Berikut ISU AKTUAL yang Berkembang pagi hingga siang ini
1. Menko Polhukam Mahfud MD bersama sejumlah purnawirawan TNI akan menemui Presiden Jokowi untuk membahas soal ideologi negara, di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini. Mereka akan menyampaikan sejumlah pandangan terkait situasi bangsa saat ini.
Pekan lalu, para purnawirawan ini sempat meminta Mahfud untuk memfasilitasi pertemuan dengan Presiden. Para purnawirawan ini akan menyampaikan pandangan tentang pentingnya pemerintah untuk terus menerus memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia, serta menjaga kedaulatan dan ideologi negara.
“Iya, tadi pagi saya dapat info dari pak Menko Polhukam, jam 10 pagi ini diterima presiden di Istana Bogor bersama para purnawirawan. Ini tampaknya follow up dari pertemuan Pak Mahfud dengan para purnawirawan pekan lalu yang disambut dengan baik oleh presiden,” kata Staf Khusus Menko Polhukam, Rizal Mustary lewat rilis.
2. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut saat ini pemerintah fokus pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, karena itu pemerintahannya meminta DPR menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang merupakan usul inisiatif DPR.
“Pemerintah kemudian mengambil keputusan, untuk meminta DPR menunda pembahasannya. Karena memang pemerintah ingin fokus kepada penanganan COVID-19 dan dampaknya, termasuk masalah sosial dan ekonomi dalam rangka upaya melakukan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Ma’ruf.
3. Pimpinan MPR mendadak menggelar rapim guna membahas keputusan pemerintah meminta DPR untuk menghentikan pembahasan RUU tentang Halua Ideologi Pancasila (RUU HIP), Kamis (18/6). Rapat yang dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo, para Wakil Ketua MPR : Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid dan Arsul Sani serta Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono itu menyetujui keputusan pemerintah menghentikan sementara pembahasan RUU-HIP.
Dalam rapat tersebut Pimpinan MPR mendorong pemerintah memanfaatkan waktu penundaan ini untuk lakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan hukum apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.
4. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menerangkan, Pimpinan MPR menyepakati keputusan pemerintah menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). RUU tersebut sensitif sehingga perlu kehati-hatian dalam membahas isinya.
Menurut dia, berbagai kalangan menolak draf RUU HIP yang ada saat ini sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman jika salah dalam menyosialisasikannya. “Jadi, tadi siang, para pimpinan MPR telah menyetujui langkah pemerintah untuk menunda atau memberhentikan sementara pembahasan RUU ini,” ujarnya.
5. Meskipun ‘Belanda Masih Jauh’, maksudnya Pilpres 2024 masih jauh, tetapi sudah mulai banyak lembaga melakukan survei elektabilitas capres. Nama yang muncul pun relatif itu-itu saja, seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan sebagainya, padahal banyak potensial bisa menjadi kandidat pemimpin negeri.
Hendri juga mengomentari pernyataan elit Partai Gerindra yang mulai memunculkan wacana Prabowo Subianto kembali nyapres pada 2024. Menurut Hendri sekarang saatnya Prabowo membuktikan dirinya sebagai negarawan sejati.
“Prabowo kan sekarang Menhan, ya dia cari lah tokoh yang potensial. Jangan melulu dia lagi kan sudah tiga kali, jangan seolah-olah tidak ada tokoh yang pantas menjadi presiden selain dia,” kata Hendri Satrio.
6. Lembaga survei KedaiKOPI merilis sebuah survei terkait tokoh alternatif yang berpotensi menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Adapun delapan nama yang disurvei dan hasilnya adalah Susi Pudjiastuti (24,6%), Anies Baswedan (20,1%), Ridwan Kamil (15,4%), Tri Rismaharini (14,7%), Sri Mulyani (10,1%), Andi Amran Sulaiman (8,7%), Khofifah Indar Parawansa (4,1%), Rizal Ramli(2,3%).
“Tokoh kesukaan yang paling disukai itu Susi Pudjiastuti 24,6%, kedua Anies Baswedan 20,1% untuk kepala daerah, dan Ridwan Kamil di posisi ketiga 15,4%,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo, dalam webinar, kemarin.
