Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia (net)
Isu menarik sore ini, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat menyinggung istilah “Raja Jawa” dalam pidato perdananya usai resmi terpilih sebagai Ketum Golkar yang baru menggantikan Airlangga Hartarto. Bahlil meminta para kadernya tidak main-main dengan “Raja Jawa” jika tidak ingin celaka. Bahlil lantas mengungkit dampak jika ada pihak yang mencoba main-main dengan Raja Jawa. Namun, ia ogah membukanya di depan umum.
Isu menarik lainnya, unjukrasa mahasiswa dan masyarakat sipil mendukung putusan MK tentang ambang batas persyaratan pencalonan kepala daerah terjadi di sejumlah daerah. Selain di depan Gedung MK, halaman Gedung DPR/MPR Jakarta, aksi serupa juga terjadi di Semarang, Yogyakarta, Makassar, dan tempat lainnya. Di Semarang, demo berlangsung ricuh. Di Senayan, DPR menunda rapat paripurna ketiga tahun 2024-2025 yang mengagendakan pengesahan revisi UU Pilkada terkait putusan MK, karena tidak mencapai kuorum. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat menyinggung istilah “Raja Jawa” dalam pidato perdananya usai resmi terpilih sebagai Ketum Golkar yang baru menggantikan Airlangga Hartarto. Bahlil meminta para kadernya tidak main-main dengan “Raja Jawa” jika tidak ingin celaka. “Jadi kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu,” ujar Bahlil dalam pidatonya di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).
Bahlil lantas mengungkit dampak jika ada pihak yang mencoba main-main dengan si Raja Jawa. Namun Bahlil ogah membukanya di depan umum. “Sudah waduh ini, dan sudah banyak, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkanlah. Enggak perlu,” ucapnya. Lebih jauh Bahlil mengaku, dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain sebagai Ketum Golkar. Dia mengeklaim hanya memiliki kepentingan untuk membuat Golkar lebih baik lagi ke depannya. “Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo-Gibran sebagai kelanjutan dari para pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, harus kita dukung,” imbuh Bahlil.
2. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas XI Partai Golkar yang digelar di JCC Jakarta, Rabu (21/8) kemarin. “Saya menanyakan apakah seluruh hadirin yang hadir setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketum DPP Partai Golkar periode 2024-2029?” tanya Ketua Munas XI Golkar Adies Kadir kepada peserta Munas yang langsung dijawab, setuju. Adies lalu mengetokkan palu pertanda sahnya Bahlil menjadi Ketum Golkar yang baru. Tidak ada interupsi dan semua kader yang hadir setuju mendukung Bahlil menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar yang baru, Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan anggapan soal dirinya tidak layak menjadi Ketum Golkar, padahal dirinya merasa dekat dengan kekuasaan saat ini. Hal ini disampaikan Bahlil dalam Muna) ke-11 Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (21/8). Mula-mula, Bahlil menceritakan perjuangan Akbar Tanjung yang berhasil membalikkan kondisi Partai Golkar dari keterpurukan pasca-reformasi hingga menjadi pemenang. Pemilu. Namun, saat bertarung sebagai Ketum Golkar, Akbar kalah dari Jusuf Kalla (JK).
Menurut Bahlil, JK menang karena kedekatannya dengan pemerintah. Hal yang sama juga berlaku untuk Aburizal Bakrie, yang berhasil menjadi Ketum Golkar karena kedekatannya dengan kekuasaan. “Pak JK menang pun, karena ada kedekatan dengan pemerintah. Beliau adalah Wakil Presiden. SBY adalah Presiden-nya,” ujar Bahlil.
“Begitu selesai, muncul Pak Aburizal Bakrie (Ical) fight dengan Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh pasti waktu itu mendapat dukungan Pak JK. Saat itu Pak JK sudah selesai dari Wapres. Pak Ical didukung oleh Pak SBY dan kemudian Pak Ical juga menang,” sambungnya. Setelah Ical menyelesaikan masa jabatannya sebagai Ketum Golkar, muncul Setya Novanto (Setnov) melalui Munaslub Golkar. Bahlil mengatakan, Setnov berhasil menjadi Ketum Golkar karena kedekatannya dengan kekuasaan, di mana ia merupakan Ketua DPR pada saat itu. “Posisinya Pak Setnov sebagai Ketua DPR, dekat dengan Jokowi. Alhamdulillah juga menang,” ucap Bahlil.
