Politisi Golkar, Bambang Soesatyo lambaikan tangan pada awak media (net)
Isu menarik siang ini, anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo alias Bamsoet akan mundur dari DPR usai dilantik Presiden Prabowo sebagai anggota Wantimpres. Langkah yang sama juga akan dilakukan anggota Komisi VI DPR dari Golkar Sarmuji yang ditunjuk Prabowo menjadi Menperin menggantikan Agus Gumiwang. Pasalnya, anggota DPR tidak boleh rangkap jabatan sebagai eksekutif. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan aturan pengunduran diri anggota DPR telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang MD3.
Isu lainnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mulai move on, dia membenahi jajarannya supaya kinerjanya makin baik. Suyudi merotasi 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri, termasuk memutasi 19 Kapolda di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu mutas yang menjadi sorotan publik adalah keputusannya menggeser posisi Kapolda Metro Jaya. Jabatan tersebut kini diisi Irjen Pol Dadang Hartanto menggantikan Komjen Pol Asep Edi Suheri yang dimutasi jadi Irwasum Polri. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat (3/10). Susunannya, Pratikno sebagai Ketua Wantimpres, Hatta Radjasa sebagai wakilnya, Mohammad Qodari sebagai Sekretaris Wantimpres, dan 23 lainnya sebagai anggota. Pelantikan Wantimpresini ini berdasarkan Keppres Nomor 107/P 2026 tentang Pengangkatan Anggota Wantimpres yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
Kritikus Rocky Gerung, adik ipar Jokowi yakni Anwar Usman, dan politisi Golkar Bambang Soesatyo ada dalam deretan 23 anggota Wantimpres tersebut. Lainnya adalah Shinta Nuriyah Wahid, Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Agum Gumelar, Budi Gunawan, Chairul Tanjung, Salim Segaf Aljufri, K.H. Anwar Iskandar, K.H. Said Aqil Siradj, K.H. Yahya Cholil Staquf, Philip Kuncoro Wijaya, Budi Tanuwibowo, Ida Bagus Purwalaksana, Soekarwo, Jusuf Hamka, Dato’ Sri Tahir, Yusuf Wanandi, Margarito Kamis, Jacky Marruputty, dan Ignatius Jonan.
Waketum Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet akan mundur sebagai anggota DPR usai dilantik Presiden Prabowo sebagai anggota Wantimpres, Jumat (2/10). Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan aturan pengunduran diri itu telah diatur dalam undang-undang. Sebab, anggota DPR tak bisa merangkap sebagai eksekutif. Ketentuan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
“Iya memang kalau dari anggota DPR yang menjadi pejabat negara dalam konteks eksekutif otomatis akan dilakukan pengunduran diri untuk dilakukan PAW (penggantian antar waktu) pada nomor berikutnya,” kata Bahlil di Istana Negara, Jumat (2/10). Disebutkan, pasal 242 ayat 1 UU MD3 menyebutkan, anggota DPR yang berhenti antarwaktu digantikan caleg dari dapil yang sama berdasarkan urutan suara terbanyak dari partainya. Selain Bamsoet, satu kursi DPR dari Fraksi Partai Golkar juga kosong setelah ditinggal Sarmuji karena dilantik sebagai Menperin. Kabarnya, posisi Sarmuji akan digantikan Judi Kusuma.
Sejumlah kalangan bisa memaklumi pilihan politik Bamsoet pindah ke eksekutif, lantar dia sudah pernah menduduki jabatan terhormat di Senayan. Sebelum duduk di Komisi III DPR sekarang in, Bamsoet telah menduduki jabatan-jabatan prestise di Senayan. Ia pernah menjabat Ketua MPR selama 5 tahun penuh, ia juga pernah menjadi Ketua DPR, pernah jadi Ketua Komisi Hukum DPR. Bamsoet pernah jadi Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR. Makanya begitu pimpinan partai menawari posisi di eksekutif, ia pun rela melepas jabatannya di DPR. Ada selorohan, mungkin Bamsoet sudah bosan alias risih dipanggil Om oleh yuniornya di Senayan. Atau dia ingin menyelami bagaimana rasanya menduduki jabatan di eksekutif.
2. Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, banyaknya Anggota Wantimpres yang dilantik tersebut menunjukkan Prabowo ingin menyerap masukan dari berbagai kalangan. “Bisa jadi karena Prabowo ingin mendapatkan nasehat dan pertimbanganan dari beragam pendekatan dan multidisiplin,” kata Jamiluddin, Jumat (2/10). Menurutnya hal tersebut diperlukan agar Prabowo dampat mengambil kebijakan secara komprehensif dan tepat sasaran.
Menurut Jamiluddin, Prabowo menganut politik akomodatif. Prabowo berusaha merangkul semua elemen anak bangsa. Bisa jadi, Prabowo merasa masih banyak elemen anak bangsa yang belum diakomodir sehingga menampung mereka di Wantimpres. Namun, ia memandang pengangkatan Wantimpres sebanyak itu dikhawatirkan akan mubazir bila nasehat mereka diabaikan. Jika hal itu terjadi, maka nasib Wantimpres hanya akan jadi pajangan. “Celakanya kalau itu yang terjadi, 26 Wantimpres itu makan gaji buta. Hal ini tentu tak sejalan dengan kebijakan Prabowo yang menekankan efisiensi,” kata dia.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melantik 26 orang Wantimpres merupakan bagian dari cara Prabowo merangkul berbagai unsur bangsa. “Mazhab (politik) Prabowo itu Mazhab merangkul semua kalangan,” kata Adi, Jumat (2/10). Ia menilai, Prabowo cukup meyakini bahwa dalam membangun bangsa tak bisa sendirian.
Menurutnya masukan dari berbagai tokoh tersebut dibutuhkan. Apalagi tokoh-tokoh tersebut memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing. “Prabowo seringkali menegaskan hal ini di sejumlah pidato politiknya tentang pentingnya kerjasama dengan semua pihak,” ucapnya. Adi mengatakan, figure-figur yang dilantik jadi wantimpres mayoritas melampaui urusan kepentingan jabatan an rata-rata sudah sukses di bidangnya masing-masing.
3. Anggota Wantimpres RI, Rocky Gerung menegaskan sikapnya akan tetap kritis meski sudah masuk ke pemerintahan. “Ya kan cuma pindah, saya cuma pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break,” ujarnya usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10). Rocky mengaku tidak punya alasan untuk menolak tawaran Presiden Prabowo sehingga memutuskan bergabung Wantimpres.
Rocky menekankan, tugas Wantimpres bukan mengkritik kebijakan tetapi memiliki fungsi kritis. “Dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan,” ucapnya. Sebab, pasti akan ada persepsi negatif dan positif terkait kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, Wantimpres akan berperan untuk melihat detail persoalannya dan memberikan pertimbangan ke kepala negara.
“Tugas dewan adalah mengingat dan menimbang dan memutuskan. Penetapannya ada pada presiden. Jadi kita membuat pertimbangan, user-nya adalah Bapak Presiden. Itu cara kerja dari dewan penasihat ini,” tuturnya. Ia menjelaskan. Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis. Lewat kedudukan etis, Wantimpres punya kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan, serta memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan agar sesuai dengan visi presiden.
Anggota Wantimpres Rocky Gerung mengungkapkan, Wantimpres RI akan mengolah persepsi publik yang berbeda dengan pemerintah agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. “Bukan mengubah persepsi, mengolah persepsi itu supaya sama dengan persepsi presiden. Kan seringkali itu persepsi publik berbeda,” kata Rocky usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10).
