Hot Isu Sabtu 25 Juli 2020

oleh
oleh
Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking

JAKARTA, REPORTER.ID–  Hot isu  yang berkembang Sabtu (25/7) pagi ini :

1. Polri telah mengajukan surat permohonan pencegahan ke luar negeri untuk pengacara Djoko Sugiarto Tjandra, Anita Kolopaking kepada pihak Imigrasi pada Rabu (22/7) lalu. “Tim penyidik Bareskrim juga mengirimkan surat kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, perihalnya permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama Anita Dewi Anggraeni Kolopaking,” kata Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono, kemarin.

2. Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah menerima surat dari Polri perihal permohonan pencegahan ke luar negeri untuk pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. “Iya sudah (menerima surat permohonan pencegahan tersebut),” kata Kabag Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Arvin Gumilang, kemarin.

3. Koordinator MAKI Boyamin Saiman minta aset buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, dibekukan. “Inilah yang mestinya pemerintah Indonesia kalau masih peduli dengan rakyatnya, sudah dikadalin, jangan sampai dikadalin untuk urusan ekonomi. Saya meminta, ini harta-hartanya setidaknya dibekukan dan coba dilacak proses-proses yang dari Malaysia,’’ kata Boyamin dalam sebuah webinar, kemarin.

4. MAKI melaporkan dua oknum jaksa ke Komisi Kejaksaan karena diduga bertemu dengan buron kasus pengalihan hak tagih utang atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, Jumat (24/7) pagi kemarin. “Hari ini, nanti sebelum Jumatan, kami akan datangi Komisi Kejaksaan membuat pengaduan,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

5. Kejaksaan Agung akan meminta klarifikasi kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking terkait pertemuannya dengan Kajari Jaksel Anang Supriatna, Senin (27/7). “Mestinya dimintai keterangan Kamis kemarin, tapi dia tak hadir, makanya ditunda,rencananya Senin depan,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono, kemarin.

6. Mantan Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan saat dirinya menjabat, ada wacana untuk memulangkan terpidana buron kasus korupsi cessie Bank Bali Djoko S Tjandra ke Indonesia. Alasannya, daripada dimanfaatkan negara lain, membangun negara lain, maka dipulangkan saja. Namun dirinya mengatakan, Djoko Tjandra harus tetap menjalankan hukuman.

“Saya katakan silakan pulang, tapi harus melaksanakan kewajiban dua tahun dulu. Setelah dua tahun, saya rasa dia jadi orang bebas merdeka. Bahkan selama hukumannya dia bisa dapat remisi. Tapi, dia nampaknya ingin dirinya bersih,” kata Prasetyo dalam acara Mata Najwa, kemarin.

7. KPK masih mempertimbangkan pengajuan red notice bagi eks caleg PDI-P, Harun Masiku yang berstatus buron, karena sampai saat ini KPK yakin Harun masih berada di wilayah Indonesia.

“Sebagai upaya pencarian, soal red notice tentu nanti akan dipertimbangkan lebih lanjut. Saat ini KPK masih meyakini yang bersangkutan berada di dalam negeri,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, kemarin.

8. Mendikbud Nadiem Makarim akan lakukan evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan Program Organisasi Penggerak ( POP). Menurut Nadiem, proses evaluasi lanjutan akan melibatkan pakar pendidikan dari berbagai ormas dan lembaga negara.

“Akan kita evaluasi. Penyempurnaan dan evaluasi lanjutan dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak terkait program ini. Saya berterima kasih atas berbagai masukan yang ada. Kita semua sepakat bahwa POP merupakan gerakan bersama masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional,” ujar Nadiem dalam konferensi pers virtual, kemarin. 7).

Mendikbud Nadiem Makarim mengungkap alasan Program Organisasi Penggerak (POP) dicetuskan. Salah satunya agar kementeriannya bisa memetakan kebijakan yang paling efektif. Ia mengaku sering mendengar laporan bahwa banyak organisasi masyarakat yang melakukan inovasi dalam pelatihan guru. Atas dasar itu dia lantas membuat POP.

“Program Organisasi Penggerak dilaksanakan dengan tujuan mencari bibit-bibit inovasi yang sudah dilakukan berbagai macam ormas di gerakan pendidikan,” ujarnya, kemarin.

9. Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengatakan, pada awal pembahasan Program Organisasi Penggerak (POP), Komisi X sudah meminta penjelasan secara detail. Namun, Kemendikbud belum jelaskan secara detail sampai program tersebut diumumkan.
“Oke ini program bagus, tapi tolong Jelaskan ini bagaimana skemanya? teknisnya bagaimana? mekanismenya bagaimana? kriterianya seperti apa? waktu itu tidak ada jawaban yang pasti dari Kemendikbud menyangkut soal itu, sampai akhirnya diumumkan kemarin,” ujarnya, kemarin.

Komisi X DPR akan memanggil Mendikbud Nadiem Makarim meskipun masih masa reses. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, pihaknya hendak meminta penjelasan Nadiem terkait kebijakan Program Organisasi Penggerak ( POP) yang menuai polemik. “Kami sedang upayakan untuk berkomunikasi yang sifatnya darurat kepada pimpinan (DPR) supaya ini (pertemuan dengan Nadiem) tetap bisa dilaksanakan,” katanya, kemarin.

10. Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf M Effendi mengatakan, dana hibah yang akan diberikan Kemdikbud kepada Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dalam Program Organisasi Penggerak (POP) tidak tepat. Sebab, dua lembaga tersebut terafiliasi oleh korporasi.

“Bagaimana caranya swasta menerima donasi dari hibah APBN, ini enggak masuk akal. Jadi artinya yang dimaksud organisasi penggerak itu adalah organisasi masyarakat yang dibiayai oleh masyarakat,” kata Dede Yusuf, kemarin.

11. Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan masalah mental birokrat masih menjadi PR atau pekerjaan rumah bagi pimpinan Ombudsman periode 2021-2026. Sebab, saat ini masih banyak pejabat yang korup. “Tapi kalau kita bicara mental birokrat, nah ini masih tugas berat siapapun yang jadi anggota Ombudsman,” katanya dalam webinar bertajuk ‘Meneguhkan Kembali Amanat Reformasi #Perkuatombudsman’, kemarin.

12. Ketua pansel calon anggota Ombudsman periode 2021-2026, Chandra M Hamzah mengungkap besaran gaji atau uang kehormatan plus tunjangan tang diterima Pimpinan dan Anggota Ombudsman RI periode 2016-2021. Alasannya supaya para calon anggota Ombudsman mengetahui kisaran penghasilan yang akan mereka terima.

“Kalau kita jumlahkan dengan penghasilan di atas (gaji dan tunjangan), maka penghasilan yang diterima Ketua Ombudsman sekitar Rp 61 juta, Wakil Ketua Ombusman Rp 56 juta, dan Anggota Ombusman sebesar Rp 51 juta,” ujarnya, Jumat (24/7).

13. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan pemerintah menjamin kesehatan para relawan dalam uji coba vaksin Covid-19. “Tentang usia, jaminan kesehatan, semuanya akan dilindungi pemerintah. Nanti akan kami update apabila keadaan sudah semakin jelas,” kata Wiku, kemarin.

14. Persentase kematian pasien Covid-19 di Indonesia masih lebih tinggi daripada rata-rata dunia. “Rata-ratanya (Indonesia) 4,86 persen, sedangkan angka kematian dunia 4,2 persen. Jadi Indonesia sudah melewati rata-rata dunia,” kata Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, kemarin.

15. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menjawab prediksi soal Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa berpotensi melawan kotak kosong di Pilkada 2020. Hasto mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa basis dukungan yang dimiliki pasangan cawalkot dan cawawalkot Solo yang diusung PDI-P itu kuat.

Hasto menegaskan, proses Pilkada dengan melawan kotak kosong adalah bagian dari demokrasi. “Mahkamah Konstitusi telah mengatur, ketika ada kecenderungan orang menjadi calon tunggal karena basis legitimasinya cukup kuat, maka masyarakat diberikan opsi kotak kosong. Tetapi itu juga sebuah proses demokrasi yang sehat,” kata Hasto dalam konferensi pers virtual, kemarin.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, isu dinasti politik sejatinya terjadi di hampir semua partai politik. Sebab, kaderisasi politik memang bermula dari lingkungan keluarga. “Bagi PDIP, kami melihat sebuah realitas yang hidup bahwa kaderisasi politik memang dari keluarga. Dan itu bukan fenomena tunggal. Bagi PDI Perjuangan itu terjadi di banyak partai. Hampir di seluruh partai politik, namun kami berkomitmen unruk menyiapkan pemimpin lewat sekolah partai,” ujar Hasto, kemarin.

