Mas Pram dan Rano Karno (net)
Isu menarik pagi ini, mantan Sekjen PDIP Pramono Anung mengaku sudah berkomunikasi dengan Anies Baswedan sebelum dirinya diminta Megawati Soekarnoputri maju Pilgub Jakarta 2024. Pramono bercerita, dua kali meminta izin kepada Presiden Jokowi terkait penunjukan dirinya sebagai Cagub Jakarta oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Seskabnya Jokowi ini mengaku tidak pernah berfikir dan meminta-minta jabatan kepada siapapun, termasuk kepada Megawati Soekarnoputri.
Isu menarik lainnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun membuat aduan ke KPK soal dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Sekjen PDIP Pramono Anung mengaku sudah berkomunikasi dengan Anies Baswedan sebelum dirinya diminta Megawati Soekarnoputri maju Pilgub Jakarta 2024. Lewat sambungan telepon, Pramono Anung berharap eks Gubernur DKI Jakarta itu bisa cocok dengan PDIP. “Secara jujur saya hari Minggu atau Sabtu saya telepon Mas Anies. Yang nyambungin Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Saya bilang ke Mas Anies ‘Mas Bismillah mudah mudahan kita cocok’. Saya sampaikan itu ke beliau,” kata Pram di kediamannya sebelum mendaftar ke KPUD DKI, Rabu (28/8).
Pria yang akrab disapa Mas Pram itu mengaku tidak pernah terpikirkan akan maju Pilgub Jakarta 2024 sebagai cagub. Dia mengatakan selama ini sudah kenyang dengan jabatan. Ia juga mengaku tidak pernah meminta jabatan kepada siapapun, termasuk kepada Megawati Soekarnoputri untuk maju Pilgub Jakarta 2024.
“Saya ini sudah kenyang, menjadi anggota DPR empat kali, pernah menjadi pimpinan DPR, di kabinet dua kali zaman Ibu (Megawati) menjadi Sekretaris Presiden dan Sekretaris Wakil Presiden, Wakil Sekjen, Sekjen Partai, sudah kenyang banget. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, enggak pernah,” lanjut dia.
Pramono Anung menuturkan selama ini dirinya hanya fokus bekerja keras sesuai tugas yang diberikan. Menurutnya, kerja keras yang dia lakukan itu lalu menjadi jalan baginya diberi tiket maju Pilgub Jakarta.
2. Seskab Pramono Anung mengaku dua kali meminta izin kepada Presiden Jokowi selaku atasannya, baik melalui telepon maupun bertemu langsung. Pramono mengungkapkan respons Jokowi yang tertawa terbahak-bahak sekaligus memberikan dorongan.
“Saya berkonsultasi kepada Bapak Presiden, saya datang langsung, dan saya juga bertelepon langsung. Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak, beliau bilang begini ‘Mas maju’, ‘Mas Maju’, karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil mas,” kata Pramono, di rumahnya, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (28/8).
Pramono bercerita, Jokowi memintanya maju karena tidak semua orang diberikan amanah. Ia lalu mendapat izin Jokowi untuk maju di Pilgub. “‘Pak saya minta izin, bapak izinkan?’ ‘Saya izinkan, Mas harus maju’. Jadi ini lah yang saya komunikasikan,” ujarnya.
Mas Pram berkomitmen, dirinya akan berjuang dalam Pilgub Jakarta. Pramono lantas bercerita dirinya mendapat tantangan dari Jokowi untuk turun ke 12 titik selama sehari. Ia optimis akan menjalankan tantangan tersebut. “Tetapi sekali lagi, saya kalau ditugaskan saya akan fight, dan saya berjanji apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi ke saya untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, ‘baik Pak saya akan fight untuk titik 12, dan mungkin lebih dari itu’,” ujar Pramono Anung ketika memberi sambutan di kantor KPU DKI Jakarta, kemarin.
