Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Sadarestuwati (net)
Isu menarik pagi ini, anggota DPR dari Fraksi PDI-P Sadarestuwati menuntut Menkop Budi Arie Setiadi meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan sebagai pihak yang berada di balik keterlibatannya dalam kasus judi online (judol). Tuntutan itu disampaikannya saat rapat kerja Komisi VI DPR denganMenkop Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Menkop Budi Arie Setiadi enggan berkomentar lebih jauh perihal permintaan maaf yang diminta PDI-P.
Isu yang tak kalah menarik, Polda Sumut meringkus tersangka pembacokan jaksa dan staf Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang di areal ladang sawit milik korban di Desa Perbaungan, Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Wakil Ketua Koti Pemuda Pancasila (PP) Deli Serdang, Alpa Patria Lubis alias Kepot diduga memerintahkan seseorang untuk membacok Jaksa Kejaksaan Negeri Deli Serdang Jhon Wesli Sinaga (53) dan stafnya Acensio Asilvanov Hutabarat (25) karena merasa sakit hati. Kuasa hukum Kepot, Dedi Pranoto mengatakan, kliennya selama ini merasa dimanfaatkan oleh jaksa Jhon Wesli untuk memberikan uang sebesar Rp138 juta untuk meringankan tuntutan. Berikut isu selengkapnya.
1. Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Sadarestuwati menuntut Menkop Budi Arie Setiadi meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan sebagai pihak yang berada di balik keterlibatannya dalam kasus judi online (judol). Tuntutan itu disampaikannya saat rapat kerja Komisi VI DPR denganMenkop Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5).
“Saya hanya menyampaikan ke Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan, saya minta Pak Menteri untuk menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf,” pinta Sadarestuwati.
Wakil Sekjen PDI Perjuangan ini meminta permintaan maaf itu disampaikan di media nasional maupun media sosial (medsos) dalam waktu 1 X 24 jam. “Bahwa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1×24 jam saat ini,” tegasnya.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP lainnya, Darmadi Durianto juga meminta Menkop Budi Arie Setiadi tidak melayangkan fitnah sana-sini ketika menerima serangan. “Jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak, ini enggak bagus, Pak,” kata Darmadi. Namun, legislator dari Dapil III Jakarta itu tidak mengungkap isi fitnah yang dilayangkan Budi Arie ke berbagai pihak, termasuk PDIP.
Darmadi menyebut, upaya Budi Arie memfitnah menandakan eks Menkominfo itu dilanda kegelisahan setelah namanya keseret-seret kasus judi online. “Ini membuktikan mental Bapak lagi panik,” ujarnya.
Menkop Budi Arie Setiadi enggan berkomentar lebih jauh perihal permintaan maaf yang diminta PDI-P menyusul dugaan rekaman pernyataannya soal PDI-P dan Menko Polkam Budi Gunawan menjadi pihak yang mem-framing keterlibatan Budi dalam kasus judi online (judol). Permintaan maaf tersebut diminta oleh anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Sadarestuwati dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menko di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/5). Saat ditanya perihal itu, Budi Arie mengalihkan pertanyaan. “Nanti saja itu,” kata Budi Arie kepada wartawan usai rapat kerja tersebut.
2. Polda Sumut meringkus tersangka pembacokan jaksa dan staf Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang di areal ladang sawit milik korban di Desa Perbaungan, Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Dr. Ferry Walintukan mengatakan penangkapan dilakukan tim gabungan Ditreskrimum Polda Sumut yang dipimpin langsung Kasubdit Jatanras, Kompol Jama Purba.
Dia menyebutkan polisi meringkus dua orang yang melakukan pembacokan, salah satunya APL alias Kepot yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Koti Pemuda Pancasila (PP) Deli Serdang. “APL ditangkap sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Pancing, Medan. Sementara itu tersangka kedua inisial SD alias Gallo, ditangkap sekitar pukul 04.30 WIB di Binjai. Keduanya merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP),” ucap Ferry, Minggu (25/5).