Dia menjelaskan, Wantimpres RI bukan bertugas untuk melayani pertanyaan-pertanyaan konkret harian. Namun, akan melakukan kontemplasi terkait permasalahan yang ada dalam rangka kepentingan jangka panjang. Rocky mengibaratkan Wantimpres seperti oversight committee dalam suatu perusahaan. “Tapi karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri,” jelasnya.
Anggota Wantimpres Budi Gunawan mengungkap arahan dari Presiden Prabowo Subianto usai dirinya resmi dilantik. Kata dia, Wantimpres ditugaskan untuk mendalami sejumlah hal terkait program prioritas Presiden. “Ada beberapa penugasan yang tentu nanti harus kami dalami, petakan, dan terutama di program-program prioritas Bapak Presiden,” kata Budi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10).
Menurutnya, Wantimpres akan mengawal dan memperkuat agar program Presiden Prabowo sukses dan lebih dirasakan oleh masyarakat. “Kira-kira arahnya seperti itu. Sambil jalan nanti kita masih konsolidasi, untuk menata maupun menentukan langkah-langkah penugasan ke depan,” ucapnya. Mantan Menko Polkam ini mengaku bersyukur bisa dilantik sebagai anggota Wantimpres. “Mohon doanya, semoga lancar dan sukses, serta lebih baik untuk bangsa dan negara,” imbuhnya.
Anggota Wantimpres Said Aqil Siroj berjanji akan menyampaikan pertimbangan yang jujur kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia akan bersikap obyektif dalam menjalankan tugasnya. “Tentu akan saya sampaikan kepada Presiden dengan jujur, objektif, dan konstruktif,” katanya usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10).
Mantan Ketua Umum PBNU itu mengatakan terdapat berbagai persoalan strategis bangsa yang harus diatasi bersama. Mulai dari penguatan persatuan nasional, kehidupan keagamaan dan kebangsaan, pendidikan, hingga ekonomi. “Tetapi tentu saya akan melihat apa yang menjadi kebutuhan dan arahan Presiden,” ujarnya seraya menegaskan, tugas utama Wantimpres ini merupakan memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Ia menyebut Wantimpres bukan tempat untuk mencari popularitas.
4. Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan mengatakan, hal yang paling sulit ditangkap masyarakat dari Presiden Prabowo Subianto adalah pemikirannya. Menurut Syahganda, masyarakat lebih mudah melihat program pemerintah dibandingkan memahami pemikiran Presiden. “Ya, karena yang paling susah ditangkap oleh rakyat itu adalah pikiran Presiden. Program oke, kemudian orang melihatnya, tapi (sulit menangkap maksud) pikiran,” ujar Syahganda di Istana Kepresidenan, Jumat (2/10).
Menurut Syahganda, pemikiran Prabowo berlandaskan konstitusional sehingga penting untuk diketahui masyarakat. “Nah, pikiran-pikiran beliau itu adalah pikiran-pikiran konstitusional. Dan itu penting sampai rakyat tahu semua,” kata dia.
Syahganda Nainggolan mengatakan, akan mendalami perkembangan algoritma dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam komunikasi pemerintah. Langkah itu dilakukan karena perkembangan teknologi digital dan AI kerap mendistorsi pemikiran yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.
Bakom akan berupaya mengoptimalkan cara penyampaian pesan Presiden kepada masyarakat di tengah perkembangan teknologi. Menurut dia, tantangan komunikasi ke depan bukan hanya berasal dari manusia, tetapi juga dari teknologi AI yang semakin berkembang. “Ya, tentu kita akan berusaha mengoptimalkan,” ujar Syahganda seraya mengatakan, Bakom berencana membentuk tim khusus untuk mempelajari pengaruh algoritma terhadap komunikasi Presiden dengan masyarakat.
Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mendorong Bakom RI memperkuat strategi komunikasi Presiden pascapergantian keempat kalinya kepala Bakom dalam dua tahun pemerintahan Prabowo. “Jika Bakom benar-benar difungsikan sebagai perpanjangan lisan Presiden pada publik, maka Bakom harus sinergi dengan seluruh perangkat pemerintah, dan menghindari kepentingan politik Presiden,” kata Dedi, Jumat (2/10).
Dedi mengatakan langkah tersebut dinilai mendesak menyusul sorotan terhadap kinerja Bakom yang belum optimal mengawal komunikasi kepala negara. Ia menilai frekuensi pergantian pimpinan di tubuh Bakom menandai adanya persoalan mendasar pada stabilitas dan fungsi lembaga tersebut. Sejauh ini Bakom menjadi lembaga formal yang justru tidak efektif mengawal komunikasi Presiden.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago berharap Kepala Bakom yang baru mampu menjelaskan dengan baik berbagai isu terkait program Pemerintah. “Yang penting Kepala Bakom itu kan sebenarnya mampu menjernihkan, ya,” kata Pangi, Jumat (2/10). Pangi menekankan pentingnya sosok pimpinan yang memiliki kemampuan komunikasi publik yang diplomatis. Ia juga berharap Bakom jadi lembaga yang meneduhkan.
“Saya memang setuju Kepala Bakom itu nggak boleh ofensif, ya. Tapi diplomatis, mampu meneduhkan, ya. Riak-riak, menjernihkan,” ujarnya. Menurutnya Indonesia pernah memiliki sosok jubir yang dinilai mampu jalankan tugas dengan baik. Salah satunya Julian Aldrin Pasha dan Andi Mallarangeng. “Pernah kita punya pengalaman itu kan namanya, ya, Julian Aldrin Pasha, dulu ya. Ada Andi Mallarangeng, ada beberapa nama dulu. Itu keren gitu. Mereka tuh menjernihkan,” ungkapnya seraya menambahkan, posisi Kepala Bakom membutuhkan figur yang fokus pada penyelesaian masalah ketimbang memicu kontroversi baru.
5. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mulai move on, ia membenahi jajarannya supaya kinerjanya makin baik. Ia memutasi 19 Kapolda di sejumlah wilayah Indonesia. Mutasi tersebut menjadi bagian dari perombakan 88 Pati dan Pamen yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tanggal 2 Oktober 2026. Salah satu pergantian yang menjadi sorotan adalah keputusannya menggeser posisi Kapolda Metro Jaya. Jabatan tersebut kini diisi Irjen Pol Dadang Hartanto menggantikan Komjen Pol Asep Edi Suheri yang dimutasi jadi Irwasum Polri.
“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Sabtu (3/10). Selain Kapolda Metro Jaya, sejumlah Kapolda lain juga bergeser dalam mutasi yang dilakukan Suyudi.
Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Ia memutasi Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri sebagai Irwasum Polri. Irjen Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam Polri. Irjen Asep Safrudin sebagai Kabareskrim Polri. Irjen Hery Herjawan sebagai Kabaharkam Polri dan Irjen Rudi Darmoko sebagai Kalemdiklat Polri. Mutasi tersebut tertuang dalam Sutel Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tanggal 2 Oktober 2026.
“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Sabtu (3/10). Selain Kapolda Metro Jaya, sejumlah jabatan Kapolda lainnya juga mengalami pergantian. Isir mengatakan, dari 88 personel yang dimutasi, sebanyak 70 personel mendapatkan promosi atau menduduki jabatan baru. Selain itu, terdapat 21 personel yang mendapatkan kenaikan tingkat kepangkatan serta penyesuaian jenjang jabatan bagi sejumlah Pati dan Pamen.
Ketua Umum YLBHI, Isnur menyoroti tantangan yang harus dihadapi Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto. Isnur mendorong Polri benar-benar menjalankan fungsi sebagai alat negara yang melindungi rakyat, bukan jadi alat pemerintah. “Harapannya, keharusannya adalah tantangannya menggeser Polri yang selama ini jadi alat pemerintah, alat kekuasaan, alat kepentingan para pemodal, menjadi alat negara,” kata Isnur, Jumat (2/10). “Alat yang memang berfungsi buat melindungi rakyat. Nah, apakah Kapolri yang baru memang fokus di sini,” ujarnya.