Orang dekat Megawati ini bertekad akan berjuang sekuat tenaga agar masyarakat Jakarta mengenalnya. Dia meyakini warga Jakarta akan mengenalnya sebagai Cagub di Pilkada Serentak Jakarta. “Karena waktu tidak terlalu lama, dan banyak yang menanyakan kepada saya pribadi apakah mas kan nggak pernah tampil di TV, orang kan nggak kenal, memang nggak kenal. Saya memang nggak mempersiapkan diri ddan nggak perlu dikenal, tapi kesempatan ini dalam waktu singkat, saya meyakini pasti orang akan kenal saya, minimal Pramono Anung dan Rano ‘Doel’ Karno akan dikenal kembali. Terima kasih, mohon doanya,” ucapnya.
3. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus menyebut nama Sekretaris Kabinet Pramono Anung merupakan jalan tengah bagi partainya dari residu politik Pilgub DKI 2017 antara kubu Ahok dan Anies Baswedan. “Bisa disebut beliau menjadi jalan tengah yang kemudian nanti bisa diharapkan mem-bridging antara dua kelompok ini,” kata Deddy di kantor DPP PDIP, Rabu (28/8). Deddy menilai residu politik sejak Pilgub DKI 2017 belum sepenuhnya selesai. Keduanya memiliki basis pemilih masing-masing yang saling berseberangan.
Ahok, kata dia, mewakili kelompok masyarakat yang ingin perbaikan dalam sistem birokrasi. Sedangkan Anies mewakili basis masyarakat Islamis-religius. “Oleh karena itu kita mencoba melakukan pendalaman dengan Pak Ahok sampai hari Senin kemarin. Pendalaman untuk melihat bagaimana Pak Anies itu bisa bridging antara kelompok, katakanlah kelompok tanda kutip Islam, dengan kelompok-kelompok lain, komunasionalis, dan seterusnya,” kata Deddy.
Disebutkan, Pramono bukan mendadak diputuskan maju Pilgub Jakarta. Nama eks Sekjen PDIP itu sudah muncul sejak dua bulan terakhir. Pram menjadi opsi di antara Ahok maupun Anies. Di sisi lain, Deddy mengaku juga tak menutup mata soal elektabilitas Pramono yang belum terlihat. Menurut dia, elektabilitas dalam hasil survei akan selalu bergerak dinamis. Dia meyakini beberapa poros pada Pilkada akan mengubah konfigurasi politik. Lagi pula, Deddy meyakini masih ada waktu hingga Pramono-Rano resmi ditetapkan sebagai Paslon.
Deddy Sitorus berharap Anies Baswedan mau terlibat dalam tim pemenangan Pramono Anung – Rano Karno pada Pilgub DKI Jakarta 2024. Pasangan Pramono-Rano telah resmi didaftaran ke KPUD DKI pada hari ini. “Kita berharap seperti itu, kita berharap Pak Anies mau menjadi bagian dari tim ini,” kata dia.
Deddy ingin Anies ikut menyelesaikan residu Pilgub DKI Jakarta 2017. Ia tegaskan, keterlibatan Anies dalam tim pemenangan Pram-Rano Karno bukan berarti Anies harus jadi kader PDIP. Ia berharap Anies bisa membantu menyelesaikan masalah kebangsaan. Menurut Deddy, Anies punya modal untuk melakukan hal itu karena didengar masyarakat. “Kita kan membutuhkan semua orang, siapapun yang punya kemampuan artikulatif, punya modal politik, modal sosial, untuk bisa menyampaikan hal-hal penting kepada masyarakat,” katanya.
4. Bakal Cawagub Jakarta Rano Karno menjelaskan isi pertemuannya dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di Kantor DPP PDI-P, Senin (26/8). Rano menekankan, pertemuan tersebut hanya ngobrol santai sebagai seorang teman yang sudah lama tidak berjumpa. “Waktu itu beliau bertanya bang ada di mana? Saya ada di BKN, jadi teman-teman bisa tahu beliau itu berkunjung bukan ke DPP PDI-P, tapi ke BKN, Badan Kebudayaan PDI-P kebetulan gedungnya ada di belakang,” kata Rano kepada wartawan usai mendaftar di KPU Provinsi Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (28/8).