Setelah Setnov ditangkap karena kasus korupsi e-KTP, kata dia, Airlangga Hartarto menjadi Ketum Golkar. Menurut Bahlil, Airlangga dekat dengan Presiden Jokowi mengingat posisinya sebagai Menteri Perindustrian. Ketika Airlangga mundur dari kursi Ketum Golkar, Bahlil maju sebagai salah satu calon. Namun, dia mengaku heran dianggap salah, padahal dia juga dekat dengan kekuasaan.
3. Aksi demonstrasi massa mahasiswa dan aktivis menolak revisi UU Pilkada di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (22/8) berlangsung ricuh. Pantauan di lokasi, massa mahasiswa mendorong pagar tinggi di kawasan Gedung DPRD Jateng. Pagar tersebut hampir roboh akibat dorongan massa yang ingin masuk ke gedung wakil rakyat tersebut.
Aksi unjuk rasa juga terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Makassar, demo mendukung putusan MK dari massa Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) dibubarkan paksa saat Ibu negara Iriana Jokowi mau melintas Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/8). Dalam aksinya, massa membakar ban bekas dan secara bergantian melakukan orasi menyuarakan putusan MK Nomor 60/PPU-XXII/2024 dan Nomor 70/PPU-XXII/2024.
“Putusan MK Nomor 60 dan 70 adalah keinginan rakyat. Jika DPR melakukan pembangkangan konstitusi maka itu adalah pengkhianatan terhadap rakyat,” kata salah satu pendemo. Namun, tiba-tiba demo tersebut dibubarkan pihak kepolisian dan apparat keamanan ketika rombongan melintasi jalan itu, sehingga terjadi aksi saling dorong antara petugas dengan mahasiswa. Seperti diketahui, Ibu Negara Iriana Joko Widodo berkunjung ke Makassar dalam rangka menghadiri talkshow sosialisasi Anti Narkoba dan sosialisasi pengelolaan Komoditas hortikultura skala rumah tangga di AAS Building.
4. Di sisi lain, DPR menunda rapat paripurna ketiga masa sidang I tahun 2024-2025 yang mengagendakan pengesahan revisi UU Pilkada terkait putusan MK, karena tidak mencapai kuorum. Rapat hanya dihadiri 89 orang dari 557 anggota DPR. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyebut jumlah kehadiran anggota DPR tak memenuhi kuorum sehingga rapat ditunda. “89 hadir, izin 87 orang, oleh karena itu, kita akan jadwalkan kembali rapat bamus untuk rapat paripurna karena kuorum tidak terpenuhi,” katanya saat memimpin rapat.
Merujuk Pasal 279 dan 281 Aturan Tata Tertib DPR, kuorum sidang harus dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Bila tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali dan tak lebih dari 24 jam. Jika dalam kurun waktu tersebut masih tak terpenuhi, maka rapat harus melalui mekanisme awal lewat rapat Bamus.
5. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) meragukan Presiden Jokowi ingin menduduki posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. “Beliau mau?” tanya Ical di JCC Senayan, Jakarta, kemarin malam. Menurut Ical, Jokowi turun kasta apabila menjabat Ketua Dewan Pembina Golkar. Pasalnya, Jokowi sudah mempunyai jabatan mentereng, yakni sebagai Presiden Republik Indonesia. “Dari presiden ke dewan pembina, berarti turun ke bawah dong,” ujar Ical.
Ical mengaku belum berkomunikasi dengan Jokowi soal kemungkinan Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi seseorang apabila ingin bergabung dengan Golkar. “Siapapun yang bergabung ke Partai Golkar kita menerima penuh sesuai dengan AD/ART,” kata dia.
