Mantan Presiden Jokowi (net)
Isu menarik pagi ini, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, KPK sudah mulai lakukan penyelidikan terhadap dugaan mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Jubir KPK Budi Prasetyo bahkan mengungkapkan, penyelidikan dugaan mark up proyek Whoosh telah dilakukan sejak awal tahun 2025.
Mantan Presiden Jokowi berdalih, pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh bukan untuk cari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut, proyek Whoosh dibangun untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bandung yang sudah sangat parah.
Isu lainnya, Nasdem mendukung penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dengan berbagai pertimbangan yang arif dan bijaksana. Ia menuturkan, tak ada pemimpin yang sempurna, pasti punya kekurangan dan kelebihan. Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon mengaku tak dengar ada penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto. Berikut isu selengkapnya.
1. KPK mulai lakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran atau mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. “Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Senin (27/10).
Asep menuturkan, KPK tidak hanya menunggu informasi dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengusut kasuus dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung. “Tentunya kami tidak menunggu,” ujarnya. KPK tetap proaktif mencari informasi dan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengusut kasus ini. Namun, Asep mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi dugaan tindak pidana korupsi, dapat menyampaikan informasi ke KPK, termasuk Mahfud.
Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penyelidikan kasus dugaan mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, telah dimulai sejak awal tahun 2025. “Penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun lalu,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (27/10). Budi mengatakan, informasi detail terkait perkembangan perkara tersebut belum bisa disampaikan karena tahap penyelidikan dilakukan secara tertutup. Ia mengimbau masyarakat yang memiliki informasi dan data tambahan bisa menyampaikannya ke KPK.
2. Mantan Presiden Jokowi menegaskan, Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dibangun bukan untuk cari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, Senin (27/10). Jokowi menjelaskan, pembangunan dan operasional Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.
“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi. Menurutnya, kerugian akibat kemacetan mendorong pemerintah untuk membangun berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, dan Whoosh.
“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi. Namun, mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bukan hal mudah. “Memindahkan masyarakat dari mobil pribadi dan sepeda motor ke transportasi umum tidak mudah. Mengubah karakter itu sulit,” tambahnya.
Presiden ketujuh RI itu mengungkap alasannya membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang belakangan disorot karena utang yang membengkak dan dugaan mark up. Dia menyebut proyek Whoosh dibangun untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bandung. Menurut Jokowi, kemacetan di Jabodetabek dan Kota Bandung sudah sangat parah.
Atas dasar itu pemerintah membangun berbagai moda transportasi. Selain kereta cepat, pemerintah juga membangun transportasi lain, seperti LRT hingga MRT. “Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dan Jabodetabek juga kemacetannya parah,” kata Jokowi, Senin (27/10).
Menurut taksiran Jokowi, kemacetan yang sudah sangat parah di Jakarta dan Kota Bandung bisa merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun. “Kalau di Jakarta saja kira-kira [rugi] Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,” ungkapnya.
Dikatakan, untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Jabodetabek dan Bandung diperlukan moda transportasi untuk mengurangi kerugian. “Kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, dan KRL agar kerugian bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti bukan mencari laba,” kata Jokowi.
Jokowi berdalih, transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, melainkan juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon. “Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon,” terangnya.
Jokowi tidak menjawab lugas saat ditanya apakah dirinya pernah memprediksi kerugian Whoosh. Ia mengaku memprediksi Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization makin positif.
“Itu pun kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak Whoosh itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik, naik, naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil,” uujarnya.
“Ini kan baru tahun pertama. Mungkin diperkirakan apa Ebitadanya juga sudah positif dan diperkirakan akan lebih turun lagi setelah 6 tahun. Perkiraan, karena ini tergantung perpindahan orang ya dari transportasi pribadi ke transportasi massal,” lanjutnya.
Seperti diketahui, proyek Whoosh memiliki nilai investasi mencapai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,54 triliun (kurs Rp16.186 per dolar AS). Nilai tersebut lebih besar dibandingkan tawaran awal China sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun saat proposal disampaikan ke Indonesia.
3. Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menilai proyek kereta cepat sebaiknya diposisikan sebagai prototipe, bukan sebagai prioritas nasional, karena daya beli masyarakat dan kebutuhan transportasi di luar Pulau Jawa lebih mendesak. Ia menilai opsi pendanaan dari anggaran negara tidak adil bagi wilayah lain yang juga membutuhkan pembangunan transportasi.
“Persoalannya yang nanggungnya itu PT Kereta Api Indonesia (KAI), itu yang jadi berat karena sebenarnya enggak sanggup bayar bunga sebesar Rp 2,2 triliun. Tapi kalau masuk APBN, saya juga enggak setuju. APBN itu jangan hanya untuk bangun di Jawa, di luar Jawa juga butuh. Lebih tepat memang itu ya (dikelola) di Danantara,” ujar Djoko saat dihubungi, Senin (27/10).
Djoko Setijowarno menilai, harga tiket Rp 750.000 belum bisa diterapkan saat ini, karena daya beli masyarakat belum mendukung. “Masalahnya bukan soal perubahan perilaku masyarakat, tapi kemampuan ekonomi untuk menggunakan fasilitas tersebut,” ujarnya.
Djoko menyarankan, kenaikan tarif dilakukan bertahap, menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak memberatkan pengguna. Ia mengkritik rute Kereta Cepat Whoosh yang tidak menghubungkan pusat kota seperti di negara lain. Rute yang dimulai dari Stasiun Halim (Jakarta) dan berakhir di Tegalluar (Bandung) menyulitkan penumpang, karena harus berpindah moda transportasi untuk mencapai pusat kota.
4. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, Nasdem mendukung upaya pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dengan berbagai pertimbangan yang arif dan bijaksana. Ia menuturkan, tidak ada pemimpin yang sempurna. “Tidak ada pemimpin yang sempurna. Setiap masa memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang penting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari masa lalu untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan hari ini,” ujarnya, Senin (27/10).
Viktor menjelaskan, setiap tokoh bangsa memiliki jejak pengabdian yang patut diapresiasi. Menurut dia, penting bagi masyarakat untuk melihat rencana ini secara arif dan tidak terjebak pada penilaian yang sempit. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang arif menghargai pengabdian dan kontribusi tokoh terhadap bangsa dan negara. Setiap era memiliki tantangan dan keputusan besar yang diambil demi keberlangsungan negara. Dalam konteks itu, kita perlu menilai secara objektif peran Pak Harto dalam membangun fondasi ekonomi dan menjaga stabilitas nasional,” ujar mantan Gubernur NTT ini.
5. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto berharap pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto akan terealisasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Alhamdulillah, kami bersyukur. Mudah-mudahan betul, mudah-mudahan terealisasi, karena sudah dari puluhan tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu dibilang Pak Harto mau jadi (pahlawan), tapi belum juga. Mudah-mudahan tahun ini di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo bisa terealisasi,” kata Titiek usai pelepasan tukik di Pantai Saba, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Senin (27/10).
Titiek meyakini, banyak masyarakat yang mendukung Presiden ke-2 RI ini jadi pahlawan nasional, ketimbang yang menolak. “Yang pro pasti lebih banyak daripada yang kontra. Saya rasa masyarakat menerima, lebih banyak masyarakat yang mencintai Pak Harto daripada yang tidak,” kata Titiek yang Ketua Komisi IV DPR ini.
6. Menbud Fadli Zon selaku merangkap Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) tidak mendengar adanya penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. “Oh, soal itu (penolakan) saya tidak mendengar,” kata Fadli usai pembukaan International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP) di kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Senin (27/10).
Fadli menjelaskan, proses pemberian gelar pahlawan nasional berlandaskan usulan dari Kemensos. “Itu kan berproses dari bawah, mulai dari kota dan kabupaten, lanjut ke provinsi, lalu diteliti oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial,” paparnya. Setelah itu, usulan akan diserahkan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk didiskusikan sebelum diumumkan secara resmi pada 10 November 2025, bertepatan dengan Hari Pahlawan.