Rano Karno mengaku, dirinya dan Pramono Anung mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri untuk membenahi Jakarta. “Apa yang disampaikan Pram benar, tadi malam saya diperintahkan Ibu Ketum untuk membantu membenahi Jakarta,” kata Rano. Ia mengatakan, dalam percakapan tersebut, Megawati menjelaskan perubahan besar yang akan dialami Jakarta. “Ada percakapan yang ibu sampaikan, beliau katakan sebentar lagi DKI Jakarta ditinggalkan. Apa maksudnya? Tidak lagi jadi Ibu Kota, jadi Daerah Khusus Jakarta. (Lantas) setelah itu apa?” ujar Rano.
5. Mantan Capres Anies Baswedan mengaku belum mengetahui apa pun perihal keputusan PDI-P tidak jadi mengusungnya sebagai Cagub Jakarta dalam Pilkada 2024. “Belum tahu kita,” ujar Anies di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (28/8). Ketika ditanya lebih lanjut, Anies memilih untuk tidak berkomentar banyak terkait isu tersebut. Ia hanya mengungkapkan rencananya bertemu beberapa rekannya hari ini. Ia juga meminta doa agar pertemuan itu berjalan lancar. “Mau ada pertemuan dengan beberapa orang,” ujarnya. Anies menyampaikan harapannya untuk Jakarta. “Semoga Jakartanya maju, tenang, teduh, dan makin sejahtera,” katanya sebelum meninggalkan rumahnya.
Nasib Anies Baswedan sepertinya tidak mujur dalam Pilkada Jakarta ini, kesannya sengaja dipinggirkan agar tidak Nyagub Jakarta. Anies yang mulanya digadhang-gadhang jadi Cagub PDIP akhirnya terdepak juga. Padahal, ia sempat hadir di kantor DPP PDIP sebelum Megawati mengumumkan Andhika Perkasa Cs menjadi calon kepala daerah.
Anies sempat kongkow-kongkow dengan Rano Karno, bahkan mengenakan baju batik warna merah saat bertemu Rano Karno. Yang mentrenyuhkan, kabarnya Anies sempat meminta doa restu kepada ibunya untuk maju Pilgub Jakarta. Anies juga bertandang ke kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (24/8).
Jubir Anies Baswedan, Usamah Abdul Aziz mengaku masih menunggu kejutan di hari terakhir pendaftaran Pilkada DKI Jakarta, Kamis (29/8). Dia bilang, Anies akan memutuskan hal lain setelah tanggal 29 Agustus. Namun, ia tak menjelaskan hal lain apa yang akan diambil oleh Anies tersebut. “Sama halnya dengan minggu lalu, kita enggak tahu ada kejutan apa. Kita masih tunggu sampai tanggal 29 [Agustus]. Selanjutnya akan diputuskan hal lain,” kata Usamah.
6. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat buka suara soal keputusan partainya yang lebih memilih mengusung Pramono Anung ketimbang Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024. Djarot menuturkan, PDIP memiliki sederet pertimbangan memilih Pramono Anung dan Rano Karno, yakni partainya memprioritaskan untuk mengusung kader sendiri. “Pak Anies itu, beliau kan bukan dari internal partai. PDI-P punya kader sendiri yang diajukan, mengapa ambil yang dari luar, dan kita dari Jakarta banyak yang potensial kok,” kata Djarot di Timoho, Kota Yogyakarta, DIY, Rabu (28/8).
PDIP, kata Djarot, memiliki perspektif bahwa seorang pemimpin dalam sistem demokrasi seyogianya bergabung ke parpol sehingga memahami betul bagaimana mengorganisir. Selain itu memaknai loyalitas, setia pada konstitusi, dan memiliki ikatan dengan rakyat.
Djarot menekankan, PDIP setia di jalurnya sebagai partai ideologis dan partai kader yang menjalankan fungsi rekrutmen, memberikan pendidikan politik serta mempersiapkan calon-calon pemimpin.
Pengamat politik dari lembaga Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai langkah Anies Baswedan gagal diusung PDIP di Pilgub DKI Jakarta lantaran ada kekhawatiran akan maju lagi di Pilpres 2029. Menurutnya, Anies akan mendapatkan panggung jika terpilih sebagai gubernur Jakarta sebagai modal Pilpres 2029. Sehingga, ia menilai kondisi demikian bisa terjadi relasi yang negatif antara Istana yakni Prabowo Subianto dengan PDIP nantinya.
