Isu yang sangat menarik pagi ini, pendiri Pondok Pesantren Al-Mu’min Ngruki, Abu Bakar Ba’asyir menemui mantan Presiden Jokowi di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (29/9). Ba’asyir mengajak Jokowi untuk ikut memperjuangkan Islam. Jokowi mencium tangan Ba’asyir sebelum menuntunnya masuk ke dalam rumah.
Isu menarik lainnya, Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan segar dan sentilan pedas saat berpidato dalam Munas VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta dan pada peresmian rumah subsidi di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9). Di hadapan peserta Munas PKS, misalnya, Prabowo mengungkit soal kenapa namanya tidak disingkat jadi PSD saja, sebagaimana pada SBY dan AHY. PSD adalah singkatan dari Prabowo Subianto Djojohadikusumo. Berikut isu selengkapnya.
1.Pendiri Pondok Pesantren Al-Mu’min Ngruki, Abu Bakar Ba’asyir menemui mantan Presiden Jokowi di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (29/9). Ba’asyir datang seorang diri dan diterima Jokowi sekitar pukul 12.35 WIB. Ba’asyir langsung disambut Jokowi yang mengenakan kemeja batik lengan panjang dan peci hitam nusantara. Jokowi mencium tangan Ba’asyir sebelum menuntunnya masuk ke dalam rumah.
Pertemuan Ba’asyir dengan Jokowi berlangsung singkat, hanya sekitar 15 menit. Dalam pertemuan itu, Ba’asyir mengajak Jokowi untuk ikut memperjuangkan Islam. “Pak Jokowi ini orang yang kuat, mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat, itu aja,” tuturnya. Tak hanya Jokowi, Ba’asyir mengaku sudah menyampaikan nasehat serupa kepada tokoh-tokoh nasional, termasuk Presiden Prabowo Subianto. “Presiden pun sudah saya nasehati lewat surat,” tuturnya.
Sementara itu, Jokowi mengaku kaget lantaran tidak menduga akan didatangi Abu Bakar Ba’asyir secara langsung di kediamannya. “Ya sangat kaget saya kedatangan beliau,” kata Jokowi usai menerima kunjungan Ba’asyir. Kendati demikian, ia tidak mengungkap lebih jauh ihwal isi percakapan antara dirinya dengan Ba’asyir tersebut. “Intinya beliau menasehati saya untuk mengabdi pada Islam. Udah itu aja,” pungkasnya.
2. Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan segar dan sentilan pedas saat berpidato dalam Munas VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta dan pada peresmian rumah subsidi di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9). Di hadapan para peserta Munas PKS, misalnya, Prabowo mengungkit soal kenapa Namanya tidak disingkat jadi PSD saja, sebagaimana SBY dan AHY. PSD adalah singkatan dari Prabowo Subianto Djojohadikusumo. ‘’Kenapa kok saya enggak disingkat PSD saja ya, ujar Prabowo sambil tertawa.
Awalnya Prabowo menyapa Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam acara puncak Muunas PKS. Prabowo menyebut AHY sebagai penerus mantan Presiden SBY. “Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, lebih dikenal AHY. Penerus SBY. Kenapa saya tidak dipanggil PSD saja,” ujar Prabowo berkelakar.
Presiden Prabowo meminta dirinya diidentikkan dengan 08 saja. “08 saja. 8. Tapi, angka 8 itu selalu hadir di hidup saya. Contoh saya pidato di PBB itu majelis itu sidang umum, general assembly-nya ke-80. Hari ini adalah munas ke-6. Benar? 6 ya. Tanggalnya 29. Benar? 2+9 adalah 11. Iya kan? 11 itu 2. September 9 kan. 2 tambah 9, 11. 2 kan. 2025, 9. Benar? Tambah 2, 11. 2 kan? 2 tambah 6? 8,” kata Prabowo, disambut tawa dan tepuk tangan lagi.
“Jadi, memang hari baik. Seharusnya saya diundang kemarin, benar ya? Tapi, kalau kemarin jumlahnya enggak 8. Jadi terima kasih PKS berkenan menerima saya sehari setelah itu. Kan enggak bisa saya ngarang ini. Ini kalau orang Jawa bilang, tondo-tondo,” sambungnya.
Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengaku kagum terhadap PKS yang menyodorkan Yassierli menjadi Menaker saat pembentukan Kabinet Merah Putih tahun lalu. Kata Prabowo, PKS tidak memasukkan kadernya sebagai menteri, tetapi justru mengajukan seorang profesor dari ITB, yakni Yassierli.
Namun, Prabowo melihat gaya Yassierli masih kaku. “Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli. Silakan duduk. Sudah hampir setahun, sudah santai saja Pak, rileks. Kopassus itu dulu,” ujar Prabowo dalam acara puncak Munas VI PKS, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9).
Presiden Prabowo Subianto mengaku kaget karena persoalan korupsi di Indonesia sudah sangat parah. Prabowo jelaskan masalah korupsi pasti ditemukan di seluruh negara. Hanya saja, kasus korupsi di Indonesia sudah sangat parah dan jauh memprihatinkan. “Sewaktu saya ambil alih pemerintahan saya kaget, saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad saya harus tegakkan pemerintah yang bersih,” jelasnya.
Mantan Menhan ini menyebut mereka yang lakukan korupsi kebanyakan merupakan sosok yang pintar. “Korupsi yang paling besar, penyimpangan yang paling besar, setengah korupsi atau korupsi yang tersamar. Seolah legal, tetapi nyolong. Ini pintarnya, pintarnya orang pintar, repotnya orang pintar itu sering pintar nyolong,” jelasnya. “Kalau saya cerita berapa ratus T uang negara yang hilang, hampir tiap tahun, mungkin kalian enggak geleng-geleng kepala lagi. Harus panggil dokter, serius. Karena ini banyak wartawan, saya harus hati-hati bicara,” imbuhnya.
3. Presiden Prabowo ‘mencubit’ para menteri, kepala lembaga, hingga Kapolri yang menempuh pendidikan hingga lulus S3. Ia beranggapan, jajaran menteri hingga kepala badan yang lulusan S3 di kabinetnya kelewatan jika tidak bisa memperbaiki sistem di Indonesia.
“Saya lihat di sini banyak professor. Banyak S3, iya kan. Pak Purbaya S3? Siapa lagi? Pak Perry S3, Yassierli S3, siapa lagi itu, AHY S3, luar biasa kau. Pak Tito S3? Pak Kapolri S3? Luar biasa itu semua,” kata Prabowo saat meresmikan akad massal 26.000 KPR rumah bersubsidi di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Senin (29/9). “Begitu banyak S3, kalau tidak bisa memperbaiki sistem kelewatan itu,” imbuhnya. Prabowo menuturkan, perbaikan sistem tengah diperjuangkannya untuk mengusut korupsi dan kekayaan negara yang dibawa lari ke luar negeri.
4. Presiden Prabowo Subianto juga melontarkan candaan segar terhadap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang juga kader Partai Gerindra saat peresmian akad massal 26 ribu rumah subsidi di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9). “Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra, kebetulan. Tapi kalau brengsek, saya usut kau. Tapi saya yakin kau tidak brengsek,’’ ujar Prabowo. Dedi Mulyadi tampak berdiri dan menelungkupkan tangannya sambil tertawa.
Prabowo juga menyampaikan, ada bupati maupun wali kota yang berasal dari kader Partai Gerindra yang bersikap petantang-petenteng. “Tapi jangan salah, saya tahu ada kader-kader Gerindra yang begitu jadi bupati, wali kota, apa itu istilahnya, petantang-petenteng,” kata Prabowo. Kepala negara mengingatkan akan mengusut semua pejabat pemerintah yang bergaya seperti itu, tanpa memandang partai manapun, tidak terkecuali kepala daerah dari Partai Gerindra.
5. Presiden Prabowo meminta para profesor menggunakan kepintarannya untuk kepentingan bangsa, salah satunya dengan menganalisis penyebab utama kebocoran kekayaan sumber daya hingga korupsi. “Jadi saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa, rakyat Indonesia. Pelajari, yakini, analisis. Saudara-saudara, apalagi yang pintar matematika, lihat data-data, analisis,” kata Prabowo saat meresmikan akad massal 26.000 KPR rumah bersubsidi di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Senin (29/9).