Wamensos Agus Jabo Priyono mengonfirmasi, Kemensos telah menerima usulan sejumlah nama untuk diangkat sebagai pahlawan nasional, termasuk nama mantan Presiden Soeharto. Pernyataan tersebut disampaikan Jabo saat mengunjungi Desa/Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kemarin. “Kemensos hanya menampung (usulan calon pahlawan),” ucapnya.
Mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, secara yuridis dan formal, Soeharto memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Mahfud pernah mengusulkan , semua mantan presiden tidak perlu lagi melalui proses penelitian ulang untuk pengangkatan sebagai pahlawan nasional. ‘’Saya pernah usul dulu, semua mantan presiden enggak usah lagi pakai persyaratan untuk diteliti ulang dan sebagainya. Sudah jadi presiden itu kan, sudah pasti memenuhi syarat,” ujarnya.
7. Pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 atau 1447 Hijriah sebesar Rp 88.409.365 per Jemaah, namun calon Jemaah haji hanya membayar biaya haji sebesar Rp 54.924 atauu 62 persen dari total biaya. “Untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 88.409.365. Dengan komposisi Bipih sebesar Rp 54.924.000 atau setara dengan 62 persen dari nilai total, sedangkan nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp 33.485.365 atau 38 persen,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam rapat panja BPIH bersama Komisi VIII DPR di gedung DPR, Jakarta, Senin (27/10).
Pemerintah dan DPR masih mencari peluang untuk menurunkan lagi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 dalam raker di Gedung DPR, Senin (27/10). Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, upaya itu dilakukan dengan menyisir satu per satu komponen biaya agar penurunan tidak mengorbankan kualitas layanan jemaah. “Besok akan dilanjutkan raker lagi jam 10.00, masih terkait dengan BPIH. Amanah presiden jelas, ongkos haji harus turun, dan DPR sebagian besar bersepakat untuk menyisir satu per satu komponen biaya yang bisa diturunkan,” ujar Dahnil usai rapat tersebut.
8. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mencecar pihak Kementerian Haji dan Umrah mengenai indikasi bancakan dana penyelenggaraan ibadah haji senilai Rp 5 triliun. Pertanyaan itu Marwan layangkan setelah mendengar paparan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengenai besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebesar Rp 88,4 juta atau hanya turun Rp 1 juta dari musim haji 2025.
Marwan menanyakan soal kebocoran atau bancakan itu karena Dahnil pernah menyebut pengadaan layanan pelaksanaan haji bocor Rp 5 triliun atau 20-30 persen dari total anggaran Rp 17 triliun. “Mengenai Rp 5 triliun, ini semua bicara Rp 5 triliun. Logikanya begini Pak Menteri, biaya tahun lalu yang Rp 89 juta itu oleh Kemenhaj menyatakan ada Rp 5 triliun menjadi bancakan. Pertanyaannya, yang membancak itu siapa?” ujar Marwan di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/10).
9. Mendagri Tito Karnavian membahas tingkat inflasi di berbagai daerah dalam Rakor dengan 1.104 peserta dari Bappeda dan Sekda se-Indonesia di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10). Salah satu yang menjadi perhatian Tito harga telur yang naik karena permintaan yang cukup tinggi untuk program MBG. Meski ada kenaikan, Tito mengatakan tren tersebut dipandang positif karena hanya perlu meningkatkan suplai saja.
Menkop Ferry Juliantono optimistis operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes KDKMP) menjadi instrumen baru untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi nasional. Ketika Kopdes mulai beroperasi secara penuh, proses pemantauan terhadap inflasi akan jadi lebih perinci dan menyeluruh. ‘’Dengan adanya koperasi di tingkat desa, pemerintah dapat melakukan intervensi langsung untuk mengendalikan inflasi, karena data dan distribusi barang dapat dipantau secara real-time melalui jaringan koperasi tersebut,” ujar Ferry, Senin (27/10).