“Faktor eksternal karena ada kekhawatiran kalau Anies ini dimajukan juga akan ada relasi yang negatif dengan Istana, dalam konteks ini bukan saja Istana Merdeka tapi juga Istana Hambalang ya. Karena Anies berisiko ya menjadi lawan Prabowo di 2029 kalau tetap mendapat panggung di Jakarta,” kata Agung, Rabu (28/8). Tak hanya itu, menurut Agung Anies masih menjadi sosok kontroversial di internal PDIP sehingga tak kunjung mendukungnya. Ia mengatakan PDIP kemungkinan masih mengenang betul peristiwa Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu yang penuh dengan pertarungan politik identitas kala itu.
7. Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiallah Ilyas menutup peluang partainya mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Sebab, PKB sudah ikut menemani pasangan Cagub dan Cawagub Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono mendaftar ke KPU Jakarta. “Lihat faktanya saja hari ini. Faktanya hari ini PKB sudah mendaftarkan Pak Ridwan Kamil-Suswono (ke KPU),” ujar Hasbiallah di KPU Jakarta, Rabu (28/8).
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, ada pihak yang ingin Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maju sebagai Cagub dan Cawagub Jakarta pada Pilkada Serentak 2024. Sebab, beredar di kalangan awak media poster Amin (Anies-Muhaimin) untuk Jakarta. “Ada yang ngarep begitu sih, tetapi enggak ditanggapi, enggak membahas itu,” ujar Jazilul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).
8. Koordinator MAKI Boyamin Saiman membuat aduan secara elektronik ke KPK mengenai dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep terkait dugaan penggunaan jet pribadi yang viral akhir-akhir ini.
Dalam aduan tersebut, Koordinator MAKI Boyamin Saiman melampirkan dokumen nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee International yang ditandatangani Gibran Rakabuming Raka saat menjabat Wali Kota Surakarta.
“Isinya adalah perjanjian kerja sama pengembangan UKM di Solo. Salah satu bentuk yang terlihat sekarang itu Shopee itu punya kantor dan tempat untuk gaming di atas lahan milik Pemkot Solo di Solo Teknopark,” ujar Boyamin melalui pesan suara, Rabu (28/8). Boyamin memperlihatkan laporan yang telah dikirim ke KPK via surat elektronik atau e-mail. Menurut dia, dokumen MoU tersebut bisa membantu KPK mengusut dugaan gratifikasi Kaesang.
Boyamin menyebut, dalam petunjuk teknis Kementerian Agama disebutkan, anak, istri, termasuk adik (saudara) penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Karena itu, kata Boyamin, pengiriman dokumen MoU tersebut ke KPK melalui email merupakan bentuk dukungannya terhadap perintah pimpinan KPK agar bawahannya meminta klarifikasi kepada Kaesang. “Karena bagaimanapun Kaesang adik Gibran Rakabuming Raka dan diduga pesawat itu kan juga terkait dengan PT Shopee,” ujar Boyamin.
“Kenapa Kaesang kok dikaitkan dengan Gibran? Ya, karena irisannya di situ. Kaesang adiknya Gibran dan diduga pesawat itu kan juga terkait dengan PT Shopee. Semangat saya hanya membantu KPK untuk memperjelas perkara ini, apakah ada gratifikasi atau tidak. Kalau tidak ya sudah klir,” ujar Boyamin.
9. Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun juga melaporkan dugaan gratifikasi pesawat jet oleh Kaesang Pangarep ke KPK. Ubed mengatakan laporan mengenai gaya hidup mewah Kaesang menguatkan dugaan korupsi yang telah disampaikannya kepada KPK 2,5 tahun lalu. KPK telah mengarsipkan laporan dimaksud karena dinilai belum cukup bukti.
“Kami datang ke sini [Gedung Merah Putih KPK] karena melihat informasi secara valid bahwa putra presiden namanya Kaesang Pangarep itu menunjukkan gaya hidup mewah dengan menaiki private jet,” kata Ubed didampingi kuasa hukumnya, kemarin.
“Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden itu sampai sedemikian mewah hidupnya. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan [Kaesang] dipanggil,” sambungnya.