Sebelumnya, politisi Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan, ada aspirasi untuk menjadikan Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina Partai Golkar tahun 2024-2029. Ngabalin menyatakan, aspirasi itu berkembang dari para pengurus Golkar di tingkat daerah dalam Munas XI Partai Golkar. “Di forum ini juga ya iya ini sekarang yang aspirasi sedang terus berkembang dan baik dari daerah-daerah yang ada di forum Munas ini adalah meminta kesediaan Bapak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar untuk 2024-2029,” ujar Ngabalin di JCC, Senayan, Jakarta.
6. Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia isu Presiden Jokowi akan jadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Bahlil menyebut Jokowi tidak mau jadi Ketua Dewan Pembina Golkar. “Jadi enggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi ketua dewan pembina itu, sampai dengan hari ini enggak ada. Saya berdiskusi kok, enggak ada, jadi enggak benar itu, pikiran itu,” kata Bahlil dalam konferensi pers di JCC, Jakarta, Rabu.
Namun Bahlil tak melarang orang lain memberi asumsi atau pendapat terkait Jokowi jadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi dan hal itu menjadi wajar. Bahlil tidak menolak jika isu Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar memang terjadi di masa depan. “Mudah-mudahan aja orang itu kalau ngomong kalau doanya diijabah oleh Allah, jangan nyalahin saya loh,” ujarnya. Bukan kita enggak mau, kalau doanya begini terus, diijabah oleh Allah kalau terjadi, ah, paten barang itu kan. Jadi enggak ada itu ya,” imbuh Bahlil.
7. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menanggapi isu tersebut. Hasan menyebut, isu tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada para politisi Golkar. “Dari pemerintah enggak bisa komen soal itu ya. Nanti tanyakan ke orang-orang politik,” ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/8).
Ketua Pimpinan Sidang Munas Ke-11 Partai Golkar Adies Kadir menyebutkan, Ketua Umum Partai Golkar memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan mengisi posisi Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan. Bahlil sebagai Ketum Partai Golkar memiliki kewenangan untuk menunjuk Ketua Dewan Pembina. “Ya ya ya jadi ketua umum tentunya akan menentukan siapa yang akan menjadi dewan pembina siapa yang menjadi dewan kehormatan siapa yang menjadi dewan etik mungkin juga ketua harian dan sekretaris,” kata Adies di Lobi JCC Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).
8. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, bukanlah hal yang mengherankan jika Presiden Jokowi atau wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar di era kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Alasannya, Partai Golkar adalah partai yang terbuka dan isu bakal masuknya Jokowi dan Gibran ke partai berlambang pohon beringin sudah berhembus sejak lama. “Tidak mengherankan kalau kemudian Golkar di eranya Pak Bahlil ini kemudian ketua Dewan Pembina-nya misalnya itu betul diberikan kepada Jokowi ataupun Gibran, ya saya kira inilah Golkar. Sangat terbuka,” ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/8).
Adi mengatakan, Golkar merupakan partai yang fleksibel, adaptif, dan terbuka bagi perkembangan politik yang berkembang. Menurut dia, yang terpenting penunjukan Jokowi atau Gibran sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar sudah melalui persetujuan para pengurus Golkar. Selain itu, juga harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Golkar. “Ini adalah era di mana Golkar cukup terbuka kepada siapapun, kepada pihak eksternal sekalipun, bukan kader Golkar. Ya inilah Golkar,” ujar Adi. Dia mengungkit memang banyak orang yang sebenarnya bukan kader Golkar, tapi tiba-tiba mendapat jabatan di Golkar. Contoh terbarunya adalah Ridwan Kamil, di mana eks Gubernur Jawa Barat itu langsung menjadi Wakil Ketua Umum Golkar padahal belum pernah menjadi kader.
