Partai Golkar (net)
Isu menggelitik pagi ini, mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengaku mendapat informasi partainya akan mendapatkan lima kursi pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia menerangkan, partainya tidak keberatan dengan jatah lima kursi tersebut. PAN yakin, bergabungnya Nasdem dan PKB dalam gerbong Prabowo-Gibran tidak akan mengganggu jatah kursi parpol anggota Koalisi Indonesia Maju. Berikut isu selengkapnya.
Isu menarik lainnya, pengamat politik Ray Rangkuti mengkritik dukungan Partai Nasdem untuk pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Menurut Ray, jika partai yang dipimpin Surya Paloh setia pada narasi perubahan, seharusnya Nasdem berada di luar pemerintahan. Namun, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi malah memuji Surya bermain cantik. Berikut isu selengkapnya.
1. Pembagian jatah kursi pada pemerintahan mendatang jadi isu menarik, terutama dengan masuknya Nasdem dan PKB ke Koalisi Prabowo-Gibran. Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengaku mendapat informasi partainya akan mendapatkan lima kursi pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua Dewan Pembina Bappilu Golkar ini menerangkan, partainya tidak keberatan dengan jatah lima kursi tersebut. “Yang disampaikan itu (Golkar dapat 5 kursi) dengar-dengarnya begitu. Ya kalau tambah alhamdulillah, enggak tambah kita ada peran-peran lain ya Golkar itu,” kata Idrus di Kawasan Menteng, Jakarta.
Meski begitu, kata Idrus, masalah ini merupakan urusan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Begitu juga soal rekomendasi nama kader yang disodorkan menjadi menteri. Menurut dia, ini juga kewenangan ketua umum partai. “Pokoknya masalah rekomendasi itu adalah urusan ketua umum,” tegas dia. Di sisi lain, ia mengatakan, partai berlogo pohon beringin itu selalu mengembangkan kader-kadernya untuk terus berkarya.
Mantan Menteri Sosial ini menambahkan Partai Golkar siap mengisi jabatan menteri baik di bidang ekomomi maupun hukum. “Jangan lupa Golkar itu kadernya segudang. Tinggal di sana permintaan dari sana misalkan ya udah Golkar siap apapun posisi mau bidang ekonomi bidang hukum bidang politik bidang budaya bidang apalagi semua siap enggak ada masalah,” ucap Idrus.
2. Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengaku tidak resah dengan sikap Partai Nasdem dan PKB yang menyatakan dukungam terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Dradjad yakin, bergabungnya dua partai politik (parpol) itu di gerbong Prabowo-Gibran tidak akan mengganggu jatah kursi partai politik (parpol) anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM). “Sama sekali enggak ada. Karena Pak Prabowo untuk yang sudah ada, kita-kita sudah dapat gambaran jatah kursi Menteri. Jadi, katakanlah kuota kita enggak akan terganggu,” katanya, Jumat (26/4).
Dradjad menyampaikan, komunikasi Prabowo dengan parpol koalisi masih dilakukan secara informal. Bahkan, forum besar koalisi dengan mengumpulkan para petinggi parpol juga belum terjadi. Oleh karenanya, jatah kursi menteri pun masih bisa berubah karena proses politik yang dinamis. “Iya, masih awal. Pokoknya jajaki jumlahnya, portofolionya kira-kira apa, itu masih panjang. Masih bisa berubah. Tapi kalau diobrolin sudah,” ujar Dradjad.
3. Waketum PKB Jazilul Fawaid menegaskan, tidak ada pembahasan pembagian kursi menteri dalam pertemuan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan presiden terpilih Prabowo Subianto di Kantor DPP PKB, Rabu (24/4). PKB menyatakan pertemuan kedua tokoh tersebut sebagai bagian silaturahim yang menjadi tradisi pasca pemilihan umum (Pemilu). Diketahui, Cak Imin pada Pilpres 2024 merupakan rival Prabowo. Cak Imin merupakan calon wakil presiden nomor urut 1 mendampingi Anies Baswedan sebagai calon presiden. “Tidak ada, tidak ada pembahasan bagi-bagi kursi menteri. Dan, dari dulu PKB setiap koalisi, juga tidak pernah membahas syarat bagi-bagi kursi,” kata Jazilul, Jumat (26/4). Jazilul menyampaikan, pertemuan Cak Imin dan Prabowo membahas mengenai tantangan bangsa ke depan.