7. Politisi Demokrat Syarief Hasan angkat bicara soal konflik Laut China Selatan. Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi harus memperkuat militer di perairan Natuna Utara. Ia menjelaskan masalah Natuna bermula dari klaim China atas Laut China selatan berdasarkan sejarah perikanan tradisional China yang dikenal dengan nama 9 garis putus-putus (nine dash line).
“Klaim tersebut bersinggungan dengan Wilayah Teritorial, Landas Kontinental, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara lain sehingga menimbulkan konflik,” kata Wakil Ketua MPR ini dalam Webinar yang dilaksanakan oleh Asosiasi Profesor Indonesia (API) dalam rangka merespon situasi keamanan Laut China Selatan di tengah pandemi Covid-19, kemarin.
8. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Arief Poyuono terancam sanksi akibat pernyataannya yang menyebut ‘PKI dimainkan kadrun’. Majelis Kehormatan (MK) DPP Gerindra menanti kehadirannya untuk mengklarifikasi statemennya tersebut.
Masalah itu bermula ketika Poyuono berbicara soal isu kebangkitan PKI dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di YouTube, Rabu (17/6) kemarin. Poyuono ditanyai soal pandangannya mengenai isu kebangkitan PKI dan ia menjawab tidak ada dan menganggap itu hanya bohong-bohongan saja.
“Nggak ada, cuma isu isu bohong aja. Isu-isu itu sebenarnya hanya untuk mendelegitimasi Kangmas Jokowi, yang selalu dituduh apa pun dia seakan-akan dia ada hubungannya sama PKI. Seperti itu kan aneh munculnya itu di era Pak Jokowi aja. Dulu era SBY nggak ada, era Mega nggak ada, ini kan aneh,” kata Poyuono dalam wawancara tersebut.
9. Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo mengaku ada 51 kapal asing yang disita oleh negara. Edhy memastikan kapal-kapal itu tidak akan ditenggelamkan karena memakan biaya tinggi.
Menurut Edhy gaya menangkap kapal kemudian diputus pengadilan lalu ditenggelamkan tidak efektif, biaya yang dikeluarkan untuk prosesi semacam itu lebih baik dialihkan ke sektor lain yang lebih berpihak ke nelayan. Kapal-kapal itu akan disita untuk negara dan akan diberikan kepada masyarakar termasuk kampus yang membutuhkan.
10. Menhan Prabowo Subianto menggandeng Panglima TNI JMarsekal Hadi Tjahjanto menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR untuk membahas anggaran sector pertahanan, kemarin. Tidak seperti raker sebelumnya, raker Komisi I kali ini dilakukan secara tatap muka. Sayangnya rapat berlangsung tertutup.
“Optimisme kita, tahun ini kita harus prihatin dan mengerti bahwa kita kedepankan mengatasi COVID-19 membantu rakyat paling lemah, membantu tenaga medis dan semua pelayanan kesehatan, kita hidupkan kembali ekonomi,” ujar Prabowo.
11. Kasus COVID-19 di Jawa Timur terus bertambah khususnya di Surabaya Raya (Surabaya, Gresik, Sidoarjo). Isu yang berkembang, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan mengajukan PSBB lagi, karena hingga saat ini ada 5.907 kasus positif COVID-19 di Surabaya Raya.
Namun Koordinator PSBB Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan, usulan PSBB ada di masing-masing pemkot/pemkab. Pemprov tidak memiliki wewenang untuk mengajukan PSBB. “PSBB, sekali lagi yang menentukan PSBB bukan pemerintah provinsi. Itu atas usulan kabupaten/kota,” kata Heru di Surabaya, kemarin.
12. Kapolda Maluku Utara (Malut) Irjen Rikwanto mengaku telah menegur anak buahnya di jajaran Polres Sula yang mempermasalahkan posting-an seorang pengguna Facebook soal candaan mantan Presiden Gus Dur.
“Sudah saya tegur, kemudian kita berikan juga arahan untuk lebih teliti lagi dalam mencermati informasi yang beredar di masyarakat, terutama di media sosial,” ujar Rikwanto, kemarin.
13. Komisi VIII DPR belum dapat menyetujui dan akan mengkaji lebih lanjut dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441 H/2020 Masehi.
