Ketua KPU Hasyim Asy’ari (net)
Isu menarik pagi ini, KPU akan umumkan hasil Pemilu 2024, Rabu (20/3). Hari ini merupakan hari terakhir bagi KPU untuk melakukannya, karena UU Pemilu mewajibkan mereka menetapkan hasil pemilu nasional 35 hari setelah pencoblosan. Sementara demo menolak pemilu curang dan mendesak digunakannya hak angket DPR yang berlangsung di depan gedung DPR, Selasa (19/3) berlangsung ricuh.
Isu hangat lainnya, Mensos Tri Rismaharini atau Risma angkat suara soal paket bansos yang mengalir deras menjelang pencoblosan Pilpres 2024. Risma mengaku tidak tahu menahu soal anggarannya. Menurutnya, alokasi anggaran bansos memang besar, namun dirinya tidak memegang langsung anggaran tersebut. Kata dia, uang besar itu seperti di aquarium. Bisa lihat, tapi tidak bisa pegang. Berikut isu selengkapnya.
1. KPU akan umumkan hasil Pemilu 2024, Rabu (20/3). Hari ini merupakan hari terakhir bagi KPU untuk melakukannya, karena UU Pemilu mewajibkan mereka menetapkan hasil pemilu nasional 35 hari setelah pencoblosan. Pagi ini, KPU dijadwalkan merampungkan rekapitulasi tingkat nasional untuk dua provinsi pamungkas, yakni Papua dan Papua Pegunungan. “Setelah itu, setelah semua provinsi selesai rekapitulasi, kemudian kita siapkan berita acara, dan nanti kita siapkan Keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional atau tingkat nasional,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Selasa (19/3).
Hasyim menjelaskan, Keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu tingkat nasional akan merangkum semua jenis pemilu, yakni hasil pileg DPRD kabupaten/kota pada 508 kabupaten/kota, hasil pileg DPRD provinsi pada 38 provinsi, hasil pileg DPD RI, hasil pileg DPR RI, dan hasil Pilpres.
Keputusan ini nantinya akan dapat digunakan peserta pemilu yang merasa tidak puas untuk lakukan gugatan sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi. “Satu-satunya objek sengketa atau objek gugatan ke MK adalah SK KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional yang di dalamnya merupakan rangkuman hasil semua pemilu semua tingkat mulai dari kabupaten/kota provinsi dan di tingkat pusat,” tegas Hasyim.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkap kendala yang dialami dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Salah satu kendalanya adalah Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang sulit dicari. “Ada yang hasil rekapitulasi di kecamatannya belum fix, sehingga kemudian harus direkap. Dan kemudian ada juga yang anggota, kalau di sana bukan PPK ya tapi PPD, yang mestinya bertanggung jawab terhadap rekapitulasi tingkat kecamatan orangnya susah dicari yang itu menjadikan beberapa kendala,” ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (19/3) malam. Semua permasalahan yang terjadi, kata Hasyim, kemudian dihimpun. Kemudian, proses rekapitulasi tingkat provinsi pun sudah bisa dilakukan.
Hasyim mengatakan pihaknya bakal menyiapkan Keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional setelah proses rekapitulasi tingkat nasional selesai dilakukan.
2. Demo menolak pemilu curang dan mendesak digunakannya hak angket DPR yang berlangsung di depan gedung DPR, Selasa (19/3) berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi sekitar pukul 19.15 WIB, massa mulai melemparkan botol ke arah halaman depan gedung DPR melalui jalur atas pagar. Beberapa orang juga melempar balok kayu yang sebelumnya untuk menyangga ogoh-ogoh. Tidak hanya itu, sejumlah orang mulai mengikat tali tambang di pagar dan menariknya paksa secara berulang kali. Massa juga membakar baliho bergambar Presiden Jokowi hingga Hakim Konstitusi Anwar Usman di depan barikade beton yang dipasang aparat kepolisian.
Api sempat menyala tinggi di area demo. Sekitar pukul 19.35 WIB, orator memerintahkan massa untuk tidak terprovokasi. Ia juga mengarahkan agar massa hanya melakukan hal-hal sesuai perintah. Sebagai informasi, Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 3.355 personel gabungan untuk mengawal aksi di depan kantor DPR dan KPU. Para personel berjaga secara tersebar di beberapa titik. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengimbau massa agar menyampaikan aspirasi dengan kondusif.