4. Pengamat Politik Ray Rangkuti mengkritik dukungan Partai Nasdem untuk pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Menurut Ray Rangkuti, jika Partai yang dipimpin Surya Paloh itu setia pada narasi perubahan, seharusnya Nasdem berada di luar pemerintahan. “Kalau Nasdem setia pada jargon perubahan, ya mereka mestinya partai yang mendeklarasikan pertama kali sebagai oposisi karena jelas-jelas Nasdem itu berbeda dengan koalisinya Pak Prabowo,” kata Ray dalam acara laporan tahunan PBHI di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (26/4).
Diketahui, Nasdem berada dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sementara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan pasangan calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ray menilai, langkah PDI-P yang tidak lakukan pertemuan antar partai politik dengan kedok rekonsiliasi usai Pemilu adalah tepat. Ray berpandangan, pertemuan antarelite parpol usai pemilu merupakan upaya pemenang pemilu untuk menghentikan kritik atas pelaksanaan yang sudah berjalan. “Enggak perlu lah ada pertemuan-pertemuan itu, karena bagi saya kata-kata rekonsiliasi, kata-kata silaturahmi, itupun sekarang sudah dimaknai demi kepentingan yang bersifat politik, dan politik dalam pengertian ini bukan politik dalam pengertian makna, politik dalam pengertian pragmatisme itu,” kata Ray.
5. Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi memuji permainan politik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang telah memastikan langkah Nasdem mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Pak Surya senior kita, paling cantik dalam bermain politik dan matang,” puji Aboe di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta. Aboe lalu berbasa-basi. Menurutnya, PKS juga membuka diri untuk mengikuti langkah Nasdem dalam mendukung Prabowo-Gibran, hanya saja, hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan Surya Paloh. “Kalau ada cara terbaik ya kita ikuti. Tinggal kita dengar nasihat, tapi belum dengar selanjutnya,” sebut dia.
Partai Gerindra mengungkap elite Partai NasDem yang mendampingi Ketum Surya Paloh ke Kartanegara IV turut bahagia atas bergabungnya Nasdem ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani usai Paloh dan rombongan bertamu ke kediaman Prabowo di Kartanegara IV pada Kamis (25/4) kemarin. “Teman-teman NasDem yang menyertainya ikut bergembira dan kami semua bersyukur atas keputusan Pak Surya Paloh,” kata Muzani.
Muzani menyebut Prabowo sangat berharap NasDem yang memiliki kursi cukup banyak di parlemen bergabung ke pemerintahan di bawah Prabowo-Gibran. Ia bersyukur tawaran itu pun disambut dengan baik oleh Surya yang akhirnya menyatakan siap mendukung pemerintahan ke depan. Muzani menyebut permasalahan yang dihadapi Indonesia hari ini semakin kompleks, sehingga membutuhkan kekuatan yang besar untuk menghadapinya.
6. Politisi PDIP Ganjar Pranowo memperkirakan PDI-P akan berada di luar pemerintahan, meskipun hingga kini belum memutuskan posisinya akan berada di dalam atau di luar pemerintahan. “Belum memutuskan, tetapi saya kira kalau lihat statement-statement Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) rasanya iya. Di luar pemerintahan, kan kita enggak pernah opisisi,” ujarnya di kediamannya, Tegalsari, Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY, kemarin.
Ganjar menyampaikan, dengan posisi berada di luar pemerintahan, bisa ada checks and balances sehingga ada kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Menurut Ganjar, adanya checks and balances merupakan hal yang penting. “Nah, itu (ada checks and balances) yang penting. Biar kemudian tidak semuanya bahasa jawanya anut grubyuk, semua ikut-ikut begitu, tapi ada juga yang bisa melakukan kontrol dengan baik,” pungkasnya.
7. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenurrohman berharap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan Presiden Jokowi yakni banyak menterinya yang tersandung korupsi. Zaenur tidak memusingkan apakah Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih akan mengajukan nama calon menteri ke KPK untuk distabilo. “Saya justru lebih konsen kepada pengalaman periode pemerintahan Presiden Jokowi di mana banyak sekali menteri-menterinya yang tersangkut kasus korupsi,” kata Zaenur, kemarin.
