Prof. Dr. Amir Santoso (Foto : Ist)
Oleh : Prof. Dr. Amir Santoso
Belakangan ini, ruang publik kembali dihebohkan oleh kasus viral beberapa mahasiswa yang terjerat sanksi kampus akibat percakapan digital yang dianggap tidak pantas. Peristiwa semacam ini bukan yang pertama, dan tampaknya juga bukan yang terakhir. Ia menjadi semacam gejala zaman—bahwa kampus, yang selama ini diposisikan sebagai pusat intelektualitas dan pembentukan karakter, kini juga menjadi cermin dari krisis etika yang lebih luas di masyarakat digital.
Pertanyaan mendasarnya menjadi relevan : apakah kampus masih menjadi ruang pembentukan moral dan intelektual, atau justru hanya merefleksikan degradasi nilai yang terjadi di luar temboknya?
Kita hidup di era di mana batas antara ruang privat dan publik semakin kabur. Percakapan personal dapat dengan mudah menjadi konsumsi massal hanya dalam hitungan detik. Generasi mahasiswa hari ini tumbuh dalam ekosistem digital yang sangat cepat, terbuka, dan seringkali tanpa filter. Apa yang dulu dianggap “bisikan pribadi” kini bisa berubah menjadi “bukti publik” yang berimplikasi serius terhadap reputasi dan masa depan seseorang.
Di sinilah persoalan etika menjadi krusial. Bukan sekadar soal benar atau salah dalam norma klasik, tetapi tentang kesadaran konteks : kapan sesuatu pantas diucapkan, di mana, dan kepada siapa. Sayangnya, literasi digital kita sering tertinggal dibandingkan kecepatan teknologi itu sendiri. Banyak mahasiswa cerdas secara akademik, tetapi gagap dalam memahami konsekuensi sosial dari jejak digital mereka.
Namun, persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada individu mahasiswa. Kampus sebagai institusi juga perlu bercermin. Apakah selama ini pendidikan tinggi benar-benar menanamkan nilai etika dan tanggung jawab sosial, atau hanya fokus pada capaian akademik dan kompetensi teknis?
Selama bertahun-tahun, pendidikan tinggi cenderung menekankan aspek kognitif : indeks prestasi, publikasi ilmiah, dan keterampilan profesional. Sementara itu, pendidikan karakter sering kali diposisikan sebagai pelengkap, bukan inti. Padahal, di era disrupsi informasi, karakter justru menjadi fondasi utama yang menentukan bagaimana seseorang menggunakan pengetahuan yang dimilikinya.
Kasus-kasus viral yang berujung sanksi juga memunculkan dilema lain: antara penegakan etika dan fenomena “cancel culture”. Di satu sisi, tindakan tidak pantas memang perlu mendapatkan konsekuensi agar ada efek jera dan standar moral tetap terjaga. Namun di sisi lain, reaksi publik yang berlebihan—menghakimi, mempermalukan, bahkan “menghukum” seseorang secara sosial tanpa ruang pemulihan—justru bisa menjadi bentuk ketidakadilan baru.
Apakah tujuan sanksi adalah menghukum, atau mendidik? Jika kampus hanya menjadi “hakim moral” yang menjatuhkan hukuman tanpa proses refleksi dan pembinaan, maka ia kehilangan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan. Mahasiswa yang melakukan kesalahan seharusnya tidak hanya diberi sanksi, tetapi juga diberikan ruang untuk belajar, memperbaiki diri, dan memahami dampak dari tindakannya.
Di sinilah pentingnya pendekatan yang lebih holistik. Kampus perlu mengembangkan kurikulum dan ekosistem yang tidak hanya mencetak lulusan pintar, tetapi juga matang secara emosional dan etis. Diskusi tentang etika digital, empati, komunikasi yang sehat, dan tanggung jawab sosial harus menjadi bagian dari proses pendidikan, bukan sekadar wacana insidental ketika kasus muncul.
Lebih jauh, generasi digital memang menghadapi tantangan yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Mereka hidup dalam budaya instan, di mana validasi sosial sering diukur dari “like”, “share”, dan viralitas. Dalam konteks ini, batas antara ekspresi diri dan pelanggaran norma menjadi semakin tipis. Tanpa kompas moral yang kuat, sangat mudah bagi seseorang untuk terjebak dalam perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Namun demikian, menyalahkan generasi muda sepenuhnya juga bukan solusi. Mereka adalah produk dari sistem sosial, budaya, dan pendidikan yang kita bangun bersama. Jika hari ini kita melihat adanya krisis etika di kampus, maka itu juga merupakan refleksi dari krisis yang lebih luas di masyarakat.
Kampus seharusnya menjadi ruang koreksi, bukan sekadar refleksi. Ia harus mampu menawarkan standar yang lebih tinggi—bukan hanya dalam hal pengetahuan, tetapi juga dalam hal nilai. Untuk itu, diperlukan keberanian institusi pendidikan untuk menempatkan etika sebagai prioritas, bukan sekadar slogan.
Kasus-kasus viral di kalangan mahasiswa seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan hanya sensasi sesaat. Ini adalah alarm bahwa pendidikan kita perlu beradaptasi dengan realitas baru. Bahwa kecerdasan tanpa karakter adalah rapuh, dan kebebasan tanpa tanggung jawab adalah berbahaya.
Jika kampus ingin tetap relevan sebagai pusat peradaban, maka ia harus kembali pada esensinya: membentuk manusia utuh—yang tidak hanya cerdas berpikir, tetapi juga bijak dalam bertindak.
(Penulis adalah Pensiunan Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI, mantan Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, dan mantan anggota DPR/ MPR RI)