9. Presiden Jokowi menghadiri penutupan Munas ke-11 Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, kemarin. Jokowi tiba pukul 19.29 WIB, memakai kemeja warna kuning khas Golkar. Ia didampingi putra sulungnya sekaligus Wapres Terpilih, Gibran Rakabuming Raka yang mengenakan kemeja batik bernuansa cokelat dan kuning. Selain Gibran, Jokowi juga masuk ke ruang acara didampingi Presiden Terpilih, Prabowo Subianto serta sejumlah ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Gibran masuk ruang acara lebih dahulu, setelah itu Jokowi bersama Prabowo dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyusulnya.
10. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan daftar calon kepala daerah yang akan diusung partainya pada Pilkada serentak 2024. Rencananya, pengumuman itu dilakukan bersamaan dengan gelombang penolakan masyarakat terhadap rencana DPR mengesahkan RUU Pilkada yang menganulir putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah. “Besok, Kamis (22/8) pukul 13.00 WIB, Ibu Megawati akan mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk gelombang kedua,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Rabu (21/8).
Hasto menyebut pada gelombang kedua kali ini, total ada 169 daftar calon kepala daerah PDIP yang akan diumumkan Megawati. Namun, Hasto belum mau mengungkap daftar tersebut. Termasuk peluang di antaranya adalah DKI Jakarta. Namun, Hasto menilai putusan Mahkamah Konstisusi Nomor 60 memberi peluang bagi partainya tanpa harus berkoalisi. “Pengumuman bakal paslon yang diusung PDIP ini menggunakan landasan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang kemarin dibacakan,” ujarnya seraya mengatakan, sikap PDIP didasarkan pada komitmen untuk membangun demokrasi yang menempatkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.
Hasto memastikan, tidak ada alasan kuat untuk tidak memasukkan poin-poin putusan MK tersebut ke dalam PKPU. Termasuk keputusan nomor 70 yang mengatur persyaratan usia minimum harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon. “Rakyat menjadi hakim tertinggi di dalam menentukan pemimpinnya secara merdeka, berdaulat, langsung, dan tanpa tekanan serta berjalan melalui pemilu yang demokratis dengan penyelenggara pemilu yang profesional, dan netral,” ujar Hasto.
11. Baleg DPR dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu menyatakan partainya tetap mendaftarkan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Jakarta 2024 dengan memedomani putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas syarat pencalonan kepala aerah. Sebab menurutnya, putusan MK tidak bisa diubah dengan revisi undang-undang Pilkada. “Iya. Kami akan mendaftarkan, bukan hanya kami, partai partai, calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan MK, silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang diubah-ubah untuk kepentingan penguasa hari ini,” kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).
Masinton lantas menyiratkan PDI-P akan mencalonkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. “Insya Allah, ada Anies,” ungkap dia. Lebih lanjut, ia meminta semua pihak mengawal apabila PDI-P jadi mendaftarkan Anies ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta. Ia menegaskan, PDI-P menggunakan putusan MK untuk mendaftarkan calon kepala daerahnya di Jakarta.
12. Partai Buruh juga mendeklarasikan dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024. “Sesuai surat keputusan Exco (Executive Committee) Pusat tentang persetujuan calon gubernur dan calon wakil gubernur, memberikan persetujuan kepada calon gubernur, nama, Haji Anies Rasyid Baswedan,” ujar Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli dalam deklarasi di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8). Ferri mengatakan, partainya mendukung Anies sebagai calon gubernur Jakarta setelah mendengar aspirasi dari akar rumput dan simpatisan Partai Buruh.
Menurut Ferri, dukungan ini bukan sesuatu yang baru. Dia menyebutkan, Partai Buruh telah menjalin kedekatan sejak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kendati demikian, sebagai partai non parlemen, Partai Buruh tidak bisa mengusung Anies sendirian pada Pilkada Jakarta. Partai pimpinan Said Iqbal itu harus berkoalisi dengan partai politik lainnya untuk dapat mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. “Partai Buruh punya (suara hasil Pileg Jakarta 2024) 1 persen lebih, tepatnya 1,15 persen. Dari data ini, tentu Partai Buruh kurang dukungan kalau ingin mengusulkan Pak Anies Baswedan,” kata dia.(HPS)
