Sekjen Gerindra Ahmad Muzani (net)
Isu menarik pagi ini, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah hubungan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi retak belakangan ini. Muzani menyebut Prabowo dan Jokowi terus berkomunikasi secara intens dengan melakukan pertemuan secara rutin. Di sisi lain, Presiden Jokowi menjelaskan pernyataannya soal datang ramai-ramai, pergi ditinggal ramai-ramai. Ia menepis pernyataannya itu untuk menyindir sejumlah pihak yang meninggalkannya. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah hubungan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi retak belakangan ini. Muzani menyebut Prabowo dan Jokowi terus berkomunikasi secara intens dengan melakukan pertemuan secara rutin. “Saya harus katakan bahwa komunikasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi sangat baik, sangat lancar. Bahkan saya catat dalam minggu-minggu ini komunikasi itu sehari bisa dua kali ketemu,” kata Muzani di gedung DPT, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).
Muzani menjelaskan pertemuan rutin itu tak hanya membahas hal-hal yang penting, tetapi juga lakukan perbincangan santai”Untuk hal-hal yang penting sampai hal-hal yang sifatnya ringan dikomunikasikan,” katanya. Muzani menilai isu keretakan hubungan Prabowo-Jokowi sengaja diembuskan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. “Sepertinya sengaja diproduksi seolah-olah ada perbedaan pandangan di antara kedua pemimpin kita,” ujar Muzani.
Muzani menyebut, Rapimnas Partai Gerindra pada 30-31 Agustus 2024 akan dibuka Presiden terpilih Prabowo Subianto dan ditutup Presiden Jokowi. “Rencananya Pak Prabowo akan membuka Rapimnas tersebut pada 30 Agustus Jumat, dan rencananya Rapimnas akan ditutup 31 Sabtu malam oleh Presiden Jokowi,’’ ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi juga menyampaikan bantahan serupa. Hasbi menyebut hubungan Prabowo-Jokowi baik-baik saja. “Tidak benar sama sekali, Pak Prabowo sebagai president-elect, dengan Pak Jokowi sebagai Presiden yang masih menjabat hari ini hubungannya sangat baik, sangat mesra,” kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/8) lalu.
Hasbi menganggap isu yang berkembang saat ini merupakan bagian dari bunga-bunga demokrasi. Ia kembali memastikan tak ada keretakan yang terjadi antara Jokowi dan Prabowo. “Ya, kadang-kadang kan kalau tidak ada isu, tidak hangat politik kita, kira-kira seperti itu,” ucapnya.
2. Presiden Jokowi menjelaskan maksud pernyataan yang disampaikannya soal ‘datang ramai-ramai, pergi ditinggal ramai-ramai’ yang disampaikannya di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8). Jokowi menepis pernyataannya itu untuk menyindir sejumlah pihak yang meninggalkannya.
“Enggak, yang saya maksud bahwa kegotong-royongan seluruh masyarakat itu sangat diperlukan,” kata Jokowi usai meresmikan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (29/8).
Jokowi lalu memperjelas pernyataannya itu dimaksudkan, seluruh pihak harus gotong royong dalam hal apapun. Bila ada masalah, dicarikan solusi dan diselesaikan secara bersama-sama. “Jangan kalau pas ada senang rame-rame, tapi begitu ada banyak masalah, tidak rame-rame lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung ada pihak yang datang beramai-ramai dan pergi meninggalkan ketika hendak pergi. Ketika itu Jokowi tak menjelaskan pihak yang ia maksud dalam pernyataannya tersebut. Ia hanya mengatakan, Surya Paloh dan NasDem tidak akan melakukan hal yang demikian. “Biasanya datang itu ramai-ramai, terakhir begitu mau pergi, ditinggal ramai-ramai,” kata Jokowi dalam pidatonya pada pembukaan Kongres ke-III Partai NasDem, Jakarta, Minggu (25/8).
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung pernah mencapai kesepakatan, hanya berselang sepekan, kesepakatan itu berubah. Ia menyebut hal itu merupakan suatu hal yang lumrah dalam politik. Perbedaan merupakan suatu keniscayaan.
