Isu aktual yang berkembang hingga Senin (5/10) pagi ini:
1. Donald Trump diperkirakan bakal segera keluar dari rumah sakit tempat perawatan penyakit COVID-19 yang menginfeksinya. “Presiden AS Donald Trump terus membaik setelah diagnosis positif COVID-19 dan kemungkinan dapat keluar dari rumah sakit paling cepat Senin (5 Oktober 2020 waktu AS),” kata dokter kepresidenan seperti dikutip dari CNN, Senin (5/10/2020).
Dokter Presiden AS saat ini, Dr Sean Conley mengatakan tingkat oksigen Donald Trump sempat turun dua kali sejak didiagnosis, dan dia memulai pengobatan dengan steroid yang disebut Deksametason. “Presiden diberi oksigen ekstra setidaknya sekali,” kata Dr Conley.
Para dokter juga berusaha mengklarifikasi isu yang membuat bingung sebelumnya yang disebabkan oleh pernyataan bertentangan tentang kondisi Trump.
2. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan istrinya Melania Trump terpapar virus corona. Hal itu disampaikan langsung oleh Trump pada 2 Oktober lalu di akun Twitternya. Dikutip dari Reuters, Senin (5/10/2020), beberapa jam sebelum mengumumkan dirinya positif COVID-19, Trump sempat hadir dalam acara penggalangan dana di Bedminster, New Jersey, Amerika Serikat.
Gedung Putih kemudian melakukan pelacakan terhadap kegiatan Trump di New Jersey. Hasilnya, ada 206 orang yang melakukan kontak erat dengan Trump. “Gedung Putih memberikan nama-nama dari 206 orang yang menghadiri acara tersebut,” kata Departemen Kesehatan New Jersey.
Menyikapi hal itu, Departemen Kesehatan New Jersey memastikan mereka telah menghubungi 206 orang tersebut.
3. Kondisi kesehatan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan sempat memburuk akibat terpapar virus corona. Trump saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Militer Walter.
Dikutip dari Reuters, Senin (5/10/2020), tim medis yang merawat Trump memastikan kondisi Trump saat ini mulai membaik. “Hari ini dia merasa sehat, dia sudah bangun dan berkeliling. Rencana kami hari ini adalah memberinya makan dan minum, bangun dari tempat tidur sebanyak mungkin, untuk bergerak,” kata dr Brian Garibaldi.
Garibaldi mengatakan, selama dirawat di Rumah Sakit Militer Walter, Trump juga diberikan steroid deksametason. Alasan Trump diberi steroid deksametason karena kadar oksigennya sempat menurun. Berdasarkan sejumlah penelitian, deksametason diklaim dapat meningkatkan kelangsungan hidup pasien COVID-19 dengan kondisi kritis dan membutuhkan tambahan oksigen.
4. Manajer kampanye Donald Trump telah dites positif terkena COVID-19, memberikan pukulan lain pada upaya pemilihannya kembali pada hari ketika presiden dan kepala Komite Nasional Republik melaporkan tertular penyakit itu juga. Bill Stepien menerima diagnosisnya pada Jumat 2 Oktober 2020 malam dan mengalami apa yang digambarkan oleh seorang pejabat senior kampanye sebagai “gejala mirip flu ringan,” demikian seperti dikutip dari Politico, Minggu (4/10/2020).
Orang-orang yang mengetahui situasi tersebut mengatakan Stepien yang berusia 42 tahun berencana untuk mengkarantina mandiri sampai dia pulih.
Pengungkapan Stepien berarti dua kepala aparat politik presiden sekarang telah terjangkit COVID-19. Ketua RNC Ronna McDaniel mengumumkan Jumat 2 Oktober pagi bahwa dia juga terinfeksi.
5. Mistikus buta Baba Vanga, yang dikenal sebagai dukun peramal dari Balkan, disebut telah memprediksi terinfeksinya Presiden AS Donald Trump dengan virus corona COVID-19 –menurut surat kabar tabloid Inggris, the Sun.
