Salah satu isu menarik pagi ini adalah statemen Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan Presiden Jokowi mendukung amendemen terbatas UUD 1945, tapi hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain, termasuk perubahan periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Isu menarik lainnya adalah Presiden Jokowi meminta Menkes Budi Gunawan Sadikin untuk menurunkan harga tes polimerase rantai ganda atau PCR untuk Covid-19 di kisaran Rp 450.000-Rp 550.000 dan hasil tes selesai selambat-lambatnya 1X24 jam. Namun harga tersebut dinilai masih mahal. Epidemiolog dari UI, Pandu Riono mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya memerintahkan Menkes untuk menurunkan harga tes PCR serendah-rendahnya sampai Rp150 ribu.
Isu menarik lainnya adalah soal 518 pegawai aktif KPK yang telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mendesak Ketua KPK Firli Bahuri Cs menjalankan rekomendasi Ombudsman RI (ORI) mengangkat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak memenuhi syarat menjadi ASN sebagai imbas Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Juga soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut warga belum vaksin Ibarat naik motor tanpa helm. Ia mengibaratkan vaksinasi Covid-19 seperti pengendara motor yang dilindungi helm saat berkendara. Menurutnya, masyarakat yang telah menerima vaksin akan mengurangi risiko jika nantinya terpapar Covid-19.
Menhan merangkap Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku rishi apabila lembaga survei menyebut dirinya sebagai menteri dengan kinerja paling baik. Prabowo menekankan kepada para kadernya agar tidak terbuai dengan hasil survei. Hal itu dikemukakan Waketum Partai Gerindra Habiburokhman dalam diskusi virtual yang digelar Polemik MNC Trijaya. Berikut isu selengkapnya.
1. Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD RI 2021 digelar hari ini, Senin (16/8). Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, sidang digelar secara sederhana dan dengan protokol kesehatan yang ketat. “Karena kondisi pandemi Covid-19, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI akan kembali digelar secara luring dan daring. Yang pasti, Presiden dan Wakil Presiden akan hadir secara fisik di gedung parlemen,” ujarnya, Minggu (15/8).
Politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini menjelaskan, sidang diselenggarakan di Gedung Nusantara mulai pukul 08.30 WIB. Jumlah tamu undangan sebanyak 1.125 orang. Namun yang hadir secara fisik hanya 60 undangan, sementara 975 undangan lainnya hadir secara virtual, dan 90 undangan streaming. Tamu undangan yang hadir secara fisik, selain Presiden dasn Wapres, juga Panglima TNI, Kapolri, Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua Komisi Yudisial (KY).
2. Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan Presiden Jokowi mendukung amendemen terbatas UUD 1945, hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain, termasuk perubahan periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Bamsoet menilai PPHN diperlukan sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional. Kata dia, Jokowi sudah menyerahkan sepenuhnya kepada MPR mengenai pembahasan amandemen UUD 1945 untuk menghadirkan PPHN.
Bamsoet juga berpesan kepada MPR agar pembahasan amandemen UUD 1945 itu tak melebar, termasuk mendorong perubahan periodesasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. “Beliau berpesan agar pembahasan tidak melebar ke hal lain, seperti perubahan masa periodesasi presiden dan wakil presiden, karena Presiden Jokowi tidak setuju dengan itu,” kata Bamsoet dalam keterangan resminya, Minggu (15/8).
3. Presiden Jokowi telah meminta Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk menurunkan harga tes polimerase rantai ganda atau PCR untuk Covid-19. Dia mengatakan, menurunkan harga tes PCR merupakan salah satu cara untuk memperkuat pengetesan kasus Covid-19. “Saya berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran Rp 450.000-Rp 550.000,” kata Jokowi dalam siaran yang ditayangkan akun Youtube Setpres, Minggu (15/8).
Selain itu, Presiden juga meminta, dengan harga tersebut, hasil tes PCR bisa keluar selambat-lambatnya dalam 1×24 jam. Jokowi menegaskan, penanganan pandemi membutuhkan kecepatan. “Saya juga minta tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1×24 jam. Kita butuh kecepatan,” ucapnya.
4. Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya memerintahkan Menkes Budi Gunadi Sadikin menurunkan harga tes PCR serendah-rendahnya sampai Rp150 ribu. Menurut Pandu, penurunan biaya tes PCR menjadi Rp450 ribu-550 ribu, masih terbilang mahal.