Isnur juga menyoroti cepatnya pergantian Kapolri dan minim pelibatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan publik. ”Sisi Gelap” Singapura, Hiii… Seram! Artikel Kompas.id “Pertanyaannya kenapa ada hal-hal yang dilewatkan. Seperti misalnya mandat Kompolnas yang penting didengar ya pendapatnya, track recordnya, gitu,” kata Isnur. “Buat publik memberi masukan. Kenapa DPR penting didengarkan, bukan karena DPR-nya, DPR wakil rakyat. Dan oleh karena itu penting mendengarkan rakyat. Melaporkan hal-hal yang menjadi misalnya catatan terhadap calon Kapolri,” jelasnya.
6. Anggota Komisi III DPR Benny K Harman meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menghapus budaya represif dan kebiasaan penanganan perkara setelah kasusnya viral. Benny menilai, Suyudi perlu mereformasi kultural di tubuh Polri agar institusi tersebut kembali berorientasi pada pelayanan masyarakat. Benny juga meminta Suyudi menghentikan kebiasaan pendekatan represif terhadap masyarakat kecil, misalnya petani, pengemudi ojek online (ojol), dan aktivis. Menurut dia, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi tetap humanis terhadap masyarakat.
“Harus ada reformasi kultural Polri, dari arogansi ke pelayanan. Kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, kasus penganiayaan warga masih membekas. Harapan kami, Kapolri baru harus berani menghapus kultur ‘no viral no justice’, serta tegakkan zero tolerance untuk pungli, pemerasan, dan backing,” ujar Benny kepada wartawan, Jumat (2/10).
Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan Kapolri Suyudi Ario Seto dalam memperkuat pemberantasan korupsi. “Semoga bisa sinergi dan kolaborasi untuk pemberantasan korupsi yang lebih baik,” kata Setyo melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (2/10). Setyo menyampaikan selamat kepada Suyudi yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri di Istana Negara. “Saya mengucapkan selamat,” ujarnya.
7. Ahli hukum tata negara Universitas Jayabaya Muhammad Rullyandi mengadukan Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim MK Arsul Sani ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Jumat (2/10). Laporan tersebut dilayangkan karena Rullyandi meyakini adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan Saldi Isra dalam persidangan yang digelar, kemarin malam.
“Saya melaporkan terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Wakil Ketua MK Profesor Saldi Isra ya, dalam rangka adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, yaitu semua pihak didengar di persidangan,” kata Rullyandi. Sebagai relawan Gibran, Rullyandi mengaku sudah resmi diajukan dalam persidangan, tetapi tidak diizinkan memberikan keterangan lisan.
Atase Pendidikan KBRI Canberra Yuli Rahmawati menuturkan, Pemerintah Australia tidak pernah menyatakan program pathway setara dengan Senior Secondary School atau SMA. “Secara khusus pemerintah Australia tidak pernah menyampaikan bahwa pathway, baik professional education maupun pathway yang ada di Australia merupakan setara dengan Senior Secondary School,” kata Yuli dalam sidang lanjutan gugatan terhadap ijazah Gibran Rakabuming Raka, di MK, Jakarta Pusat, Jumat (2/10). Yuli menyampaikan, Pemerintah Australia hanya menyampaikan, pathway merupakan program yang diikuti bagi calon mahasiswa.
“Mereka menyampaikan itu adalah pathway yang dilakukan bagi calon mahasiswa-mahasiswa dengan berbagai karakteristik untuk menuju jenjang sarjana,” tuturnya. Lebih lanjut, Yuli menuturkan, pelaporan hasil pendidikan WNI di Australia bukan melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan. “Data wajib melapor biasanya ada di Protokol dan Konsuler, tapi memang kami secara Atdikbud sering memberikan informasi khususnya mendekati masa mahasiswa datang ke Australia,” ucap Yuli.
