Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Febrian A. Ruddyard dalam paparan singkatnya menegaskan bahwa aneksasi yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Palestina jelas-jelas melanggar hukum internasional. Aneksasi itu merupakan tantangan menentang legitimasi dan otoritas Dewan Keamanan PBB. Aneksasi Israel ini menghancurkan harapan adanya perdamaian di Timur Tengah. “Oleh karena itu, persamaan pandang, kesamaan gerak, kesamaan hati diantara seluruh bangsa Indonesia untuk menghadapi isu Aneksasi ini adalah sangat diperlukan. Ini adalah bentuk dari Indonesia incorporated, terima kasih,” ujarnya.
Menentang Zionis
Politisi PDI Perjuangan, Charles Honoris mengatakan bahwa isu Palestina adalah isu internasional yang paling dekat di hati rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia bersatu mendukung perjuangan Palestina. Karena selain dimandatkan oleh konstitusi, rakyat Indonesia tidak suka dan tidak senang melihat ketidakadilan yang dilakukan Israel di Palestina.
“Bung Karno pernah mengatakan, selama kemerdekaan belum diberikan kepada rakyat Palestina maka Indonesia akan terus menentang penjajahan oleh Israel. Saya mengapresiasi kementerian luar negeri, yang selama ini konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Kita harus menentang the deal of century yang diinisiasi oleh Trumb, presiden yang hari-hari ini semakin, mungkin dianggap sebagai BADUT di negerinya sendiri,” ujar Charles Honoris.
Indonesia harus menentang aneksasi tanah Palestina oleh Israel. Sebetulnya kegiatan yang dilakukan Israel bukan baru saja direncanakan. Kalau mengikuti perkembangan yang sudah terjadi bertahun-tahun, upaya memperluas pemukiman-pemukiman ilegal itu sudah dilakukan Israel. Kalau kita melihat peta Palestina Tahun 1948 lalu kita bandingkan dengan hari ini, maka luasnya sudah jauh lebih kecil dari peta luas wilayah Palestina tahun 1948.
“Ini karena upaya memperluas secara ilegal yang didukung oleh pemerintah Israel, walaupun Trump misalnya menyebutkan tentang pendirian negara Yahudi, tetapi harus saya katakan, harus sya tegaskan, bahwa mendukung perjuangan rakyat Palestina ini bukan soal agama. Bukan juga melawan agama Yahudi, tidak. Ini adalah perjuangan melawan zionisme, perjuangan melawan ketidakadilan, perjuangan melawan penjajahan dan rakyat Indonesia pasti terus mendukung kegiatan atau perjuangan melawan ketidakadilan tersebut,” tegas Honoris.
“Kita harus terus mendukung perjuangan melawan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel. Israel sudah berkali-kali melanggar resolusi-resolusi PBB, resolusi sidang umum, maupun resolusi Dewan Keamanan. Resolusi Dewan Keamanan itu mengikat setiap negara anggota dan Israel sudah berkali-kali melanggar resolusi dewan keamanan PBB,” tambah Anggota Komisi I DPR RI ini lagi.
Disisi lain, politisi PKS, Mardani Ali Sera berharap seluruh anggota DPR yang berjumlah 575 orang menandatangani joint statement tentang penolakan aneksasi Israel terhadap wilayah Tepi Barat Palestina. Mardani Ali Sera mengapresiasi janji Presiden Jokowi yang ingin memerdekakan Palestina.
“Buat saya itu bagus, saya kasih jempol buat pak Jokowi. Usul saya supaya ada unit khusus yang mengurus soal Palestina. Karena kemerdekaan Palestina itu amanat konstitusi. Ini juga amanat dari kampanye Pak Jokowi. Kalau sudah real, jelas ada anggarannya, ada institusinya sehingga kerja Indonesia untuk memerdekakan Palestina menjadi lebih konkret,” kata Mardani. ***
* Penulis adalah Mantan Wartawan Senior Koran Rakyat Merdeka