3. Seskab Pramono Anung yang Cagub Jakarta membantah anggapan publik bahwa seluruh calon yang maju pada Pilgub Jakarta 2024 merupakan all Jokowi’s men alias orang-orangnya Jokowi. Seperti diberitakan, pasangan Cagub dan Cawagub Jakarta 2024 ada 3 orang yakni, Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDIP, Ridwan Kamil-Suswono yang didukung KIM Plus, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dari jalur perseorangan.
Pramono menyebut keputusannya maju sebagai cagub di Jakarta mutlak perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden Jokowi. “Ya, memang Bu Mega juga Presiden. Presiden kelima. Yang memutuskan saya adalah Ibu Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan,” kata Pramono di kediamannya, Jakarta Selatan, kemarin malam.
Kendati saat ini dirinya masih menjadi menterinya Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, namun ia pastikan majunya sebagai Cagub Jakarta adalah sebagai kader PDIP dan kebijakan yang ia ikuti secara penuh adalah garis partai pimpinan Megawati. “Ya, tapi dalam hal Pilkada ini yang menjadi hal putusan saya adalah Ibu Mega. 1000 persen Ibu Mega,” imbuhnya.
Pramono tidak membantah alasan PDIP menunjuk dirinya maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024, salah satunya untuk menjaga tensi politik antara PDIP dengan pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia memahami berbagai analisis publik akan mengarah ke situ lantaran dirinya juga dekat dengan Presiden Jokowi. Pramono tidak mempermasalahkan asumsi itu.
4. Ketua DPP PDIP Puan Maharani membantah keputusan partainya mengusung Pramono Anung dalam Pilgub DKI Jakarta merupakan bentuk kompromi dengan Presiden Jokowi. Diakui, Pramono memang dikenal sebagai orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang kini menjabat Seskab. “Enggak ada, enggak ada kompromi. Kita ini semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga, saling menjaga persatuan dan kesatuan,” kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).
Puan mengatakan keputusan mengusung paslon untuk pilkada merupakan hak politik tiap parpol. Ia menyebut PDIP berkomitmen bergotong-royong bersama warga Jakarta. “Ini untuk membangun Jakarta, jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya,” ujarnya.
Ketua DPR Puan Maharani mengkritik soal mahalnya ongkos politik di Indonesia. Dia mengatakan partai atau politisi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus keluar dana besar hanya untuk kalah. “Kita menyadari bahwa membangun kelembagaan politik melalui pemilu membutuhkan biaya yang besar. Politik itu mahal. Bahkan untuk kalah pun kita harus mengeluarkan dana yang besar,” kata Puan di Senayan, Kamis (29/8).
Ketua DPP PDIP ini mendorong perbaikan praktik demokrasi agar makin beradab dan memenuhi amanat konstitusi. Puan menyebut DPR ikut mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024. Lewat pemilu, telah terpilih presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta para anggota dewan baik tingkat pusat maupun daerah. “Telah terpilih presiden dan wakil presiden, telah terpilih anggota DPR dan DPRD, serta terpilih juga anggota DPD RI,” katanya.
5. Mantan Sekjen PDIP Pramono Anung mengibaratkan, pertarungannya di Pilgub Jakarta 2024 bagaikan legenda David versus Goliath. Dirinya dan Rano Karno sebagai David, sementara Ridwan Kamil-Suswono sebagai Goliath. Dalam legenda tersebut, David digambarkan sebagai sosok penggembala domba yang lemah tetapi mampu mengalahkan prajurit terlatih dan bersenjata yang bernama Goliath.
“Sekarang ini yang ada di masyarakat kan ini pertarungan antara David and Goliath. Saya dianggap kecil karena hanya didukung 14 persen, underdog, di survei enggak ada. Partainya juga cuma satu partai lawan 13 partai,” kata Pramono di kediamannya, Jakarta Selatan, kemarin.
Pramono mengaku banyak yang mengatakan hal itu kepadanya. RK-Suswono tidak perlu berbuat banyak karena kemenangan sudah di depan mata, apalagi rival politiknya kalah jauh. Namun demikian, Pramono dan PDIP yakin masih memiliki peluang besar untuk menang apabila mampu memenangkan hati rakyat lewat program serta visi dan misi mereka. “Apapun orang yang diremehkan, direndahkan, yang merasa dalam tanda kutip dizalimi, simpati publik akan naik,” kata Seskabnya Jokowi itu.