Ubed meminta KPK menindaklanjuti keresahan masyarakat mengenai gaya hidup mewah tokoh publik di tengah situasi yang tidak pasti. Ubed menyinggung kasus gaya hidup mewah keluarga dari mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono di mana KPK bertindak cepat memproses informasi yang berkembang di masyarakat. “KPK itu kan adalah lembaga yang bekerja berdasarkan Undang-undang. Maka, seharusnya KPK menjalankan Undang-undang itu. Jadi, tidak tebang pilih ya,” kata Ubed.
Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan pihaknya diberi wewenang untuk menangani kasus dugaan korupsi termasuk gratifikasi yang melibatkan penyelenggara negara ataupun pegawai negeri. Ia mengatakan tim Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan Ditektorat Gratifikasi akan lakukan penelaahan lantaran Kaesang berada dalam keluarga penyelenggara negara. Menurutnya, ada batas waktu 30 hari bagi pihak yang diduga menerika gratifikasi untuk menjelaskan.
Tessa memastikan pihaknya bekerja dengan hati-hati sesuai kerangka hukum sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Penerimaan gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Terdapat ancaman pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan gratifikasi yakni pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Namun, penerimaan gratifikasi dapat tidak dianggap sebagai perbuatan pidana apabila dilaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. “Siapa tahu dalam waktu 30 hari ini yang bersangkutan dengan sukarela memberikan laporan kepada KPK bahwa ‘ini loh saya menggunakan fasilitas ini sah dan segala macam’. Ini kan masih memungkinkan. Jadi, kita tunggu saja sama-sama,” kata Tessa di kantornya.
10. PresidenJokowi lakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di wilayah DIY, Rabu (28/8). Selama kegiatannya itu, Jokowi terlihat satu mobil dengan Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X keliling Yogyakarta. Jokowi memulai titik kunjungan pertamanya dengan meninjau dan meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di RSUP dr. Sardjito, Mlati, Sleman, Rabu pagi.
Jokowi tiba di RSUP dr. Sardjito sekitar pukul 09.22 WIB. Ia turun dari mobilnya dan langsung melakukan peninjauan di fasilitas anyar rumah sakit tersebut. Dalam mobil yang ditumpangi Jokowi, terlihat pula Sultan. Jokowi turun dari sisi kiri kendaraan, sementara Sultan dari sebelah kanan. Sultan terlihat juga ikut meninjau gedung baru milik RSUP Dr. Sardjito. Terlihat pula Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin yang hadir sebelum Jokowi dan Sultan tiba di rumah sakit.
Setelah peresmian, Jokowi dan Sultan kembali satu mobil meninggalkan rumah sakit menuju lokasi peresmian Pasar Godean di Sleman, Rabu siang. Setelah peresmian Pasar Godean, Jokowi lantas melanjutkan perjalanan ke titik kunjungan selanjutnya ke Kantor Kelurahan Condongcatur, Depok, Sleman. Keduanya di sana mengikuti agenda pembagian bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada masyarakat. Bertolak dari Kantor Kelurahan Condongcatur sekitar pukul 11.26 WIB, keduanya kembali terlihat satu mobil.
Presiden Jokowi menyerahkan bantuan cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat dalam acara yang digelar di Kantor Lurah Condongcatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Rabu (28/8). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengajak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, serta Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Yogyakarta, Ninik Setyowati.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa bantuan beras yang disalurkan adalah beras premium dengan kualitas terbaik. “Beras ini adalah beras premium, beras yang terbaik, yang mestinya kalau Bapak/Ibu masak, nasinya akan sangat baik, pulen,” ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden. Jokowi juga mengingatkan penyaluran berikutnya akan dilakukan pemerintah pada awal Oktober dan awal Desember 2024. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan warga terus terpenuhi sepanjang tahun.
Di tengah kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Yogyakarta, aliansi Jogja Memanggil berdemonstrasi di Titik Nol Kilometer atau sebelah sudut timur Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung, Rabu (28/8) sore. Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis, hingga emak-emak. Mereka mulai berkumpul di lokasi mulai pukul 16.55 WIB. Dalam aksinya, salah satu orator mengatakan kegiatan itu sebagai sebuah panggung demokrasi, di mana masyarakat bisa sebebas-bebasnya menyuarakan aspirasi mereka tanpa batasan.
