Refleksi 27 Tahun PKB:
JALAN TRANSFORMASI, TANTANGAN ZAMAN, DAN ARAH MASA DEPAN
Oleh: Yanuar Prihatin
Pada tanggal 23 Juli 2025, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menapaki usia ke-27. Sebuah perjalanan yang tidak pendek bagi partai politik berbasis ideologi keislaman, kebangsaan, dan kerakyatan ini. Sejak kelahirannya pada 1998 sebagai representasi politik warga Nahdliyin pasca-reformasi, PKB telah mengalami pasang surut, dan dalam kurun 10 tahun terakhir memasuki fase baru: transformasi politik yang lebih terstruktur.
Di bawah kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar, yang secara formal memimpin sejak 2005 dan semakin dominan sejak 2008, PKB telah melakukan serangkaian perubahan penting untuk menjawab tantangan zaman. Namun, apakah transformasi ini sudah cukup? Dan ke mana arah yang seharusnya dituju PKB untuk tetap relevan di masa mendatang?
Transformasi PKB di Era Cak Imin
Bila disederhanakan, perjalanan PKB bisa dibagi dua periode besar, yaitu periode kepemimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (1998 – 2008), dan periode Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (2008 – sekarang). Dua periode ini memperlihatkan ciri
perkembangan yang berbeda.
Di era Cak Imin, PKB menunjukkan trend bergerak maju. Cak Imin membawa arah baru dalam hal penguatan struktur partai. PKB menjadi salah satu partai yang cukup tersebar secara geografis, bukan saja di basis-basis tradisional nahdliyin di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sekarang, hampir semua provinsi dan kabupaten/kota PKB memiliki struktur partai yang jauh lebih merata dibanding periode sebelum kepemimpinan Cak Imin.
Bagi PKB, ini bukan prestasi kecil, apalagi bila diingat selama ini PKB dicap sebagai partai lokal-tradisional yang hanya berbasis di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Cak Imin telah sangat gemilang mematahkan stigma ini dengan menata struktur partai di semua wilayah, hingga ke tingkat akar rumput di desa-desa. Transformasi mesin struktural ini telah mengubah wajah PKB menjadi partai nasional yang lebih terbuka.
Modernisasi ini ditandai dengan kesungguhan PKB membangun narasi politik yang lebih kekinian. Rebranding isu atau sektor baru sedang dan terus berlangsung. Isu tentang lingkungan, kesehatan, kesetaraan gender, kemiskinan, entrepreneurship, ekonomi dan bisnis, infrastruktur, modernisasi desa, pembangunan daerah, ketenagakerjaan, pendidikan umum hingga trend di kalangan anak-anak muda sudah menjadi konsumsi
rutin di lingkungan kader PKB. Ini jauh melampaui isu-isu konvensional yang selama ini dianggap domain PKB, semisal pesantren, madrasah, kesejahteraan guru ngaji, pembangunan masjid/musholla dan isu sejenisnya.
Pendek kata, dulu musiknya qosidah, sekarang musik popular modern. Dulu lomba kaligrafi, sekarang lomba karikatur dan seni modern lainnya. Dulu pawai santri, sekarang lomba jalan marathon atau jalan santai dengan peserta umum. Dulu pertemuan besar dilakukan di lapangan terbuka di bawah tenda yang disewa, sekarang sudah beralih ke hotel-hotel atau minimal auditorium yang representatif.
Dulu partai dikelola oleh orang-orang pesantren yang dominan. Tapi kini kader PKB sudah jauh lebih beragam latar belakangnya. Dari mulai kalangan perkotaan, usahawan, pendeta, tokoh-tokoh agama non muslim, hingga tokoh-tokoh muda dan perempuan. Bahkan di tingkat pusat, Cak Imin berani ambil langkah penting, Ketua Harian diberikan kepada anak muda.
Di hampir semua struktur partai hingga ke tingkat desa, kehadiran kaum muda dan perempuan sudah bukan hal asing lagi. Itu semua bukanlah hal simbolik belaka. Tapi memperlihatkan suatu kecenderungan atau semangat besar di balik layar tentang pentingnya transformasi partai ini dalam merespon tantangan zaman.
Digitalisasi pun menjadi bagian tak terpisahkan untuk penataan adimistrasi organisasi, rebranding partai di mata publik hingga menjadi sarana utama untuk mewarnai perdebatan dan diskusi publik dalam berbagai isu. Lebih dari itu, sistem kaderisasi diperkuat melalui pendidikan politik berjenjang, meskipun belum sepenuhnya sistematis, tetapi menunjukkan komitmen jangka panjang. Manuver politik PKB pun terlihat lebih adaptif. Cak Imin dikenal dengan gaya politik yang fleksibel dan penuh kalkulasi.
Dalam berbagai kontestasi nasional, PKB tampil sebagai partai yang menarik perhatian bahkan sering menjadi penentu koalisi, memperkuat posisi tawarnya di kancah nasional. Di bawah kepemiminan Cak Imin, PKB selalu berada di pusat kekuasaan.
“Politik Saling Sandera”
Arah transformasi menuju partai yang lebih modern dan inklusif membuahkan hasil. Dalam beberapa periode sejak Pemilu 2009, suara PKB mengalami trend kenaikan, baik di DPR RI maupun di tingkat daerah, termasuk munculnya kader menjadi kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini mencerminkan keberhasilan organisasi menjaga konstituen, perluasan basis baru dan buah dari proses transformasi yang
sedang dan akan terus berlangsung.
