Rahayu Saraswat (net)
Isu menarik pagi ini, Budaya malu — dalam pengertian mundur dari DPR atas kemauan sendiri, red — yang coba dibangun politisi Gerindra Rahayu Saraswati alias Sara gugur, setelah MKD DPR resmi menolak pengunduran diri keponakan Presiden Prabowo Subianto ini dari keanggotaan DPR periode 2024-2029. Sementara politisi PAN, Uya Kuya mengaku dirinya tidak pernah menerima gaji dan tunjangan sejak dinonaktifkan dari DPR pada 1 September 2025 lalu.
Isu lainnya, Presiden Prabowo Subianto perintahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dan CEO Danantara Rosan Roeslani membereskan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Prabowo meminta Purbaya dkk mencari cara untuk menyelesaikan utang Woosh tanpa gejolak ke perekonomian. Berikut isu selengkapnya.
1. Budaya malu –dalam pengertian mundur dari DPR atas kemauan sendiri, red — yang coba dibangun politisi Gerindra Rahayu Saraswati alias Sara gugur, setelah MKD DPR resmi menolak pengunduran diri keponakan Presiden Prabowo Subianto ini dari keanggotaan DPR periode 2024-2029. Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam mengatakan, keputusan itu diambil dalam rapat internal yang digelar MKD, Rabu (29/10). “MKD DPR memutuskan, Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai anggota DPR periode 2024-2029,” kata Dek Gam, Kamis (30/10).
Dek Gam menyebut, keputusan ini menjawab surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-43/B.MK-GERINDRA/2025 tanggal 16 Oktober 2025. Surat itu berisi status keanggotaan Saras yang menyatakan mengundurkan diri pada September lalu. MKD kemudian menindaklanjuti surat itu dengan mempertimbangkan sejumlah aturan yang berlaku.
“Mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan Tata Berencana MKD, serta putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra,” tutur Dek Gam. Dijelaskan,
putusan yang dibuat MKD ini sebagai respons atas surat Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-43/B.MK-GERINDRA/2025 tanggal 16 Oktober 2025.
Sebelumnya diberitakan, anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati alias Sara menyatakan mengundurkan diri dari anggota DPR melalui akun Instagram pribadinya, @rahayusaraswati, Rabu (10/9) lalu, setelah pernyataannya pada salah satu siniar dipotong dan dinilai kontroversial. Kader Gerindra itu mengaku, mulanya ia berniat mendorong semangat anak muda untuk berwirausaha. Namun, ucapannya dinilai menyakiti sejumlah pihak. “Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Sara kala itu.
2. Fraksi Partai Gerindra segera memproses putusan MKD DPR yang menolak pengunduran diri Rahayu Saraswati. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan MKD maupun Sara soal putusan tersebut. “Ya kami akan segera memproses apa yang diputuskan MKD. Fraksi akan segera berkomunikasi dengan MKD dan Sara,” ujar Bambang saat dihubungi, Kamis (30/10).
Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dengan putusan MKD tersebut, Sara akan melanjutkan tugasnya sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR. “Iya dong melanjutkan tugas sebagai Wakil Ketua Komisi VII,” kata Sufmi Dasco Ahmad.
3. Uya Kuya menegaskan tidak pernah menerima gaji dan tunjangan sejak dinonaktifkan dari DPR pada 1 September 2025 lalu. Ia bersama lima anggota DPR lainnya dinonaktifkan akibat respons kontroversial terhadap pernyataannya soal tunjangan wakil rakyat. Hal itu disampaikannya menjawab Irfan Hakim saat menjadi bintang tamu FYP Trans7, Kamis (30/10). Uya Kuya menyatakan, dirinya tidak pernah menerima apa pun sejak September 2025.
“Nah, ini yang berseliweran di masyarakat, di netizen ya. Buat masyarakat, saya alhamdulillah dari sejak dinonaktifkan sampai sekarang, saya tidak terima gaji dan tunjangan, tidak terima apa-apa. Ini demi Allah,” kata Uya Kuya, Jumat (31/10).
MKD DPR menyetujui untuk melanjutkan sidang etik terhadap lima anggota DPR nonaktif buntut gelombang demo 25-31 Agustus 2025. Adapun lima anggota DPR yang menjalani sidang etik itu adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem, Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN, serta Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.
“Menyetujui penanganan lanjutan terhadap beberapa anggota DPR berstatus nonaktif,” demikian keputusan MKD dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10). Disebutkan, keputusan itu diambil lewat sidang MKD yang digelar tertutup pada Rabu (29/10).
4. Kejari Kota Bandung pertimbangkan pengajuan pencegahan Wakil Wali Kota Bandung Erwin ke luar negeri usai terseret kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan pada Pemkot Bandung tahun anggaran 2025. Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo mengungkapkan, langkah pencegahan tersebut dipertimbangkan untuk memastikan kelancaran proses hukum yang tengah berjalan.
“Kami pertimbangkan untuk pencegahan ke luar negeri,” ujar Irfan di Bandung, Kamis (30/10). Penyidik telah memeriksa Erwin selama kurang lebih tujuh jam di kantor Kejari Kota Bandung.
5. Presiden Prabowo Subianto perintahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dan CEO Danantara Rosan Roeslani membereskan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Prabowo meminta Purbaya dkk mencari cara untuk menyelesaikan utang Woosh tanpa gejolak ke perekonomian.
“Kemarin dibahas. Pak Airlangga Menko, Menteri Keuangan (Purbaya), kemudian CEO Danantara (Rosan Roeslani), diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya. Kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario-skenario skema yang terbaik,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, Kamis (30/10).