Saat ini polisi masih melakukan pengembangan dengan memburu tersangka lainnya yang diduga terlibat membacok korban. “Kita juga masih melakukan pengembangan dan masih memburu pelaku lainnya. Penyelidikan dan pengembangan kasus ini terus berlanjut,” tambah Kombes Pol Ferry.
3. Dirkrimum Polda Sumut, Brigjen Pol Sumaryono menginformasikan, dua pelaku pembacokan jaksa dan staf Kejari Deli Serdang telah ditangkap, termasuk pelaku utama, Alpa Patria Lubis, yang merupakan anggota ormas Pemuda Pancasila. “Alpa ini otak pelaku, jabatannya Wakil Koti (Komando Inti Mahatidana) Pemuda Pancasila (PP) Deli Serdang,” ujar Sumaryono. Pelaku lain yang ditangkap adalah Surya Darma.
Kedua pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda. Alpa ditangkap pada Sabtu (24/5) sekitar pukul 23.00 di Jalan Pancing, Kota Medan. Sedangkan Surya Darma ditangkap pukul 04.30 di Kota Binjai. Sumaryono menyebutkan bahwa kedua pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan tindak kekerasan dan kini ditahan di Polda Sumut untuk proses hukum lebih lanjut.
Tim Tebas Subdit III Jatanras Polda Sumut bersama Polres Serdang Bedagai juga meringkus seorang pria diduga pelaku pembacokan jaksa Jhon Wesli Sinaga (53) dan stafnya Acensio Asilvanov Hutabarat (25) di Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto mengatakan tersangka yang ditangkap bernama Mardiansyah alias Bendil. Dia ditangkap dari kediamannya, di kawasan Galang, Deli Serdang. “Sudah ditangkap (pelakunya). Jadi hingga saat ini tiga orang yang diamankan,” ungkapnya, Senin (26/5).
4. Wakil Ketua Koti Pemuda Pancasila (PP) Deli Serdang, Alpa Patria Lubis alias Kepot diduga memerintahkan seseorang untuk membacok Jaksa Kejaksaan Negeri Deli Serdang Jhon Wesli Sinaga (53) dan stafnya Acensio Asilvanov Hutabarat (25) karena merasa sakit hati. Kuasa hukum Kepot, Dedi Pranoto mengatakan, kliennya selama ini merasa dimanfaatkan oleh jaksa Jhon Wesli, sebab Kepot telah memberikan uang sebesar Rp138 juta demi meringankan tuntutan.
“Pada saat diperiksa penyidik Polda Sumut, klien kami ini menyampaikan, aksi nekat itu dilakukan karena sakit hati dan merasa dimanfaatkan oleh korban,” kata Dedi, Senin (26/5). Dedi menyebut jaksa Jhon Wesli pernah menangani perkara yang menjerat Kepot pada 2024 lalu. Saat itu ada tiga kasus yang menjerat Kepot yakni satu kasus penganiayaan dan dua kasus perusakan.
“Jadi kasus ini ditangani oleh si jaksa ini bersama tim nya. Untuk meringankan tuntutan, jaksa meminta uang kepada Kepot. Uang yang diberikan yakni Rp 60 juta, Rp40 juta, Rp30 juta, dan Rp8 juta. Sehingga totalnya Rp138 juta,” ujarnya.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pengamanan kejaksaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. “Jadi pelibatan TNI di kejaksaan sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 tentang TNI, yaitu tugas pokok TNI, dan tugas dalam OMSP (operasi militer selain perang) yaitu mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis,” kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/5).
Agus juga mengatakan TNI mempunyai nota kesepahaman (MoU) dengan kejaksaan tentang pendidikan dan latihan, pertukaran informasi, penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan, penugasan jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI. Agus mengatakan pengawalan TNI terhadap jaksa diperkuat dengan Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa.