Atase Pendidikan KBRI Singapura, Nur Aini Ariyanti mengaku tidak menemukan dokumen apa pun terkait pendidikan Gibran Rakabuming Raka di KBRI Singapura. Hal itu diungkapkannya ketika menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang lanjutan gugatan terhadap ijazah Gibran yang digelar di Gedung MK, Jumat (2/10). Nur Aini mengaku telah menelusuri jejak dokumen pendidikan Gibran, tetapi tidak menemukan dokumen yang tersimpan di KBRI Singapura. “Mohon izin, Yang Mulia, setelah kami menelusuri dokumen yang ada, kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan di KBRI, Yang Mulia,” jawab Aini.
8. Majelis Hakim MA kabulkan permohonan anggota DPRD Kabupaten Gowa yang mengusulkan pemberhentian Sitti Husniah Talenrang dari jabatannya sebagai Bupati Gowa, Sulawesi Selatan. Putusan majelis hakim MA menyatakan, mengabulkan permohonan berdasarkan informasi perkara MA Nomor 1P/UP/2026. Perkara ini diregistrasi pada 21 Agustus 2026 lalu dan diputuskan pada 1 Oktober 2026. “Amar Putusan: Kabul permohonan, menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum,” demikian amar putusan yang tertuang di laman resmi Info Perkara MA RI.
Kuasa hukum DPRD Gowa Khairil Jalil mengatakan, setelah putusan tersebut, dirinya akan menindaklanjuti sesuai UU Nomor 23 tahun 2024. “Putusan ini bersifat final, sehingga DPRD akan menjalankan tahapan hukum berikutnya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” ungkap dia. Terpisah, kuasa hukum Bupati Gowa Adhi Bintang mengatakan, pihak Sitti menerima salinan putusan tersebut. “Iya, tapi ada yang akan kami bongkar dalam proses kabulnya putusan itu,” kata Adhi.
9. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku sudah belajar soal pengelolaan hunian layak dari Wali Kota New York Zohran Mamdani. “Soal hunian layak terus terang saya belajar ke dia tentang bagaimana mengatur hunian layak,” ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (2/10). Pramono secara spesifik menyinggung program hunian milik Mamdani yang menargetkan warga tidak mampu. “Mayor Mamdani itu punya program tentang mixed-use, yaitu membangun gedung-gedung atau building-building secara bertingkat naik ke atas, kemudian itu yang disediakan bagi warga yang tidak mampu,” katanya.
Pramono menyebutkan ketersediaan hunian layak di Jakarta sebenarnya tidak kalah dari New York. Namun, masih ada masalah dalam pelaksanaannya, yakni terkait ketertiban. “Masyarakat yang sudah mendapatkan rumah yang layak kemudian disewakan atau diperjualbelikan kepada yang lain, kalau di Jakarta itu luar biasa. Sehingga orang yang berhak untuk mendapatkan hunian banyak tidak ditempati,” jelasnya.
Ia kemudian menyatakan permasalahan ini terjadi di Rumah Susun Jagakarsa. Sejumlah masyarakat yang sebelumnya tinggal di area tempat pemakaman umum dipindahkan ke lokasi rusun yang disebutnya cukup strategis. “Ketika kita pindahkan, kemudian kita berikan gratis ada yang enam bulan, ada yang satu tahun, ternyata yang tinggal adalah bukan warga yang kita berikan kesempatan untuk meninggali itu,” keluh Pramono.
