Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (net)
Salah satu isu menarik pagi ini, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa lakukan bersih-bersih di lingkungan kementeriannya. Ia mengganti dua direktur jenderal sekaligus. Adapun dua dirjen yang dicopot adalah Febrio Nathan Kacaribu dari posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) dan Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran (DJA). Menkeu Purbaya mengonfirmasi, pencopotan tersebut telah dilakukan pada Selasa (21/4) sore. Untuk sementara, kedua posisi tersebut diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan.
Isu lainnya, Kejagung geledah perusahaan cangkang yang dirikan eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Wamendagri Bima Arya Sugiarto usul, warga yang kehilangan KTP elektronik (e-KTP) dikenakan sanksi denda ketika hendak mencetak ulang. Menurut Bima, kebijakan tersebut untuk mendorong tanggung jawab masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan. Berikut isu selengkapnya.
1. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa lakukan bersih-bersih lingkungan kementeriannya. Ia mengganti dua direktur jenderal sekaligus. Adapun dua dirjen yang dicopot adalah Febrio Nathan Kacaribu dari posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) dan Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran (DJA).
Purbaya mengonfirmasi, pencopotan tersebut telah dilakukan pada Selasa (21/4) sore. Saat ini, kedua posisi empuk tersebut diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan. “Ada perombakan kemarin. Sudah diisi Plh dan langsung aktif sejak kemarin sore,” ujar Purbaya di kawasan kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4).
Purbaya belum mengungkapkan penugasan baru bagi kedua dirjen yang dicopot tersebut. Ia menyebut, untuk sementara waktu keduanya akan beristirahat sebelum ditentukan posisi selanjutnya. “Belum ditentukan, istirahat dulu, nanti dicari tempat yang pas,” katanya.
Disebutkan, Kemenkeu juga tengah mengalami kekosongan jabatan dirjen pada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Karena Masyita Crystallin yang menduduki jabatan itu (Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, red) beralih ke sektor swasta. Jabatan itu kini diisi oleh Pelaksana Tugas alias Plt.
Untuk mengisi jabatan definitif, Purbaya akan mengusulkan nama-nama pejabat baru kepada Presiden Prabowo Subianto pada awal hingga pertengahan Mei 2026. “Nanti sekalian diajukan ke Presiden. Kemungkinan awal atau pertengahan Mei,” ujarnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekecewaan yang luar biasa setelah tahu birokrasi di kementeriannya banyak masalah. Dia mengaku cukup sulit mengubah birokrasi di Kemenkeu menjadi lebih baik. Sebagai misal, banyak perintah yang tidak dijalankan. “Mengubah behavior tidak semudah membalik telapak tangan. Dikasih tahu A, di depan bilang siap pak. Tapi, tidak dikerjain sampai 3 bulan. Dikasih tahu lagi, tidak dikerjain lagi. Ketika digeser baru nangis-nangis,” ujar Purbaya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero/SMI) di Jakarta, Rabu (22/4).
Purbaya mengatakan dirinya berambisi untuk memperbaiki sektor perpajakan demi memperkuat keuangan negara. Namun, kenyataan di lapangan justru banyak terjadi kebocoran. “Saya perbaiki tax collection, saya lindungi market saya dari barang-barang ilegal, sudah mulai jalan tapi masih bocor sana-sini. Atau orang di lapangan masih bocor. Tapi kita akan perbaiki terus,” jelasnya.
Bendahara negara itu memberikan peringatan jika perintahnya tak dijalankan, maka siap-siap untuk menerima sanksi. Sebaliknya, jika pegawai menunjukkan performa bagus, dirinya tak segan memberikan insentif dan penghargaan. “Jadi kita akan pastikan, message itu sampai ke seluruh birokrasi, kalau saya suruh, kerjain. Kalau enggak siap-siap saja angkat koper. Tapi kalau sebenarnya bagus, nanti kita kasih value, penghargaan, termasuk insentif,” tambah Purbaya.
2. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima laporan dari Direktorat Jenderal Pajak(DJP) soal rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) jalan tol. Padahal, rencana itu sudah ada dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025–2029.
“Kalau saya, enggak tahu. Kan menterinya saya. Entar saya beresin, deh. Itu harusnya dianalisa dulu Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Saya enggak tahu sudah ada, apa belum. Tapi sekarang, katanya, tiba-tiba ada banyak isu pajak. Apa penambahan pajak sana-sini, saya belum baca. Nanti saya lihat,” ujar Purbaya usai acara Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero/SMI) di Jakarta, Rabu (22/4).
