JAKARTA, REPORTER.ID –– Hot isu yang berkembang hingga Kamis pagi ini (6/8/2020):
1. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Produk Domestik Bruto ( PDB) RI pada kuartal II 2020 terkontraksi hingga 5,32 persen. Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen. Kontraksi ini lebih dalam dari konsensus pasar maupun ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3 persen hingga 4,8 persen.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 ini merupakan yang terdalam sejak kuartal I tahun 1999. “Kalau melacak kembali pada pertumbuhan ekonomi secara triwulanan, ini terdalam sejak triwulan I 1999. Pada triwulan I 1999, Indonesia mengalami kontraksi -6,13 persen,” kata Suhariyanto dalam konferensi video, Rabu (5/8).
2. Dari realitas tersebut, beberapa ekonom menyebutkan, Indonesia sudah masuk ke fase resesi. Sebab, jika dilihat dari kuartal ke kuartal atau quarter to quarter (QtQ), pertumbuhan ekonomi nasional sudah berada pada level negatif pada dua kuartal berturut-turut.
Pada kuartal I-2020, pertumbuhan ekonomi RI minus 2,41 persen. Pada kuartal II-2020, pertumbuhan ekonomi nasional minus 4,19 persen secara QtQ. Dilihat berdasarkan perhitungan tersebut, beberapa pihak menyebutkan Indonesia sudah masuk ke jurang resesi, sebab pertumbuhan ekonomi terkontraksi selama dua kuartal berturut-turut.
3. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia masih belum memasuki fase resesi. Menurutnya, sebuah negara baru dapat dikatakan masuk ke fase resesi apabila realisasi pertumbuhan ekonomi secara tahunan atau year on year (yoy) terkontraksi selama dua kuartal berturut-turut. “Biasanya dalam melihat resesi itu, dilihat year on year untuk dua kuartal berturut-turut,” katanya, dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8).
Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani menyatakan, stabilitas sistem keuangan nasional pada kuartal II-2020 masih tetap berada di level normal, meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi April-Juni 2020 terkontraksi sebesar 5,32 persen. “KSSK melihat bahwa stabilitas sistem keuangan pada triwulan II-2020, yaitu periode April, Mei, dan juni adalah pada konsi normal, meskipun kewaspadaan terus ditingkatkan,” uja Sri Mulyani, dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8).
Pemerintah sinterklas. Menkeu Sri Mulyani mengatakan ada empat bantuan sosial (bansos) baru dari pemerintah untuk masyarakat miskin, pekerja, serta usaha ultra mikro dan mikro. Secara total anggaran untuk keempat bansos tersebut mencapai Rp70,6 triliun. Kata dia, itu langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk membantu memulihkan daya beli masyarakat .
Pertama, bansos produktif untuk 12 juta pelaku UMKM dengan anggaran Rp30 triliun. Kedua, tambahan bansos beras kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total anggaran Rp4,6 triliun. Ketiga, bansos langsung tunai (BLT) sebesar Rp500 ribu per penerima Kartu Sembako, anggaran yang disiapkan Rp 5 triliun. Keempat, bantuan kepada 13 juta pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta per bulan, dengan anggaran Rp31 triliun.
4. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal pulih pada kuartal III 2020. ). Keyakinannya tersebut berdasarkan data purchasing manager’s index ( PMI) manufaktur dan kinerja ekspor industri yang terus membaik di tengah masa pandemi virus corona (Covid-19). “Saya amat yakin triwulan III ini akan rebound,” katanya, Rabu (5/8) kemarin.
5. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Kamdani berpendapat, untuk memulihkan kondisi perekonomian Indonesia masih bergantung terhadap stimulus yang digulirkan pemerintah. “Untuk Indonesia, rebound amat sangat tergantung pada stimulus pemerintah karena kemampuan pemodalan dalam negeri terbatas,” katanya, Rabu (5/8).
Dari sisi kebijakan, berbagai stimulus yang dilakukan oleh pemerintah dinilai sudah baik dan tepat. Tetapi, tidak efektif untuk mendongkrak kinerja sektor riil, lantaran pencairan atau distribusinya terhambat kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
6. Di tengah melemahnya kinerja perekonomian Indonesia di kuartal II 2020, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di pasar spot Rabu (5/8), justru mengalami penguatan. Mengutip data Bloomberg, rupiah sore ini ditutup menguat 75 poin (0,51 persen) pada pada level Rp 14.550 per dollar AS. Sebelumnya, BPS melansir bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia kuartal II 2020 mengalami kontraksi 5,32 persen YoY. Sementara dibandingkan kuartal sebelumnya, PDB mengalami penyusutan 4,19 persen.
Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) juga menguat pada akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Rabu (5/8). Melansir data RTI, IHSG ditutup pada level 5.127,05 atau naik 52,04 poin (1,03 persen) dibanding penutupan sebelumnya pada level 5.075. Sebanyak 241 saham melaju di zona hijau dan 173 saham di zona merah. Sedangkan 161 saham lainnya stagnan. Adapun nilai transaksi hingga saat ini mencapai Rp 9,32 triliun dengan volume 10,38 miliar saham.
7. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Kontraksi ini merupakan yang terdalam sejak kuartal I 1999. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, banyak ketidakpastian dalam perkembangan ekonomi ke depan. Namun sejak Juni 2020, ada beberapa indikator yang mengalami perbaikan. Perbaikan tersebut diharapkan mampu membalikkan ekonomi ke zona positif pada kuartal III 2020, yang berujung ekonomi Indonesia selamat dari jeratan resesi.
8. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, secara umum pertumbuhan ekonomi yang negatif memang sesuai ekspektasi pasar. Mengingat konsumsi rumah tangga dan investasi juga tumbuh negatif pada periode tersebut. Meski demikian, dengan realisasi pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi membuat probabilitas Indonesia masuk ke jurang resesi semakin besar. Josua memprediksi, ekonomi RI pada kuartal III-2020 masih melanjutkan kinerja negatif.
9. Direktur Riset Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menekankan, Indonesia masuk jurang resesi jika pertumbuhan ekonomi kembali negatif pada kuartal III-2020. Saat ini, CORE sendiri memperkirakan ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh negatif 3-4 persen pada kuartal III-2020.
“Jadi kita baru disebut mengalami resesi nanti apabila pada bulan Oktober 2020, BPS kembali merilis angka pertumbuhan kuartal III yang negatif,” katanya. Piter menjelaskan, dampak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus sebenarnya sudah dirasakan oleh masyarakat sepanjang April-Juni 2020. Periode ketika pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran Covid-19.
10. Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani berpendapat, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 5,32 persen belum dinyatakan terburuk dibandingkan krisis moneter tahun 1998. “Kita memang pernah buruk lagi, pertumbuhan ekonomi kita pernah minus 13 persen pada 1998,” ucapnya dalam webinar virtual yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (5/8).
Menurut dia, untuk mengembalikan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi positif tidak mudah. “Indonesia sudah minus 5,32 persen, tentu bukan perkara yang mudah untuk membalik positif pada kuartal ketiga nanti agar tidak masuk kriteria resesi. Karena kalau kita lihat referensi dari negara-negara lain itu, sulit ya untuk membalikannya. Kita lihat saja Hong Kong, hanya bisa membalikkan 0,1 persen,” ujarnya.
11. Pengurus Besar Nahdatul Ulama ( PBNU) meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) segara menghentikan ekspor benih lobster. Dilansir dari Kontan, berdasarkan Keputusan Bahtsul Masail PBNU, Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster yang ditandatangani M. Nadjib Hassan dan Sekretaris Sarmidi Husna pada Selasa, 4 Agustus 2020, ada beberapa pertimbangan PBNU mengeluarkan sikap soal ekspor benih lobster.
Dari kemanfaatan jangka pendek, ekspor benih lobster memang menguntungkan nelayan kecil, tapi dalam jangka panjang, ekspor benih lobster ini dapat melemahkan daya saing Indonesia dalam peta eksportir lobster dunia dan menguntungkan pebisnis dari negara pesaing Indonesia, yakni Vietnam. Di sisi lain, kebijakan ekspor benih lobster melemahkan minat budi daya lobster di dalam negeri dan menggunggu ketersediaan dan keberlanjutan benih lobster.
12. Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, kemacetan di Jakarta membuat kerugian mencapai Rp 65 triliun per tahun. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. “Kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas Jakarta adalah Rp 65 triliun per tahun menurut World Bank di 2019,” ungkapnya dalam webinar SBM ITB mengenai penggunaan transportasi massal, Rabu (5/8).