Sejumlah anggota Komisi yang membidangi masalah agama ini menyebut Menag Fachrul Razi seperti Superman atau seperti Justice League saat mengumumkan pembatalan haji 2020. Mereka menganggap keputusan Menag membatalkan haji 2020 sebelum rapat dengan Komisi VIII sama saja dengan menjatuhkan marwah DPR. Atas kritikan tersebut, Menag Fachrul Razi minta maaf
14. Menko Polhukam Mahfud Md bersama Mendagri Tito Karnavian menyambangi Atambua Nusa Tenggara Timur untuk mengecek kesiapan pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang. Mahfud dan Tito disambut Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef Nae Soi.
“Pemilu itu merupakan wujud nyata dari asas, sistem, dan mekanisme demokrasi. Bahwa pemerintahan itu ditentukan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat,” kata Mahfud.
15. Politisi PAN yang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani kembali mengkritik kebijakan Mendikbud Nadhiem Makarim soal belajar dari rumah. Ia menyebut, bebijakan belajar dari rumah baik tapi tanpa solusi.
“Apa yang salah dengan pola berpikir belajar di rumah? Gagasannya baik, tapi tanpa solusi. Sudahkan Kemendikbud membuat inovasi kurikulum untuk menerapkannya? Oke, kita mau belajar di rumah. Bagaimana caranya? Bagaimana dengan anak-anak yang tidak memiliki gadget di rumahnya? Itukan nggak ada solusinya,” kritik Zita, kemarin.
16. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggalang dukungan untuk memberantas sindikat mafia pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) — yang dulu disebut TKI, red –, ilegal. Diduga ada 5,3 juta PMI ilegal di seluruh dunia.
Setelah menyambangi Komnas HAM, Kepala BP2MI Benny Ramdhani menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam pertemuan itu, Benny mengatakan mendapat tugas langsung dari Presiden untuk memberantas sindikasi pengirim PMI ilegal.
17. KPU memastikan teknis pelaksanaan Pilkada 2020 tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya, hanya saja ada penambahan protokol kesehatan COVID-19. Misalnya jari pemilih yang selesai mencoblos tidak dicelupkan ke dalam tinta, melainkan tinta itu ditetes memakai pipet.
“Teknis pelaksana pemungutan suara tidak ada yang berbeda juga tata caranya mulai masuk kemudian mendaftar dan diberi surat suara. Kemudian surat suara dicoblos sampai keluar diberi tanda tinta, tetapi mekanismenya yang kemudian ditambahkan dengan memerhatikan protokol kesehatan,” kata Ketua KPU Arief Budiman, di KPU, kemarin.
18. KPK melakukan kajian terkait program Kartu Prakerja. Hasilnya, KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait pelaksanaan program tersebut.
19. Menlu Retno LP Marsudi mengatakan ventilator dari Amerika Serikat akan tiba di Indonesia pada awal bulan depan, jumlahnya 100 unit.
“Ventilator dari Amerika Serikat (AS) dijadwalkan dikirim ke Indonesia pada awal Juli dengan total jumlah 100 unit,” kata Retno dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, kemarin.
Retno mengatakan USAID di Jakarta sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan pada Mei lalu. Komunikasi terkait identifikasi spesifikasi dan hal-hal teknis mengenai ventilator. Selain itu, perwakilan Indonesia di Amerika juga terus berkomunikasi dengan otoritas di sana.
20. Terdakwa kasus penusukan Wiranto, Syahrial Alamsyah alias Abu Rara, membantah beraksi dengan motif terorisme. Abu Rara berkilah hanya melakukan penganiayaan kriminal umum, bukan tindakan teror. Abu Rara, dituntut 16 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum PN Jakbar. Jaksa yakin Abu Rara lakukan teror dengan pemufakatan jahat dan merencanakan sejumlah teror.
21. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) telah memutuskan jadwal sidang vonis kasus penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto. Sidang pembacaan vonis untuk para penyerang Wiranto akan digelar pada akhir Juni 2020.
“Sidang putusan kami tunda satu minggu. Dibuka kembali Kamis tanggal 25 Juni 2020. Saya minta sidang yang akan datang koneksi diperjelas. Sidang selesai dan ditutup,” ujar hakim ketua Masrizal di PN Jakbar, Jalan Letjend S Parman, Jakarta Barat, kemarin.