Pramono menyadari selama ini namanya tidak masuk dalam deretan tokoh dalam survei dengan elektabilitas tinggi untuk Pilgub Jakarta maupun daerah lain. Bahkan namanya kalah dari kader PDIP lain seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Oleh sebab itu, Pramono mengaku pernah menolak perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berkeinginan mengusung dirinya sebagai Cagub Jakarta 2024.
“Pada hari Selasa kemarin, saya datang ke rumah Ibu Mega, saya menyampaikan kepada beliau. Begini, ‘mbak gimana kalau siapapun yang mbak putuskan untuk maju, kecuali di luar saya. Kalau mbak enggak yakin bahwa saya akan turun tangan, saya yang membiayainya’, sampai seperti itu,” jelasnya.
Namun, Megawati menegaskan, keputusannya itu merupakan prinsip partai. Sebagai kader PDIP, Pramono merasa loyalitas menjadi sangat penting sehingga mau tidak mau dirinya bersama Rano Karno harus maju dalam Pilgub Jakarta.
6. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo berharap mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang diusung menjadi Cagub Jateng memahami ‘operasi senyap’ lawannya pada Pilgub Jateng 2024. “Mudah-mudahan Pak Andika yang punya background militer paham, mengerti permainan-permainan yang tidak tampak itu,” kata Ganjar di kampus UGM, Sleman, Kamis (29/8).
Mantan Gubernur Jateng dua periode ini mengungkit penyelenggaraan pemilu yang bersih dan bebas dari mobilisasi alat negara. Ganjar mengutip pernyataan diplomat dan politikus Italia, Niccolò Machiavelli. “Untuk mempertahankan sebuah kekuasaan itu bisa menggunakan peralatan negara dan kekerasan. Tinggal orang pilih, kamu mau ditakuti oleh rakyatmu atau dicintai oleh rakyatmu. Orang memilih karena enggak bisa dua-duanya, itulah energi yang dikerahkan negara untuk digunakan dan rasa-rasanya ini terjadi maka saya ingatkan,” kata Ganjar.
Mantan Capres Ganjar Pranowo mengingatkan penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan tak memihak. Aparat penegak hukum juga tak tebang pilih dalam menindak pelanggaran. Semua bertindak sesuai fungsinya. TNI menjaga negara, polisi menjaga keamanan ketertiban, KPU Bawaslu menyiapkan penyelenggaraan pemilu. ‘’Jangan melibatkan diri dalam kontestasi, nanti demokrasinya jadi buruk,’’ ujarnya.
Ganjar yakin Andika yang diduetkan dengan Hendrar Prihadi masih punya peluang menjadi suksesor sekalipun cuma diusung satu parpol, yakni PDIP. Menurut pengamatannya, situasi Pilkada Jateng sekarang ini, 11-12 dengan kondisi ketika dirinya maju Pilgub 2013 bersama Heru Sudjatmoko.
Kala itu, dirinya dan Heru juga cuma diusung oleh PDIP, sementara parpol lainnya saling berkoalisi mengusung pasangan calon Hadi Prabowo-Don Murdono dan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmojo, dan dirinya menang.
7. Anies Baswedan akhirnya tidak maju dalam Pilkada Serentak 2024 baik di Jakarta maupun Jawa Barat. Siang hari kemarin, mantan Capres ini sempat diisukan akan diusung jadi Cagub Jabar. Namun, hingga Kamis (29/8) tengah malam, PDIP yang disebut-sebut akan mengusung Anies, malah mengajukan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata sebagai Cagub Jabar 2024 berpasangan dengan bintang Extravaganza Ronal Sunandar Surapradja sebagai Cawagub Jabar.
Jubir Tim Operasional Anies Baswedan, Sahrin Hamid pun menuturkan, Anies memutuskan tidak maju pada Pilkada Jawa Barat. “Anies tidak maju di Jabar,” ujar Sahrin melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (29/8). Sahrin tidak membeberkan apa alasan Anies akhirnya tidak jadi maju Pilkada Jawa Barat. Sebelumnya, kubu Anies Baswedan mengaku ditawari untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Jawa Barat oleh parpol tertentu. “Betul ada permintaan secara khusus dari salah satu parpol dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan,” ujar Sahrin. “Mereka meminta Pak Anies Baswedan maju di Pilkada Jawa Barat,” lanjut dia.