Zaenur menyebut, Prabowo dan Gibran harusnya memilih calon pembantu yang tidak memiliki persoalan hukum di masa lalu dan tersandung perkara etik. Mereka harus memilih sosok yang jauh dari konflik kepentingan. Meski demikian, Zaenur tidak mempersoalkan jika Prabowo dan Gibran akan menyodorkan nama-nama calon menteri kepada lembaga penegak hukum seperti KPK. Namun, ia menilai penilaian masyarakat mengenai rekam jejak para calon menteri lebih efektif daripada stabilo KPK.
8. Mensos Tri Rismaharini merespons pernyataan Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta, Pantas Nainggolan yang menyebut namanya merupakan salah satu yang disiapkan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Risma mengaku takut dianggap tidak mampu oleh Tuhan dan masyarakat. “Saya takut terus terang, bukan apa kalau yang yang bisa bicara saya mampu atau tidak, itu yang pertama Tuhan, yang kedua rakyat, suara rakyat itu suara Tuhan,” tegas Risma usai kegiatan Designer Summit 2024 di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).
Risma menyebut dirinya tidak memiliki uang. Menurut mantan wali kota Surabaya itu, kurangnya modal membuat ia enggan dan sulit mengeglar kampanye. Risma menegaskan berkali-kali bahwa jabatan yang ditawarkan kepadanya memiliki tanggung jawab dan risiko yang besar. Sehingga pihaknya belum berani memberikan jawaban iya atau tidak sejauh ini.
Risma bercerita sempat meminta guru ngajinya untuk mendoakan agar dirinya gagal menjadi wali kota Surabaya pada Pilkada 2010 lalu. “Besok pemilihan itu Pilkada Surabaya yang pertama, aku malam ini telepon sama guru ngajiku, ‘Gus tolong, Gus. Aku doain aku enggak jadi. ‘Lho piye sih bunda ini,’. Gitu,” katanya. Pada malam sebelum hari pencoblosan, Risma memilih tidur. Sementara semua orang yang berada di rumahnya begadang.
“Bahkan aku ngomong yang kedua wali kota aku diem aja udah, aku enggak mau kalau warga Surabaya pengin aku jadi wali kota aku enggak mau kampanye, yang kampanye warga Surabaya,” ujarnya. Saat itu warga Surabaya mengkampanyekan Risma dengan menggunakan topeng bergambar dirinya. Kampanye itu dilakukan hingga masuk ke kampung-kampung.
9. Dewas KPK telah meminta keterangan dari sekitar 10 orang saksi termasuk eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam perkara etik Nurul Ghufron. Ghufron merupakan Wakil Ketua KPK yang dilaporkan karena diduga menggunakan pengaruh meminta pejabat Kementan memutasi pegawai berinisial ADM. Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan, SYL dimintai keterangan pada tahap klarifikasi. “SYL juga ada. Ada juga diklarifikasi, kan kita kumpulkan bukti-bukti,” kata Albertina saat ditemui di Gedung KPK lama, Jakarta Selatan, Jumat (26/4). Selain SYL, Dewas juga meminta klarifikasi dari sejumlah pihak lain di Kementan, pihak internal serta eksternal KPK. Mereka nantinya akan dihadirkan di sidang etik yang rencananya bakal dimulai pada 2 Mei mendatang. “Siapa nanti siapa saja yang akan diperiksa ya tergantung panelis, kan begitu toh, yang ada hubungannya tentu ya,” ujar Albertina.
10. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron merespons sindiran Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang meminta bantuan dirinya untuk mutasi salah seorang PNS di Papua ke Jawa. Ghufron menjelaskan pokok permasalahan yang hendak disidangkan etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK yakni laporan penyalahgunaan pengaruh di balik mutasi pegawai Kementan RI berinisial ADM sudah kedaluwarsa. “MAKI itu harus paham juga menegakkan etik itu harus taat hukum. Dalam Perdewas Nomor 4/2021 tentang Penegakan Etik ada klausul tentang kedaluwarsa,” ujar Ghufron melalui pesan tertulis, Jumat. “Yaitu laporan masa kedaluwarsanya satu tahun dari terjadi/diketahuinya oleh pelapor,” imbuhnya.
Ghufron menuturkan peristiwa yang ramai dan menjadi pokok permasalahan terjadi pada 15 Maret 2022. Maka, menurut dia, semestinya pada 16 Maret 2023 peristiwa dimaksud sudah kedaluwarsa. Sementara itu, laporan yang masuk ke Dewas KPK pada 8 Desember 2023. “Dan saya baru diklarifikasi pada tanggal 28 Februari 2024 baru tahu bahwa laporan itu mestinya sejak dilaporkan saja sudah expired sehingga Dewas sudah tidak berwenang secara waktu untuk memeriksa,” kata Ghufron.