Demo di DPR digelar dua kelompok massa yang berlawanan. Yakni, kelompok massa dari Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) dan Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi (KNPD) yang menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pelaksanaan pemilu curang. Di sisi lain, ada juga kelompok yang menolak pengguliran hak angket di DPR dan mendukung hasil Keputusan KPU terkait Pileg dan Pilpres 2024.
Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suyudi Ario Seto turun ke lapangan membubarkan massa yang nekat bertahan di area sekitar DPR. Upayanya membuahkan hasil. Massa berhasil dipukul mundur sampai ke arah Flyover Senayan. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Soebroto dari arah Semanggi menuju Slipi kembali dibuka aparat kepolisian.
3. Sejumlah anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDIP menemui ratusan massa yang berunjuk rasa di depan gerbang Gedung DPR. Di antaranya, Luluk Hamidah dan Daniel Johan dari Fraksi PKB, Al Muzammil Yusuf dari Fraksi PKS serta Adian Napitupulu dan Masinton Pasaribu dari PDIP. Bahkan Adian naik ke mobil komando mengajak wakil dari para pendemo lakukan audensi di dalam Gedung DPR soal hak angket.
Dalam sambutannya, Luluk Hamidah menegaskan pihaknya bakal mengajak fraksi-fraksi lain di DPR RI untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. “Kita harus sama sama memiliki semangat bahwa pemilu. Kita akan mengajak fraksi yang lain, dari Nasdem, PDIP, PPP untuk memperjuangkan hak rakyat,” tegas Luluk dalam orasinya dan disambut riuh tepuk tangan massa. “Inilah cara kita mencintai nilai yang penuh tanggung jawab dan etika, nilai yang menjunjung kejujuran,” imbuhnya.
Anggota Fraksi PDIP DPR, Adian Napitupulu memastikan, fraksimya sudah yakin untuk menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Kata dia, para anggota FPDIP tinggal menunggu perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk mengajukan hak angket. “Kita sudah yakin. Tinggal menunggu perintah Ketua Umum (PDI-P Megawati Soekarnoputri,” ucap Adian usai menemui massa pendemo di pintu gerbang gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).
Menjawab pertanyaan, Adian yakin Ketua DPR Puan Maharani tidak akan menutup mata terhadap wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. “Mbak Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata terhadap apa pun. Enggak pernah,” tegas Adian. Ia berpendapat, tidak munculnya Puan di tengah wacana hak angket bukan berarti menutup mata. Menurut dia, Puan tengah mengkaji berbagai pertimbangan sebelum Fraksi PDI-P menggulirkan hak angket Pemilu di DPR.
“Dia harus mencermati segala sesuatunya. Dan bagaimana pun dia kan mencermati, kalau matanya tertutup, kan tidak mungkin,” ujar Adian. Politisi PDI-P ini menyatakan, partainya tidak pernah menitikberatkan tentang selisih angka hasil Pilpres 2024 dalam muatan materi hak angket kecurangan pemilu. “Kita itu tidak melihat angka-angka ya. Gini lho, demokrasi itu tidak hasil, demokrasi itu proses, proses itu mensyaratkan banyak hal, untuk sampai pada sebuah kesimpulan apakah kualitas demokrasinya bagus atau tidak bagus” kata Adian.
4. Mensos Tri Rismaharini atau Risma angkat suara soal paket bansos yang mengalir deras menjelang pemungutan suara Pilpres 2024. Risma mengaku tidak tahu menahu soal itu. Menurutnya, alokasi anggaran bansos memang besar. Namun, pihaknya tak memegang langsung anggaran tersebut. “Kami itu pegang uang besar itu seperti akuarium, kita bisa lihat, nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM [dari Kemenkeu], bukan lewat kami uangnya,” kata Risma dalam raker dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Selasa (19/3).