Orator menambahkan, aksi ini sebagai bentuk keprihatinan atas situasi demokrasi di RI belakangan, juga perlawanan terhadap rezim Jokowi yang ia sebut dengan nama ‘Mulyono’.
Mulyono merupakan nama Jokowi yang kemudian diganti kedua orang tuanya buntut dirinya yang sakit-sakitan. “Tidak ada space untuk ‘Mulyono’ di sini,” kata orator perempuan. Orator lainnya mengingatkan rezim agar tak terus-terusan menindas masyarakat, mengangkangi konstitusi, dan mengkhianati demokrasi.
11. Kompolnas akan menyurati Mabes Polri agar mengevaluasi penggunaan gas air mata dalam rangka pengamanan aksi demonstrasi. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menilai evaluasi diperlukan lantaran penggunaan gas air mata untuk pengamanan demo penolakan RUU Pilkada, terutama di DKI Jakarta dan Semarang, mendapat kecaman keras dari masyarakat. “Pelaksanaan pengamanan di beberapa daerah, termasuk di Jakarta dan Semarang, harus diakui mendapat reaksi masyarakat. Terutama penggunaan gas air mata dan kekerasan berlebihan yang diduga dilakukan aparat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/8).
Poengky meminta Korps Bhayangkara membuka diri terhadap pelbagai kritikan yang disampaikan masyarakat terkait pengamanan unjuk rasa. Menurut Poengky, evaluasi perlu dipimpin langsung Kapolri untuk melihat kembali apakah pelaksanaan pengamanan oleh anggota di lapangan sudah profesional atau tidak. Termasuk soal penggunaan gas air mata apakah benar-benar dibutuhkan untuk membubarkan massa aksi atau tidak. “Apakah tidak berlebihan dalam menembakkan gas air mata, sehingga masyarakat yang tidak ikut demonstrasi turut terkena dampaknya,” jelasnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didesak bertanggung jawab atas tindakan represif polisi terhadap aksi demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Hal ini disampaikan perwakilan masyarakat sipil, Usman Hamid, saat menyambangi Mabes Polri untuk beraudiensi dengan Kapolri. “Kami ingin meminta pertanggungjawaban Kapolri atas keseluruhan tindakan kekerasan polisi di dalam menangani unjuk rasa damai di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan di berbagai wilayah lainnya,” kata Usman Hamid di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (28/8).
Usman Hamid datang bersama Forum Guru Besar, akademisi, tokoh masyarakat sipil, pegiat HAM, dan aktivis ’98. Mereka datang ke Mabes Polri untuk mempertanyakan kebijakan Korps Bhayangkara menangani aksi demonstrasi. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia ini menyoroti berbagai tindakan polisi terhadap para pengunjuk rasa yang dianggap melampaui batas.
Polda Jateng menyebut penembakan gas air mata pada aksi demo “Jateng Bergerak” di Balai Kota Semarang telah sesuai prosedur teknis yang semestinya. Kendati demikian tak bisa dipungkiri banyak warga sipil yang terkena dampak gas air mata tersebut. Dalam video yang tersebar di media sosial, sejumlah warga sipil termasuk anak-anak yang hendak mengaji terkena gas air mata. Mereka terlihat menepi di sudut mushola dengan wajah yang diolesi pasta gigi. Salah seorang anak juga terlihat memeluk temannya. Lalu temannya menutupi wajah anak itu dengan kain.
“Kita kemarin sudah menjalankan sesuai SOP, dalam menembakan gas air mata ada tekniknya,” kata Kabidhumas Kombes Pol Artanto saat ditanya terkait dampak gas air mata terhadap warga sipil, Selasa (27/8) kemarin. Menurutnya, efek gas air mata hanya sementara saja. Sehingga dalam waktu 1-2 menit efek gas air mata itu sudah hilang.
12. Waketum PKB Jazilul Fawaid yakin Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim mampu kalahkan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak pada Pilgub Jatim 2024. Menurut Jazilul, Khofifah tidak punya prestasi yang signifikan selama memimpin Jawa Timur. “Enggak ada masalah, karena memang Bu Khofifah tidak jelas prestasinya di Jawa Timur,” kata Jazilul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).