Pasal 2 menyatakan jaksa berhak mendapatkan pelindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harta benda. Kemudian Pasal 4 menyatakan pelindungan negara dilakukan oleh Polri dan TNI. “Komitmen TNI, kami bekerja secara profesional dan proporsional, serta berorientasi kepada sinergitas kelembagaan, dan dapat meningkatkan keamanan dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.
5. Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas mendesak , penyajian menu non-halal restoran Ayam Goreng Widuran, Solo, Jateng, diproses ke jalur hukum. Anwar menyebutkan, tindakan yang dilakukan pengelola restoran telah melanggar Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang seharusnya menjamin terlindunginya hak-hak individu, terutama umat Islam. “Maka, pihak penegak hukum harus memproses kasus Ayam Goreng Widuran tersebut sebagaimana mestinya,” kata Anwar dalam keterangan resmi, Senin (26/5).
Anwar menuturkan, proses hukum terhadap pengelola Ayam Goreng Widuran harus dilakukan. Menurut dia, ketidaktahuan pengelola terhadap aturan perundang-undangan tidak bisa menjadi alasan bebas dari jeratan hukum. “Ketidaktahuan pelaku terhadap hukum tidak dapat menjadi alasan untuk membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum,” ujarnya. Anwar menilai ada unsur kesengajaan dari pengelola restoran yang telah beroperasi sejak tahun 1973 di Kota Solo, Jawa Tengah, tersebut.
Pasalnya, pengelola tidak memberikan informasi label kepada pelanggannya jika penyajian menu restoran tersebut menggunakan bahan non-halal. “Semestinya pihak restoran memberi tahu para pelanggannya, apakah secara verbal atau tertulis, tentang status non-halal dari produk ayam goreng yang mereka jual, tetapi ternyata hal itu tidak terjadi,” jelasnya. Hal ini, tidak bisa diterima oleh umat Islam sehingga mesti berlanjut ke ranah hukum.
6. Wali Kota Solo, Respati Ardi melakukan sidak) ke rumah makan legendaris Ayam Goreng Widuran yang terletak di Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, pada Senin (26/5). Sidak dilakukan setelah rumah makan yang berdiri sejak tahun 1973 ini menjadi sorotan publik karena menggunakan bahan nonhalal dalam penyajiannya, tanpa mencantumkan label secara eksplisit. Namun pemilik rumah makan tersebut tidak ada, sehingga Walkot Solo hanya ditemui karyawan resto tersebut.
“Menurut informasi, pemilik ayam goreng Widuran sedang berada di luar kota,” ujar Respati. Restoran Diminta Tutup Sementara hingga Proses Assessment Rampung Dalam keterangannya, Respati menyampaikan bahwa rumah makan diminta tutup sementara untuk menjalani assessment kehalalan oleh OPD dan instansi terkait. “Saya mengimbau untuk ditutup dulu dilakukan assessment ulang oleh OPD-OPD terkait kehalalan dan ketidakhalalan,” tegas Respati.
7. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Rommy membantah isu yang menyebut pengusaha besar Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Rommy menegaskan mencuatnya nama Amran sebagai kandidat ketua umum PPP adalah murni hasil diskusi di internal pengurus PPP.
“Yang terjadi di PPP sama sekali bukan upaya Haji Isam untuk mengakuisisi melalui kerabatnya. Sebagai pengusaha sukses, Haji Isam tidak butuh mengakuisisi partai mana pun,” ujar Rommy dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/5). Rommy mengakui Haji Isam memiliki jejaring komunikasi yang luas dengan berbagai partai politik. Bahkan, banyak tokoh politik yang sebetulnya berasal dari lingkaran Haji Isam. Namun Rommy menegaskan, PPP melihat Amran karena mempertimbangkan kemampuan dan ketokohannya, bukan sekadar kedekatannya dengan Haji Isam.
