Prof. Dr. Amir Santoso (net)
Oleh : Prof. Dr. Amir Santoso
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan dengan janji besar: memperbaiki gizi anak, meningkatkan konsentrasi belajar, dan pada akhirnya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Gagasannya sederhana dan mudah dipahami : anak yang lapar sulit belajar, maka negara harus memastikan mereka makan dengan baik di sekolah.
Namun dalam dunia kebijakan publik, solusi yang terlihat paling sederhana sering kali bukan yang paling tepat. Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan hanya apakah anak-anak perlu makan—tentu saja perlu—tetapi apakah makan gratis adalah kebijakan paling efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
Jawabannya tidak sesederhana yang sering digambarkan. Ketika Masalah Pendidikan Dijawab dengan Program Makanan. Indonesia memang menghadapi persoalan gizi anak yang serius. Stunting, anemia, dan ketimpangan gizi masih terjadi di berbagai daerah.
Namun masalah pendidikan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan gizi anak. Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan kualitas pendidikan adalah: kualitas guru, metode pembelajaran, kurikulum yang efektif, lingkungan belajar yang baik.
Jika kualitas guru rendah dan sistem pembelajaran tidak efektif, makan gratis tidak akan secara otomatis meningkatkan prestasi akademik siswa. Dengan kata lain, makanan dapat membantu anak siap belajar, tetapi tidak membuat sistem pendidikan menjadi lebih baik.
Kebijakan Mahal Dengan Dampak yang Belum Jelas
Program makan gratis berskala nasional berarti negara harus menyediakan makanan setiap hari bagi puluhan juta siswa. Jika dihitung secara sederhana, biaya program ini dapat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Dalam jangka satu dekade, total pengeluaran negara berpotensi mencapai ribuan triliun rupiah. Ini bukan angka kecil. Dana sebesar itu sebenarnya dapat digunakan untuk : meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki kualitas pelatihan guru, membangun sekolah berkualitas, memperkuat literasi dan numerasi siswa. Pertanyaannya menjadi sangat jelas, apakah sumber daya sebesar itu seharusnya dihabiskan untuk makanan sekolah?
Mengapa Negara Maju Tidak Melakukan Hal yang Sama?
Program makan sekolah sebenarnya ada di banyak negara. Namun hampir semua negara maju memiliki pendekatan yang berbeda. Di negara-negara tersebut: bantuan makanan biasanya ditargetkan kepada keluarga miskin, program makan sekolah merupakan bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial, bukan strategi utama pendidikan.
Negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia justru menempatkan prioritas pada: kualitas guru, inovasi kurikulum, investasi pendidikan jangka panjang. Mereka memahami bahwa inti pendidikan bukan pada makanan, tetapi pada proses belajar itu sendiri.
Bahaya Kebijakan yang Terlalu Populer
Program makan gratis memiliki satu keunggulan besar: mudah dipahami dan populer secara politik. Semua orang bisa melihat manfaatnya secara langsung. Namun dalam kebijakan publik, program yang paling populer tidak selalu menjadi program yang paling efektif.
Reformasi pendidikan yang sesungguhnya sering kali jauh lebih sulit dilakukan karena membutuhkan perubahan struktural yang kompleks. Tetapi justru reformasi itulah yang menentukan masa depan pendidikan suatu bangsa.
Jalan Tengah yang Lebih Masuk Akal
Mengkritik program makan gratis bukan berarti mengabaikan masalah gizi anak. Gizi tetap merupakan faktor penting dalam perkembangan anak.
Namun solusi kebijakan dapat dirancang lebih tepat sasaran, misalnya dengan: program makan sekolah yang difokuskan pada daerah miskin, pendidikan gizi bagi keluarga, program kesehatan dan suplementasi di sekolah, investasi besar pada kualitas guru.
Pendekatan seperti ini memungkinkan negara meningkatkan gizi anak tanpa mengorbankan investasi penting dalam sistem pendidikan.
Masa Depan Pendidikan Indonesia
Indonesia membutuhkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di tingkat global. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan gizi memang penting.
Namun kita juga harus jujur pada kenyataan bahwa masa depan pendidikan tidak ditentukan oleh isi piring makan siswa, tetapi oleh kualitas guru yang berdiri di depan kelas.
Jika Indonesia ingin benar-benar meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, maka investasi terbesar harus tetap diarahkan pada pendidikan yang berkualitas—bukan sekadar program makan gratis. Karena pada akhirnya, bangsa yang maju bukanlah bangsa yang sekadar memberi makan anak-anaknya, tetapi bangsa yang mampu mendidik mereka dengan baik.
(Penulis adalah Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI (Pensiun), mantan Rektor Universitas Jayabaya, dan mantan Anggota DPR/MPR RI)