Jazilul mengklaim Luluk memiliki rekam jejak yang lebih baik dengan mendengarkan aspirasi masyarakat di parlemen. Ia mencontohkan Luluk terlibat dalam Pansus Angket Haji 2024. “Termasuk berjuang keras untuk memperjuangkan rancangan undang-undang, sekarang Pansus Haji,” jelasnya.
Bakal cagub dan cawagub Jatim dari PKB, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim siap bertarung dengan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan Tri Rismaharini yang diusung PDI-P dalam Pilgub Jatim. Lukmanul Hakim menyatakan, PKB memiliki modal yang kuat sebagai partai pemenang pemilu di Jawa Timur, yang menurutnya menjadi keunggulan dibandingkan partai-partai lain.
“PKB memiliki modal yang cukup kuat, karena PKB sekarang menjadi partai pemenang pemilu di Jawa Timur dan itu modal yang tidak dimiliki oleh partai-partai lain di Jawa Timur,” kata Lukmanul di RSUP Fatmawati, Jakarta, Rabu (28/8).
Lukmanul menilai, masyarakat Jawa Timur menginginkan sosok baru dalam kontestasi ini. Sehingga, hal ini menjadi salah satu kekuatannya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan dampingi dua kadernya, Luluk Nur Hamidan-Lukmanul Khakim untuk mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jatim pada Kamis (29/8) besok. “(Cak Imin) bukan hanya turun saat kampanye tapi besok pendaftaran insyaallah akan mengiringi kita,” ujarnya.
Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak resmi mendaftar sebagai cagub-cawagub Jatim ke KPU Jatim, Rabu (28/8). Khofifah-Emil bukan Cagub-Cawagub kaleng-kaleng, pasangan itu didukung 15 partai , yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda, dan Partai Prima yang tidak lolos verifikasi. Kemarin, Khofifah berangkat dari kediamannya Jemursari Surabaya. Ia kemudian bertolak menuju Jalan Raya Tenggilis bersama Emil menggunakan motor listrik, sekitar pukul 09.00 WIB.
“Kami dan Mas Emil Dardak kembali mendaftar ke KPU Jatim sebagai Calon Gubernur dan Caon Wakil Gubernur Provinsi Jatim periode 2025-2030,” kata Khofifah. Ia mengaku sudah menginput visi misi dan programnya di laman KPU. Ia bersama Emil mengaku berkomitmen melanjutkan pembangunan Jatim 5 tahun ke depan. “Kami sudah input di Silon KPU Jatim visi misi kami dan 9 program prioritas kami yang semuanya akan menjadi bagian dari komitmen perjalanan kami membangun Jatim 5 tahun ke depan,” ujar Khofifah.
13. KPK sita sejumlah dokumen hingga barang bukti elektronik usai menggeledah rumah dinas dan kantor Bupati Situbondo, Jawa Timur, Karna Siswandi. Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap alokasi dana Pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Situbondo. “Untuk hasil dari penggeledahan tersebut, didapat barang bukti melalui penyitaan berupa barang bukti elektronik serta beberapa dokumen,” kata Tessa kepada wartawan, Rabu (28/8).
KPK tetapkan Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Kepala Dinas PUPR Eko Prionggo sebagai tersangka kasus korupsi suap alokasi dana Pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Situbondo. “Untuk perkara penyidikan tersebut KPK telah menetapkan dua orang tersangka yaitu KS (Karna Suswandi) dan EP (Eko Prionggo). Keduanya merupakan penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Situbondo,” kata Tessa.
14. Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menyindir soal hawa nafsu kekuasaan dan soal persahabatan dalam unggahannya di akun X @mohmahfudmd, Kamis (29/8). “Kalau kemarin, engkau sahabat, bisa berbuat apa saja menurut nafsu serakahmu maka sekarang engkau akan melemah sampai waktunya tak bisa berkutik,” ujar Mahfud MD.
Kata dia, kalau sekarang, engkau mendapat kesempatan untuk berkuasa maka kelak engkau juga harus lepaskan kekuasaanmu. ‘’Pilihannya, apakah Engkau mau turun dengan manis atau turun dgn pahit. Itu tergantung caramu mengedalikan hawa nafsumu,” kata Mahfud. (HPS)