Ia membantah membantu mutasi seorang PNS di Kementan karena masih kerabat dirinya. Ia mengklaim hanya ingin membantu seorang PNS mendapatkan haknya. “Tidak ada bisa dicek saya bukan saudara seperti yang diberitakan itu ponakan. Tidak ada, saya tak punya kerabat di Kementan. Juga bukan pejabat, bukan minta jabatan. Saya tidak nekan, tidak maksa, tidak intervensi seperti yang diberitakan,” katanya.
11. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku telah menyurati Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk meminta bantuan memutasi salah seorang PNS di Papua ke Jawa. Langkah tersebut merupakan sindiran atas tindakan Ghufron yang membantu mutasi pegawai Kementan berinisial ADM dan dianggapnya tidak ada masalah. “Saya hari ini ke sini menjadi pemohon bantuan kepada pak Nurul Ghufron memasukkan surat karena saya dapat aspirasi dari salah satu PNS perempuan di Papua Barat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang dia sudah bekerja sejak tahun 2021 berdinas dan ingin mutasi ke Jawa mengikuti suaminya tapi sampai sekarang enggak bisa,” ujar Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/4).
Menurut Boyamin, Ghufron merupakan pribadi yang baik dengan mau menolong PNS untuk dimutasi. Ia membantah surat tersebut merupakan sindiran untuk Ghufron. “Saya bangga pak Ghufron begitu baik bisa mengurus-urus mutasi dan ini bukan meledek ya dan tidak menuduh pak Nurul Ghufron menjadi biro jasa pengurusan mutasi, apalagi makelar ya, bukan, karena ini pak Ghufron orang yang sangat baik mengurus mutasi-mutasi,” tutur Boyamin.
Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomololango berharap, semua persoalan yang melanda lembaganya cepat selesai. “Saya hanya bisa berharap, segala kemelut yang menerpa lembaga ini bisa segera usai dan KPK dapat lebih fokus bekerja pada kerja-kerja yang berkualitas,” kata Nawawi, Jumat (26/4). Tindakan Ghufron melaporkan Albertina Ho dianggap sejumlah kalangan sebagai bentuk serangan balik karena akan disidang terkait dugaan pelanggaran etik penyalahgunaan pengaruh terhadap pejabat di Kementan.
Nawawi mengatakan, langkah yang ditempuh Ghufron merupakan sikap pribadinya dan tidak menjadi sikap pimpinan KPK secara kolektif kolegial. Dia menyebut bahwa tindakan pribadi ini seperti langkah Ghufron mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut batas usia minimal calon pimpinan dan masa jabatan pimpinan KPK.
12. Kejagung membeberkan peran lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menjelaskan tersangka SW, BN, dan AS, ketika menjabat sebagai Kadis ESDM Bangka Belitung, menerbitkan dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk PT RBT, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP. Menurutnya, RKAB yang diterbitkan itu tidak memenuhi syarat.
“Ketiga tersangka tersebut tahu bahwa RKAB yang dia terbitkan tersebut, tidak dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP kelima perusahaan tersebut, melainkan sekadar untuk melegalkan aktivitas perdagangan timah yang diperoleh secara ilegal diwilayah IUP PT Timah,” kata Kuntadi dalam konferensi pers, Jumat (26/4) malam.
Dijelaskan, tersangka HL dan FR dinilai turut serta dalam pengkondisian pembuatan kerja sama penyewaan peralatan processing peleburan timah, sebagai bungkus aktivitas kegiatan pengambilan timah dari IUP PT Timah. “Keduanya membentuk kemudian perusahaan boneka yaitu CV BPR dan CV SMS dalam rangka untuk melaksanakan atau memperlancar aktivitas ilegalnya,” katanya.
13. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, telah berkoordinasi dengan Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Adapun koordinasi dilakukan untuk menelusuri aliran dana para tersangka, termasuk suami aktris Sandra Dewi Harvey Moeis. “Kejaksaan koordinasi terus dengan kami sejak awal,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Namun, Ivan enggan membeberkan hasil penelusuran PPATK yang dikoordinasikan dengan Kejagung. “Konfirmasi langsung ke Kejaksaan ya. Semua kami serahkan ke teman-teman JPU (jaksa penuntut umum),” ucap dia. (HPS)