Baba, juga dikenal sebagai “Nostradamus dari Balkan,” tampaknya meramalkan bahwa presiden AS akan menderita “penyakit misterius” yang akan membuatnya tuli dan menderita tumor otak, demikian seperti dikutip dari the Sun, Minggu (4/10/2020).
Meskipun meninggal 23 tahun yang lalu, Baba Vanga dikatakan oleh beberapa orang memiliki kekuatan paranormal dan kemampuan untuk melihat ke masa depan.
Menurut salah satu nubuat Baba Vanga, Presiden ke-45 Amerika Serikat akan meninggal karena penyakit yang tidak diketahui di beberapa titik dalam waktu dekat. Beberapa orang mengklaim ini adalah prediksi akurat virus corona, yang di mana sang Presiden dinyatakan positif awal pekan ini.
6. Lima petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tangerang dinonaktifkan dari jabatannya karena insiden kaburnya terpidana mati asal China, Cai Changpan, dari sel tahanan. Salah seorang di antaranya merupakan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Klas I A Tangerang.
“Sementara ini, baru lima orang petugas dinonaktifkan dari jabatannya,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rika Aprianti, saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (4/10/2020).
Selain Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Klas I A Tangerang, dua orang komandan jaga yang saat itu bertugas, dan dua orang petugas jaga yang pada saat itu bertugas juga ikut dinonaktifkan. Ia menambahkan, kelima petugas Lapas tersebut kini ditempatkan sementara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten selama dinonaktifkan dari jabatannya.
7. Secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menambahkan bahwa ada dugaan keterlibatan oknum lapas atas insiden kaburnya terpidana mati asal China, Cai Changpan, dari sel tahanan. “Ada indikasi sementara ini dua pegawai melakukan kelalaian, yang pertama adalah inisialnya S dia sipir lapas, kemudian satu lagi adalah inisialnya S dia PNS dari lapas ya,” katanya Minggu (4/10/2020)
Keduanya diduga berperan dalam pelarian Chai Cangpan dengan membantu melakukan pembelian sejumlah barang untuk menggali lubang dari kamar lapar. “Kedua memang diakui dan informasi dari salah satu napi juga, membantu membelikan peralatan salah satunya adalah pompa air ini,” ungkapnya.
Meski demikian, lanjut Yusri, keduanya saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih akan melakukan gelar perkara terkait perkara tersebut untuk menaikan status dari penyelidikan ke penyidikan. “Kita mau gelarkan lagi untuk menentukan kedua orang ini sementara menjadi saksi tapi rencana kita lakukan gelar perkara ya untuk menentukan meningkatkan apakah yang bersangkutan bisa ditentukan sebagai tersangka,” tandasnya.
8. Polisi terus memburu warga negara (WN) China terpidana mati yang kabur dari Lapas Tangerang bernama Chai Cangpan alias Cai Ji Fan. Cai disebut kabur ke hutan Tenjo yang masuk kawasan Bogor, Jawa Barat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan Cai sempat keluar hutan dan mencari makan di salah satu desa. Informasi itu diperoleh dari warga di sana. “Dia sempat keluar ke salah satu desa dekat situ untuk membeli makanan. Kemudian dia masuk ke dalam lagi,” kata Yusri di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (3/10/2020).
Menurutnya pasukan Brimob saat ini dikerahkan sebagai bantuan tambahan dalam pencarian Cai. Pencarian tidak hanya dilakukan di wilayah Tenjo tapi diperluas ke kawasan lain yang berpotensi menjadi tempat persembunyian pelaku. “Kami memperluas lagi pencarian jejak ini ke daerah Desa Babakan, kemudian Pasir Madang dan juga daerah Pasar Rebo ini kita perluas pencarian kesana untuk melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan,” ucapnya.
9.Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akan segera disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI. UU ini disebut-sebut pemerintah akan mendongkrak investasi dan mendorong perekonomian.