Prabowo terheran-heran mengapa masalah korupsi tidak bisa dianalisis setelah lebih dari 25 tahun. Saat ini, kata Prabowo, masih banyak uang yang keluar dari Indonesia. “Masak 25 tahun tidak bisa kita analisis. Lebih banyak uang keluar dari Indonesia, lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia. Ini harus segera kita ubah, saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya para pakar yang ada di sini akan berhasil,” tutur Prabowo.
6. Kejagung menitipkan penahanan Direktur PT Orbit Terminal Merak (OTM) Gading Ramadhan Joedo ke Rutan KPK. Hal tersebut terungkap saat Gading yang mengenakan rompi pink dan tangan diborgol mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Senin (29/9).
PT OTM merupakan perusahaan milik anak pengusaha minyak Riza Chalid, Kerry Andrianto Riza, yang juga sudah berstatus tersangka. “Yang bersangkutan diperiksa terkait perkara yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.
Pemeriksaan juga langsung dilakukan teman-teman dari Kejagung,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo terkait kehadiran Gading di Kantor KPK, Senin (29/9).
7. Presiden Prabowo Subianto mengakui, program MBG memiliki kekurangan, tetapi manfaatnya sangat besar karena 30 juta orang menerima manfaat MBG. “Kita 11 bulan sudah 30 juta penerima manfaat (MBG). Ada kekurangan? Ada. Tapi, manfaatnya sangat-sangat besar,” kata Prabowo dalam penutupan Munas PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9). Prabowo mengeklaim, manfaat program MBG lebih berdampak pada penduduk yang kekurangan makan.
Prabowo tidak memungkiri, masih banyak masyarakat yang makan seadanya, hanya dengan nasi dan garam untuk mengganjal perut. “Anak-anak kita, rakyat kita, makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh. Dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menjadi strategis, menjadi sesuatu yang diluar ekspektasi kita, ternyata dengan MBG kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo akan tertibkan semua satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) uuntuk menjamin kondisi kebersihannya. Hal tersebut disampaikan Prabowo, mengingat sudah terjadi lebih dari 5.000 kasus keracunan MBG sejak Januari hingga September 2025. Prabowo meminta SPPG dan dapur MBG memastikan seluruh peralatan, baik untuk memasak hingga distribusinya, bersih, tidak ada bakteri.
“Kita risau masih ada, makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri,” ujarnya.
8. Anggota Komisi IX DPR Irma Chaniago meragukan penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bisa menjadi solusi utama dalam mencegah kasus keracunan massal program MBG. Irma justru khawatir penerbitan dokumen tersebut diperjualbelikan oknum, sehingga tidak menjamin kualitas dan keamanan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Nah soal misalnya kemarin Pak Qodari bilang soal sertifikasi higienis dan lain sebagainya, kenapa saya kemarin mengatakan saya tidak terlalu respect? Karena sertifikasi-sertifikasi seperti ini itu bisa diperjualbelikan. Kita banyak lihat, selama ini sertifikasi-sertifikasi ini justru malah jadi bancakan,” ujar Irma di fedung DPR, Jakarta, Senin (29/9).
Irma bahkan mengaku pernah menemukan praktik jual-beli SLHS di daerah pemilihannya, meski bukan terkait dengan pelaksanaan MBG. Dia menyebutkan, harga sertifikat itu bisa mencapai Rp 6.000.000 sampai Rp 10.000.000, padahal dokumen tersebut tidak didasarkan pada fakta kondisi dapur SPPG.
9. Dapur SPPG Panakkukang 02 di Makassar, Sulawesi Selatan berhenti beroperasi. Dampaknya, puluhan pekerja dapur di-PHK dan ratusan siswa tidak lagi mendapatkan program MBG. Adapun penyebab berhentinya dapur SPPG tersebut adalah kebijakan yang mematok uang belanja MBG, hanya Rp6.500 per porsi. Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Arifin Gassing mengatakan hal itu tidak sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Saya juga tidak mengerti kenapa hanya Rp 6.500. Padahal petunjuk Presiden jelas lebih besar dari itu,” kata Arifin kepada wartawan, Senin (29/9).
Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 SPPG buntut kasus keracunan program MBG di sejumlah daerah. Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan, BGN tidak akan kompromi dengan persoalan yang menyangkut keselamatan masyarakat. “Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan. Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama,” ujar Nanik dalam keterangan tertulis, Senin (29/9).
10. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia digugat secara perdata ke PN Jakpus imbas kelangkaan BBM di sejumlah pom bensin swasta. Gugatan ini telah tercatat dalam sistem PN Jakpus pada Senin (29/9) dengan nomor perkara: 648/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Penggugatnya adalah seorang warga sipil bernama Tati Suryati. Pengacara penggugat, Boyamin Saiman menjelaskan, Tati merupakan konsumen dari produk BBM V-Power Nitro+ dengan Research Octane Number (RON) 98 yang merupakan produk dari Shell.
Tati biasanya mengisi bensin mobilnya dua minggu sekali. Namun, pada tanggal 14 September 2025, ia kesulitan mencari SPBU yang menyediakan V-Power Nitro+ RON 98. Setelah berkeliling sekitar Alam Sutera hingga Bintaro, SPBU yang didatangi Tati kehabisan BBM dengan RON 98. Alhasil, ia terpaksa mengisi bahan bakar mobilnya dengan BBM jenis Shell Super dengan RON 92.
11. Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso memutuskan berpihak pada rakyat dalam menuntaskan polemik di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Karenanya, Komisi XIII menolak relokasi warga di TNTN karena dinilai melanggar HAM. Ia meminta pembentukan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria.
“Pertama bahwa tadi sudah disepakati pada posisi ketika ada konflik agraria dengan Taman Nasional Tesso Nilo. Tapi sebenarnya persoalannya dengan Satgas PKH ya, Satgas penertiban Kawasan Hutan, kami berpihak pada rakyat,” kata Sugiat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/9). Sugiat menuturkan, pihaknya tidak ingin rakyat yang sudah puluhan tahun tinggal di kawasan tersebut menjadi korban kebijakan relokasi warga TNTN.
12. MK menolak gugatan terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) minimal berpendidikan sarjana atau S-1 dengan nomor perkara 154/PUU-XXIII/2025. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (29/9).
Dalam pertimbangan hukum MK yang dibacakan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, Mahkamah menilai syarat capres-cawapres minimal S-1 dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang tetap dinilai konstitusional.
13. Pemerintah menyatakan, tidak akan ikut campur terhadap dinamika internal yang terjadi di tubuh PPP. Pemerintah enggan menjadi fasilitator atau penengah dari dua kubu dalam dinamika tersebut. Pemerintah bakal hati-hati dan bersikap netral dan tidak memihak kubu mana pun.
“Pemerintah tidak akan mengintervensi. Kalau bisa, kedua pihak jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal. Sebab, hal tersebut bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari pemerintah,” kata Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulis, Senin (29/9).
14. Setelah program Barak Militer khusus untuk anak nakal berjalan, kini muncul program bela negara Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) bagi pelajar SMA/SMK. Program ini diungkapkan Mabes TNI dan mulai dilaksanakan tahun ini. Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyampaikan, tujuan program ini adalah membentuk generasi muda yang memiliki karakter kebangsaan, disiplin, cinta Tanah Air, dan semangat bela negara.
“Melalui pembinaan terstruktur, para peserta diarahkan untuk menjadi kader bangsa yang tangguh, berwawasan kebangsaan, serta siap mengabdi sesuai bidangnya masing-masing,” ungkap Kapuspen, kepada wartawan, Senin (29/9).
Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan, tahun 2025 menjadi momentum awal pelaksanaan KKRI. Ditegaskan, program ini tidak berhenti hanya di tahun pertama, melainkan akan dilanjutkan dan dikembangkan. Dari sisi kelembagaan, pelaksanaan KKRI melibatkan Kemenhan sebagai leading sektor, sementara TNI diberi mandat untuk menjadi pelaksana utama di lapangan.
“Ya, program KKRI baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2025. Ke depan, program ini akan terus berlanjut secara berkesinambungan dengan cakupan yang lebih luas agar semakin banyak generasi muda yang terlibat dan merasakan manfaatnya,” ujar Freddy. (Harjono PS)