Wali Kota New York Zohran Mamdani menyatakan siap mengirimkan tim keuangannya untuk membantu Pemprov DKI Jakarta terbitkan obligasi daerah atau Jakarta Municipal Bond. Kesiapan itu disampaikannya dalam pertemuan bilateral dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Civic Hall, New York, Minggu (20/9) lalu. Mamdani amat antusias dan mendukung rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah. “New York juga menggunakan obligasi untuk biayai pembangunan infrastruktur, termasuk pengolahan limbah dan berbagai fasilitas publik,” ujarnya.
Berpengalaman menerbitkan obligasi daerah, Mamdani yang berpengalaman menerbitkan obligasi daerah itu lantas menawarkan kesempatan bagi pemerintah DKI Jakarta belajar dari tim keuangan New York. “Kami siap mengirimkan tim keuangan untuk berbagi pengalaman dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai persiapan dan proses penerbitan obligasi daerah,” ungkapnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), hingga Paspor bisa langsung dicetak di Mal Pelayanan Publik (MPP). “Termasuk untuk pengurusan STNK, kemudian SIM, dan sebagainya. Saya berharap untuk paspor, mudah-mudahan juga bisa dicetak di tempat ini,” ujar Pramono ketika tinjau Mal Pelayanan Publik di Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (2/10).
Pramono menyebut pembuatan SIM kini masih ditangani di luar MPP sehingga prosesnya menunggu 3 hingga 4 hari. Padahal, proses mengurusnya hanya memakan waktu beberapa menit. “Kalau sekarang ini berkaitan dengan SIM adalah percetakannya di luar sehingga menunggu 3-4 hari. Tetapi izinnya sendiri, pengurusannya sendiri, di sini rata-rata saya tanya tadi hanya 5 sampai dengan 10 menit sebenarnya selesai,” ujarnya. Ia meminta adanya penyediaan fasilitas cetak langsung untuk mewujudkan integrasi satu pintu yang sesungguhnya di MPP.
10. Kejagung tetapkan tiga tersangka baru dalam klaster pengadaan motor Listrik dalam korupsi tata kelola program MBG. Tiga tersangka baru itu adalah YY selaku Direktur PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), serta AA dan GB yang sama-sama menjabat sebagai Direktur PT ASE. Mereka diduga terlibat dalam pengondisian pengadaan motor listrik yang nilai anggarannya mencapai sekitar Rp 1,2 triliun.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, dugaan pengondisian terjadi sejak tahapan penentuan pemenang, spesifikasi barang, hingga harga perkiraan sendiri (HPS). “Mulai dari pemenangan, spesifikasi, dan HPS juga, yang akhirnya didorong untuk memenangkan PT YAT dalam pelaksanaan. Nilai anggarannya kurang lebih Rp 1,2 triliun,” ungkap Anang di Kejagung, Jakarta, Jumat (2/10).
Kejagung ungkap dugaan rekayasa dalam pengadaan motor listrik dalam korupsi tata kelola program MBG. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, jumlah motor listrik yang semula — dalam pengadaan – sebanyak 25.644 unit, setelah direvisi jadi 21.000 unit. ‘’Namun sampai akhir Maret 2026 realisasinya cuma 2.117 unit, tetapi jumlahnya dibuat seolah-olah 21.800 unit,” jelas Anang di Kejagung, Jumat (2/10).
Dalam klaster pengadaan motor listrik ini, Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah Kolonel Cpl Budi Utomo selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Yenna Yuniana selaku Direktur PT Yasa Artha Trimanunggal, serta AA dan GB yang sama-sama menjabat sebagai Direktur PT ASE.
Kolonel Budi diduga berkongkalikong dengan pihak lain untuk meloloskan PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) sebagai pemenang tender pengadaan motor listrik. “Ya itu, perannya kan kebetulan BU ini selaku PPK-nya (Pejabat Pembuat Komitemn), bekerja sama, berkongkalikong dengan pihak swasta, yaitu beberapa dari PT YAT dan PT ASE dikondisikan untuk memenangkan itu,” jelas Anang. (Harjono PS)