Beberapa hal yang mendasari Anies mengambil keputusan tersebut. Salah satunya, tak adanya aspirasi masyarakat Jawa Barat yang benar-benar berbeda dengan Jakarta. “Kalau di Jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta, dan itu juga refleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah dan daerah yang meminta Anies maju di Pilkada Jakarta, dan itu sudah beberapa,” kata Sahrin. “Namun memang Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat, maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah,” tuturnya lagi.
8. PDIP mendaftarkan kadernya sendiri, yakni Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata sebagai Cagub Jabar 2024, sementara posisi Cawagub Jabar diberikan kepada Ronal Sunandar Surapradja, bintang Extravaganza serta penyiar radio. Keduanya mendaftar ke KPU Provinsi Jabar pada menit-menit terakhir sebelum pendaftaran ditutup tadi malam.
Berdasarkan pantauan, Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja tidak hadir langsung dalam pendaftaran. Mereka diwakili Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono dan Abdy Yuhana yang merupakan anggota DPRD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Ono Surono dan Abdy Yuhana hadir lebih dulu sekitar pukul 23.30 WIB bersama sejumlah kader PDIP Jabar.
Mereka berjalan dari kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menuju KPUD Jabar. Secara simbolis mereka menyerahkan berkas sekitar pukul 00.08 WIB pada Jumat (30/8). Kala itu, belum ada nama yang diumumkan PDI-P.
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja mengaku kaget ditunjuk PDI Perjuangan untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat 2024. Nama mereka didaftarkan PDIP ke KPUD Jabar di menit-menit terakhir sebelum pendaftaran ditutup. Keduanya tak hadir langsung saat pendaftaran. Mereka diwakili Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono dan Abdy Yuhana yang merupakan anggota DPRD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat.
Melalui panggilan video yang ditampilkan di KPUD Jabar, Jeje menyatakan siap untuk menjalani tugas yang diberikan partainya itu. “Bagi saya bukan menang kalah tapi dalam rangka menegakan Jawa Barat menjadi lebih bagus. Saya dan Kang Ronal akan meramu berbagai kebijakan pemerataan di Jabar,” kata Jeje pada Jumat (30/8) dini hari.
Komedian dan penyiar radio, Ronal Surapradja juga mengaku kaget atas penunjukan dirinya sebagai Cawagub Jabar. Namun, ia menyatakan siap atas penunjukan itu bersama Jeje untuk membangun Jabar.
9. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim tak ada opsi partainya usung Anies Baswedan dalam Pilgub Jawa Barat 2024. Hasto bilang partainya tak pernah jalin komunikasi secara khusus untuk mengusung Anies di Jabar. Anies, kata Hasto, sejak awal hanya masuk opsi untuk diusung di Jakarta.
Klaim tersebut disampaikan Hasto merespons nama Anies yang beberapa saat sebelumnya sempat dikabarkan akan diusung PDIP dan dipasangkan dengan Ono Surono sebagai Cagub dan Cawagub Jabar. “Secara khusus tidak. Tapi ini menunjukkan bagaimana memang publik memberikan suatu persepsi yang cukup luas,” kata Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jumat (30/8) dini hari.
Hasto menganggap dukungan agar PDIP mengusung Anies tak lebih dari persepsi publik karena keduanya dianggap memiliki nasib yang sama dari upaya skenario kotak kosong dan calon tunggal. Meski begitu, Hasto menyebut komunikasi PDIP dengan Anies akan terus berjalan dengan baik. Dia menilai putusan MK kemudian telah menjembatani partainya dengan Anies.
10. Presiden Jokowi didesak mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya karena brutalitas aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Desakan itu disampaikan oleh Tim Advokat Untuk Demokrasi (TAUD) yang memantau dan mencermati pengamanan kepolisian dalam aksi penyampaian pendapat tersebut.
“Mendesak agar Presiden dan DPR RI segera mencopot Kapolri karena kegagalannya memberikan perlindungan kepada warga masyarakat menjalankan hak asasinya menyampaikan pendapat di muka umum dan justru menjadi aktor pelanggaran hak warga negara,” ujar advokat TAUD, Arif Maulana dalam konferensi pers di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).
Dalam catatan TAUD, pada aksi demo tersebut terdapat 21 orang yang terluka baik fisik maupun psikis. TAUD menyebut, ada 29 orang ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melawan petugas secara bersama-sama. (HPS)