“Bisa dilihat, berapa banyak anggota kabinet Merah Putih lintas partai yang adalah ‘orang Haji Isam’. Tapi yang terjadi di PPP adalah ‘tumbu golek tutup’ (mencari orang yang cocok). Kami seluruh kader PPP memang sedang talent scouting, mencari pemimpin ekstraordinari yang bersedia mewakafkan sumber daya yang dimilikinya untuk membantu PPP kembali ke Senayan,” ujar Rommy.
8. Soal pengangkatan Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama jadi Dirjen Bea Cukai, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebutkan, Menkeu Sri Mulyani yang usulkan Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai. Hasan menegaskan, penunjukan Djaka Budi sudah dilakukan sesuai prosedur. “Jadi, prosedurnya kan sudah ditempuh semua, prosedur minta berhentinya sudah ditempuh, prosedur pemberhentian juga sudah ditempuh, pengusulannya oleh Menteri Keuangan,” ujar di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (26/5).
Prosedur pemberhentian yang dimaksud Hasan adalah pemberhentian Djaka Budi Utama dari dinas keprajuritan. Hasan memastikan Djaka sudah berstatus sipil saat dilantik sebagai Dirjen Bea Cukai. Mantan anggota Tim Mawar itu sudah mengundurkan diri pada 2 Mei 2025. Setelah itu pada 6 Mei, keluar surat pemberhentian dari Presiden Prabowo. “Jadi sekarang Dirjen Bea Cukai yang baru saja dilantik itu statusnya adalah purnawirawan, sama, sipil. Dan status kepegawainya di Kementerian Keuangan itu berarti P3K. P3K yang menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai,” tegas Hasan Hasbi.
9. Jaksa KPK meminta dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI) Bob Hardian Syahbuddin menjelaskan lokasi Harun Masiku dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pada 8 Januari 2020. Pada waktu tersebut, tim penyelidik KPK sedang memburu Harun dan Hasto dalam operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) DPR 2019-2024.
Bob dihadirkan sebagai ahli informasi dan teknologi (IT) dalam sidang dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto. “Terkait dengan keterangan saudara ini, ditunjukkan adanya perjalanan nomor 081*** yang diduga milik Harun Masiku,” kata Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/5).
KPK meyakini majelis hakim akan bersikap obyektif dalam menilai keterangan para saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto (HK) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/5). Dalam persidangan tersebut, JPU KPK menghadirkan dua saksi ahli. Yakni, ahli sistem teknologi dan informasi dari Universitas Indonesia (UI) dan pemeriksa forensik dari Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK. “KPK meyakini majelis hakim akan melihat secara obyektif keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi ahli dalam mendukung pembuktian perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sdr. HK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (26/5).
10. Kuasa hukum Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail menolak kehadiran penyelidik KPK Hafni Ferdian diperiksa sebagai ahli dalam perkara kliennya. Adapun jaksa KPK menghadirkan Hafni dalam sidang sebagai ahli forensik. Hafni tercatat sebagai penyelidik pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK. Mulanya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rios Rachmanto menyumpah Hafni dan satu ahli lain, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Bob Hardian Syahbuddin. “Yang Mulia, sebelum disumpah kami keberatan dengan kehadiran ahli Hafni Ferdian karena beliau ini adalah pegawai KPK yang merupakan penyelidik dalam perkara ini,” protes Maqdir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/5).
Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy menyoroti kejanggalan dalam data Call Data Record (CDR) yang dijadikan alat bukti oleh penyidik KPK. Ronny menyebut, dalam data tersebut terdapat perpindahan lokasi yang tidak masuk akal, yakni dari Tanah Abang ke Sarinah, Jakarta Pusat, dalam waktu hanya satu detik, padahal, jarak antara kedua titik tersebut sekitar empat kilometer. “Teman-teman yang menjadi sorotan buat kami, apakah seseorang bisa berpindah tempat dalam jarak sekitar 4 kilo hanya dalam jangka waktu 1 detik. Jadi perpindahan itu secepat cahaya,” kata Ronny di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/5).