“Tes PCR berdasarkan e-Catalogue bisa ditekan 150 ribu rupiah. Pak @jokowi memerintahkan ke pak @BudiGSadikin @KemenkesRI harus menekan kemahalan dengan serendah-rendah dan secepat-cepatnya. Kalau dipatok 500 ribu itu masih sangat mahal,” cuit Pandu lewat akun Twitter @drpriono1. Pandu pun telah mengizinkan cuitannya untuk dikutip.
Selain PCR, Pandu menyebut tes cepat antigen pun semestinya bisa ditekan hingga Rp70 ribu rupiah. “Satu dus tes antigen berisi 25 tes. Satu dus tes PCR berisi 100 tes. Jadi kenapa bisa terjadi harga kemahalan, walaupun sudah diprotes, karena banyak yang diuntungkan dan tidak pengawasan yang ketat dari regulator Kemenkes RI,” tuturnya.
5. Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang memerintahkan Menkes Budi Gunadi Sadikin menurunkan harga tes polymerase chain reaction (PCR) menjadi Rp450 ribu-550 ribu. Namun, menurut Baidowi, harga tersebut masih terbilang mahal.
“Instruksi tersebut patut kami apresiasi. Namun meskipun harganya turun 50 persen, ini masih tinggi dibandingkan negara-negara lain,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Minggu (15/8). Anggota DPR dari Dapil Jatim XI ini mencontohkan, di Uzbekistan misalnya, harga PCR sekitar Rp350 ribu. “Itu pun yang (hasilnya keluar) 6 jam. Kalau yang 24 jam lebih murah,” kata Baidowi.
6. ICW menemukan dua masalah terkait dengan tingginya harga tes usap berbasis polymerase chain reaction (PCR) di Indonesia. Peneliti ICW Wana Alamsyah memaparkan, masalah yang pertama adalah tidak adanya biaya impor yang dibebankan pada pelaku usaha untuk produk tes kit dan reagent laboratorium. Hal itu, diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
“Dijelaskan bahwa atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19 diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan berupa pembebasan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 salah satunya tes PCR. Yang menjadi masalah adalah publik tidak pernah diberikan informasi mengenai apa saja komponen pembentuk harga dalam kegiatan tarif pemeriksaan PCR,” kata Wana dalam keterangan tertulis, Minggu (15/8).
Masalah kedua, kata Wana, adalah rentan harga reagen PCR yang selama ini dibeli oleh pelaku usaha senilai Rp 180.000 hingga Rp 375.000. “Setidaknya ada enam merek reagen PCR yang beredar di Indonesia sejak tahun 2020, seperti Intron, SD Biosensor, Toyobo, Kogene, Sansure dan Liverifer,” ujarnya.
7. Peneliti ICW, Wana Alamsyah menuturkan, jika dibandingkan antara penetapan harga dalam SE milik Kementerian Kesehatan dengan harga pembelian oleh pelaku usaha, gap harga reagen PCR mencapai 5 kali lipat. Masalahnya, ungkap Wana, Kemenkes tidak pernah menyampaikan besaran keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang bergerak pada industri pemeriksaan PCR. “Kebijakan yang dibuat tanpa adanya keterbukaan berakibat pada kemahalan harga penetapan pemeriksaan PCR dan pada akhirnya hanya akan menguntungkan sejumlah pihak saja,” imbuhnya.
Ia mendesak pemerintah untuk melakukan tiga hal. Pertama merevisi Surat Edaran Kemenkes Nomor HK.02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan PCR. Kedua, Kemenkes segera membuka informasi mengenai komponen penetapan tarif PCR pada publik. Ketiga, Kemenkes harus memberikan subsidi terhadap pemeriksaan PCR yang dilakukan secara mandiri.
8. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan, perbandingan harga tes PCR dengan India bukan hal yang baru. Ia mengatakan, sejak September 2020, Pemerintah India menetapkan harga tes PCR sebesar 2.400 rupee atau Rp 480.000. Saat itu, kata dia, harga tes PCR di Indonesia sekitar Rp 1.000.000.
“Pada awal Agustus 2021 ini pemerintah kota New Delhi menurunkan lagi patokan tarifnya, menjadi 500 rupee, atau Rp 100.000 saja. Kalau pemeriksaannya dilakukan di rumah klien maka tarifnya adalah 700 rupee, atau Rp 140.000,” kata Tjandra dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/8). Menurut Tjandra, murahnya harga tes PCR di India salah satunya karena pemerintah setempat memberikan subsidi dan jumlah petugas laboratorium yang cukup banyak.