Menurut laporan Asian Development Bank (ADB), ujarnya, Jakarta merupakan kota dengan tingkat kemacetan sebesar 53 persen. Hal itu sekaligus membuat Jakarta berada di peringkat 10 sebagai kota termacet di Asia. Menhub memaparkan, akumulasi kemacetan yang terjadi pada 5 kota metropolitan lainnya yakni Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makasar, membuat kerugian mencapai Rp 12 triliun per tahun.
13. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, penggantian Dirut PT Asabri (Persero) dari Sonny Widjaja ke Wahyu Suparyono antara lain karena ada masukan dari Kementerian Pertahanan yang dijabat oleh Prabowo Subianto.
Sebelum perombakan posisi direktur utama, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat politisi Partai Gerindra Fary Djemy Francis menjadi Komisaris Utama PT Asabri (Persero) menggantikan posisi Didit Herdiawan.
14. Presiden Jokowi menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Inpres tersebut mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
Dikutip dari salinan Inpres yang diunggah di situs resmi Setneg, Rabu (5/8), lewat inpres itu, Jokowi memerintahkan seluruh gubernur, bupati/wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan Covid-19. Peraturan yang dibuat masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.
Tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19 bisa mendapat sanksi penutupan sementara. Hal ini diatur dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. “Penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Selain itu, sanksi lainnya dapat berupa berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, dan denda administratif.
15. KPK mendalami dugaan aliran uang yang masuk ke kantong mantan Sekretaris MA Nurhadi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, terkait dugaan aliran dana tersebut, penyidik KPK memeriksa seorang ibu rumah tangga bernama Irawati sebagai saksi pada Rabu (5/8). Selain Irawati, penyidik juga memeriksa karyawan swasta bernama Doddy Aryanto Supeno.
16. Pakar hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan ada tiga indikator transparansi yang bisa diterapkan dalam penanganan kasus Djoko Tjandra. Tiga indikator tersebut mulai dari pelacakan aliran dana hingga keterbukaan laporan.
17. Pengajar Hukum Pidana FH UI Choky Ramadhan menyarankan, KPK ambil alih kasus pelarian Djoko Tjandra. Menurutnya, itu dapat dilakukan bila KPK menemukan aliran dana maupun barang kepada aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara (ASN). “Saya rasa KPK bisa take over kasus ini lebih dari sekadar pemalsuan surat belaka, tetapi perkara suap-menyuap,” ucap Choky dalam diskusi virtual, Rabu (5/8).
Choky berpendapat bahwa KPK dapat menerapkan Pasal 9 Undang-Undang Tipikor terkait dugaan pemalsuan administrasi dalam perkara ini. Pasal 9 UU Tipikor menyebut, pejabat yang dengan sengaja memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dapat dipenjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 250 juta.
18. Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Donny Charles Go membenarkan anggota Polsek Bandara Supadio Pontianak, Kalbar berpangkat Iptu berinisial J, diperiksa Mabes Polri dan Propam Polda Kalbar terkait kasus surat jalan Djoko Tjandra. Menurut dia, Iptu J bertugas mengatur protokoler setiap pejabat Polri yang datang. Kebetulan saat itu yang datang seorang jenderal, maka dia yang mengurus protokolernya.
19. Perseteruan Khofifah-Risma tempaknya belum berakhir. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa angkat bicara soal klaim Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menyebut Surabaya berstatus zona hijau. Khofifah mengatakan, yang berhak menentukan status zona sebuah daerah bukan pemda tersebut, melainkan pemerintah pusat.
“Yang menentukan status zona bukan pemkot, pemkab, atau pemprov, tapi satgas pusat sepekan sekali. Kami (Pemprov Jatim) biasanya juga ikut mengunggah dari BLC untuk update zonasi peta,” kata Khofifah di Gedung Grahadi Surabaya, kemarin malam.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengklaim, wilayahnya telah berubah menjadi zona hijau Covid-19 atau risiko rendah penularan virus corona. Risma mengatakan, angka kesembuhan kasus Covid-19 di Surabaya juga cukup tinggi. “Di mana kondisi Surabaya sudah (zona) hijau yang artinya penularannya kita sudah rendah. Lalu yang sembuh sudah banyak,” kata Risma, Senin (3/8) lalu.
20. Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengusulkan agar ketentuan atau syarat bepergian ke luar kota yang diatur dalam Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 dievaluasi, karena banyak celahnya.
“Surat keterangan hasil tes baik itu rapid maupun PCR berlaku 14 hari banyak lubangnya, perlu dievaluasui. Karena hasil tes itu kan hanya menunjukkan kondisi seseorang ketika sampelnya diambil. Bukan tidak mungkin seseorang yang awalnya dinyatakan nonreaktif atau negatif dapat tertular Covid-19 setelah diambil sampelnya,” kata Alvin dalam konferensi pers, Rabu (5/8).
21. Anggota Ombudsman RI Alvin Lie khawatir penerapan sistem ganjil genap akan mendorong masyarakat yang bekerja di Jakarta kembali ke kebiasaan lama. Yakni, berangkat kerja sebelum jam ganjil genap berlaku dan baru pulang kerja saat jam ganjil genap berakhir.
“Ada risiko ganjil genap ini mendorong pekerja di DKI untuk keluar dari rumah lebih awal dan pulang ke rumah lebih malam lagi, ini jelas bertentangan dengan konsep PSBB,” kata Alvin dalam konferensi pers yang disiarkan di akun Youtube Ombudsman RI, Rabu (5/8) kemarin.
22. Anggota Komisi II DPR Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, komunikasi publik yang disampaikan pemerintah selama pandemi Covid-19 sering tidak satu kesatuan. Hal itu terlihat dari banyaknya pernyataan yang berbeda antara satu pejabat dengan pejabat lainnya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat bingung dan tidak percaya kepada pemerintah.
“Sekarang kita tanya, masyarakat percaya tidak dengan pemerintah dalam konteks mengatasi pandemi Covid-19? Di awal-awal saya malah merasa agak aneh saat Pak Yuri yang Jubir Covid-19 (saat itu) mengakui bahwa pemerintah salah dalam menyebut new normal,” ujar Johan Budi dalam diskusi virtual, Rabu (5/8).
23. Menteri BUMN Erick Thohir yakin Indonesia bisa mencukupi kebutuhan vaksin Covid-19 untuk negara sendiri, bahkan ia optimistis Indonesia mampu mengekspor vaksin Covid-19 untuk membantu negara lain. Kini kesiapan vaksin Covid-19 dari Bio Farma tengah memasuki tahap persiapan uji klinis fase 3. Erick mengatgakan,Bio Farma siap memproduksi 250 juta dosis vaksin Covid-19 dan tersedia mulai Desember 2020.
24. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyayangkan sikap Polri yang terkesan cuek terkait penangkapan dua buronan warga negara Indonesia (WNI) Indra Budiman dan Sai Ngo NG di Amerika Serikat. Padahal, kedua WNI itu telah menjadi buronan Polri selama 25 tahun.
“Tapi kenapa setelah tertangkap Polri seperti tidak peduli untuk menjemput dan membawanya ke Indonesia,” kata Neta, Rabu (5/8) seraya membandingkan sikap Polri dalam kasus ini dengan kasus Djoko Tjandra. Polri menjemput Djoko Tjandra ke Malaysia bahkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Menurut Neta, saat ini kedua buronan tersebut ditahan di Dallas. Keduanya juga sedang diperiksa oleh pihak otoritas keamanan AS.
25. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mrngungkapkan, Polri bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk bertukar buronan. Pihak Amerika Serikat akan memulangkan dua buronan asal Indonesia dengan imbalan seorang buronan AS yang berada di Indonesia.
“US Marshall Service bersedia membantu memulangkan dua buronan Indonesia atas nama Indra Budiman alias IB dan Sai Ngo NG alias SNN dengan imbalan satu buronan USMS atas nama Marcus Beam yang diduga berada di Indonesia,” kata Awi melalui video telekonferensi, Rabu (5/8).
Kedua buronan asal Indonesia tersebut telah masuk dalam daftar red notice Interpol sejak tahun 2018. IB buronan kasus penipuan dan money laundering terkait penjualan kondotel Swiss-bel di Bali pada September 2012-Agustus 2014, ditangkap di California. Sementara, SNN buronan kasus korupsi pengajuan KUR fiktif ke Bank Jatim pada 2011-2012.
26. Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan mengajak masyarakat Indonesia turut mendoakan para korban ledakan yang terjadi di pelabuhan utama Beirut, Lebanon. Peristiwa itu mengakibatkan setidaknya 100 orang tewas dan 4.000 lainnya terluka.
“Apa yang terjadi di Beirut, Lebanon, menyentakkan kita semua. Ini salah satu ledakan terbesar di masa non-perang yang pernah terjadi. Korban yang berjatuhan juga banyak dan Lebanon sudah mengumumkan kondisi darurat, state of emergency. Saya mengajak semua pihak ikut mendoakan para korban dan menghimbau untuk bersama membangun solidaritas, kita harus ikut membantu,” kata Zulhas, kemarin.
27. Kemensos mulai menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) tahap kedua di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (5/8). Mensos Juliari Batubara mengatakan BST tahap kedua akan disalurkan untuk 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama enam bulan, terhitung sejak Juli 2020 sampai Desember 2020. Adapun uang yang diberikan sebesar Rp300 ribu.
28. “Program ini merupakan kelanjutan dari program BST sebelumnya dengan nilai sebesar Rp600 ribu per bulan, yang telah dibagikan melalui tiga tahap sejak April-Juni 2020. Kalau sekarang diberikan Rp300 ribu tapi selama enam bulan,” ucap Juliari.
29. Komnas HAM akan membawa persoalan buruh migran Indonesia yang mengalami perlakuan tidak manusiawi saat ditahan di Pusat Tahanan Sementara (PTS) di Sabah, Malaysia, ke PBB. “Ini adalah problem yang serius. Oleh karenanya kami mencoba unyuk mengangkat kasus ini menjadi problem internasional,” kata anggota Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8).
Koalisi Buruh Migran Berdaulat sebelumnya mengungkap temuan pelanggaran HAM yang dialami buruh migran Indonesia saat ditahan di Pusat Tahanan Sementara (PTS) di Sabah, Malaysia, sebelum dideportasi karena persoalan dokumen.
30. Jaksa Agung ST Burhanudin lakukan pergantian tiga Jagung Muda, yakni Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum).
Berdasarkan informasi yang berkembang, Sunarta diangkat jadi Jamintel. Sebelumnya, jabatan Jamintel diduduki Jan S Maringka. Fadil Zumhana diangkat jadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang sebelumnya dijabat Sunarta. Sedangkan Amir Yanto diangkat jadi Jaksa Agung Muda Pengawasan, posisi yang sebelumnya dijabat M Yusni.
ST Burhanudin menyatakan mutasi atau rotasi jabatan yang ia lakukan terhadap beberapa pejabat eselon 1 di tubuh korps Adhyaksa merupakan hal biasa sesuai kebutuhan organisasi. Dijelaskan, mutasi tersebut melalui proses mekanisme yang cukup lama oleh Tim Penilai Akhir (TPA) Eselon I, sebelum diterbitkan Keputusan Presiden atau Keppres.
31. Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan bela sungkawa mendalam atas ledakan bom yang terjadi di ibukota Lebanon, Beirut, Selasa (4/8/20). Ledakan dasyat tersebut mengakibatkan lebih dari 100 orang tewas dan 4.000 orang lainnya menderita luka-luka.
“Saya menyampaikan duka cita mendalam atas banyaknya korban jiwa yang jatuh akibat ledakan di Beirut. Semoga mereka yang meninggal diberikan tempat yang layak oleh Allah, dan korban yang luka-luka segera diberikan kesembuhan,” ujar Bamsoet hari ini, Kamis (6/8).
32. Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong Menteri BUMN Erick Thohir lakukan evaluasi cepat dan memberhentikan para komisaris BUMN yang rangkap jabatan apalagi pengangkatannya dilakukan dengan cara yang secara eksplisit bertentangan dengan peraturan perundangan.
Penegasan ini berkaitan dengan temuan Ombudsman RI bahwa 397 komisaris BUMN rangkap jabatan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. ‘’Saya berharap Presiden Jokowi segera keluarkan aturan yang memperjelas batasan dan kriteria dalam penempatan pejabat struktural dan fungsional aktif sebagai komisaris BUMN dalam satu pandangan yang koheren,’’ tegas Bamsoet, kemarin. (hps) ****