Menurut Ronny, perpindahan lokasi yang begitu cepat sangat tidak mungkin dilakukan secara fisik, sehingga memunculkan keraguan atas akurasi data CDR tersebut. Padahal, data ini menjadi salah satu dasar penyidik KPK menjerat keberadaan Hasto dalam perkara perintangan penyidikan Harun Masiku. Ronny menilai perpindahan tersebut kemungkinan besar bukan berasal dari pergeseran perangkat telepon, atau karena peralihan sinyal.
PDI-P menilai tuduhan terhadap Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto terkait perintangan penyidikan atau obstruction of justice tidak terbukti dalam persidangan. “Dakwaan terhadap obstruction of justice tidak terbukti. Dari keterangan para saksi, tidak ada bukti adanya perintah penenggelaman HP,” kata politisi PDI-P, Guntur Romli, saat membacakan pernyataan sikap partai di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/5). Menurut Guntur, narasi yang dibangun KPK di ruang publik soal perintah Hasto menenggelamkan HP Harun Masiku tidak sesuai dengan fakta persidangan. “Jadi yang selama ini dituduhkan oleh KPK, kemudian yang dimainkan di opini publik bahwa Sekjen dituduh memerintahkan menenggelamkan HP, tidak benar,” ucapnya.
11. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berkelakar, meskipun memperoleh gizi yang pas-pasan, dirinya bisa menjadi menteri. “Saya juga gizinya pas-pasan, Alhamdulillah bisa jadi Menteri beberapa kali,” kelakar Cak Imin di hadapan santri-santri saat peluncuran 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khusus untuk santri pesantren di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Senin (26/5).
Dia yakin, dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG), bisa mendorong pertumbuhan badan anak-anak usia sekolah dengan baik dan optimal. “Jangan pendek kayak saya. Tapi, tidak apa-apa pendek, yang penting cerdas,” ujarnya dalam nada canda. Terakhir Cak Imin menyampaikan, pada Pilpres 2024 lalu, dirinya mencalonkan diri sebagai Wapresnya Anies Baswedan walau akhirnya kalah. “Saya pernah jadi Calon Wakil Presiden meskipun kalah. Gak apa-apa, yang penting sudah ikhtiar,” katanya sambil tertawa.
12. Komisi X DPR meminta, hasil penulisan ulang sejarah Indonesia yang dilakukan pemerintah tidak boleh dilabeli sebagai “sejarah resmi” atau “sejarah resmi baru”. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian dalam raker Komisi X DPR dengan Kementerian Kebudayaan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/5). “Komisi X mendesak agar hasil penulisan sejarah Indonesia tidak diberi label ‘sejarah resmi’ atau ‘sejarah resmi baru’,” ujar Hetifah. Penegasan tersebut menjadi salah satu dari enam poin kesimpulan rapat yang dihadiri Menbud Fadli Zon, Wakil Menbud Giring Ganesha, dan jajaran Komisi X DPR.
Komisi bidang Pendidikan tersebbut meminta Menbud Fadli Zon menjelaskan urgensi dan proses penulisan ulang sejarah Indonesia secara lebih inklusif, objektif, dan bertanggung jawab secara akademik. Komisi X dan Kementerian Kebudayaan sepakat bahwa proses penulisan sejarah Indonesia harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.
Menbud Fadli Zon meminta semua pihak menunggu buku sejarah versi baru sebelum memberikan komentarnya. “Saya nggak ngerti dari mana mereka, apa namanya, membuat satu judgement untuk sesuatu yang belum ditulis. Jadi harusnya ditulis dulu, dibaca, baru komentar. Kalau ini kan aneh, itu kan jadi semacam, apa ya namanya, prasangka,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/5).
Fadli Zon meminta masyarakat tidak langsung berprasangka terhadap draf penulisan ulang sejarah Indonesia. Ia menganggap perdebatan soal draf penulisan ulang sejarah sebagai pepesan kosong. “Banyak yang diperdebatkan itu pepesan kosong gitu loh, yang diperdebatkan pepesan kosong yang tidak ada, ya,” ujarnya. Fadli menyatakan akan membuka forum diskusi terkait penulisan ulang sejarah ini. Nantinya, dalam diskusi itu, ia akan memberikan kesempatan bagi semua pihak, termasuk yang menolak, untuk memberikan komentarnya.
13. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris mengimbau Menkes Budi Gunadi Sadikin (BGS) berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Jadi ya evaluasi kami terhadap Pak Menkes ya harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement sehingga mencegah adanya kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Charles dalam keterangan tertulis, Senin (26/5). Kata dia, BGS juga tengah menjadi sorotan akademisi dari ragam perguruan tinggi buntut rencana transformasi manajemen kesehatan yang ingin mengubah manajemen kolegium.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengusulkan implementasi standar baru pelayanan BPJS Kesehatan, kelas rawat inap standar (KRIS), diundur hingga 31 Desember 2025, dari sebelumnya pada Juni 2025.
Pemerintah berharap, pada akhir 2025, 90 persen rumah sakit (RS) telah memenuhi kriteria KRIS. “Memang kita lihat kalau kita mau kejar 90 persen (RS) selesai, kita usulkan yang dari Juni diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025,” katanya saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (26/5). Budi mengatakan dari total 3.240 RS di Indonesia, sebanyak 2.715 di antaranya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dari 2.715 RS tersebut, sebanyak 2.554 RS sudah melakukan pengisian kesiapan implementasi KRIS di aplikasi RS online.
14. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menduga ada pihak yang sengaja mempermainkan produksi minyak di dalam negeri agar terusmenturun sehingga Indonesia harus tetap impor. Menurutnya, pada 1997 lalu, Indonesia pernah surplus minyak, bahkan menjadikan dalam negeri sebagai salah satu negara pengekspor minyak.
Namun, saat ini ekspor minyak turun dari tahun ke tahun. Pada 2023, produksinya hanya mencapai 600 ribu barel per hari. Padahal, negara memiliki 6.402 sumur idle yang tidak berproduksi dan 4.457 diantaranya berpotensi untuk produksi. “Menurut saya ini ada unsur kesengajaan, ini by design,” ungkap Bahlil saat menjawab pertanyaan mengenai penurunan lifting minyak yang terus turun pada acara Energi dan Mineral Forum di Jakarta, Senin (26/5).
Ia yakin ada unsur kesengajaan. Pihaknya bahkan memiliki bukti, namun tidak bisa dipaparkan karena bukan konsumsi publik. “Mungkin karena ya begitulah kira-kira. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ini by design. Ini by design. Menurut saya hanya orang-orang yang tidak berpikir jauh, yang tidak mengatakan ini by design. Dan saya sudah dapat membuktikan itu tapi datanya khusus untuk kami saja,” jelasnya.
Bahlil menyatakan tidak takut dan akan terus berupaya meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Sebab, salah satu target Presiden Prabowo Subianto adalah swasembada energi. “Untuk menamatkan perintah Presiden Pak Prabowo dan untuk Ibu Pertiwi, selangkah pun saya tidak mundur untuk menghadapi orang-orang seperti ini,” pungkasnya.
15. Pemprov DKI Jakarta tengah menata kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menjadikan Blok M sebagai salah satu pusat ekonomi baru di ibu kota. Pramono mencanangkan HUT ke-498 DKI Jakarta akan digelar di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M.
“Besok saya akan memulai untuk acara HUT DKI Jakarta. Itu akan dimulai di Blok M. Sehingga dengan demikian kawasan Blok M mudah-mudahan akan bisa kita tata dan ini menjadi salah satu pusat ekonomi baru di Jakarta. Mudah-mudahan ini akan membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi di Jakarta secara keseluruhan,” kata Pramono.