10. Eks Dirut Pertamina, Karen Agustiawan menceritakan awal perkenalannya dengan pengusaha minyak Mohamad Riza Chalid, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Persero. Karen mengaku diperkenalkan dengan Riza Chalid oleh Ari Soemarno, Direktur Utama PT Pertamina periode tahun 2006-2009. Disebutkan, perkenalannya terjadi di lobi Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
“Saya baru pulang dari rapat di Natuna, di lobi Hotel Dharmawangsa, Jakarta, saya dan Pak Ari Soemarno bertemu dengan Mohamad Riza Chalid, dan saya diperkenalkan,” ujar Karen dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (27/10), saat dihadirkan JPU sebagai saksi dalam sidang yang melibatkan Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhamad Kerry Adrianto Riza dkk. Karen Agustiawan juga menceritakan awal mula perkenalannya dengan Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhamad Kerry Adrianto Riza, anak Mohamad Riza Chalid.
Hakim Sigit Herman Binaji mendalami tekanan dua tokoh nasional terhadap eks Direktur Utama Pertamina, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan untuk memenuhi permintaan pengusaha minyak, Mohamad Riza Chalid terkait penyewaan terminal BBM Merak.
“Tadi kaitan sama pertanyaan JPU, ada tokoh nasional tersebut, (dalam BAP Karen mengatakan saya tertekan, karena saya mengetahui dua pejabat tersebut membawa pesan dari saudara Mohamad Riza Chalid’, tertekannya seperti apa?” tanya Sigit dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (27/10).
JPU menyebutkan, ada dua tokoh nasional yang mendatangi Eks Dirut Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan untuk memberikan perhatian pada proyek penyewaan tangki BM milik Riza Chalid. Jaksa membacakan sejumlah berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyebutkan Karen banyak mendapat tekanan saat menjabat Dirut PT Pertamina pada 2004.
Tekanan itu terjadi saat Karen menghadiri acara pernikahan di Hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jaksel pada sekitar 2014. Ada dua tokoh nasional yang menghampiri Karen untuk menyampaikan agar dirinya memperhatikan tanki BBM Merak milik Riza Chalid. Hal itu disampaikan jaksa Triyana Setia Putra saat membacakan BAP Karen dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (27/10).
Eks Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan menegaskan, pengalihan wewenang untuk menandatangani perjanjian penyewaan terminal BBM Merak dilakukan atas permintaan dari Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina tahun 2014, Hanung Budya Yuktyanta.
Hal itu disampaikannya saat dihadirkan JPU sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina yang melibatkan Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhamad Kerry Adrianto Riza, dkk.
“Mengingat rencana pemanfaatan ini hanya dalam Direktorat Pemasaran dan Niaga, maka kami usulkan untuk dikuasakan saja ke Direktur Pemasaran Niaga sebagai wakil PT Pertamina Persero. Jadi, Pak Hanung yang meminta untuk dikuasakan ke beliau,” ujar Karen dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (27/10).
11. Menhut Raja Juli Antoni menyatakan akan menindak tegas aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Kabupaten Bogor dan Lebak, Banten. Ia sudah instruksikan Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum) untuk lalukan koordinasi. “Iya pasti ditindak-lah. Semua yang ilegal kita tindak, kita sudah instruksikan ke Dirjen Gakkum dan beliau lagi koordinasi. Pasti semua yang ilegal yang merusak hutan kita, ditindak secara tegas,” kata Raja Juli usai acara Pelepasliaran Satwa Liar Dilindungi, Penyu di Pantai Saba, di Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (27/10) sore.
12. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan memasang 5.000 penyangga pohon untuk mencegah insiden pohon tumbang terulang kembali. “Yang segera ditangani mungkin ada 5.000-an pohon yang perlu trigger atau penyangga. Kalau enggak, kejadian ini bisa terulang kembali,” ujar Pramono pada Senin (27/10).
Ia menyebut sejumlah pohon di kawasan Pondok Indah memang memerlukan penyangga. Namun, upaya tersebut kerap terkendala karena sebagian warga keberatan. “Jadi intinya adalah beberapa daerah termasuk di Pondok Indah memang ada pohon-pohon yang memang perlu kita buatkan trigger, penyangganya. Yang menjadi persoalan adalah sering kali masyarakat sendiri keberatan untuk dilakukan itu,” ujar Pramono. (Harjono PS)