Dia mengatakan, dalam setiap rencana kebijakan pajak, seharusnya melalui kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF) terlebih dahulu. “Ya, nanti kita beresin yang pajak. Saya minta nanti Badan Kebijakan Fiskal menganalisis sebelum ada pajak baru dikenakan,” kata Purbaya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui anggaran Rp5 triliun untuk membangun 100 gudang baru guna mendukung produksi beras yang terus meningkat. “Anggaran sudah terdukung oleh Kementerian Keuangan,” kata Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Rabu (22/4).
Dijelaskan, anggaran Rp5 triliun itu bakal digunakan untuk membangun gudang dengan teknologi terbaru yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Teknologi yang membuat beras bertahan disimpan hingga dua tahun. “Empat bulan yang lalu kami sudah kerjasama dengan BRIN dan teknologi itu nanti akan kita adopsi untuk kita terapkan di gudang yang baru. Teknologi itu bisa mampu memelihara beras di gudang itu hampir mencapai dua tahun tanpa harus adanya fumigasi dan lain sebagainya,” jelasnya.
3. Kejagung geledah perusahaan cangkang yang dirikan eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan keberadaan perusahaan cangkang itu diketahui usai menetapkan produser film ‘Sang Pengadil’ Agung Winarno sebagai tersangka pencucian uang untuk Zarof. “Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung berhasil menemukan Shadow Company atau perusahaan hantu atau bayangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4). Ia menjelaskan ada dua perusahaan cangkang berinisial G dan M yang dipakai Zarof dan Agung untuk menampung hasil kejahatan makelar kasus di MA. Rekening itu juga dipakai untuk menyamarkan harta kekayaan yang didapat Zarof dari makelar kasus.
Sebelumnya Kejagung menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp12 miliar hingga sertifikat kebun sawit di kasus TPPU eks pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menyebut aset milik Zarof itu ditemukan di rumah produser film Agung Winarno. “Kurang lebih sekitar Rp11-12 miliar untuk uang tunai,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (16/4). Disebutkan, uang tunai yang ditemukan penyidik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing. Selain uang, Kejagung juga sita dokumen sertifikat tanah dan kebun sawit hingga emas batangan. “(Disita) emas batangan dan sertifikat-sertifikat. Ini ada sertifikat kebun sawit dan sertifikat tanah lainnya,” ujar Syarief.
Kejagung mengungkap adanya perusahaan bayangan yang diduga digunakan untuk menyamarkan aliran dana hasil kejahatan dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Zarof Ricar dan Agung Winarno. Perusahaan tersebut menjadi sarana untuk mengaburkan asal-usul dana yang berkaitan dengan kasus suap. “Kayak paper company-nya lah bagi mereka, dibuat untuk mengelabui hasil tindak pidana, di-layering ke dalam bentuk perusahaan mereka bentuk antara Zarof dan Agung,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Rabu (22/4).
Dalam proses penyidikan, tim Jampidsus Kejagung telah melakukan penggeledahan guna menelusuri dan mengamankan aset milik Zarof Ricar. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap lebih jauh dugaan praktik pencucian uang tersebut. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan, termasuk lima kontainer berisi 1.046 dokumen penting. Dokumen tersebut mencakup kepemilikan kebun sawit, rumah atau bangunan, perusahaan, hingga hotel. Selain dokumen, penyidik juga menyita berbagai aset lain berupa uang dalam mata uang asing dan rupiah, deposito, kendaraan mewah, serta emas batangan yang diduga terkait dengan praktik TPPU melalui perusahaan bayangan.
4. Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengusulkan, warga yang kehilangan KTP elektronik (e-KTP) dikenakan sanksi denda ketika hendak mencetak ulang. Menurut Bima, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan untuk mendorong tanggung jawab masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan. “Banyak sekali warga itu kurang lebih tidak terlalu bertanggung jawab terhadap penggunaan atau merawat KTP dan identitas kependudukan lain. Jadi gampang hilang dan lain-lain, dan kalau mau buat lagi itu gratis,” ujar Bima dalam dalam raker dengan Komisi II DPR terkait pengawasan administrasi kependudukan di Gedung DPR, kemarin.
Dia menjelaskan, tingginya angka kehilangan dokumen kependudukan menjadi beban biaya bagi negara. Dalam satu hari, laporan kehilangan KTP mencapai puluhan ribu kasus. Selain usulan denda, Bima juga memaparkan sejumlah poin dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Salah satunya adalah penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal. “Kami izin menyampaikan beberapa poin terkait urgensi dari revisi Undang-Undang 24 2013 (tentang Adminduk). Yang pertama adalah penguatan NIK sebagai single identity number,” ujar mantan Wali Kota Bogor ini.
Bima Arya mengungkap adanya “anomali” dalam adminduk, salah satunya laporan seorang suami yang menyatakan istrinya meninggal dunia padahal masih hidup. “Dan masalahnya tidak semua peristiwa penting itu dilaporkan. Ya kalau lahir otomatis lapor, tapi kalau meninggal tidak otomatis begitu. Sehingga ada banyak daerah yang memberikan insentif bagi warganya kalau meninggal maka akan diberikan insentif supaya datanya update begitu,” kata Bima.
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai sistem administrasi kependudukan (adminduk) Indonesia masih tertinggal dari Malaysia. “Kenapa saya gambarkan Malaysia ini kan dekat sama kita dan negaranya 10 tahun merdeka belakangan daripada kita,” kata Rifqi saat membuka rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Wamendagri Bima Arya Sugiarto beserta jajaran di Gedung DPR, kemarin. Rifqi mencontohkan pengalamannya saat berada di Malaysia pada 2007–2009. Dikatakan, masyarakat Malaysia cukup menggunakan nomor kartu identitas (IC Number) untuk berbagai keperluan.
Ia mengatakan, dompet masyarakat seharusnya tidak lagi dipenuhi berbagai kartu identitas, seiring data kependudukan yang telah terintegrasi secara digital Kemendagri. “Kami sering menggambarkan di ruang Komisi ini, harusnya dompet kita itu sudah enggak perlu lagi berisi kartu-kartu. Bahkan KTP pun sudah enggak perlu kita bawa,” kata Rifqi. Seluruh data penduduk, seperti wajah, retina, dan sidik jari, telah tersimpan dalam basis data Dukcapil sehingga bisa digunakan untuk verifikasi di berbagai layanan. Sehingga tak perlu lagi warga membawa-bawa kartu fisik ke mana-mana karena data yang diperlukan dari dirinya sudah tersimpan dalam bentuk digital.
5. Kepala BGN Dadan Hindayana meluruskan pernyataannya terkait kebutuhan 19.000 ekor sapi untuk Program MBG, hanya merupakan simulasi atau pengandaian perhitungan. Dadan menyebut, kebutuhan belasan ribu sapi itu bukan kondisi riil, tetapi perhitungan berdasarkan asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak memasak menu berbahan daging sapi.
“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi,” kata Dadan, dalam keterangan pers, Kamis (23/4). Ia bilang, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu SPPG bisa mencapai sekitar 350 hingga 382 kilogram. “Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi,” tuturnya.
6. Sidang lanjutan untuk kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook kembali ditunda karena Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim sakit. Nadiem dijadwalkan menjalani sidang pada 22 dan 23 April 2026. Tapi pada Rabu (22/4), Nadiem tidak bisa hadir ke ruang sidang sehingga majelis hakim memutuskan untuk menunda pemeriksaan saksi dan ahli meringankan bagi dirinya. Sidang pun dijadwal pada Senin (27/4). “Jadi kita buat waktu agak panjang untuk kesempatan terdakwa juga mungkin untuk memulihkan kesehatannya. Kita tunda ke hari Senin ya,” ujar Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/4) kemarin.
Sebenarnya, Nadiem sudah dibawa ke area pengadilan, dia menunggu di ruang tahanan yang berada di lantai basemen. Namun karena merasa tidak sanggup mengikuti sidang, Nadiem tidak digiring ke ruang sidang yang letaknya di lantai atas dirinya ditahan.
Pengacara eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, Ari Yusuf mengatakan, kliennya sedang sakit, tetapi dipaksa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk tetap menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook pada Rabu (22/4). “Hari ini dia (Nadiem) dipaksa oleh JPU hadir ke sidang, padahal sudah dinyatakan sakit, ini pelanggaran berat HAM, JPU sewenang-wenang dalam tindakannya,” ujar Ari, Rabu (22/4) malam.
Ari mengatakan, majelis hakim dan jaksa sudah mendapatkan keterangan langsung dari dokter yang menangani Nadiem. Pihak dokter mengatakan, Nadiem butuh perawatan intensif karena kondisinya sudah mengancam jiwa. “Nadiem sudah diperiksa hakim bersama dokter dari kejaksaan dan dokter dari RS Abdi Waluyo bahwa kondisinya mesti perawatan intensif kalau tidak akan mengancam jiwanya,” kata Ari.
7. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong pemerintah segera lakukan pendataan pekerja rumah tangga (PRT), menyusul disahkannya Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Kata dia, langkah ini penting dilakukan untuk memastikan perlindungan hingga hak-hak jaminan sosial di dalam UU benar-benar berjalan dan tepat sasaran. “Tanpa basis data yang memadai, negara akan sulit memastikan siapa yang terlindungi, siapa yang bekerja melalui perusahaan penempatan, siapa yang bekerja secara mandiri, dan bagaimana pengawasan dilakukan jika terjadi pelanggaran,” kata Cucun dalam keterangan resminya, Rabu (22/4).
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi menegaskan, kini tidak ada lagi istilah pembantu dan majikan setelah disahkannya UU PPRT. Ia menegaskan, UU ini menekankan orang yang dulu disebut “pembantu” kini sebagai pekerja. “Jadi tidak ada istilah majikan dan pembantu, istilah yang dipakai sekarang adalah pekerja rumah tangga dan pemberi pekerja rumah tangga,” ujar Arifah dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jakarta, Rabu (22/4).
Arifah mengatakan, UU PPRT belum membuat aturan secara detail, misalnya, soal gaji. Masalah itu akan dimuat dalam aturan turunan. “Memang dalam undang-undang ini belum secara detail, karena masih akan dibahas kalau tidak salah masih ada waktu 45 hari untuk menetapkan aturan-aturan turunan dari UU PPRT ini. Misalkan upah, ini apakah akan disesuaikan dengan daerah masing-masing, dan lain sebagainya,” kata dia.
8. PN Jakpus menghukum taipan Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe membayar ganti rugi Rp 531 miliar karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum. Uang itu harus dibayarkan Hary Tanoe dan perusahaannya, PT MNC Asia Holding, Tbk. berikut bunga kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), perusahaan jalan tol milik Jusuf Hamka. Jubir PN Jakpus Sunoto menjelaskan, Majelis Hakim PN Jakpus yang dipimpin Fajar Kusuma Aji menilai, transaksi antara pihak Hary Tanoe dengan PT CMNP pada 1999 merupakan perjanjian tukar menukar surat berharga. Transaksi itu diatur dalam Pasal 1.541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak masuk kategori jual beli.
Sunoto mengatakan majelis hakim memerintahkan pembayaran dilakukan secara tanggung renteng oleh PT MNC Asia Holding dan Hary Tanoe. “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar 28.000.000 dollar AS,” kata Sunoto. Dijelaskan, nilai 28 juta dollar AS itu setara dengan Rp 481,18 miliar dengan asumsi kurs Rp 17.185 per dollar AS. Majelis hakim juga menetapkan bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga pembayaran lunas. “Ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas,” jelas Sunoto.
9. Lima terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023, dituntut hukuman 6 hingga 12 tahun penjara. Para terdakwa ini merupakan kelompok klaster kedua dari kasus yang masih berkaitan dengan perkara Beneficial Owner PT Orbit Terminal BBM Merak, Muhamad Kerry Adrianto Riza. “(Memohon agar majelis hakim) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Toto Nugroho, Hasto Wibowo, Arief Sukmara dengan pidana penjara masing-masing selama 10 tahun,” ujar salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/4).
Seperti diberitakan, Toto Nugroho merupakan VP Integrated Supply Chain Pertamina tahun 2017-2018, Hasto Wibowo (HW) merupakan VP Integrated Supply Chain Pertamina tahun 2018-2020; dan Arief Sukmara (AS) merupakan Direktur Gas Petrochemical dan New Business Pertamina International Shipping. Lalu, Dwi Sudarsono selaku VP Crude and Trading ISC PT Pertamina tahun 2019-2020, dituntut 12 tahun penjara. Sementara, Indra Putra selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi, dituntut 6 tahun penjara. Kelima terdakwa juga dituntut membayar denda senilai Rp 1 miliar subsider 190 hari penjara. Para terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti, masing-masing sebesar Rp 5 miliar.
10. KPK geledah Safe Deposit Box (SDB) milik mantan Direktur Penyidikan & Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026, Rizal di salah satu bank di wilayah Kota Medan pada Senin (20/4) lalu. Tim penyidik mengamankan barang bukti yang diduga terkait kasus dugaan suap impor barang dan gratifikasi. “Dalam SDB yang diduga milik tersangka RZ [Rizal, mantan Direktur Penyidikan & Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026] tersebut, penyidik mengamankan dan menyita logam mulia, uang valas USD dan Ringgit, serta uang Rupiah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp2 miliar,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Kamis (23/4).
KPK mengungkap fenomena circle atau lingkaran koruptor, yakni jejaring korupsi dengan memanfaatkan orang-orang sekitar. Circle koruptor ini terutama berasal dari pihak keluarga, orang kepercayaan, rekan kerja, hingga kolega politik. Fenomena circle koruptor ini ditemukan KPK berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah perkara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan circle ini memiliki peran dan posisi yang beragam. Menurut dia, ada circle koruptor yang terlibat sejak awal proses perencanaan, berbuat bersama-sama, menjadi layer atau perantara penerimaan uang hasil korupsi. Selain itu ada yang berperan sebagai penampung atau menyamarkan aliran uang. Budi menuturkan, pihak keluarga atau circle koruptor diduga mendapatkan aliran uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.
11. Wapres Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) terkait perannya menjadikan Jokowi sebagai Presiden Ke-7 RI. Ia mengakui, JK memang sangat berpengalaman di bidang politik dan memiliki kontribusi besar di daerah konflik. ”Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik,” kata Gibran usai meninjau RSUD Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (22/4). Gibran menilai JK sebagai sosok senior dan mentornya, serta teladan untuk semua. Gibran berterima kasih atas masukan dan evaluasi dari Ketua Umum PMI itu. ”Jadi Beliau (JK) itu adalah teladan untuk kita semua dan ya, saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK,” ujarnya.
Jubir mantan Wapres Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah menegaskan kembali peran JK sebagai ‘pembuka’ dalam perjalanan politik mantan Presiden Jokowi khususnya saat menariknya dari Solo untuk berlaga di Pilgub DKI Jakarta. Penjelasannya itu untuk mengingatkan kembali para pendukung setia Jokowi mengenai realitas sejarah di balik kesuksesan Jokowi mencapai puncak kekuasaannya.
“Yang ingin disampaikan adalah meyakinkan kepada seluruh loyalis Pak Jokowi bahwa JK memiliki bagian peranan di dalam keberhasilan Pak Jokowi untuk menduduki puncak tangga politik di Indonesia sebagai orang nomor satu. Tentu ada proses, dalam setiap kontestasi ada proses,” ujar Husain, Rabu (22/4) malam.
12. Pemerintah Indonesia mengecam pemasangan spanduk dengan tulisan “Rising Lion” di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza oleh tentara Israel. “Indonesia mengecam keras dan memprotes pemasangan spanduk bertuliskan Rising Lion oleh pasukan Israel di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza,” tulis Kemlu dalam unggahannya di akun X, @Kemlu_RI, pada Rabu (22/4).
Kemlu menegaskan, penggunaan simbol dan propaganda militer di atas reruntuhan rumah sakit yang telah dihancurkan sebagai tindakan provokatif. “Terlebih dengan mengaitkannya pada operasi militer tertentu, merupakan tindakan yang sangat provokatif dan tidak dapat dibenarkan,” ucapnya. Kemlu juga menegaskan Rumah Sakit Indonesia di Gaza adalah fasilitas sipil. Rumah sakit tersebut didedikasikan sepenuhnya untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gaza, bukan tempat untuk propaganda militer atau pesan intimidatif.
13. Inggris menjadi tuan rumah bagi para perencana militer lebih dari 30 negara untuk membahas misi di Selat Hormuz. Pertemuan yang digelar mulai Rabu (22/4) ini sedianya berlangsung selama dua hari, untuk mematangkan rencana pengamanan jalur vital tersebut. Misi ini dipimpin Inggris dan Perancis dengan fokus utama melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz, sebagaimana dilansir The Guardian. Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan, pertemuan ini akan memajukan perencanaan terperinci terkait pembukaan kembali Selat Hormuz ketika kondisi memungkinkan, menyusul kemajuan dalam pembicaraan di Paris pekan lalu.
Menteri Pertahanan Inggris John Healey menekankan, pentingnya transisi dari kesepakatan diplomatik ke aksi nyata di lapangan. Negara Barat Sepakati Jaminan Keamanan bagi Ukraina Artikel Kompas.id “Tugas hari ini dan esok adalah menerjemahkan konsensus diplomatik menjadi rencana bersama untuk menjaga kebebasan navigasi di selat dan mendukung gencatan senjata yang langgeng,” ujar Healey. Dia pun menyatakan optimismenya bahwa kemajuan nyata dapat dicapai melalui pertemuan ini. (Harjono PS)