Disebutkan, Dinas Bina Marga DKI Jakarta tengah menata jalur pedestrian di kawasan Blok M dengan panjang 1,3 kilometer. Pramono mengatakan Transjakarta dan MRT juga akan menyelesaikan daerah-daerah yang menjadi tanggung jawab untuk dikembangkan di Blok M. “Kami ingin mempersiapkan Blok M dalam jangka panjang termasuk penataan 3 taman utama, Ayodya, Langsat, dan Leuser. Akan kita hidupkan termasuk menata tentunya restoran-restoran yang ada di sekitar Blok M, yang menjadi kekuatan di Blok M ini,” kata Mas Pram.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan masyarakat Jakarta menyambut positif kebijakannya membuka lima taman kota Jakarta selama 24 jam. Respon publik sangat luar biasa. Namun lumrah juga bilamana ada pro kontra atas pembukaan lima taman di Jakarta selama 24 jam itu. “Lari pada malam hari di Lapangan Banteng bisa dilakukan karena lapangannya bagus banget, lightingnya bagus banget, di situlah saya merasa apa yang saya putuskan itu baik,” ujarnya.
Selain itu, Taman Literasi di Blok M Jakarta Selatan juga mendapatkan respons yang positif. Ia yakin, setelah kebijakan itu, kawasan Blok M akan semakin banyak pengunjung. “Bahkan trayek yang kita buka mudah-mudahan minggu ini ada dua trayek lagi kita buka. Saya yakin akan pasti sambutannya luar biasa,” ucapnya.
Gubernur Jakarta Pramono Anung akan mengoperasikan bus Transjakarta bernuansa klub sepakbola Persija. “Saya sudah meminta kepada Transjakarta kurang lebih nanti ada 30 bus besar dan kecil yang akan di-branding, branding-nya adalah Persija,” kata Pramono di Kebon Melati, Jakarta, Senin (26/5).
Pramono menyampaikan wacana itu akan melibatkan pihak Transjakarta lantaran merekalah yang akan mengoperasikan bus bus tersebut nanti. Pada saat yang sama, Pramono juga menyampaikan wacana pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Ancol dengan JIS sepanjang 300 meter. “Saya sudah berbicara baik kepada Dirut JAKPRO maupun Ancol dua-duanya harus duduk, karena ini saling menguntungkan,” ucapnya.
16. KPKmengungkapkan, sejumlah pejabat yang bekerja di Kemnaker diduga melakukan praktik pemerasan terhadap agen Tenaga Kerja Asing (TKA) sejak tahun 2019. Total uang mencapai Rp53 miliar. “Pemerasan ini berlangsung sejak tahun 2019, hasil perhitungan sementara bahwa uang yang dikumpulkan dari hasil tindak pidana ini sekitar Rp53 miliar,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (26/5).
KPK, terang Budi, meminta kepada para tersangka dan para saksi yang dipanggil untuk bersikap kooperatif. Pada hari ini, KPK telah merampungkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih.
Para saksi tersebut ialah Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) periode 2021-2025 Gatot Widiartono; Petugas Hotline RPTKA periode 2019-2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA tahun 2024-2025 Putri Citra Wahyoe.
Kemudian Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 dan Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025 Jamal Shodiqin, serta Pengantar Kerja Ahli Muda Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2018-2025 Alfa Eshad.
“KPK mendalami aliran uang hasil pemerasan dari para agen TKA yang mengurus dokumen izin TKA di Kementerian Ketenagakerjaan,” ucap Budi.
KPK sita 11 mobil dan 2 sepeda motor dalam kasus dugaan pemerasan dan atau penerimaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2020-2023. Barang bukti tersebut akan dipindahkan dari Gedung Merah Putih ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur, siang ini.
“Rincian tambahan penyitaan: dua mobil dari pemeriksaan saksi, serta satu mobil dan satu motor dari hasil penggeledahan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (26/5). Budi menuturkan belasan kendaraan tersebut disita penyidik setelah menggeledah sejumlah tempat seperti Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan hingga rumah kediaman para pihak yang diduga terkait dengan perkara di wilayah Jabodetabek.
