurkan bansos merupakan bagian dari tugas seorang Presiden untuk memastikan program yang sudah dicanangkan benar-benar berjalan. “Kalau memang dalam prosesnya melakukan sebuah perjalanan, bukankah itu menjadi bagian tugas Presiden untuk memastikan program, untuk memastikan pembangunan, dan itu yang selalu dihubung-hubungkan oleh paslon 1 dan paslon 3,” tegas Fritz. (HPS)
