Jaksa Agung ST Burhanuddin (NET)
Isu menarik siang ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin santai saja ketika mendengar rumor dirinya akan diganti dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat menemui Burhanuddin untuk menyampaikan laporan di kantornya, Senin (19/5). “Jadi, beliau kita informasikan (soal isu penggantian), beliau santai saja,” ucap Harli di depan Gedung Penerangan Hukum, Kejagung, Jakarta.
Isu menarik lainnya, mantan Presiden Jokowi penuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Jokowi tiba sekitar pukul 09.42 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam.
Isu menarik lainnya, Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam AKSI menolak rencana pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia. Ketua AKSI Marzuki Darusman menyatakan, proyek penulisan sejarah resmi yang dirancang Kemenbud adalah upaya merekayasa masa lalu bangsa Indonesia dengan pendekatan tafsir tunggal. Berikut isu selengkapnya.
1. Jaksa Agung ST Burhanuddin santai saja ketika mendengar rumor dirinya akan diganti dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat menemui Burhanuddin untuk menyampaikan laporan di kantornya, Senin (19/5). “Jadi, beliau kita informasikan (soal isu penggantian), beliau santai saja,” ucap Harli di depan Gedung Penerangan Hukum, Kejagung, Jakarta.
Harli mengatakan, Burhanuddin menitip pesan kepada para jaksa agar tetap bersemangat dan bekerja keras. “Tadi, pesan beliau, kita harus tetap semangat, kerja keras, dan berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” lanjut Harli. Ia menegaskan, isu penggantian Jaksa Agung adalah hoaks alias tidak benar. Ia mengatakan, ST Burhanuddin hingga saat ini masih beraktivitas seperti biasa dan memberikan arahan kepada jajarannya di Kejaksaan Agung.
“Kami juga baru mendengar dari beberapa media dan kami sangat terkejut ya karena sesungguhnya berita itu dan informasi itu tidak benar, katakanlah itu hoaks,” tegas Harli. “Ya, beliau bekerja seperti biasa. Tadi pagi saya juga masih melaporkan kerja-kerja kita dan beliau memberikan berbagai arahan dan petunjuk,” lanjut Harli. Seperti diberitakan, kabar mengenai ST Burhanuddin akan diganti dalam waktu dekat beredar luas di media sosial sejak Sabtu (17/5).
Jaksa Agung ST Burhanuddin tetap berkantor seperti biasa di tengah isu santer pergantian jabatan tertinggi di institusi kejaksaan ini. “(Jaksa Agung) berkantorlah,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi, Senin (19/5). Berdasarkan pantauan, rombongan mobil Jaksa Agung terlihat masuk ke kawasan Kejaksaan Agung sekitar pukul 09.08 WIB. Burhanuddin menaiki mobil hitam bernomor pelat 1-00 yang berwarna hijau khas Kejaksaan.
Mobil yang membawa Burhanuddin langsung masuk ke basement Gedung Utama Kejaksaan Agung. Saat itu, tiga mobil dalam rombongan tidak ada yang membuka jendela. Namun, Kapuspenkum Harli Siregar mengonfirmasi bahwa Burhanuddin berada di mobil hitam pertama setelah iring-iringan mobil pengawal dari polisi militer memasuki Gedung Kejagung. Harli menegaskan, kabar Jaksa Agung diganti adalah hoaks dan tidak benar.
2. Kejaksaan Agung menegaskan, jabatan Jaksa Agung tidak memiliki batasan usia pensiun. Pasalnya, jabatan ini merupakan hak prerogatif presiden. “Ya kita tahu bahwa jabatan Jaksa Agung itu kan setingkat menteri oleh karena itu merupakan prerogatif dari Presiden. Jadi, tidak ada pembatasan usia,” ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat ditemui di depan Gedung Penerangan Hukum, Kejagung, Jakarta, Senin (19/5).
Harli mengatakan, selama Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk nama baru, jabatan Jaksa Agung masih akan diisi oleh ST Burhanuddin yang kini sudah berusia 70 tahun. Sementara, jaksa yang tergolong sebagai jaksa karier punya masa pensiun maksimal 60 tahun. “Sepanjang Presiden masih berkenan dan belum ada pergantian, ya Jaksa Agung akan tetap. Beda dengan seperti kami yang jaksa karier yang usianya maksimal 60 tahun kalau pejabat eselon 2,” jelas Harli.