Prasetyo mengaku pemerintah terus berupaya mengatasi masalah keuangan dalam proyek Whoosh tersebut. Menurut dia, opsi negosiasi pembayaran utang, juga terbuka untuk dilakukan. “Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang,” tuturnya.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan memuji Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh di tengah polemik beberapa waktu terakhir. Luhut mengunggah momen dirinya menggunakan Whoosh dari Jakarta ke Bandung untuk menghadiri pembekalan perwira di Seskoad.
“Lepas dari pro dan kontra yang terjadi, faktanya Whoosh kini sudah mampu menutup biaya operasionalnya sendiri dan melayani lebih dari 12 juta penumpang sejak beroperasi pada Oktober 2023 sampai Februari 2025,” kata Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan, Kamis (30/10).
Luhut mengaku selalu menggunakan Whoosh jika ada perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Ia mengatakan, perjalanan antardua kota itu hanya 30-60 menit berkat moda transportasi itu. Menurut Luhut, Whoosh telah memberi dampak ekonomi yang besar bagi wilayah yang dilintasi, Menurutnya, proyek ini langkah awal menunu pengelolaan proyek besar yang efisien dan bertanggung jawab.
6. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo tinggal diumumkan saja. Prasetyo meminta publik sabar menunggu pengumuman dari pemerintah. “Tinggal diumumkan saja. Tinggal menunggu waktunya saja,” kata Prasetyo, di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10). Saat ditanya tanggal pasti pengumuman jajaran komite yang terafiliasi dengan Korps Bhayangkara, Prasetyo enggan membocorkannya. “Tunggu nanti kita akan sebutkan,” ujarnya berulang-ulang.
Wacana Komite Reformasi Polri ini mencuat usai demo yang berujung akhir bulan Agustus 2025 silam. Momentum itu turut diwarnai sorotan publik terhadap tindakan aparat kepolisian terhadap massa, terlebih usai pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan meninggal dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob pada 28 Agustus 2025.
7. Mantan Wapres Ma’ruf Amin menilai, wajar apabila renovasi pondok pesantren dibantu dengan menggunakan dana APBN. Menurut dia, tidak masalah jika APBN digunakan untuk membantu ponpes yang rusak, seperti kejadian yang menimpa Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. “Jadi, mestinya ada APBN-nya, di situ ada anak bangsa yang perlu disantuni oleh pemerintah,” ujar Ma’ruf Amin di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (30/10).
Ma’ruf menuturkan, keberadaan pesantren juga sudah diatur dalam Undang-Undang yang menjelaskan tentang tiga fungsi utama pesantren. “Satu menjadi pusat pendidikan, dua menjadi pusat dakwah, tiga menjadi pemberdayaan ekonomi Masyarakat. Sudah ada UU-nya, jadi harusnya ada, ada APBN-nya, bahkan sekarang sudah dibentuk Ditjen Pesantren,” kata Ma’ruf.
8. KPK periksa anggota DPR dari Partai Nasdem, Rajiv sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK di Polres Kota Cirebon, Kamis (30/10). KPK mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan sebelumnya. “Hari ini, Kamis (30/10), penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara RAJ (Rajiv). Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Cirebon Kota,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo, kemarin.
Budi mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, KPK mendalami perkenalan Rajiv dengan dua tersangka, yakni Satori dan Heri Gunawan, serta digali pengetahuannya soal program CSR di Bank Indonesia (BI).
9. Mensesneg Prasetyo Hadi menilai, warga yang terlibat masalah narkoba itu kampungan. “Kalau pakai bahasa gaul, kalau yang masih bersinggungan dengan narkoba itu, ndeso itu, kampungan,” kata Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10). Prasetyo menjelaskan, sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk memberantas narkoba. Hal itu menjadi prioritas kepala negara dan masuk dalam Astacita.
“Jadi memang berkali-kali sejak awal, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa salah satu program yang kemudian juga dituangkan dalam Astacita adalah mengenai pemberantasan masalah narkoba gitu,” jelasnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra berpendapat, Presiden Prabowo Subianto kurang puas terhadap kinerja Polri, sehingga menugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memprioritaskan tiga tugas utama, yakni memberantas narkoba, penyelundupan, dan judol.
Soedeson mengatakan, perintah Prabowo tersebut menjadi sinyal agar jajaran penegak hukum semakin responsif dalam menindak berbagai kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. “Pertanyaannya, kenapa dia harus mengatakan berantas tiga ini? Karena Presiden merasa kurang puas. Kalau Presiden mengatakan itu masih kurang ya, para pembantu Presiden, menteri dan Kapolri harus tanggap,” kata Soedeson, Kamis (30/10).
10. Kemenkes RI meminta masyarakat mewaspadai dampak kesehatan dari penyebaran partikel-partikel plastik yang ikut terbawa ketika hujan turun di Jakarta. Karo Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menuturkan, keberadaan mikroplastik pada air hujan tidak berarti air hujan berbahaya bagi kesehatan, tetapi tetap perlu diwaspadai.
“Fenomena ini perlu diwaspadai, bukan ditakuti. Ini sinyal bahwa partikel plastik sudah tersebar sangat luas di sekitar kita,” ujar Aji, dalam keterangan pers, Jumat (31/10). Aji menuturkan, menurut berbagai penelitian, manusia dapat terpapar mikroplastik lewat dua jalur utama. “Melalui makanan dan minuman serta melalui udara, karena serat sintetis dari pakaian atau debu perkotaan dapat terhirup,” ujarnya. (Harjono PS)