16. Anak Seskab Pramono Anung yang menjadi kandidat calon Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana tidak ambil pusing soal isu dinasti politik, ia mengaku sudah kebal dengan isu tersebut. Ia lebih fokus untuk menyusun program yang dapat memajukan Kabupaten Kediri.

“Jadi kalau kaitan dengan politik dinasti, saya sudah kebal karena dari lahir sudah terbiasa sifatnya seperti itu. Kalau orang bilang seperti itu, saya tidak akan menanggapi, saya cenderung sampaikan gagasan saya memajukan Kabupaten Kediri,” ujarnya dalam konperensi pers virtual, kemarin.

17. Waketum Partai Amanat Nasional ( PAN) Viva Yoga Mauladi membantah PAN mendepak Amien Rais. Tak mungkin PAN memecat Amien yang merupakan salah seorang pendiri partai berlambang matahari itu. “Mana mungkin Pak Amien Rais dikeluarkan dari PAN? Pak Amien adalah tokoh reformasi, salah satu pendiri PAN, pernah menjadi ketua umum PAN. Ada personifikasi bahwa PAN itu Amien Rais dan Amien Rais itu PAN,” katanya, kemarin.

18. Pendiri PAN, Amien Rais mengaku telah dikeluarkan dari keanggotaan PAN. Amien mengatakan, salah satu alasan dirinya dicoret dari PAN adalah karena perbedaan prinsip dan sikap politik. ‘’Saya sudah tidak di PAN sama sekali, saya sudah dikeluarkan oleh anak buah saya karena berbeda prinsip,” ujar Amien Rais dalam acara diskusi virtual bertajuk Bahaya Komunisme di Dunia Islam, dua hari lalu.

Amien menjelaskan, PAN di bawah kepemimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan berencana bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Namun, ia menilai langkah itu keliru. Amien meminta kader PAN untuk mempertimbangkan terkait rencana tersebut.

19. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan pentingnya berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Yang lengah rentan terjangkit virus corona. “Virus ini tinggal menanti saja. Siapa yang lengah atau tidak lakukan protokol kesehatan akan kena virus corona,’’ ujarnya dalam talkshow virtual yang digelar Satgas Penanganan Covid-19, Jumat (24/7).

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, belakangan ini tercatat penambahan jumlah klaster penularan Covid-19 di rumah sakit.Itu menunjukkan bahwa penularan Covid-19 kini tak hanya terpusat di pada aktivitas sosial.

“Sekarang tidak hanya klaster di kegiatan sosial saja. Terlihat sekarang meningkat di klaster rumah sakit,” ungkap Wiku dalam talkshow virtual yang digelar Jumat (24/7) kemarin sembari menambahkan,’’Perkembangan penularan dari klaster ini, relatif cukup tinggi di sejumlah tempat.’’

20. Mendagri Tito Karnavian memprediksi potensi kekalahan para calon kepala daerah petahana di zona merah Covid-19. Tito meminta para kepala daerah di daerah merah waspada. “Daerah-daerah yang merah, banyak korban, itu petahananya bisa jatuh, bisa kalah. Seperti dalam kasus di Amerika,” tegasnya dalam rapat koordinasi Pilkada Serentak 2020 untuk Provinsi Maluku, kemarin.

Tito mencontohkan kondisi terkini di Amerika Serikat yang akan menggelar Pilpres beberapa bulan mendatang itu mengalami dinamika politik akibat pandemi Covid-19. Tito menyebut Presiden Donald Trump mulai ditinggal pendukungnya karena dinilai kurang efektif menangani pandemi. “Basis Trump di New York, banyak sekali yang beralih ke Joe Biden, capres dari Partai Demokrat di AS. Angka pendukung Trump menurun karena kurang efektif menangani Covid-19,” ujar Tito lagi.