Kantor Komunikasi Kepresidenan Presidential Communication Office (PCO) belum bisa memberikan pernyataan resmi soal munculnya isu Jaksa Agung (JA) Sanitiar Burhanuddin mundur dari jabatannya. “Saya belum bisa kasih pernyataan soal itu,” kata Kepala PCO Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta, Senin (19/5). Dia enggan berkomentar jauh soal isu tersebut. Hasan mengaku enggan mengomentari hal yang belum jelas kebenarannya. “Nah, itu kan nggak jelas sumber informasinya gitu. Jadi menganggapi yang sesuatu yang nggak jelas,” ujarnya.
3. Mantan Presiden Jokowi penuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Jokowi tiba sekitar pukul 09.42 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam.
Jokowi mengenakan kemeja warna coklat dan peci hitam. Jokowi datang didampingi keluarga dan kuasa hukumnya. Mantan Wali Kota Solo ini tidak berbicara banyak kepada awak media. Ia lebih sering melempar senyum dan memilih langsung masuk ke Gedung Bareskrim Polri. “Nanti ya, nanti ya,” ujar Jokowi sambil tersenyum.
Bareskrim Polri sebelumnya menyatakan mantan Presiden Jokowi telah memastikan bakal memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai terlapor dalam kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu yang diadukan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan permintaan klarifikasi itu akan dilakukan penyidik, pada Selasa (20/5) hari ini.
“Kami undang Bapak Jokowi untuk klarifikasi hari ini. Sampai pagi ini terkonfirmasi beliau jam 10 hadir di Bareskrim,” ujarnya kepada wartawan. Kuasa hukum Jokowi Yakup Hasibuan juga memastikan kliennya bakal memenuhi undangan klarifikasi untuk memberikan keterangan kepada penyidik. “Betul (hadir ke Bareskrim). Iya ada permintaan keterangan,” ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi telah menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) kepada Bareskrim Polri untuk dilakukan uji Laboratorium Forensik. Penyerahan ijazah itu dilakukan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, pada Jumat (9/5) lalu.
4. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat suara terkait kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi yang diadukan ke Bareskrim Polri. Kapolri memastikan saat ini kasus yang diadukan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) masih dalam proses penyelidikan. Sayangnya Kapolri tidak menjelaskan lebih jauh ihwal perkembangan penanganan kasus itu. Jenderal Sigit hanya meminta publik menunggu perkembangannya dari petugas. “Yang jelas proses berjalan. Perkembangannya diikuti saja,” ujarnya di PTIK, kemarin malam.
5. Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Utama mendapatkan foto ijazah milik mantan Presiden Jokowi dari seorang teman. Foto ijazah tersebut kemudian dia unggah di media sosial X miliknya. Dian mengaku, hal itu juga telah disampaikannya saat diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam laporan Jokowi terhadap Roy Suryo dkk yang menuding ijazahnya palsu.
“Itu ditanyakan juga dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya, yang soal utas-utas itu,” ujar Dian usai diperiksa selama lima jam di Polda Metro Jaya, Senin (19/5). Dian yang dicecar sebanyak 25 pertanyaan oleh penyidik menegaskan, foto ijazah itu tidak ia peroleh dari Jokowi. Ia juga mengaku tidak mendapat foto ijazah itu dari anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangerap selaku Ketum PSI.
“Saya jelaskan juga di media, bahwa saya tidak diberikan oleh Kaesang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali dan penjelasan saya tetap seperti itu,” kata dia. Dalam pemeriksaan itu, penyidik juga menanyakan perihal alasan dirinya mengunggah foto ijazah Jokowi. “Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyudutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu. Akhirnya saya posting itu,” ujarnya.
Menko PMK Pratikno angkat bicara soal polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi. Menurutnya, publik seharusnya mempercayakan sepenuhnya hal tersebut kepada institusi pendidikan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut. “Ijazah Pak Joko ini yang dipermasalahkan? Oh, itu biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh,” ujar Pratikno di kantornya, Senin (19/5).
Pratikno menegaskan, perguruan tinggi merupakan institusi kredibel yang menyimpan dokumen lengkap dan dapat mempertanggungjawabkan keabsahan ijazah yang diterbitkan. “Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel dan punya dokumen yang lengkap. Kita tanya saja pada institusi yang menerbitkan ijazah itu, kita lihat jawabannya seperti apa,” ujarnya.
6. Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menolak rencana pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia. Ketua AKSI Marzuki Darusman menyatakan, proyek penulisan sejarah resmi yang dirancang Kemenbud adalah upaya merekayasa masa lalu bangsa Indonesia dengan pendekatan tafsir tunggal.