Namun, hal ini ditentang oleh banyak pihak, tidak hanya buruh, ekonom hingga beberapa partai politik. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira, UU ini sama sekali tidak membantu dalam pemulihan ekonomi di masa resesi. Apalagi ditambah dengan banyaknya gelombang penolakan terhadap RUU ini.
“Gelombang penolakan pasti terjadi dan bukan hanya buruh tapi juga elemen lain yang merasa dirugikan haknya, mulai dari petani karena ada klausul impor pangan disamakan dengan produksi pangan dan cadangan nasional, sampai masyarakat adat yang merasa dirugikan dalam persoalan izin lahan,” ujar Bhima, Minggu (4/10/2020).
Di klaster ketenagakerjaan sendiri pengurangan hak pesangon akan menurunkan daya beli buruh. Hal ini tidak bisa diterima oleh pekerja yang saat ini rentan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
10. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Bambang Soesatyo meminta TNI ikut berperan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi 2020. Menurutnya, dua hal itu tak bisa dipisahkan. Agar persoalan global itu tidak sampai mengganggu ketahanan dan stabilitas nasional.
Jelang Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI), politikus yang akrab disapa Bamsoet itu secara khusus meminta agar peran TNI dapat terus ditingkatkan. Dengan cara melakukan sinergi bersama semua kekuatan masyarakat guna memutus rantai penularan Covid-19.
“Sebagai salah satu unsur kekuatan bangsa, TNI wajib tampil dan mengambil bagian dalam keseluruhan proses penyelesaian dua masalah itu,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (4/10/2020).
Bamsoet melihat lonjakan kasus Covid-19 justru terjadi di daerah atau wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Khususnya di pulau Jawa. “Kota-kota besar di Jawa masih mencatatkan penambahan kasus baru dalam jumlah yang besar,” kata Bamsoet.
11. Kementerian Perindustrian meminta pemerintah pusat, maupun di daerah, serta BUMN untuk mengarahkan agar proyek-proyek infrastruktur nasional penyerapan baja produksi lokal di tengah ekonomi yang menghadapi resesi.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier mengungkapkan, hampir seluruh negara di dunia saat ini mengalami pelemahan permintaan terhadap produk baja karena dampak pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah berupaya mencari peluang agar permintaan di sektor industri baja bisa meningkat.
“Kami lihat di Amerika, ada upaya dari industri bajanya menyurati parlemennya untuk mengeluarkan semacam infrastructure bill yang tujuannya untuk mendorong industri baja agar bergerak,” katanya melalui siaran pers, Minggu (4/10/2020).
Hal itu karena pada saat pandemi, hampir seluruh industri baja ini mengalami slow down dan kemudian banyak dijumpai tenaga kerja yang mungkin dijaga, agar tidak terjadi PHK. Ini satu upaya yang besar, jadi disrupsi dari supply chain secara global.
12. Guru Besar Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad) Arief Anshori Yusuf menjelaskan kunci utama pemulihan ekonomi Indonesia agar terhindar dari jurang resesi adalah menangani terlebih dahulu permasalahan COVID-19. Pasalnya, menurut dia, resesi itu terjadi disebabkan COVID-19 yang belum berujung, sehingga permasalahan pandemi ini perlu ditangani dengan baik.
“Tidak akan terjadi resesi, kalau COVID-19-nya tertangani,” kata Arief dalam keterangannya di Bandung, Jabar, Minggu (4/10/2020).
Ia melanjutkan penanganan COVID-19 akan bergantung pada hasil efektivitas dari uji klinis tahap III terhadap vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh tim Unpad. “Apa yang dilakukan Prof Kusnandi Rusmil (Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Unpad) sangat penting untuk ekonomi Indonesia,” katanya.
13. Pada pekan ke-3 PSBB Jakarta, jumlah pasien Covid-19 di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran menurun signifikan pada Minggu (4/10/2020). Jumlah pasien di Menara 6 dan Menara 7 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, yang telah dinyatakan sembuh mencapai 212 orang.
Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian mengatakan pasien positif Covid-19 di dua menara itu kini berjumlah 2.042 orang terdiri dari 958 pria dan 1.084 wanita. “Pasien rawat inap 2.042 orang, semula 2.254 orang, berkurang 212 orang,” kata Aris dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu siang.
Menara 6 dan Menara 7 dibuka untuk merawat pasien Covid-19 dengan gejala ringan hingga sedang. Menara 6 berkapasitas 1.300 tempat tidur, dan Menara 7 memiliki 1.578 tempat tidur.
14. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya (PMJ), merilis jumlah korban kecelakaan lalu lintas, sepanjang dua minggu pelaksanaan PSBB Jakarta jilid II. Berdasarkan hasil olah data, ada kenaikan signifikan sampai 40 persen, bila dibanding dengan dua pekan sebelumnya saat PSBB Transisi di Jakarta.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Sambodo Purnomo Yogo menyebut, pada periode PSBB Transisi (31 Agustus-14 September), ada sebanyak 10 orang meninggal. Sedangkan saat PSBB Jakarta kembali dilaksanakan sepanjang 14-27 September, jumlah korban meningkat menjadi 14 orang.
Ditlantas Polda Metro Jaya juga mendata jumlah kecelakaan lalu lintas saat PSBB Jakarta meningkat satu persen dibanding periode PSBB. Sementara itu, Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar, mengatakan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas serta menekan angka kecelakaan, pihaknya terus melakukan imbauan tertib lalu lintas melalui selebaran dan media sosial.
“Petugas di lapangan diharapkan juga untuk responsif menangani kedaruratan menangani kecelakaan,” ucapnya seperti dilansir NTMC Polri, Minggu (4/10/2020).
15. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dipastikan sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu diungkapkan Ahmad Riza Patria saat menanggapi pernyataan Presiden yang meminta daerah tidak locdown. Riza sependapat dengan pernyataan Presiden terkait anjuran tidak lockdown.
Riza memastikan, DKI Jakarta sudah menerapkan PSBB sesuai syarat-syarat yang ditentukan pemerintah pusat, ungkapkan Riza saat meninjau pembangunan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu (4/10/2020).
“Kebijakan yang diambil pemerintah Provinsi pasti sudah bersinergi dengan pemerintah pusat. Karena inikan wabah cakupan nasional bahkan dunia,” ujar Riza.
16. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II di Ibu Kota didukung banyak pihak. Menurut dia, PSBB Jakarta Jilid II tidak hanya didukung pemerintah pusat, tapi juga dari pemerintah daerah sekitarnya.
Pemerintah daerah tersebut yaitu kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan Banten. “Alhamdulillah kami Pemprov DKI selalu rapat dan koordinasi dengan daerah-daerah tetangga,” kata Ahmad Riza Patria saat meninjau RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2020).
“Seperti Banten dan Jawa Barat serta kabupaten dan kota di Bodetabek,” ujar pria yang akrab disapa Ariza ini.
17. Pemerintah bersama dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) RI telah menyepakati substansi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) lewat Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah, Sabtu (3/10/2020).
Meski demikian, RUU ini ditentang oleh banyak pihak, salah satunya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Bahkan, KSPI mengklaim sebanyak dua juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok kerja nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing.
Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Okie Ardiastama menilai, rencana aksi mogok kerja ini tentu menjadi perhatian bagi pelaku usaha, terlebih jika aksi mogok kerja tersebut berlangsung cukup lama. “Kami cukup menyoroti RUU tersebut yang berpeluang untuk mendatangkan investasi bukan prioritas. Namun bagaimanapun juga, kepastian serta kejelasan hukum perlu diperjelas agar semua pihak mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut,” ujar Okie, Minggu (4/10/2020).
18. David Sutyanto, Head of Research Ekuator Swarna Sekuritas menilai, omnibus law dampak omnibus law terhadap IHSG bak pisau bermata dua. Di satu sisi, omnibus law akan memberikan dorongan bagi pelaku usaha agar berinvestasi.
Tetapi di sisi lain, polemik yang muncul seperti ancaman mogok kerja nasional dapat berpotensi cukup serius di tengah situasi ekonomi yang dalam kondisi resesi.