Dalam kasus penyerangan terhadap Wiranto ada tiga orang yang berstatus terdakwa. Ketiga terdakwa tersebut, yakni Syahrial Alamsyah alias Abu Rara, Fitria Diana alis Fitria Andriana, dan Samsudin alias Ending alias Jack Sparrow alias Abu Basilan.
22. Kelompok Sunda Empire ternyata masih eksis meski tiga petingginya berurusan dengan hukum. Jumlah anggota Sunda Empire di Bandung diklaim mencapai 210 orang, di luar Indonesia lebih banyak lagi. Hal itu diungkapkan jenderal bintang empat yang menjabat sebagai sekretaris jenderal Sunda Empire Daden Deniswara saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, kemarin.
Daden datang ke PN Bandung untuk mengawal sidang tiga petinggi Sunda Empire yakni Nasri Banks, Raden Ratna Ningrum dan Raden Rangga Sasana. “Kalau kita silaturahmi tetap berjalan, tapi kan sekarang lagi Covid-19 ya, jadi kita tidak mengadakan pertemuan-pertemuan, paling melalui alat komunikasi, gitu aja,” ucap Daden.
23. Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman terhadap WN Amerika Serikat yang buron Federal Bureau of Investigation (FBI), Russ Medlin, atas kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan di Indonesia. Polisi saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk mendalami dokumen lalu lintas Medlin.
“Ini yang masih kami koordinasikan karena pengakuannya berubah-ubah tiap paspornya tiap masuk Indonesia. Jadi ini pengakuan awalnya yang masih kami dalami terus. Kami akan koordinasi dengan pihak Imigrasi nanti,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, kemarin.
Polri masih mengamankan satu buah paspor milik Russ Medlin. Dia mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak FBI dan Bareskrim Polri untuk mengungkap kemungkinan kepemilikan paspor lain Russ Medlin.
24. Ditjen Imigrasi Kemenkumham menegaskan buronan federal bureau of investigation (FBI), Russ Medlin masuk ke Indonesia sebelum interpol mengeluarkan red notice. Interpol menerbitkan red notice pada Desember 2019.
Medlin tertangkap di Jakarta pada Senin (15/6), dia masuk ke Indonesia 16 November 2019. Kabag Humas dan Umum Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM, Arvin Gumilang menyebut pada 9 Desember 2019 baru keluar penetapan daftar pencarian orang (DPO) bagi Russ Medlin oleh interpol. Berarti, Russ Medlin masuk ke Indonesia sebelum adanya red notice.
25. Belasan warga Desa ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, melaporkan dugaan korupsi bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang dilakukan pemerintah desa. Warga desa hanya menerima Rp 150.000 bantuan langsung tunai per kepala keluarga (KK). Padahal, seharusnya bantuan itu sebanyak Rp 600.000.
“Kemarin sebanyak 16 orang melakukan pengaduan terkait BLT DD, yang katanya dibagi rata Rp 150.000, yang seharusnya Rp 600.000 per kepala keluarga,” kata Kasintel Kejari Lombok Tengah Catur Hidayat, Kamis (19/6).
26. KPK lakukan kajian atas Program Kartu Prakerja dan menemukan sejumlah permasalahan pada empat aspek, di antaranya proses pendaftaran. Ada 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist) sesuai data Kemenakrestrans dan dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, faktanya, hanya sebagian kecil dari whitelist tersebut yang mendaftar secara daring, yaitu 143.000 orang. “Sedangkan, sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu sebesar 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini,” kata Wakil Ketua KPK Alex.ander Marwata, kemarin.
27 Nasib komoditas gas alam cair (LNG) Indonesia makin menggelisahkan. Para pembeli ramai-ramai mengembalikan pesanan. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengungkap kondisi ini di sela rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI. Dia mengaku, gas cair Indonesia susah laku, bahkan banyak pembeli mengajukan renegosiasi kontrak penyaluran.
“Ini terjadi sangat memukul produksi dan lifting gas dikarenakan penurunan permintaan yang cukup besar. Kami mengalami beberapa pengembalian misalnya dari PLN, kargo-kargo yang khususnya dikonsumsi,” ujarnya, kemarin.
Terima kasih