17. alangan Anggota DPR menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang disebut bisa meraup untuk Rp 1 miliar per bulan. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P Darmadi Durianto menanyakan, keuntungan tersebut didapatkan dari mana. Menurut dia, model bisnis Koperasi Desa Merah Putih dapat memicu perang harga karena bersifat homogen. Koperasi Merah Putih mewajibkan 7 jenis bisnis, yakni kantor koperasi, kios sembako, unit simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, pergudangan, dan logistik.
Dengan bisnis model seperti itu, Durianto meragukan koperasi dapat raup untung Rp 1 miliar. Dia lalu membandingkan dengan BUMDes, di mana hanya 26 BUMDes dari 80.000 yang mendapatkan keuntungan di atas Rp 1 miliar. BUMDes yang berhasil yakni sekitar 56% itu di bidang keuangan, 40% bergerak di bidang perdagangan dan jasa, serta 4% di ketahanan pangan.
“Bapak datang dengan Rp 1 miliar dengan bisnis modelnya tidak ada, bapak meyakinkan siapa? Ini yang harus dipaparkan, jadi 80.000 itu jangan omon-omon saja omong kosong, hanya jumlah aja. Kita dukung program bapak Presiden Prabowo tapi Bapak harus bisa menjaga ini agar jangan sampai merusak nama Presiden Prabowo. Itu penting jangan nanti gagal. Kalau gagal bapak yang kena,” kata Darmadi dalam raker dengan Menkop Budi Arie Setiadi, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (26/5).
Menkop Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya memang mendapatkan pertanyaan terkait sumber keuntungan program tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, nilai tambah dari pemangkasan tengkulak dan rentenir mencapai Rp 300 triliun. “Jadi menurut data, termasuk dari Kementerian Pertanian, nilai tambah middle man rentenir tengkulak ini Rp 300 triliun diambil dari desa. Dari mulai selisih harga sampai misalnya beli wortel Rp 500, dijual di kota Rp 5.000. Nilai orang tengah ini terlalu besar. Jadi ketika saya bilang Rp 1 miliar per desa ini untung, hitungannya begini. Kalau dari Rp 300 triliun itu kita pangkas 30% aja itu sudah Rp 90 triliun, dari efisiensi jalur distribusi yang kita bisa ciptakan,” jelas Budi Arie.
Kemudian, nilai tambah dari pupuk bersubsidi. Menurut Budi Arie, harga pupuk bersubsidi dari pabrik hingga beredar di pasaran mempunyai rentang harga yang jauh. Harga pupuk subsidi dari pabrik hanya Rp 2.300 per kg. Sementara, harga di pasaran mencapai Rp 4.800 per kg. “Yang kedua prof, subsidi pupuk itu Rp 43 triliun prof. Harga pupuk dari pabrik itu Rp 2.300, ditambah ongkos angkut Rp 300-400, tergantung jarak, sekitar Rp 2.700 atau Rp 2.600. Sekarang di pasar, harga pupuk bersubsidi itu Rp 4.800, deltanya terlalu besar, dan itu sangat merugikan buat masyarakat rakyat atau petani pupuk bersubsidi,” terang Budi Arie.
Kemudian, nilai tambah dari LPG 3 kg. Menurut Budi Arie, banyak masyarakat yang belum mendapatkan harga LPG 3 kg yang sesuai harga subsidi. “Belum subsidi LPG yang nilainya juga hampir Rp 100 triliun, di mana ternyata petani atau masyarakat membeli dengan harga yang besar, bukan harga subsidi. Jadi selama ini, ini ide Kopdes Merah Putih ini begini Prof, ini ide presiden untuk membuat barang2 yang disubsidi negara ini efektif, efisien, sampai ke masyarakat. Terkait bisnis koperasi yang dinilai monopoli, Budi Arie menjelaskan dalam peraturan undang-undang, hanya dua lembaga yang diperbolehkan untuk monopoli, yakni BUMN dan Koperasi. (Harjono PS)