Hemat David, di tengah situasi yang belum kondusif seperti ini, pemerintah diharapkan tidak mengambil langkah yang gegabah. “Adanya kontroversi dan masih belum setujunya seluruh stakeholder terhadap RUU ini menjadi indikasi sebaiknya dilakukan penelaahan lebih lanjut,” ujar David, Minggu (4/10/2020).
19.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak penetapan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja/Omnibus Law, dalam rapat pengembalian keputusan tingkat pertama di Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sabtu (3/10/20) malam.
Penolakan disampaikan oleh anggota Baleg dari fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah. Menurut Ledia, cakupan yang luas terkait pembahasan RUU Cipta Kerja harus dilakukan secara mendalam. Ledia menambahkan, perlu ada pertimbangan apakah aspek formil dan materiil dari RUU Cipta Kerja sudah sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang disepakati bersama.
Selain itu, PKS merasa RUU Cipta Kerja dinilai tidak tepat dalam membaca situasi, mendiagnosis dan menyusun resep permasalahan ekonomi di Indonesia. Ledia mengatakan, pada kenyataanya yang diatur dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja tersebut bukanlah masalah utama yang menjadi faktor penghambat investasi. Ledia memberi contoh, perihal formulasi pemberian pesangon yang menurutnya tidak didasari atas analisa yang komperehensif.
20. Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tinggal selangkah lagi untuk menjadi UU. Pemerintah bersama DPR telah menyetujui RUU tersebut untuk dibawa ke Rapat Paripurna pada 8 Oktober 2020 mendatang. Kesepakatan tersebut terjadi saat Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dan DPD pada Sabtu (3/10/2020) malam. Padahal, RUU Omnibus Law ini menuai sejumlah polemik di masyarakat, terutama terkait klaster ketenagakerjaan.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengungkapkan yang menjadi polemik di RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah kontrak kerja yang dapat diberlakukan seumur hidup. Menurutnya, persoalan status pekerja tersebut merupakan salah satu pemantik dirancangnya Omnibus Law.
Sebab, kata dia, selama ini dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan memiliki tanggungan memberikan pesangon ke pekerja yang dipecat atau PHK. “Muncullah Omnibus Law, agar investor masuk dan tidak terganggu dengan buruh,” ujar Agus, Minggu (4/10/2020).
Agus menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya bagi perusahaan, bisa mendapatkan investor dan dapat memperkerjakan tenaga asing dengan lebih mudah. “Daripada ribut-ribut (dengan pekerja), mending perusahaan itu mengambil tenaga kerja asing. Kalau selesai suatu waktu, pulang, ganti lagi,” ucapnya. Sedangkan, sisi negatifnya ditanggung para pekerja, karena tidak memiliki jaminan jika kehilangan pekerjaan.
21. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan tujuh alasan yang menjadi alasan mereka akan mengadakan mogok nasional pada 6 dan 8 Oktober 2020. Ketujuh hal ini disebut telah disepakati pemerintah bersama DPR dalam rapat pada Sabtu malam, 3 Oktober 2020 yang memutuskan membawa RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke sidang paripurna.
Pertama, Upah Minimum Kabupaten (UMK) bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dihapus.
Kedua, Pesangon berubah dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar pemerintah lewat BP Jamsostek.
Ketiga, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak. Buruh menolak PKWT seumur hidup.
Keempat, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan. Padahal sebelum, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan saja.
Kelima, waktu kerja tetap eksploitatif.
Keenam. hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang. Cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang.
Ketujuh, hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan karena karyawan bisa dikontrak dan outsourcing seumur hidup,
“Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing,” kata Said Iqbal dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (3/10/2020).