Dengan wajah serius, menteri asal PDIP itu menjelaskan, pemerintah setiap awal tahun memang mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos. Untuk penyaluran 2024, SPM dikeluarkan per 26 Januari lalu. Risma mengakui, Kemensos memang diberi amanat untuk menjalankan Program Perlindungan Sosial dengan anggaran Rp497 triliun. Dijelaskan, untuk 2024 anggarannya mencapai Rp 78 triliun. Namun, Risma tidak ikut campur dengan bansos di luar itu. “Sisanya ya saya nggak ngurusi. Kenapa? Ya saya ngurus ini aja mumet gitu kan, ini komplain sini, komplain sana,” katanya.
Risma sempat menangis kala mendengar cerita tentang seorang lansia yang hidup sebatang kara dan tak mendapatkan bansos dari pemerintah. Momen itu terjadi saat anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, Muhammad Ali Ridha menyampaikan cerita itu dalam raker Kemensos dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3). Awalnya, Ridha menyampaikan banyak menemukan implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tak sesuai. Salah satu contohnya lansia bernama Semi itu.
“Banyak kita temukan juga masyarakat yang tidak mampu yang kemudian tidak masuk dalam DTKS. Ada seorang nenek tua usia 90 tahun, Bu Semi,” kata Ridha di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/3). Ridha bercerita Semi berasal dari Magetan, Jatim. Ia menyebut Semi hidup sebatang kara pada usianya yang sudah senja, namun fisiknya masih bugar. Ia menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Semi berjualan kerupuk dengan keuntungan yang sangat minim.
Mensos Tri Rismaharini curhat soal anggaran kementeriannya sebesar Rp40,78 miliar diblokir pada tahun ini. “Ada blokir anggaran di 2024 sebesar Rp40,78 miliar,” kata Risma dalam raker tersebut. Selain itu, Risma juga menyebut ada utang dalam biaya salur program keluarga harapan (PKH) melalui PT Pos Indonesia. Ia merinci utang tersebut mencapai Rp44 miliar.
5. Risma juga melapor ke Komisi VIII DPR RI soal utang Kemensos terkait biaya salur sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino. “Biaya salur sembako dan BLT El Nino 2023 terdapat utang sebesar Rp76,88 miliar,” ungkapnya. Risma merinci pagu anggaran BLT El Nino yang dikucurkan pada November 2023 dan Desember 2023 mencapai Rp7,52 triliun, termasuk biaya salur. Di hadapan DPR, mantan Walkot Surabaya ini melaporkan ada 18,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah sukses salur dari target 18,8 juta KPM.
Risma menyebut sudah 98,01 persen sukses salur BLT El Nino tersebut, di mana besarannya Rp200 ribu per bulan per KPM. Totalnya, mencapai Rp7,37 triliun. Keluhan soal pemblokiran anggaran bukan datang pertama kali dari Mensos Risma. Curhat soal anggaran yang diblokir juga datang dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hingga Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Bambang Susantono.
Diakui, memang ada pemblokiran anggaran melalui mekanisme automatic adjustment yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani. Kebijakan ini memotong 5 persen anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dengan total Rp50,14 triliun. Blokir anggaran itu diumumkan dari surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Surat itu dikirimkan Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian, dan para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.
6. DPR menyarankan Mensos Tri Rismaharini berteriak keras sehingga tidak disalahkan atau diminta pertanggungjawaban atas semrawutnya bansos. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan tugas seorang mensos sangatlah berat. Apalagi, sekarang banyak bansos yang bergulir entah siapa penyelenggaranya dan diberikan ke masyarakat mana. “Ada kesemrawutan. Macam-macam bansos, macam-macam yang menyalurkan siapa, bebannya terhadap bansos (dari program Kemensos),” kata Marwan dalam rapat kerja dengan Mensos Risma di DPR, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).
“Ini menyakitkan Bu (Risma). Kita harap sebenarnya ini ibu berteriak tentang ini (semrawut bansos). Kalau bukan ibu yang menyalurkan, bukan lewat data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), kok salah Kemensos?” sambung politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Marwan khawatir pada ujungnya ketika BPK mengecek dan mengeluarkan rekomendasi, yang akhirnya Kemensos yang disalahkan. Ia bertanya-tanya di balik banjir bansos yang dikucurkan. Menurutnya, label bantuan sosial itu akan mengarah kepada Kementerian Sosial pimpinan Risma. Padahal, Marwan menganggap bansos itu bisa saja datang bukan dari perintah menteri PDI Perjuangan tersebut.