21. Kemendagri menghormati proses politik dan proses hukum yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Jember. Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengatakan, keputusan DPRD Jember memakzulkan Bupati Jember Faida sesuai amanat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda. “Yang dilakukan DPRD Jember kan sebenarnya sah-sah saja, sebagaimana amanat pasal 80 UU Pemda, kita hormati proses politik dan hukumnya,” kata Bahtiar, kemarin.

22. Penyidik Bareskrim kembali memeriksa tersangka kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa, Jumat (24/7) kemarin. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan memastikan, Maria dalam kondisi sehat. Dijelaskan, pemeriksaan pada Selasa (21/7) lalu dihentikan karena Maria mengeluh sakit kepala.

23. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Kementerian Agama, Arfi Hatim berencana menaikkan biaya perjalanan ibadah umrah bagi jemaah yang tertunda keberangkatannya karena Covid-19. Alasannya, karena kenaikan pajak di Arab Saudi termasuk kebijakan penerapan protokol kesehatan.
“Rapat juga membahas kemungkinan adanya penambahan biaya perjalanan ibadah umrah bagi jemaah yang tertunda keberangkatannya,” kata Arfi dalam keterangan resminya di situs Kementerian Agama RI, kemarin.

24. Komisaris Independen Pelindo I, Irma Suryani Chaniago, membela Menteri BUMN Erick Thohir dari tudingan politikus PDIP Adian Napitupulu soal komisaris titipan. Irma tak melihat Erick mengangkat komisaris berdasarkan titipan. Menurut Irma, Erick saat ini hanya fokus untuk mereformasi BUMN.
“Setahu saya Pak Menteri ingin adanya percepatan dan perubahan mendasar dari perusahaan pelat merah yang cuma bekerja untuk kepentingan rakyat menjadi BUMN yang provitable untuk pemerintah dan rakyat,” kata Irma, kemarin.

Mantan Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Irma Suryani Chaniago menjelaskan, ada dua hal penting dalam pemilihan pejabat BUMN, yaitu aturan hukum dan kepatutan. Menurut dia, selama ini cara Menteri BUMN Erick Yhohir memilih pejabat BUMN dengan memperhatikan kedua hal itu.
‘’Erick hendak memperbaiki koordinasi BUMN dengan lembaga pemerintahan. Harus ada keselarasan antara perusahaan-perusahaan BUMN dengan institusi-institusi pemerintah agar implementasi program kerja bisa memiliki persepsi yang sama,” ujarnya, kemarin.

25. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut proses pemungutan suara di Pilkada Serentak 2020 berpotensi memakan waktu lebih lama ketimbang gelaran pilkada sebelumnya.
“Yang terjadi di TPS, kemarin simulasi di KPU kita melihat kebutuhan waktu yang lebih lama. Kalau satu orang [mencoblos] 2 menit. Maka kita butuh sekitar kalau 500 pemilih itu 16 jam. Sementara kita hanya punya waktu 6 jam,” katanya, kemarin.

26. Koalisi Demokrat dan PKS siap ‘gempur’ menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution dalam Pilwalkot Medan, Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Hal itu terungkap dari keterangan Presiden PKS Sohibul Iman usai menerima kunjungan Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono di DPP PKS, Jakarta, kemarin. “Yang sudah tersampaikan adalah bahwa mereka sedang komunikasi politik untuk mengusung calon di luar saudara Bobby ya,” kata Sohibul.

27. Presiden Jokowi menjalani tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR) pada Jumat (24/7) sore, setelah Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo dinyatakan positif Covid-19. Jokowi dan Purnomo sempat bertemu pada Kamis (16/7) lalu.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengatakan kebetulan hari ini Presiden Jokowi dan perangkat Istana Kepresidenan dijadwalkan untuk mengikuti tes rutin. “Iya, hari ini memang jadwal Bapak Presiden cek kesehatan rutin,” kata Heru, kemarin.

28. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka langsung lakukan rapid test dan swabt test begitu dengar Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo yang ditunjuk sebagai penasihat tim pemenangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa, terkonfirmasi positif Covid-19. ****

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *