Soal persatuan juga, rasanya warga awam tidak perlu diajari lagi. Kita semua kan sudah tahu bahwa kita tidak akan mampu hidup sendirian tanpa keluarga, tanpa tetangga dan tanpa bangsa termasuk bangsa lain. Kita kan mahluk sosial.
Tapi kalau sekarang katanya ada ancaman terhadap persatuan, ya bukan warga awam ditatar lagi soal persatuan, tapi tindaklah secara hukum siapapun yang bermaksud merusak persatuan itu.
Sebab yang merusak persatuan itu bisa bukan hanya warga awam saja tapi bisa juga aparat penegak hukum sendiri, bisa pejabat pemerintah, bisa para tokoh dan orang-orang besar itu.
Jadi tiliklah secara seksama siapa yang menjadi biang perusak persatuan bangsa lalu tindaklah tanpa pandang bulu. Jangan karena mereka punya jabatan, punya wewenang atau karena mewakili suatu golongan yang kuat (dalam arti apa saja) lantas dibiarkan saja.
Pembiaran seperti itulah yang merusak perasaan keadilan masyarakat dan menimbulkan ketegangan sosial yang pada gilirannya akan merusak persatuan.
Juga soal musyawarah dan mufakat. Masak orang awam terutama di perdesaan musti diajari lagi cara bermusyawarah dan bermufakat? Sifat suka bermusyawarah dan bermufakat itu sudah ada semulajadi alias built-in dalam kehidupan masyarakat terutama di desa-desa. Jadi tidak perlu mereka mendapat pendidikan lagi soal itu.
Tapi jangan-jangan yang tidak mampu bermusyawarah dan bermufakat itu justru para pemimpin dan para elite bangsa. Karena mereka sendiri selalu gontok-gontokan dalam banyak hal, lalu yang disalahkan orang awam.
Salah satu penyebab mengapa kini musyawarah jarang terjadi mungkin adalah karena sistem politik yang berdasarkan musyawarah dan mufakat yang dulu diciptakan dan diprakarsai oleh para pendiri bangsa, sekarang diubah menjadi sistem pengambilan keputusan 50+1. Ketika keributan terjadi akibat sistem baru ini maka dikatakanlah bahwa bangsa kita tidak mampu berdemokrasi.
Agaknya keributan terus menerus soal Pancasila itu dipicu oleh keinginan para elite golongan yang memiliki tafsir masing-masing terhadap Pancasila. Rupanya selalu ada yang curiga bahwa golongan lain ingin mengubah NKRI dan mengubah Pancasila. Makanya muncul keinginan agar Pancasila ditafsirkan kembali sesuai tafsir dari golongan yang merasa paling NKRI dan paling Pancasilais. Maka ributlah jagad medsos saling mengklaim golongan mereka sebagai paling NKRI dan paling Pancasilais.
Pokoknya sepanjang sejarah Indonesia, selalu ada yang menganggap bahwa dirinya paling tahu Pancasila dan paling berhak menafsirkannya. Golongan lain yang berseberangan dianggapnya bodoh belaka soal Pancasila dan tafsirnya.
Juga, mereka yang selalu ribut ingin membuat tafsir tentang Pancasila ternyata adalah kelompok yang pandai-pandai belaka. Sementara mereka yang pinter sibuk menafsirkan Pancasila, rakyat yang awam sih tenang-tenang saja sambil setiap saat selalu menerapkan Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari, tanpa ribut dan tanpa diskusi apalagi sampai mau bikin undang-undang segala.
Jadi ribut-ribut soal tafsir Pancasila yang berlangsung sejak dulu itu buat apa dan untuk siapa? Kalau ribut-ribut itu tidak segera diakhiri jangan salahkan jika publik beranggapan bahwa Pancasila itu bukan filosofi bangsa kita, melainkan buah pikiran para cerdik pandai yang merumuskannya dulu yang lalu dicoba untuk jadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Apa benar demikian?