“Ini kan gak adil, orang yang menyalurkan, tapi karena ini bansos, evaluasi BPK salahnya Bu Risma memerintahkan. Ini gak adil, padahal yang disalurkan ini kita gak tahu siapa yang menyalurkan kepada siapa, kok penilaiannya kepada kemensos?” tandasnya.
7. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) laporkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke KPK, Selasa (19/3). Laporan tersebut berkaitan dengan keputusan pencabutan izin tambang oleh Bahlil yang diduga penuh dengan praktik korupsi yaitu menguntungkan diri, kelompok, dan orang lain serta diduga merugikan perekonomian negara. “Laporan ini menjadi penting untuk membuka pola-pola apa saja yang digunakan oleh para pejabat negara terutama Menteri Bahlil dalam kaitannya dengan proses pencabutan izin yang menuai polemik,” ujar Koordinator JATAM Melky Nahar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.
Bahlil dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan. Pelaporan ini berkaitan dengan keputusan Bahlil mencabut dan memulihkan izin tambang di Indonesia. Bahlil mendapat kuasa dan mandat dari Presiden Jokowi sejak tahun 2021 lalu. Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di mana Bahlil ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) untuk memastikan realisasi investasi dan menyelesaikan masalah perizinan serta menelusuri izin pertambangan dan perkebunan yang tak produktif.
Pada 2022, Presiden Jokowi kembali meneken Keppres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi. Melalui Keppres ini, Bahlil diberi kuasa untuk mencabut izin tambang, hak guna usaha, dan konsesi kawasan hutan, serta dimungkinkan untuk memberikan kemudahan kepada organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan lain-lain untuk mendapatkan lahan/konsesi.
8. KPK menunda pemeriksaan terhadap Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Kemenkes, Selasa (19/3) karena yang bersangkutan masih umrah. “Informasi yang kami peroleh dari tim penyidik untuk saksi Pak Fadel Muhammad Al-Haddar mengonfirmasi tidak bisa hadir pada hari ini, karena sedang melaksanakan ibadah umrah,” ujar Jubir KPK Ali Fikri di kantornya, Jakarta, Selasa (19/3).
Ali Fikri belum menjelaskan soal peran Fadel dalam kasus APD selain hanya menyampaikan pemanggilannya sebagai saksi. “Nanti akan dilakukan penjadwalan ulang untuk dapat hadir sehingga keterangannya dibutuhkan untuk membuat lebih jelas dan terang perbuatan dari para tersangka terkait pengadaan APD di Kemenkes,” kata Ali. Sebelum ini, KPK sudah lebih dulu memanggil sejumlah saksi, di antaranya Sekjen Kemenkes Oscar Primadi, Direktur PT GA Indonesia Song Sung Wok, Dokter Anestesi pada RSUD Lembang Sri Lucy Novita, Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra, dan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik.
9. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, pihaknya telah menerima laporan soal dugaan korupsi di LPEI sejak 10 Mei 2023. Setelah diproses di Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) dan dilimpahkan ke Direktorat Penyelidikan, kasus itu akhirnya diselidiki pada 13 Februari 2024. Setelah dirapatkan penyelidik, penyidik, penuntut umum, hingga pimpinan dalam forum ekspose, akhirnya disepakati perkara itu naik ke penyidikan pada Selasa (19/3).
“KPK telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan penyimpangan ataupun korupsi pada penyaluran kredit dari LPEI ini telah naik pada status penyidikan,” ujar Ghufron dalam konferensi pers di KPK, Selasa (19/3). Ghufron menuturkan, pihaknya belum menetapkan tersangka. Ekspose kasus tersebut baru menyepakati perubahan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan.
Manajemen Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) buka suara terkait dugaan debitur terindikasi fraud di lingkup perusahaan, yang dilaporkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Direktur Eskekutif LPEI Riyani Tirtoso mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan, mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, dan siap untuk bekerjasama dengan Kejaksaan, BPKP, dan KPK dalam penyelesaian kasus debitur bermasalah.
“LPEI sepenuhnya mendukung langkah Menkeu dan Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan hukum yang diperlukan terhadap debitur LPEI yang bermasalah secara hukum,” kata Riyani, Selasa (19/3). Ia bilang, perusahaan berupaya menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik, berintegrasi dalam menjalankan seluruh aktivitas kegiatan operasional lembaga secara profesional. “Dalam menjalankan mandatnya mendukung ekspor nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.
10. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengklarifikasi kue ulang tahun di video Caleg PSI, Marsha Damita Siagian beberapa waktu lalu. Hasyim membantah kue tersebut adalah pemberian dari PSI. “Oh itu kue yang nyiapin saya sendiri. Dia hanya ikut memvideokan dan ikut makan,” kata Hasyim, Selasa (19/3). Hasyim menekankan, pada forum itu, seluruh saksi peserta pemilu ada di arena pleno. “Tidak ada PSI ngasih kue, tidak ada. Kue dari saya sendiri dan saya menyuguhkan di arena pleno. Bahwa (ada yang) mau memvideokan, tanya yang memvideokan,” lanjutnya.
Sementara itu, pihak KPK menyebut, Hasyim seharusnya melaporkan penerimaan kue ulang tahun ke KPK. Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, penerimaan kue itu rawan masuk ke gratifikasi sehingga harus dilaporkan. “Walau makanan tetap dilaporkan kepada KPK kemudian untuk secara fisik misalnya justru tidak bermanfaat atau justru mubazir, ya bisa diberikan kepada lembaga-lembaga terkait yang membutuhkan bantuan dan sebagainya,” kata Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/3). Ali menuturkan, penerimaan kue itu juga berisiko menjadi benturan kepentingan jika diberikan oleh kader partai politik. Sebab, KPU memiliki tugas untuk menghitung hasil perolehan suara partai peserta Pemilu 2024. Sementara partai memiliki kepentingan meraup suara yang banyak.
11. Enam terdakwa dari Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur (PPLN KL) dituntut pidana enam bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun. Enam terdakwa tersebut yaitu Ketua PPLN KL nonaktif Umar Faruk; Divisi Keuangan PPLN KL Tita Octavia Cahya Rahayu; Divisi Data dan Informasi PPLN KL Dicky Saputra; SDM PPLN KL Aprijon; Divisi Sosialisasi PPLN KL Puji Sumarsono; dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu PPLN KL Khalil.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Umar Faruk, terdakwa II Tita Octavia Cahya Rahayu, terdakwa III Dicky Saputra, terdakwa IV Aprijon, terdakwa V Puji Sumarsono, terdakwa VI A Khalil dengan pidana masing-masing selama enam bulan, dengan ketentuan tidak perlu dijalani apabila yang bersangkutan dalam masa percobaan selama satu tahun sejak putusan inkrah tidak mengulangi perbuatan atau tidak melakukan tindak pidana lainnya,” ujar jaksa saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (19/3) malam.
12. JPU Kejagung juga menuntut tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur dijatuhi pidana denda sebesar Rp 10.000.000 dalam kasus pemalsuan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024. Mereka dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data daftar pemilih, baik yang menyuruh, yang melakukan dan turut serta melakukan. “Menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa masing-masing Rp 10.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan masing-masing selama tiga bulan,” kata Jaksa dalam sidang di PN Jakpus, Selasa (19/3).
13. etua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi menyindir Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto soal perolehan suara Ganjar-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Menurut Budi Arie, ada pihak yang berhalusinasi dengan mengatakan perolehan suara Ganjar-Mahfud lebih besar ketimbang hasil perhitungan resmi dari KPU. “Pemilu 2024 disaksikan oleh seluruh mata masyarakat, di seluruh Indonesia, seluruh warga bisa lihat. Ini kan antara halusinasi, fiksi ini beda-beda dikit,” sindir Budi Arie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).
Sebelumnya, Hasto mengatakan hasil forensik pakar IT PDI-P menunjukkan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mestinya mendapatkan 33 persen suara. Hasto mengklaim bahwa ada Json Script yang dipasang pada Sirekap KPU untuk mengunci suara Ganjar-Mahfud mentok di angka 17 persen. Budi Arie menganggap pernyataan Hasto tak bisa dipertanggungjawabkan. “Halusinasi suaranya dari 17 persen jadi 33 persen,” kata Budi Arie. Menurut dia, temuan-temuan dugaan kecurangan Pemilu 2024 bisa langsung dilaporkan ke Bawaslu. (HPS)