9. Kemenkes segera merevisi dan menerbitkan aturan baru terkait batasan tertinggi tarif pemeriksaan deteksi virus corona (covid-19) melalui metode polymerase chain reaction (PCR) alias tes swab di Indonesia. Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, perubahan itu mengikuti perintah Presiden Jokowi untuk menurunkan standar harga tes PCR menjadi Rp450-550 ribu. “Akan kita tindak lanjuti sesuai arahan presiden ya, dan akan ada penetapan harga batas atas pemeriksaan PCR ini,” kata Nadia, Minggu (15/8).
10. Densus 88 Antiteror Polri meringkus 41 terduga teroris yang tergabung dalam jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dalam waktu beberapa hari terakhir ini di berbagai wilayah. “Totalnya sampai saat ini sudah 41. Rinciannya, 6 ditangkap di Sumatera Utara, 3 diringkus di Jambi, 7 di Lampung, 5 ditangkap di Banten, serta 5 di wilayah Jawa Barat, 10 di Jateng, 1 di Sulsel, 1 di Maluku, dan 2 di Kalbar,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Minggu (15/8).
11. Polisi telah memeriksa dua orang saksi untuk mengusut mural wajah Presiden Jokowi di sekitar wilayah Batuceper, Kota Tangerang. Diketahui, mural itu memperlihatkan gambar wajah yang mirip dengan Jokowi namun pada bagian matanya ditutupi dengan tulisan 404: Not Found dan berlatar merah. “Baru periksa saksi dua orang,” kata Kapolsek Batuceper AKP David Purba saat dikonfirmasi, Minggu (15/8).
David menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Termasuk, mencari identitas pembuat atau pelukis mural tersebut. “Kami sedang proses pencarian dan penyelidikan,” ucap David.
12. Ketua KPK Firli Bahuri Cs didesak 518 pegawai aktif KPK yang telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjalankan rekomendasi Ombudsman RI (ORI) mengangkat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak memenuhi syarat menjadi ASN sebagai imbas Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Desakan untuk mengangkat Novel Baswedan Cs itu dimaksudkan agar KPK tetap menjaga nilai-nilai integritas sehingga KPK mendapat kepercayaan publik dan tidak menimbulkan kesan buruk di mata masyarakat.
“Meminta pimpinan KPK segera mengangkat pegawai KPK yang dinyatakan TMS menjadi ASN untuk menunjukkan komitmen KPK untuk patuh dengan hukum yang berlaku, menjaga kepercayaan publik serta tidak mengingkari hak konstitusional para pegawai sesuai rekomendasi ORI yang sejalan dengan arahan Presiden dan putusan MK,” demikian bunyi pernyataan resmi pegawai KPK tersebut, Minggu (15/8).
13. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut warga belum vaksin Ibarat naik motor tanpa helm. Ia mengibaratkan vaksinasi Covid-19 seperti pengendara motor yang dilindungi helm saat berkendara. Menurutnya, masyarakat yang telah menerima vaksin akan mengurangi risiko jika nantinya terpapar Covid-19.
“Jika kita sudah dapatkan vaksin, kalaupun terpapar, gejala ringan atau OTG.Maka kenapa kita perlu vaksinasi, bukan sukseskan program pemerintah saja, tapi melindungi diri dan keluarga kita agar kalau terpapar corona risikonya kecil,” tutur Anies kepada wartawan, Minggu (15/8).
Ibarat pengendara motor, kata Anies, baik menggunakan helm maupun tidak itu tetap sama-sama punya risiko mengalami kecelakaan. Namun, lanjutnya, pemotor yang tidak menggunakan helm memiliki risiko yang lebih besar saat kecelakaan, jika dibanding mereka yang memakai helm.
14. Dinkes Pemprov DKI Jakarta tengah mempersiapkan regulasi pemberian vaksin Covid-19 dari perusahaan farmasi Amerika Serikat, Moderna kepada masyarakat umum dan ibu hamil di Ibu Kota. Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta Ngabila Salama menyebut, pihaknya telah menerima alokasi 200.060 dosis vaksin Moderna dari Kemenkes. Artinya, hanya 100.030 warga DKI yang bakal mendapat jatah dua kali dosis vaksin dengan platform mRNA.
15. Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menceritakan bahwa terdakwa kasus korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020, Juliari Batubara, sempat mendatangi lembaga antirasuah itu usai dilantik menjadi Mensos.