22. Presiden Joko Widodo mengatakan Covid-19 ini memang masalah kesehatan yang diutamakan, namun bukan berarti mengesampingkan masalah ekonomi. Presiden menjelaskan hingga saat ini pemerintah terus menentukan strategi dan bertindak cepat dalam mengatur keseimbangan antara penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Jokowi menyebut dalam penanganan Covid-19 ini tak perlu untuk sok-sokan me-lockdown satu kota atau provinsi. Ia mengatakan penanganan harus menggunakan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. “Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi dan me-lockdown kota atau lockdown kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat,” kata Jokowi dalam video, Sabtu (3/9/2020)
23. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, apa yang dikatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait lockdown di tingkat daerah adalah suatu hal yang baik dan benar. Pernyataan tersebut diungkapkan Riza ketika menanggapi pernyataan Jokowi yang menilai lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, bukan solusi tepat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.
“Apa yang disampaikan presiden itu sesungguhnya sesuatu yang baik dan benar,” ujar Ariza dalam rekaman yang diterima, Minggu (4/10/2020). Riza menganggap baik pernyataan Jokowi karena langkah penggulangan Covid-19 yang diambil pemerintah daerah tentu mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Sebab, penangangan Covid-19 memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi, kabupaten, maupun kota dengan pemerintah pusat.
“Jadi prinsipnya wabah ini adalah wabah yang harus kita hadapi bersama. Untuk itu perlu sinergi yang positif antara kita semua dari pusat provinsi, kabupaten, kota. Jadi kami mendukung apa yang disampaikan Pak presiden,” ucap Ariza.
24. Presiden Joko Widodo mengklaim penanganan Covid-19 di Indonesia tidak buruk, bahkan dinilainya cukup baik. “Mari kita menilai berdasarkan fakta dan data, dan bukan berdasarkan kira-kira. Saya bisa mengatakan penanganan Covid-19 di Indonesia tidak buruk, bahkan cukup baik,” kata Jokowi dalam video yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).
Jokowi menuturkan, jumlah kasus dan jumlah kematian berkait Covid-19 di Indonesia jauh lebih baik ketimbang negara-negara lain dengan jumlah penduduk besar. Berdasarkan data 2 Oktober 2020, Indonesia berada pada posisi 23 di tingkat kasus positif Covid-19 dari semua negara-negara di dunia dengan jumlah sebanyak 295.499 kasus.
Di atas Indonesia, terdapat sejumlah negara yang juga berpenduduk besar dengan jumlah kasus yang terpaut jauh bantara lain Amerika Serikat dengan 7.495.136 kasus, India dengan 6.397.896 kasus, dan Brazil dengan 4.849.229. Jokowi mengatakan, penanganan Covid-19 di Indonesia memang seharusnya dibandingkan dengan negara-negara di atas yang sama-sama memiliki jumlah penduduk besar.
25. Sudah 7 bulan Indonesia bergelut dengan kondisi pandemi Covid-19. Tak sedikit masyarakat terdampak dari pandemi termasuk mengalami PHK. Tak hanya itu, persoalan dokter terpapar Covid-19 hingga upaya pemerintah menyediakan tempat isolasi bagi pasien positif juga jadi sorotan.
Pembatasan sosial berskala mikro atau mini Lockdown yang digaungkan Presdien Jokowi menjadi salah satu upaya agar penanganan Covid-19 lebih terarah, spesifik, fokus, tajam. Termasuk di antaranya koordinasi para kepala daerah dengan pemerintah pusat diminta sinergi dan kompak.
Untuk itu , Jokowi meminta agar masyarakat tak menganggap hal itu sebagai inkonsistensi. Pemerintah berupaya mencari cara terbaik untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.
“Penyesuaian kebijakan itu jangan dianggap pemerintah mencla-mencle. Covid ini masalah baru. Seluruh dunia juga sama. Belum ada negara yang berani mengklaim sudah menemukan solusi yang terbaik. Tiap negara juga beda-beda masalahnya, berbeda cara dalam menanganinya. Jadi kita pun harus terus menyesuaikan diri mencari cara terbaik yang paling cocok dengan situasi kita,” ujar Jokowi dikutip dari Instagram Jokowi, Minggu (4/10/2020).
TERIMA KASIH