“Kami dari AKSI (Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia) dengan ini menyatakan menolak proyek penulisan sejarah resmi Indonesia oleh Kemenbud RI,” ujar Marzuki dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR, Senin (19/5). “Pernyataan Kemenbud tentang rencana penulisan sejarah Indonesia secara nyata merupakan kehendak sadar untuk melaksanakan suatu proyek yang masif, berupa rekayasa masa lalu bangsa Indonesia dengan tafsir tunggal,” imbuh politisi Golkar bersih ini.
Menurut dia, penulisan sejarah tersebut ini tidak hanya janggal secara prinsip, tetapi juga berpotensi mengarah pada manipulasi sejarah demi kepentingan dan keberpihakan kepada penguasa.
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menilai rencana pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia adalah upaya memonopoli kebenaran sejarah bangsa. Hal tersebut disampaikan Ketua AKSI Marzuki Darusman, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR, Senin (19/5). “Tindakan itu merupakan cara halus pemerintah untuk mengontrol pemikiran rakyat dan memonopoli kebenaran atas sejarah bangsa,” kata mantan anggota Komisi I DPR ini.
Marzuki menduga, proyek penulisan ulang sejarah yang dijalankan pemerintah bukan sekadar pembaruan narasi, melainkan upaya merekayasa masa lalu dengan pendekatan tafsir tunggal. “Pernyataan Kementerian Kebudayaan tentang rencana penulisan sejarah Indonesia secara nyata merupakan kehendak sadar untuk melaksanakan suatu proyek yang masif, berupa rekayasa masa lalu bangsa Indonesia dengan tafsir tunggal,” ujar politisi senior Partai Golkar.
7. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P Bonnie Triyana khawatir akan muncul narasi desoekarnoisasi dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan. “Yang terakhir, saya agak khawatir tentang narasi yang bersifat desoekarnoisasi,” ujar Bonnie dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) yang digelar, Senin (19/5).
Menurut Bonnie, Presiden pertama RI Soekarno selama ini kerap menjadi sasaran upaya sistematis untuk meruntuhkan karakter dan perannya dalam sejarah bangsa. “Jujur, selama puluhan tahun, Soekarno, dia bukan hanya milik PDI Perjuangan, tapi milik bangsa Indonesia, didegradasi, diruntuhkan, dibunuh karakternya,” kata Bonnie.
“Dan ini saya pikir juga penting untuk kita perhatikan bersama. Narasi-narasi seperti ini hendaknya tidak lagi ada di dalam proyek penulisan sejarah. Syukur-syukur kalau tidak ada,” ujar Bonnie. Oleh karena itu, politisi yang berlatar belakang sejarawan ini menegaskan, penulisan sejarah harus mampu menempatkan setiap tokoh secara proporsional, dengan catatan kritis yang bisa menjadi pembelajaran bagi generasi muda.
Komisi X DPR mengaku belum mengetahui soal proses penulisan ulang sejarah Indonesia yang dilakukan Kementerian Kebudayaan, dan ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025 mendatang. Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengakui pihaknya belum pernah membahas dan berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan terkait proyek ini.
“Terus terang kami pun belum pernah bertemu secara langsung dan membahas apa persisnya hal-hal yang akan direvisi atau bagaimana prosesnya, dan sebagainya,” kata Hetifah dalam RDPU Komisi X DPR dengan AKSI di Senayan, Jakarta, Senin (19/5). Senada, Anggota Komisi X Fraksi PDIP Mercy Barends menyebut Kementerian Kebudayaan belum pernah mengirim laporan terkait proyek ini.
Apakah topik pelanggaran HAM berat di Indonesia pada masa lalu Indonesia, termasuk era 1965 hingga Orde Baru, masuk dalam penulisan ulang sejarah nasional? “Kita sepakat untuk terbuka dalam proses penulisan,” kata satu dari tiga editor umum penulisan sejarah nasional Indonesia, Profesor Singgih Tri Sulistiyono, Senin (19/5). Tim ini terdiri dari seratusan ahli di bidangnya. Tim ini terbuka dengan masukan-masukan mengenai sejarah yang hendak ditulis, termasuk soal pelanggaran HAM berat masa lalu.
“Kemarin ada masukan tentang peristiwa-peristiwa yang selama ini terbungkam atau dibungkam mengenai kekerasan, konflik, pelanggaran HAM. Ini tetap jadi bahan masukan. Insyaallah tetap diakomodir,” kata Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (UNDIP) ini.
8. Peneliti Senior Bidang Politik BRIN Lili Romli menilai, Megawati Soekarnoputri masih dianggap sosok pemersatu, sehingga sulit tergantikan posisinya sebagai Ketua Umum PDIP. “Memang tidak mudah bagi PDI-P untuk mencari pengganti Ibu Megawati. Karena bila tidak Ibu Megawati lagi sebagai ketumnya, bisa jadi faksionalisme akan semakin menguat yang mengarah pada konflik dan perpecahan,” ujar Lili, Senin (19/5).
Lili berpandangan, loyalitas kader terhadap Megawati masih tetap terjaga, terlebih jika tidak ada intervensi pihak luar menjelang kongres PDI-P yang akan digelar tahun ini. Sebab, para kader PDI-P selama ini dikenal solid dan tegak lurus terhadap Megawati, karena melihatnya sebagai tokoh perjuangan dan simbol pemersatu partai. “Saya kira mereka akan tetap loyal manakala tidak ada intervensi dari luar yang berusaha ‘mengobok-obok’ PDI-P,” kata Lili.
Lili Romli, menduga agenda pembekalan yang digelar PDI-P untuk kepala daerah dari partainya berkaitan erat dengan persiapan kongres PDI-P. Menurut Lili, agenda tersebut bisa sekaligus menjadi ajang uji loyalitas kepala daerah dari PDI-P terhadap partai dan juga Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum. “Apakah ada kaitannya dengan kongres? Saya kira iya, meski mungkin tidak disampaikan secara eksplisit. Dengan mengumpulkan para kepala daerah itu juga sekaligus untuk uji loyalitas mereka pada PDI-P dan Ibu Megawati,” ujar Lili lagi.
Lili berpandangan, persoalan konsolidasi dan soliditas para kepala daerah adalah suatu hal yang penting untuk diselesaikan. Terlebih, PDI-P sudah memahami kongres partai akan digelar tahun ini. Oleh karena itu, lanjut Lili, konsolidasi diperlukan untuk memastikan tidak ada kepala daerah yang membelot dan tidak loyal terhadap PDI-P setelah mendapatkan kekuasaan.
9. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menceriterakan soal pendanaan partai politik di Eropa yang berasal dari kontribusi negara. Bahkan, ia menyebut orang bekerja di partai politik digaji oleh negara, bukan ketua umum. “Ada orang-orang yang bekerja di partai yang digaji, bukan oleh ketua umum partai, tetapi digaji oleh negara, dengan bantuan negara, untuk menghidupkan partai melalui fungsinya,” ujar Bima Arya dalam acara diskusi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5).
Terlibatnya negara dalam pendanaan partai politik, membuat orang-orang yang terlibat di dalamnya dapat menjalankan proses kaderisasi dan advokasi dengan baik. “Dan anak-anak ini kemudian menjadi kader-kader yang andal dan akhirnya menyala. Sehingga tidak terjebak ke politik uang, kira-kira begitu. Jadi kita nggak berpikir simple, hanya regulasi saja,” ujar Bima Arya.
Bima Arya menyatakan, usulan KPK agar partai politik dibiayai APBN harus diiringi dengan transparansi. Bima menyatakan, transparansi ini penting agar uang yang digelontorkan negara untuk partai politik benar-benar jelas penggunaannya. “Catatannya tentu harus diiringi dengan transparansi. Catatannya harus diiringi dengan alokasi yang jelas untuk apa,” kata Bima di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5). Bima menjelaskan, setiap negara punya mekanisme pembiayaan partai politik yang berbeda-beda.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menyebut, terbuka kemungkinan mengkaji usulan Pimpinan KPK untuk memberikan dana besar pada partai politik (parpol) agar tidak ada lagi korupsi. Apalagi, Hasan menegaskan, pemberantasan korupsi adalah bagian dari astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi, ide-ide untuk memberantas korupsi itu bisa didiskusikan. Datangnya dari siapa pun ide untuk menekan korupsi itu bisa didiskusikan,” kata Hasan, Senin (19/5). “Dan nanti tentu bisa diproses mana ide terbaik, ide-ide yang paling masuk akal, mana ide terbaik yang bisa dijadikan produk hukum,” ujarnya lagi.
Dikatakan, komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi sangat tegas. “Yang jelas, Presiden punya agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi. Dan ini juga bagian dari asta cita ini memberantas korupsi,” kata Hasan. Oleh karena itu, dia menyebut, ide terkait pemberantasan korupsi pasti akan didiskusikan atau dikaji.
10. Wamendagri Bima Arya menilai, sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting perlu dimatangkan apabila ingin diterapkan pada pilkada mendatang. Bima mengatakan, meskipun e-voting relatif siap untuk pilkades atau kelurahan, sistem ini masih harus disempurnakan untuk jenjang pemilihan yang lebih kompleks. “Ya kalau di desa itu relatif siap sebetulnya. Karena teknologinya sederhana. Nah kalau ditarik ke kota kabupaten tentu perlu sistem yang lebih matang,” kata Bima di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5).
Bima mengatakan, saat ini pemerintah terus memaksimalkan penggunaan e-voting untuk pemilihan kepala desa agar siap dibawa ke ranah pemilihan tingkat nasional. Mantan Wali Kota Bogor ini tidak memungkiri bahwa implementasi e-voting pada pemilihan tingkat daerah atau nasional bisa saja diusulkan lewat revisi UU Pemilu.
11. Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia Mohammad Anas RA menilai mantan Presiden Jokowi sedang mempersiapkan langkah politik sebelum memutuskan maju sebagai Calon Ketua Umum PSI. Anas menilai Jokowi memastikan bergabungnya tokoh politik berpengaruh jika dirinya maju dan terpilih menjadi Ketua Umum PSI menggantikan anaknya, Kaesang Pangarep.
“Saat ini tentu Jokowi sedang memainkan catur politiknya yaitu memastikan mampu menggalang tokoh berpengaruh dari berbagai profesi, organisasi, relawan bahkan tokoh partai politik tertentu,” kata Anas, Senin (19/5). “Jadi jangan heran jika ada tokoh partai besar yang gabung ikut Jokowi karena Jokowi memiliki resources politik,” sambungnya.
Ketua DPP Golkar Puteri Komaruddin merespons menguatnya nama mantan Presiden Jokowi menjadi Calon Ketua Umum PSI. Golkar sebelumnya juga disebut-sebut sebagai partai baru Jokowi setelah ia dipecat dari PDIP. Putri menyebut Golkar menyerahkan seluruh keputusan kepada Jokowi terkait partai yang akan menjadi tempat berlabuhnya meski sempat diisukan akan bergabung ke Golkar.
“Tentu kita posisinya di partai Golkar sebagai yang disebut-sebut kemarin sebagai salah satu opsi untuk beliau berlabuh, kita posisinya menunggu keputusan yang terbaik dari beliau,” kata Putri di Kantor DPP Golkar, Jakarta, kemarin. Putri meyakini Jokowi akan mengambil keputusan terbaik untuk langkah politiknya ke depan.
Ketua Fraksi PSI DPRD Jakarta William Aditya Sarana menyebut nama mantan Presiden Jokowi dan Kaesang Pangarep masuk ke dalam bursa Caketum PSI. William mengatakan nama keduanya muncul dalam bursa calon ketua umum PSI berdasarkan diskusi yang berkembang di internal partai. “Nama Mas Kaesang juga turut disebut dalam diskusi internal partai kami. Ia juga diharapkan bisa melanjutkan kepemimpinannya yang sudah baik ini ke depannya,” kata William dalam keterangannya, belum lama ini.
Ketua DPW PSI Provinsi Banten Hafiz Ardianto mengatakan nama Isyana Bagoes Oka menguat diusulkan menjadi salah satu calon ketua umum PSI. “Salah satu nama yang mulai didiskusikan dan akan diusulkan adalah Sis Isyana Bagoes Oka yang kini menjadi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,” kata Hafiz dalam keterangan tertulis, Senin (19/5). Ia mengatakan Isyana memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik selama berada di struktur DPP PSI. Isyana pernah menjadi Ketua DPP dan Plt Sekjen DPP PSI.
12. Pengemudi Ojol menggelar demo di sejumlahdaerah sepert Palembang, Bandung, Semarang hingga Surabaya ini. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengimbau demonstrasi pengemudi ojek online hari ini tak mengganggu kebutuhan masyarakat. “Tentu kita mengimbau supaya tidak terganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat, kita mengimbau seperti itu,” kata Hasan di kantornya, Jakarta, Senin (19/5).
Hasan menekankan bahwa demonstrasi merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi UUD NRI 1945. Ia menghormati para ojol yang akan menggelar demonstrasi hari ini dalam menyampaikan aspirasi mereka. “Orang yang ingin menyampaikan keinginannya, salah satu caranya adalah dengan seperti itu. Itu hak konstitusional yang tidak bisa kita larang,” ujarnya. (Harjono PS)
