BELAJAR DARI IRAN : MELAWAN KEDZALIMAN, KESERAKAHAN, DAN KESOMBONGAN TRUMP-NETANYAHU

oleh
oleh

Dr. Ahmad Effendy Choirie (Foto : Ist)

 

Oleh : Dr. Ahmad Effendy Choirie

 

Dunia hari ini kembali dipertontonkan wajah lama imperialisme dalam kemasan baru. Apa yang dilakukan oleh Donald Trump bersama rezim Benjamin Netanyahu terhadap Iran bukan sekadar konflik biasa, melainkan refleksi dari keserakahan geopolitik, kesombongan kekuasaan, dan ketidakpedulian terhadap hukum internasional.

Perang yang meletus sejak awal 2026 memperlihatkan bagaimana kekuatan militer digunakan bukan sebagai alat terakhir, tetapi sebagai instrumen utama untuk memaksakan kehendak. Serangan besar-besaran Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran—yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran serta menghancurkan infrastruktur sipil—menjadi bukti nyata bahwa logika kekuatan (power politics) kembali mengalahkan logika hukum dan kemanusiaan.

Bahkan dalam perkembangan terbaru, Amerika Serikat menyita kapal Iran di Selat Hormuz, memicu ketegangan baru dan ancaman perang terbuka yang lebih luas. Iran menyebut tindakan itu sebagai “perompakan”, sementara Trump justru mengancam akan menghancurkan infrastruktur Iran jika tidak tunduk. Ini bukan diplomasi—ini intimidasi.

Iran: Simbol Perlawanan atau Kontroversi?

Iran tentu bukan tanpa cela. Sistem politiknya kerap dikritik, bahkan dari dalam negeri sendiri. Namun dalam konteks global, Iran tampil sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Sejak Revolusi Islam 1979, Iran konsisten menolak tunduk pada tekanan eksternal.

Mereka memilih jalan kemandirian, meskipun harus membayar mahal dengan sanksi ekonomi, isolasi politik, bahkan serangan militer. Penelitian menunjukkan bahwa konfrontasi panjang Iran dengan Barat berdampak serius terhadap ekonomi dan stabilitas domestiknya. Namun di sisi lain, justru dari tekanan itulah lahir daya tahan (resilience), kemandirian strategis, dan keberanian politik yang tidak dimiliki banyak negara berkembang.

Pelajaran Penting Bagi Indonesia

Indonesia tidak harus menjadi Iran. Tetapi Indonesia harus belajar dari Iran dalam satu hal penting: kedaulatan tidak boleh ditawar. Ada beberapa pelajaran strategis :

Pertama, keberanian melawan hegemoni. Dunia tidak akan adil jika negara-negara hanya tunduk pada kekuatan besar. Iran menunjukkan bahwa perlawanan—meski mahal—adalah pilihan bermartabat.

Kedua, kemandirian nasional. Ketergantungan pada kekuatan asing, baik dalam ekonomi, militer, maupun teknologi, hanya akan melemahkan posisi tawar bangsa.

Ketiga, konsistensi ideologi dan politik luar negeri. Iran, dengan segala kekurangannya, memiliki garis politik yang tegas dan tidak mudah berubah oleh tekanan global.

Bahaya Politik “Mendekat ke Kekuatan Besar”

Dalam konteks Indonesia hari ini, kecenderungan mendekat ke satu kutub kekuatan global—terutama kepada Amerika Serikat—harus dikritisi secara serius. Jika pendekatan itu dilakukan tanpa prinsip, tanpa etika, dan tanpa keberanian menjaga kedaulatan, maka Indonesia berisiko menjadi sekadar “pengikut” dalam percaturan global.

Lebih berbahaya lagi jika pendekatan itu dilakukan kepada figur seperti Trump, yang dikenal dengan gaya politik yang ugal-ugalan, transaksional, dan sering mengabaikan norma internasional. Sejarah menunjukkan: negara yang terlalu dekat dengan kekuatan hegemonik, tanpa posisi tawar yang kuat, pada akhirnya hanya akan menjadi objek—bukan subjek.

Penutup : Keadilan atau Kekuatan?

Konflik Iran versus Amerika Serikat dan Israel hari ini bukan sekadar soal nuklir atau keamanan regional. Ini adalah pertarungan antara dua prinsip besar :

  • Apakah dunia akan diatur oleh hukum dan keadilan
  • atau oleh kekuatan dan kesombongan?

Iran, dengan segala keterbatasannya, sedang menunjukkan bahwa masih ada bangsa yang berani mengatakan “tidak” terhadap dominasi global. Pertanyaannya: Apakah Indonesia akan berdiri tegak sebagai bangsa berdaulat, atau justru ikut arus dalam pusaran kepentingan kekuatan besar?

(Penulis adalah Ketua Umum DNIKS, mantan Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi PKB, dan mantan wartawan yang pernah melawat ke Irak dan Iran)