Namun tentu saja selalu ada pertanyaan, bagaimana nasib transformasi di tubuh PKB ini ke depan? Sejauh ini, langkah-langkah transformasi PKB mencerminkan respons terhadap tiga perubahan besar. Pertama, digitalisasi politik dan munculnya generasi milenial/gen Z sebagai kekuatan pemilih utama. Kedua, kebutuhan partai untuk tidak hanya berbasis ideologi, tetapi juga solusi konkret terhadap persoalan rakyat. Ketiga, kecenderungan publik yang makin kritis terhadap politik identitas dan politik transaksional.
Dengan kata lain, transformasi internal di tubuh PKB bisa disebut transformasi tahap awal. Masih diperlukan model transformasi tahap berikutnya yang manfaatnya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada sisi lain memberi dampak besar pada perbaikan tatanan kehidupan nasional di berbagai sektor kunci, terutama pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kualitas SDM, insfrastruktur, lingkungan, distribusi akses
terhadap sumber-sumber daya produktif, pemerintahan yang bersih dan transparan, dan pengelolaan kehidupan politik yang terbebas dari “politik saling sandera.”
Corak politik yang begini terbukti telah membuat Indonesia tak bisa lari cepat karena para elitnya terjebak dalam pola permainan yang destruktif ini. Siapapun yang memegang kendali kepemimpinan nasional seperti menarik “beban berat yang tak kelihatan” sehingga tak mudah menyelesaikan masalah-masalah struktural-fundamental yang
dihadapi Indonesia di berbagai sektor. Relasi tidak sehat antara aktor politik dan kuasa ekonomi telah menggiring negeri ini menjadi perebutan segelintir orang terhadap sumber-sumber daya produktif yang tak berkesudahan. Masa depan rakyat dan negeri ini terus menerus dipertaruhkan dalam konfigurasi “politik saling sandera.”
Sekiranya PKB bisa berkontribusi melepaskan Indonesia dari “politik saling sandera” ini maka itu prestasi terbesar yang sangat spektakuler. Mengapa? Karena masalah terbesar Indonesia kemarin, hari ini dan esok ada dalam ruang “politik saling sandera” ini. Kebijakan, program, kegiatan dan proyek pembangunan dan jalannya pemerintahan akan terus dikendalikan di belakang layar yang bercorak “saling sandera.”
Tentu saja ini membahayakan kesejahteraan rakyat, keadilan ekonomi dan masa depan Indonesia. Jangan lihat masa depan Indonesia dari sekedar angka-angka statistik yang diumumkan atau dari pidato-pidato dan laporan para pejabat politik dan pemerintahan. Tapi lihatlah dari ruang gelap di belakang layar yang panggungnya sudah “tersandera.” Inilah pe-er besar bagi PKB dan kekuatan lainnya yang ingin melihat rakyat Indonesia besok bisa tersenyum bangga dengan hati yang penuh gembira.
Pe-er Besar
Arah PKB menuju “transformasi yang berdampak nasional” tentu bukan pekerjaan mudah. Masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan segera. Pertama, kultur partai masih cenderung elitis dan top-down, sehingga inovasi, kreativitas dan keberanian berkarya belum menjadi kultur kerja yang kokoh di kalangan pengurus dan kader partai di hampir semua tingkatan. Kaderisasi dan peningkatan kapasitas kader menjadi kunci terpenting membangun kultur partai yang transformatif-progresif.
Kedua, narasi kebangsaan dan keumatan PKB belum sepenuhnya mampu menjangkau publik urban dan segmen pemilih secara luas khususnya pemilih muda. Basis keislaman PKB adalah kekuatan, tetapi ke depan harus dikombinasikan dengan gagasan kebijakan yang aplikatif, misalnya soal ekonomi hijau, digitalisasi dan modernisasi desa, strategi pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, kewirausahaan, modernisasi lembaga pendidikan dan keagamaan, kesejahteraan sosial, pangan murah terjangkau dan seterusnya. Rakyat butuh partai yang bukan hanya dekat secara simbolik, tetapi juga relevan secara kebijakan dan karya nyata.
Ketiga, membangun kepemimpinan kolektif, terbuka dan inklusif, yang membuka ruang bagi regenerasi dan kemunculan tokoh-tokoh baru dengan integritas tinggi di tingkat
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Sistem meritokrasi dan talent scouting bisa dirancang sebagai basis pertumbuhan individual kader di berbagai wilayah, di samping soal integritas, moral dan loyalitas.
Keempat, menghindari jerat politik transaksional. PKB harus menjadi pelopor politik bersih dan programatik, bukan ikut larut dalam arus pragmatisme politik yang hanya mengandalkan kekuasaan dan uang.
Sebagaimana terbukti selama ini, politik transaksional telah menjadi bahaya terbesar bagi masa depan demokrasi dan kesehatan mental para pelaku politik, tim sukses dan para pemilih.
Di usia 27 tahun, PKB memiliki momentum untuk melakukan konsolidasi ideologis, struktural, kultural dan moral. Sebagai partai yang lahir dari rahim gerakan moral
keagamaan dan kebangsaan, transformasi bukan hanya tuntutan strategi dan arah perjuangan, tapi juga panggilan sejarah.
Jika PKB mampu melanjutkan, memperdalam dan memperluas area transformasi ini secara sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin ia menjadi pilar utama demokrasi Indonesia ke depan, menjadi partai yang bukan hanya besar dalam suara, tetapi juga besar dalam karya dan makna bagi Indonesia.
Yanuar Prihatin adalah
Ketua DPP PKB Bidang Pengembagnan SDM