Saut mengatakan kala itu Juliari datang pagi-pagi dan ditemui oleh sejumlah pimpinan KPK. Kedatangan itu, lanjut Saut, karena Juliari meminta koordinasi dengan KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran di Kemensos. “Beberapa waktu (setelah) dilantik Pak Juliari ketemu saya di KPK. Beliau datang. Seingat saya, saya menerima. Saya panggil ‘lae’ langsung. Lae keren. Tapi hati-hati. Saya bilang gitu sama dia,” cerita Saut dalam diskusi politik pada Minggu (15/8).
Saut menjelaskan saat itu maksud kedatangan Juliari adalah untuk berkoordinasi. Dalam pandangan Saut, Juliari sudah merasa bahwa pekerjaannya sebagai Mensos itu berat. “Ya, biasa kan kalau kita ada orang niat baik, biasanya minta koordinasi ke kita. Mungkin beliau sudah maping di Kementerian (sosial) berat sekali,” ucap Saut.
16. Kuasa hukum terdakwa kasus korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 Juliari Batubara, Maqdir Ismail mengklaim, keluarga kliennya sangat tertekan. Menurut Maqdir, keluarga Juliari Batubara tertekan karena ada begitu banyak kebencian yang ditunjukan masyarakat pada mantan Menteri Sosial (Mensos) itu. “Keluarga merasa tertekan yang luar biasa,” ucap Maqdir dalam diskusi virtual pada Minggu (15/8).
Maqdir menyinggung banyaknya akun di media sosial yang menggunakan nama dan identitas tertentu memberikan makian pada Juliari. Ia menyayangkan tindakan tersebut. Dalam pandangan Maqdir, banyak pihak memberikan komentar negatif pada kasus hukum yang sedang dijalani Juliari Batubara tanpa memahami substansinya. “Begitu banyak akun-akun yang kalau dalam istilah saya dan kawan-kawan, orang-orang yang berselimut kemudian memaki-maki orang. Ini enggak benar,” ujarnya.
17. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai protes dan kemarahan masyarakat pada Juliari Batubara terkait korupsi paket bansos Covid-19 merupakan hal yang wajar. Pasalnya, karena masyarakat sedang berada dalam situasi kesulitan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19. Pendapat itu disampaikannya menanggapi pernyataan Kuasa Hukum Juliari Batubara, Maqdir Ismail.
“Tentu masyarakat tidak punya waktu secara detail mengikuti proses persidangan selama kurun waktu 3-4 bulan terakhir. Ternyata ada pejabat publik yang meminta bawahannya mengutip fee Rp 10.000 pada paket bansos senilai Rp 270 ribu yang dianggarkan pemerintah,” kata Kurnia dalam diskusi virtual pada Minggu (15/8). “Dan masyarakat dihadapkan dengan situasi kemerosotan ekonomi, kesehatan, langsung mengaitkan saja, dan bagi saya terlepas dari substansi kritik di media sosial seperti apa, tapi protes masyarakat menjadi hal yang wajar,” tandas Kurnia.
18. Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Padjadjaran Wicaksana Dramanda mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk menduga dan melaporkan konflik kepentingan para pejabat publik. Karena hal itu tertuang dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. “Saya menafsirkan ada dua hak yang melekat pada masyarakat. Yaitu hak menduga dan hak melaporkan. Kita menduga itu hak yang dijamin undang-undang, soal melaporkan atau tidak, itu soal lain,” kata Wicaksana dalam diskusi daring yang digelar ICW, Minggu (15/8).
Dikatakan, pasal 44 ayat (1) berbunyi, “Warga berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan konflik kepentingan pejabat pemerintah dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan”. Kemudian, pasal 44 ayat (2) menyatakan, “Laporan atau keterangan disampaikan kepada atasan pejabat dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait”. Wicaksana lantas menyinggung soal hasil penelitian ICW tentang sejumlah elite politik Tanah Air yang diduga dekat dengan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.
19. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, dampak revisi UU KPK harus terus dipantau. Hal itulah yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk melakukan pemantauaan dokumentasi dan kampanye tentang dampak revisi UU KPK. “Ini penting dilakukan terus-menerus apa dampak revisi UU KPK. Kita perlu dan sudah menguji sistem baru hasil revisi UU KPK,” katanya dalam diskusi bertajuk Kontroversi Firli Bahuri yang digelar Public Virtue Institute, Minggu (15/8).
Namun yang paling utama dalam pemantauan tersebut adalah meminta pertanggungjawaban presiden sebagai kepala pemerintahan. Sebab, tegas Asfinawati, dalam revisi UU KPK, KPK merupakan rumpun eksekutif dan kekuasaan tertingg di rumpun eksekutif adalah presiden sebagai kepala pemerintahan.
20. Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menilai, saat ini merupakan masa paling kelam bagi KPK dalam sejarah berdirinya lembaga antirasuah tersebut. Ia mengatakan, hanya ada dua cara untuk menyelamatkan KPK dalam kondisi yang sangat pelik dan kelam seperti sekarang.
Pertama, batalkan UU KPK hasil revisi yang ada saat ini kembali ke yang lama. Kedua, merombak total pimpinan KPK saat ini. Pemikiran itu disampaikan Febri dalam diskusi bertajuk Kontroversi Firli Bahuri yang digelar Public Virtue Institute, Minggu (15/8).
Menurut Febri, kedua hal tersebut bisa dilakukan apabila ada keinginan untuk mencegah kehancuran KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri dkk. ‘’Itu kalau memang ingin memitigasi atau meminimalisir semakin hancurnya KPK di bawah kepemimpinan baru,” ujar Febri. Sejak pimpinan baru menjabat pada Desember 2019, Febri mengatakan KPK era baru lebih banyak memunculkan kontroversi dibanding prestasi.
21. Memperingati HUT ke-76 RI pada 17 Agustus 2021, TNI akan mempertontonkan manuver delapan pesawat tempur F-16 di langit Istana Merdeka, Jakarta. Setidaknya ada enam helikopter yang akan mengibarkan bendera Merah Putih ukuran raksasa. “Diharapkan ini bisa membangkitkan jiwa nasionalisme dan semangat juang seluruh komponen bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang sedang melanda bangsa Indonesia saat ini,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah dalam keterangannya pada Minggu (15/8).
Indan mengatakan, delapan pesawat tempur yang akan melakukan atraksi itu diterbangkan dari Lanud Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur. Kedelapan pesawat tempur dengan call sign “Garuda Flight” ini telah geladi selama beberapa hari terakhir di langit Istana Merdeka. “Manuver udara yang akan dipersembahkan oleh elang-elang besi kebanggan Indonesia ini adalah manuver bomb burst yang dipimpin oleh Danskadron Udara 3 Letkol Pnb Agus Dwi A,” ujar Indan.
22. Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Indonesia mengekspor 627,4 juta ton produk pertanian ke 61 negara tujuan. Total nilai ekspor tersebut sebesar Rp 7,29 triliun. “Ekspor yang akan dilepas pada kesempatan ini sebesar 627,4 juta ton, nilainya Rp 7,29 triliun,” ujar Syahrul yang Waketum FKPPI ini saat melepas ekspor produk pertanian yang ditayangkan YouTube Setpres, kemarin.
Dia menerangkan, ratusan juta produk pertanian tersebut meliputi komoditas perkebunan 564,6 juta ton, tanaman pangan 4,3 juta ton, hortikultura 7,2 juta ton, peternakan 4,0 juta ton, dan beberapa komoditas lainnya. Produk tersebut akan dikirimkan ke sejumlah negara tujuan ekspor seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Inggris, Jerman, Rusia, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan beberapa negara lain melalui 17 titik pintu ekspor.
Adapun 17 pintu ekspor Indonesia yang menjadi tempat pelepasan ekspor komoditas pertanian secara serentak tersebut, di antaranya Pelabuhan Laut Kariangu Balikpapan, Pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Laut Dumai Pekanbaru, dan Pelabuhan Laut Panjang Bandar Lampung.
23. Menhan merangkap Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku rishi apabila lembaga survei menyebut dirinya sebagai menteri dengan kinerja paling baik. Prabowo menekankan kepada para kadernya agar tidak terbuai dengan hasil survei. Hal itu dikemukakan Waketum Partai Gerindra Habiburokhman dalam diskusi virtual yang digelar Polemik MNC Trijaya.
“Saya ingat kata-kata Pak Prabowo yang disampaikan berkali-kali. Saya tuh risih’ kalau kita, saya, Sandiaga Uno disebut-sebut sebagai menteri yang bekerja paling baik dan lain sebagainya’,” kata Habiburokhman. Prabowo menuturkan, kata Habiburokhman, dalam situasi pandemi Covid-19 semua menteri di kabinet Indonesia Maju harus bekerja keras. “Soal elektabilitas, dilihat atau tidak oleh publik, itu hal lain,” ujarnya. (HPS)
